Deklarasi Perilaku (DOC) membangun rasa saling percaya di Kawasan Perbatasan.!!

Deklarasi Perilaku (DOC) membangun rasa saling percaya di Kawasan Perbatasan. Menurut Kompas/21/7/2011 – Kebuntuan selama enam tahun berakhir saat ASEAN dan China menyepakati garis panduan pelaksanaan Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan, Rabu (20/7). Kesepakatan dicapai dalam pertemuan antarpejabat senior kedua pihak yang berlangsung dua jam. Deklarasi Perilaku (DOC) yang bertujuan membangun rasa saling percaya antarnegara terkait itu lebih dulu dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-8, 4 November 2002, di Phnom Penh, Vietnam.

Click here for more >>

Wilayah Pertahanan, Mengakomodasi Kepentingan Negara Besar

Kecenderungan Regional.   Dalam satu dekade terakhir, kecenderungan regional dapat dilihat dalam konteks dinamika keamanan di Asia Pasifik, khususnya di kawasan konsentrik Asia Tenggara, yang sangat dipengaruhi oleh persinggungan kepentingan para pihak, khususnya kepentingan Amerika dan sekutunya dengan kepentingan China yang kian tumbuh serta membutuhkan jaminan akan pasokan bagi ketersediaan sumber daya bagi pertumbuhan perekonomiannya. Ditanda tanganinya kesepakatan ”Deklarasi Perilaku DOC” antara Asean dan China untuk sementara cukup melegakan bagi Amerika, ada beberapa ­faktor yang menjadi barometer bagi penyangga ketenangan di kawasan ini misalnya seperti dibawah ini :
<a href="http://www.linkedtube.com/bIMzLgA2Z50bf614d8e0a8ed256806ae20c6ce73240.htm">LinkedTube</a>
Pengaruh negara-negara besar dan dinamika global. Adanya peran dan dominasi AS di kawasan Asia Pasifik, utamanya di Asia Tenggara dalam dimensi politik, ekonomi dan militer, telah memberi makna betapa besarnya pengaruh AS dalam menerapkan kebijakannya sesuai dengan agenda globalnya. Kebijakan AS untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi efektivitas kemampuan tempurnya di kawasan melalui pengurangan kekuatan pasukan, telah mendorong kebijakan peningkatan kekuatan pertahanan di tingkat regional.

Kebijakan  peningkatan  peran  dan  kemampuan  pertahanan Japan Self Defense Force (JSDF) serta perluasan kerjasama keamanan AS-Australia merupakan implikasi perubahan kebijakan pertahanan global AS di Asia Timur dan Pasifik Selatan. Kepentingan Jepang selaku mitra keamanan strategis AS di kawasan juga dilindungi melalui berbagai kebijakan ekonomi, politik dengan sasaran akhir eksistensi kerjasama keamanan kedua pihak. Sikap AS yang cenderung memberlakukan kebijakan ekonomi, politik yang mengacu pada kesepakatan WTO dalam memperebutkan keunggulan ekonomi (economy advantages) misalnya, merupakan wujud konsistensi perlindungan AS kepada kepentingan ekonomi Jepang yang mulai terancam China.

Bangkitnya China sebagai kekuatan baru ekonomi global dan regional, diprediksikan akan mampu mengimbangi kemajuan dan dominasi ekonomi Jepang di kawasan dalam 5 tahun ke depan. Dalam prespektif keamanan yang sama di Asia Timur, AS senantiasa memberi dukungan politik dan militer kepada Taiwan meskipun secara formal AS menerapkan kebijakan one china policy. Langkah ini ditempuh sebagai bagian dan strategi menghadapi pengaruh RRC sebagai salah satu major power di kawasan.

Kekuatan Di Kawasan

Munculnya China dan India sebagai kekuatan baru dalam perekonomian dan perdagangan dunia patut diperhitungkan. Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di kedua negara dalam dasawarsa terakhir sedikit mengubah peta kekuatan ekonomi dunia, terutama untuk mengimbangi dominasi AS di kawasan Pasifik.    Dampak yang dapat kita lihat di pasar dalam negeri yaitu derasnya arus masuk barang produk kedua negara, khususnya China terutama produk tekstil, elektronik dan otomotif.

ASEAN juga telah mengantisipasi perubahan tersebut di atas.  Hal ini dapat dilihat dari keinginan untuk mempercepat terwujudnya Masyarakat ASEAN (ASEAN  Economic Community, Security Comunity dan menyepakati tahun 2015 diberlakukannya blok perdagangan bebas, dimana akan berlangsung liberalisasi arus barang, jasa, investasi dan modal di kawasan Asia Tenggara sebagai zona perdagangan paling besar di dunia, yang didukung sekitar 10 persen penduduk dunia.

Hasil kesepakatan tersebut menggambarkan keinginan negara-negara ASEAN untuk berkembang seperti halnya UNI Eropa. Hanya saja persoalan-persoalan di antara negara-negara ASEAN sendiri meski sudah disepakati agar selalu  mengedepankan dialog pada tingkat bilateral, trilateral maupun regional nampaknya belum berjalan baik hal ini terlihat dari adanya konflik perbatasan antara Thailand-Kamboja. Sebaliknya justeru isu Myanmar yang tadinya menjadi salah satu fokus pembahasan dalam setiap KTT justeru memperlihatkan perkembangan ke arah yang lebih baik, dimana negara-negara ASEAN sudah melihat adanya pergerakan tegaknya demokrasi di Myanmar.

Dalam konteks kerjasama keamanan di kawasan Asia Tenggara, di mana Indonesia adalah salah satu anggotanya, telah menempatkan kawasan tersebut sebagai wilayah konsentrik bagi kepentingan keamanan nasional. Dalam perkembangannya, Indonesia menggagas ASC (ASEAN Security Community) sebagai bentuk upaya dalam mengatasi keamanan regional, yang di dalamnya terkait dengan aspek kepentingan keamanan nasional dan dalam kerangka kerjasama pertahanan secara multilateral. Selain itu, perkembangan kerjasama keamanan di Selat Malaka yang melibatkan Indonesia, Singapura dan Malaysia telah menunjukkan upaya cooperative security di kawasan. Hal ini terlepas dari adanya keinginan Singapura dalam mendorong terbentuknya RMSI (Regional Maritime and Security Initiative) yang dimotori oleh USPACOM (US Pasific Command) guna mengatasi isu kejahatan terorisme maritim dan keamanan laut di Selat Malaka dan sekitarnya.

Keamanan perbatasan dan potensi konflik teritorial justeru masih terlihat sebagai sumber konflik yang sangat potensial.     Kondisi keamanan regional relatif stabil sejalan dengan semakin aktifnya negara-negara   di   kawasan   untuk    berdialog.    Meskipun demikian, masalah-masalah di perbatasan merupakan isu sensitif yang paling dominan dan berpotensi untuk memicu konflik. Terkait dengan masalah perbatasan di kawasan, potensi konflik lebih banyak diwarnai oleh masalah tapal batas dan gangguan keamanan lintas batas. Hal ini tercermin dengan masih tingginya intensitas kasus-kasus permasalahan perbatasan yang melibatkan Indonesia dengan Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, Papua New Guinea, Vietnam, India, Thailand, Republik Palau dan Timor Leste.

Sedangkan potensi konflik teritorial yang hingga kini masih membayangi keamanan kawasan adalah masalah sengketa di Laut Cina Selatan. Dimana ada enam negara yang telah menyatakan klaim atas seluruh atau sebagian dari kepulauan Spartly, yaitu, Taiwan (Chinese Taipei), China, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Komposisi pihak-pihak yang bertikai ini mencermin-kan juga sifat konflik Laut Cina Selatan yang transregional, yaitu empat negara dari ASEAN, dan dua negara dari Asia Timur. Isu klaim di Laut Cina Selatan ini menjadi sangat penting karena disamping terkait dengan potensi sumber daya alam (minyak dan gas), juga dikarenakan perairan tersebut merupakan salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Namun untuk sementara dengan adanya kesepakatan ”Deklarasi Perilaku DOC” tersebut, sedikit banyak ikut juga melegakan ketegangan di kawasan.

 

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply