Blog

Wilayah Pertahanan, Pelajaran dari Bangkok

Oleh: Achmad Soetjipto[1] 

DALAM sejarahnya militer Thailand sangat mudah tergerak untuk melakukan kudeta manakala kepentingannya terganggu. Tercatat setidaknya 18 kudeta militer pernah dilancarkan sejak 1932.Di tahun itu militer melakukan kudeta dengan alasan mengakhiri sistem monarki absolut. Pada 1947, militer mengulangi kudeta untuk menuntut peran lebih dalam pemerintahan. Menyusul kudeta pada 1957 dan 1958, motif tetap sama untuk memperkuat dominasi militer dalam pemerintahan. Pada era Perang Dingin, supremasi militer Thailand mendapat dukungan penuh Amerika Serikat untuk alasan membendung komunis.

Gerakan oposisi muncul seiring menguatnya gerakan mahasiswa pada 1973 disusul kudeta pada 1977 yang katanya untuk memperluas demokratisasi dan diberlakukannya sistem pemerintahan parlementer. Pada Februari 1991, militer kembali melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil karena PM Chatichai berusaha mengambil kontrol lebih atas kekuatan militer.

Pada 19 September 2006, dengan alasan beda pandangan dalam penanganan masalah di Thailand Selatan, militer yang sekian tahun seakan tunduk pada politisi sipil tiba-tiba mengudeta PM Thaksin Shinawatra dan bahkan memaksanya menjadi pelarian (exile) di sejumlah negara.

Di pengujung 2013, ancaman kudeta kembali muncul sejak PM Yingluck Shinawatra bermaksud mengamandemen Undang-Undang Pertahanan Thailand dan rencana pemberian amnesti kepada Thaksin Shinawatra. Rencana ini juga membangkitkan kembali gerakan kaus kuning untuk turun ke jalan yang kemudian direspons dengan cara sama oleh gerakan berkaus merah.

Kedua warna kaus itu selama ini menyimbulkan strata masyarakat Thailand. Kelompok kaus merah adalah masyarakat pedesaan pendukung keluarga Shinawatra yang pada masa kekuasaannya diuntungkan dengan berbagai program populis, yakni pengentasan orang miskin, pinjaman lunak melalui jaringan perbankan miliknya, jaminan kesehatan, dan lain-lain. Kelompok kaus kuning adalah oposisi yang identik dengan kaum menengah perkotaan yang menganggap program populis Thaksin sebagai pembodohan dan upaya pembelian suara rakyat dengan anggaran negara yang kental dengan aroma korupsi.

Dengan kekayaan yang dimiliki dan kekuasaan dalam penggunaan anggaran negara, diperkuat pula dengan dukungan dua pertiga anggota kabinet yang merupakan barisan konglomerat Thailand, keluarga Shinawatra dapat terus mengonsolidasikan kekuasaannya melalui demokrasi one people one vote. Para intelektual, mahasiswa kaum perkotaan, dan kelas menengah putus harapan, benar-benar empet dan rasanya tak punya pilihan kecuali cara jalanan. Shut down Bangkok, Restart Thailand adalah pilihan perlawanan karena kaum oposan berpendapat bahwa saat ini demokrasi tidak akan mampu menjadi solusi krisis secara mendasar.

Rumor kudeta semakin kencang ketika militer mengerahkan lebih dari 20.000 anggota pasukan berikut berbagai perlengkapan tempur ke Bangkok. Panglima Militer Thailand mengatakan, kudeta bisa saja terjadi dan hal itu tergantung pada situasi. Berbeda dengan kudeta militer di negara lain yang selalu menuai resistensi, kudeta di Thailand, selama didukung Raja Bhumibol Adulyadej, tidak akan mendapat penentangan dari rakyat. Sampai saat ini raja dan agama Buddha masih menjadi perekat dalam setiap krisis.

Thailand versus Indonesia

Situasi serupa dapat pula terjadi di sini karena pada dasarnya Indonesia mempunyai masalah yang sama sebagai negara yang sedang belajar berdemokrasi. Pasca reformasi, politik transaksional menjadi budaya di mana proses negosiasi suara yang diaku sebagai musyawarah untuk mufakat begitu kental berbasiskan materi. Setiap ajang pemilihan selalu menjadi ladang penyubur maraknya politik uang. Kekacauan selama ini tak lepas dari sumbangsih politik transaksional dan tampaknya Pemilu 2014 tak akan luput dari ancaman.

Lebih miris lagi ketika tercium sinyalemen pemerintah berkolaborasi dengan DPR menggembosi KPK melalui dua regulasi RUU KUHP dan RUU KUHAP. Jelas hal itu diniatkan karena ketakutan dikejar bayangan kelakuan sendiri. Tiadanya lembaga yang cukup kredibel sejak Mahkamah Konstitusi dilanda tsunami korupsi telah memusnahkan kepercayaan rakyat terhadap sistem yang berlangsung dan berpotensi menjadi bencana yang bahkan bisa lebih dahsyat dibandingkan Thailand.

Masyarakat Thailand relatif homogen dan keberadaan raja masih menjadi pemersatu bangsa. Adapun masyarakat Indonesia sangat heterogen dengan berbagai agama dan suku yang terbentang dalam wilayah yang sangat luas. Agama Buddha di Thailand dapat menjadi solusi, sementara Islam yang dianut mayoritas di sini belum satu wajah dalam memandang Indonesia. Di Thailand hanya ada keluarga Thaksin sebagai musuh bersama pihak oposisi, sementara di sini semakin banyak konglomerat, taipan, dan cukong ambil peran dalam melembagakan oligarki.Banyak kalangan percaya Pancasila masih sakti sebagai pemersatu bangsa. Namun, di manakah Pancasila saat ini berada?

Semakin banyak kalangan yang redup kepercayaannya ketika demokrasi hanya melahirkan politisi rakus. Ketika banyak kader partai menjadi koruptor raja tega yang kemudian meringkuk di jeruji KPK, ketika birokrat hanya menjadi makelar proyek dan pengejar rente, ketika lembaga pendidikan hanya bisa mencetak sarjana plagiat dan penjilat yang hanya berebut posisi birokrasi, ketika sistem ekonomi hanya memberi peluang konglomerat mengisap kekayaan negara, ketika pemegang kuasa negara menjadi penghamba kepentingan asing, dan ketika tatanan negara dalam keadaan karut marut, di mana Pancasila?

Mencegah ”shutdown” Jakarta”

Kudeta militer di Thailand tak akan menjadi masalah serius manakala raja tidak menentangnya. Namun, bagaimana dengan TNI? Apabila hasil Pemilu 2014 tidak melegakan semua pihak, kalangan kritis sangat mungkin mengimpor gerakan Shutdown Bangkok ke Jakarta. Kericuhan dan kerusuhan massa dalam merespons hasil pilkada bisa menjadi indikator bahwa hal sama dapat terjadi pada Pemilu 2014. Pengalaman menunjukkan, gerakan massa dan konspirasi elite politik cukup efektif menjadi presure group, bahkan telah berhasil menurunkan Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur.

Dalam ketiga pengambil alihan kekuasaan tersebut TNI tak luput ambil peran. Ketika menurunkan Soekarno, TNI mendukung kehendak rakyat yang anti komunis. Ketika menurunkan Soeharto, TNI mendukung kehendak rakyat yang menginginkan reformasi. Ketika menurunkan Gus Dur, TNI bersikap netral dengan alasan tidak mau terlibat konflik elite. Padahal, Gus Dur sebagai presiden yang notabene adalah panglima tertinggi sudah seharusnya TNI tidak mengambil jarak darinya. Sikap ini diambil karena seringnya Gus Dur memecat senior TNI.

Lalu bagaimana jika konflik nanti tidak hanya terjadi pada tingkat elite, tetapi juga antarmassa. Apakah TNI tetap akan bersikap netral? Apakah TNI tetap akan menjaga jarak? Militer di mana saja selalu terobsesi sebagai cermin negara dan saat negara chaos cerminnya menghilang. Militer senang mengekspresikan diri sebagai tentarapejuang dan saat kekacauan politik kata ”senang” bisa berubah jadi harus. Sebagai pejuang tafsirnya tentu suka tidak suka TNI harus mengambil peran meski akan mendapat tentangan keras dari kalangan yang tidak menghendaki TNI kembali ke panggung politik, termasuk kecaman keras dunia internasional sekalipun.

Dwi Fungsi ABRI tinggal sejarah, TNI tak mau menjamahnya lagi. TNI sadar dua fungsi akan saling merugikan dan sekarang kembali ke fungsi asasi, yaitu pertahanan dan menjadi profesional. Mungkin ini bisa juga ditengok para konglomerat. Konglomerat memang tidak dilarang terjun ke dunia politik. Yang perlu dilakukan negara adalah membuat aturan main agar bebas dari konflik kepentingan. Di negara maju mereka tanggalkan atribut ke konglomeratannya begitu terjun ke dunia politik. Ada tugas yang lebih mulia bagi mereka, yaitu memajukan dunia usaha dan menguatkan ekonomi nasional agar berdaya saing, membuka lapangan kerja, dan menjadi penyumbang pajak terbesar serta seabrek amal mulia lainnya.

Jika TNI mampu menanggalkan Dwi Fungsi-nya kemudian taat asas, mengapa mereka tidak? Dunia politik biarlah menjadi domain para politikus. Apabila itu semua dikerjakan, insya Allah Shutdown Jakarta tak akan terjadi dan TNI bisa lebih mengasah diri menjadi militer profesional yang disegani dan dihormati banyak bangsa. Kesimpulannya, jika tak ingin TNI kembali hijrah dalam politik, bangunlah civil society yang bermartabat dan beradab.



[1] Achmad Soetjipto, Mantan KSAL/Ketua Persatuan Purnawirawan AL (sumber : Kompas,1 April 2014)

 

One Response

Page 1 of 1
  1. harmen batubara says:

    Dwi Fungsi ABRI tinggal sejarah, TNI tak mau menjamahnya lagi. TNI sadar dua fungsi akan saling merugikan dan sekarang kembali ke fungsi asasi, yaitu pertahanan dan menjadi profesional. Mungkin ini bisa juga ditengok para konglomerat. Konglomerat memang tidak dilarang terjun ke dunia politik. Yang perlu dilakukan negara adalah membuat aturan main agar bebas dari konflik kepentingan. Di negara maju mereka tanggalkan atribut ke konglomeratannya begitu terjun ke dunia politik. Ada tugas yang lebih mulia bagi mereka, yaitu memajukan dunia usaha dan menguatkan ekonomi nasional agar berdaya saing, membuka lapangan kerja, dan menjadi penyumbang pajak terbesar serta seabrek amal mulia lainnya.

Leave a Reply