Blog

Wilayah Pertahanan, Merancang Strategi Pertahanan Negara Kepulauan Nusantara

Oleh harmen batubara

Pada hari kebangkitan Nasional di tahun 2015 Indonesia memperlihatkan pada dunia ada 40an kapal illegal pencuri ikan yang ditenggelamkan. Sebuah pengalaman nyata memperlihatkan bahwa ke depan Indonesia akan bertekad untuk mengamankan wilayah perairannya dari illegal apapun juga. Meski harus diakui, apa yang dilakukan itu barulah aksi yang sesungguhnya tergolong kecil, bila dikaitkan dengan besarnya jumlah illegal fishing yang menjarah kekayaan laut Nusantara yang jumlahnya lebih dari 7000 kapal. Tetapi dengan hal itu setidaknya Indonesia telah berani mencanangkan dan bertekad secara sungguh-sungguh untuk menjalankan amanat UU nya untuk melindungi segenap bangsa di seluruh wilayah tumpah darahnya.
Sejatinya UU telah mengamanatkan bahwa Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara yang berada di pertemuan dua samudra (Hindia dan Fasifik) dan dua benua ( Asia dan Australia). Strategi pertahanan NKRI minimal, harus mampu memperhatikan realita geografi; bahwa (i) wilayah negeri ini terdiri dari rangkaian pulau besar dan kecil, dengan luas perairan 5 juta km², termasuk ZEEI serta daratan 2 juta km² (ii) ada tiga perbatasan darat, dengan seluruh rangkaian pulau dan kepulauan negeri yang terbuka dan berbatasan dengan sepuluh negara yang memiliki FIRE POWER yang berbeda beda, (iii) negeri dengan kewajiban menyiapkan 3 ALKI bagi dunia. Strategi pertahanan NKRI haruslah strategi pertahanan yang mampu manangkal, menindak dan memulihkan.
Kini kita sadar bahwa TNI AL kita harus kuat. Tetapi bagaimana menjadikan AL kuat kalau keadaan ekonomi nasionalnya masih defisit? Di satu sisi kita memang harus sadar bahwa negara kita itu penuh hutang, dan pertahanan negara kita itu hanya dilakukan dengan alut sista bekas dan dengan tentara yang digaji ala kadarnya. Kalau kita bisa “nyadar” dan mau menyadari sebagai bangsa, barulah kita sadar alangkah “lembeknya” negeri ini yang masih memberi pengampunan bagi para koruptor yang merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Tetapi itu semua bukan salah mereka, sebab selama ini UU memang tidak ditegakkan. Kalaupun ia ia hanya tajam ke bawah tetapi sangat tumpul ke atas.

Langkah Untuk Berbenah Sudah Dimulai

Karen Mingst (Mingst,199:120) seolah mengatakan, geografi bukan sekedar penghias peta, dan konfirmasi fisik bukan sekedar data. Memiliki letak geografi yang strategis tidak cukup menjadikan suatu negara berpengaruh, tapi yang lebih utama lagi adalah bagaimana negara itu memanfaatkan elemen geografic ini secara efektif dalam mencapai kepentingan nasional, adalah yang terpenting. Jika tidak, ini hanya akan menjadi sebatas fakta saja. Sudah disebutkan diatas bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan potensi maritimnya untuk menggerakkan perekonomian nasional, sehingga dapat meningkatkan pengaruh Indonesia di tingkat internasional. Namun, pertumbuhan ekonomi maritime akan selalu sejalan dengan peningkatan kekuatan Angkatan Lautnya. Sangatlah mustahil mengembangkan perekonomian maritim tanpa adanya kemampuan untuk mengamankan wilayah perairannya, jalur perdagangannya, rangkaian pelabuhannya serta semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Indonesia juga perlu mengawasi perairannya dan menyelesaikan berbagai persoalan penegasan perbatasannya.
Niat untuk meningkatkan alutsista TNI dan khususnya Angkatan Laut dan Udara telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tetapi dengan syarat kalau perekonomian negara membaik. Disamping posisi strategik, Indonesia juga memiliki tiga jalur masuk ALKI strategis yang menjadi jalur kapal-kapal dagang internasional, yaitu Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar dan beberapa CHOKE POINTS yang perlu mendapat pengamanan. Indonesia juga berada di selat Malaka dan merupakan salah satu selat dan choke point dan jalur pelayaran terpadat di dunia. Lebih dari 50% minyak mentah Jepang, China, dan Korea Selatan disuplai dari Timur Tengah, dan beberapanya dari Afrika lewat melalui selat ini. Selat Malaka merupakan rute terpendek dari Timur Tengah/Afrika menuju Asia Timur. Dikarenakan nilai strategisnya tersebut, Selat Malaka rawan akan serangan perompak dan teroris.
Konsekuensi sebagai bagian dari Poros Maritim Dunia adalah tuntutan akan kapasitas Angkatan Laut untuk mampu mengontrol, mengawasi, dan melindungi keamanan maritime. Keamanan maritime sendiri memiliki pengertian kegiatan sipil maupun militer untuk mengurangi resiko dan melawan kegiatan illegal dan ancaman dalam ruang domain maritime dengan cara penegakan hukum dan aturan demi melindungi warga dan kepentingan nasional. Indonesia harus mampu mengamankan potensi perairannya dan mampu menegakkan dan menyelenggarakan tata tertib di laut atau menciptakan keamanan maritime, karena hal yang demikian itu merupakan prasyarat untuk dapat diakui sebagai bagian dari Poros Maritim Dunia.
Sebab jangan lupa pada masa kejayaannya, Sriwijaya melakukan hal serupa. Dengan Angkatan Laut yang kuat, Sriwijaya mempertahankan kedaulatan dan menjaga hubungan baik dengan mitra dagangnya dengan cara melindungi pelayaran perdagangan, menjamin dan menjaga kestabilitasan perdagangan. Angkatan Laut Kerajaan Sriwijaya pada saat itu mampu menciptakan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Manfaatnya selain bagi keuntungan ekonomi, juga mendorong kedigdayaan politik Sriwijaya melalui kewibawaan yang terbangun di mata pesaing-pesaing Sriwijaya (Suroyo et all, 2007). Pertanyaannya, dapatkah negara memastikan pengelolaan perekonomiannya berjalan dengan sehat, serta mampu menghasilkan kemaslahatan bagi warganya. Usaha yang memerlukan partisipasi semua anak bangsa.

Leave a Reply