Blog

Wilayah Pertahanan, Menunggu Kebijakan Kemhan Mengawal Poros Maritim Nusantara

Oleh harmen batubara
Ketika Presiden Jokowi memperkenalkan paradigma Indonesia sebagai bagian Poros Maritim Dunia (PMD) dengan keinginannya menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai wilayah paling aman di dunia bagi semua aktivitas laut. Semua kementerian/ Lembaga (K/L) tanpa terkecuali berlomba menggali dan melihat partisipasi seperti apa yang bisa mereka berikan pada terwujudnya PMD dimaksud. Terlebih lagi bila mengingat Abad ke-21 adalah “World Ocean Century ” sehingga semua kawasan dan negara-negara berlomba menunjukkan kemampuannya untuk mengambil peran sesuai dengan kepentingan nasionalnya.
Bisa diyakini dengan konsep PMD ini sesungguhnya Presiden Jokowi berkeinginan untuk mempersiapkan NKRI agar mampu berpartisipasi secara setara dengan negara-negara lain, utamanya dalam kompetisi akses ke pengamanan sumber daya, mampu berperan sebagai stabilisator kawasan, dan berpartisipasi dalam keamanan rute perdagangan internasional. Mau tidak mau Indonesia membutuhkan kemampuan dan kekuatan armada AL yang didukung oleh perlindungan kekuatan udara yang memadai sehingga PMD itu terwujud dengan baik. Kekuatan tersebut tidak saja untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah, tetapi juga melindungi ketersediaan sumber daya alam di laut dan lautan NKRI. Sepertinya konsep Minimal Essensial Force yang lalu memang sudah perlu dikaji ulang. Untuk menjaga kekayaan SDA kita dibutuhkan kekuatan nyata TNI yang profesional serta ditunjang oleh Alut Sista yang modern.

Kemampuan Mengamankan Wilayah Strategis

Paradigma PMD memerlukan dukungan TNI berupa kesiapan TNI AL yang memiliki sistem senjata armada terpadu (SSAT) atau KRI, pesawat udara, pasukan marinir, dan dukungan pangkalan. Kekuatan dan kapabilitas TNI AU sebagai payung utama kekuatan AL yang didukung oleh kemampuan untuk melaksanakan pertahanan yang diperkuat oleh kemampuan sarana deteksi dini udara, kemampuan antiserangan udara, rudal antiserangan udara, yang diperlukan untuk menjaga wilayah dari kekuatan Udara musuh. Serta diikuti oleh “gelar kekuatan trimatra” secara sinergis sesuai ancaman yang ada, demi terbentuknya daerah operasi serta terwujudnya pangkalan TNI AL yang bersinergi dengan pangkalan TNI AU yang memungkinkan NKRI terjaga dengan baik, khususnya dari berbagai kegiatan illegal khususnya illegal sumber daya alam laut nasional.
Sesuai UNCLOS 1982 Indonesia memiliki lautan seluas 5,8 juta km² dengan daratan 2.05 km². Berada pada posisi silang dunia serta memiliki 12 selat serta tiga ALKI yang berupa chokepoints strategis. Kita harus mempunyai kekuatan TNI yang bisa memastikan tidak adanya gangguan atau penyalah gunaan Sea Lanes Of Communications (SLOC) dan Sea Lanes Of Trades (SLOT), serta aspek ancaman militer perang maupun non perang, termasuk diantaranya SPILL OVER dari kekuatan yang sedang berlomba di kawasan ini yang mengatas namakan kepentingan nasional masingmasing seperti yang sedang terjadi di Laut Tiongkok Selatan yang sepertinya akan mengikutkan kekuatan middle power states ; seperti Jepang , India, dan Australia. Sementara ini kita melihat India, Pakistan lebih condong pada blok Tiongkok dan Rusia sementara Jepang, Korea Selatan, dan Australia condong pro Amerika.

Pro Aktif Kemhan dan Kaji Ulang MEF

Secara teori adalah tugas Kemhanlah untuk mengeluarkan strategi pertahanan dan cara pencapaiannya, proses implementasi, serta manajemen risiko atas strategi yang ditetapkan. Dari titik inilah TNI kemudian dapat menjabarkan ruang operasi militer mereka dengan menyusun National Military Objectives. Di dalamnya tujuan dan tugas TNI serta kapasitas dan kapabilitas yang ingin dicapai ditentukan. Pada level ini penilaian ancaman mencakup risiko strategis yang akan dihadapi dapat terukur, termasuk dampak fluktuasi konstelasi politik keamanan kawasan dan internasional, hingga TNI dapat menentukan operasi sesuai spesifikasi matra dan juga pola operasi matra gabungan yang harus diwujudkannya.
Pendekatan ini jelas memerlukan TNI yang outward looking dari pada sebaliknya yang inward looking dan dari pola pikir Minimal Essential Force ke National Interest Force. Adanya kebutuhan untuk melakukan Perumusan tujuan, kebijakan, dan perencanaan militer sesuai kepentingan nasional serta bisa jadi akan melakukan transformasi dari militer yang bersifat defensive active menjadi militer yang offensive passive (mampu bertindak sigap saat hendak diserang).
Memang hal itu bukanlah persoalan sederhana, tetapi kalau selama ini kita melihat “kekayaan laut kita dibiarkan untuk dicuri para pihak” maka jelas saat ini hal itu tidak berlaku lagi. Terlebih lagi kalau kita “peka” sesungguhnya segala sesuatu yang berbau “illegal” itu sejatinya adalah kolaborasi dari para Oknum pertahanan dan Kemanan yang berkolaborasi dengan pemodal asing untuk menjarah kekayaan SDA kita. Kedepan TNI dan Polri harus mampu memberikan aturan yang jelas, sehingga pola kerja para illegal logging, illegal fishing yang selama ini aman mereka lakukan, maka ke depan sudah tidak akan ada lagi. Mabes TNI dan Mabes Polri sebagai institusi yang bertugas menyusun petunjuk pelaksanaan operasi dan mabes angkatan sebagai institusi yang melaksanakan tugas pembinaan unsur-unsurnya harus bisa sinergi dan optimal serta bisa oprasional.
Sudah saatnya Kemhan untuk dapat dengan tegas bagaimana TNI akan pro aktif memastikan program PMD dapat berjalan sesuai tujuannya, serta siap menghadapi spill over baik dalam bentuk operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP) terkait konstelasi politik kawasan (akibat konflik batas) dan dari konflik laut Tiongkok Selatan. Dalam pertahanan modern pengerahan matra yang satu sangatlah erat kaitannya dengan matra lainnya. Jadi kalau kita berbicara pengerahan TNI Al maka ia sangat tergantung dengan pertahanan udara, kemampuan serangan udara, serangan amfibi, bombardment, blokade dll.
Karena itu, mau tidak mau pradigma PMD juga akan membawa perubahan mendasar pada Doktrin TNI. Misalnya doktrin TNI AL yaitu Strategi Perang Laut Nusantara bisa jadi masih tepat digunakan untuk tahap AL Samudera Laut Cokelat, tetapi jelas tidak lagi tepat untuk TNI AL sesuai tuntutan PMD yang kapabilitasnya harus menjadi AL Samudera Laut Hijau dan Biru.Strategi ini memerlukan pelibatan dari kedua matra lainnya di mana gelar kekuatan wilayah serta postur nya akan mengikuti kepentingan nasional sesuai tahapan warna armada AL tersebut. Kita melihat Kemhan masih belum memberikan arahannya.

Leave a Reply