Blog

Wilayah Pertahanan, Penguatan Poros Maritim Membuka Lapangan Kerja

Oleh harmen batubara

Dalam sambutannya, Menhan Ryamizard pada Rapim Kemhan (17/12/2014) menjelaskan arah kebijakan pertahanan negara untuk tahun 2015. Menurutnya, pembangunan pertahanan fokus ke kemandirian industri pertahanan, semangat bela negara dan penguatan poros maritim.Kemandirian pertahanan berupa menciptakan sendiri berbagai alutsista yang dibutuhkan TNI. Ia yakin bangsa ini bisa menciptakan sendiri berbagai alutsista yang dibutuhkan, tanpa harus impor. Semangat bela negara berupa melibatkan seluruh warga negara, pemanfaatan seluruh sumber daya nasional dan seluruh wilayah negara dalam menghadapi ancaman. Adapun penguatan poros maritim berupa memperkuat berbagai peralatan dan sarana yang terkait di sektor maritim.

Apa sebenarnya yang disebut dengan Poros Maritim itu sendiri? Ada banyak orang beranggapan bahwa sesungguhnya sedikit keliru kalau hendak mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim. Sebab kata mereka, secara goegrafis Indonesia memang sudah berada di tengah-tengah poros maritim dunia itu sendiri. Hal ini dengan merujuk pada posisi strategis Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudera. Tetapi sesungguhnya kalau kita mengaitkannya dengan jalur perdagangan kargo atau kontainer dunia maka yang disebut jalur Poros Maritim itu ya yang terkait dengan jalur kontainer laut perdagangan dunia mulai dari Calcutta-India-selat Malaka-Hongkong-Jepang-Honolulu-Amerika (utara-selatan)-Afrika-Cape Town-Calccutta.

Nah kalau kita jeli maka sesungguhnya pelabuhan kita yang bisa memanfaatkan Poros Maritim Dunia itu adalah pelabuhan-pelabuhan yang dekat dengan selat Malak seperti -Sabang-Belawan-Batu Ampar Batam-kepulauan Natuna. Padahal justeru sarana pelabuhan kita yang di poros maritim dunia itu ternyata kemampuannya sangat kecil sekali. Batu Ampar Batam misalnya kapasitasnya tergolong sangat- sangat kecil dengan berkapasitas 400.000 TEU (twenty foot equivalent unit) bandingkan dengan Singapura dengan kapasitas 34 juta TEU. Dikalangan pengguna jasa kepelabuhanan, layanan Pelabuhan Batu Ampar tergolong jelek, masih jauh dari memadai. Sudah tidak efisien konon pula memakan banyak biaya siluman. Waktu bongkar rata-rata di Batu Ampar bisa lebih dari tiga hari. Selain itu, pengguna juga harus menanggung aneka biaya yang bisa timbul mendadak. Di Pelabuhan Batu Ampar Batam, pengguna terbiasa dengan istilah ”uang sambung”, ”jasa panggil”, dan aneka biaya lain yang tidak lazim di pelabuhan lain. Apalagi jika dibandingkan dengan Singapura.
Sebagai negara yang bercita-cita menjadi Poros Maritim Dunia, tentu Indonesia harus dapat memiliki dan memberdayakan berbagai pelabuhan yang ada di kawasan tersebut. Namun, tidak dapat disangkal bahwa kondisi sejumlah pelabuhan di berbagai daerah tersebut masih belum dapat dikatakan mampu menyaingi kinerja pelabuhan lainnya, seperti halnya pelabuhan di Singapura. Contoh lain misalnya, Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, yang juga posisinya relatif dekat dengan Singapura, kondisinya saat ini justru membuat Wakil Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto yang akrab dipanggil Titiek Soeharto menjadi sedih.
“Dulu, saya sewaktu muda melihat Belawan itu pelabuhan besar. Sampai di sana kok (saat ini) kumuh, sedih sekali melihatnya,” ucap Titiek Soeharto dalam rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, 12 Februari 2015.Dia mengemukakan kesimpulan itu didapat ketika dirinya bersama-sama dengan anggota Komisi IV DPR lainnya melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Belawan untuk menyerap aspirasi masyarakat di sana.Titiek mengemukakan dalam kunjungan kerja itu juga menemukan bahwa alat VMS (Vessel Monitoring System) untuk memantau pergerakan kapal penangkap ikan di kawasan perairan Indonesia ternyata tidak berfungsi dengan baik juga.”Bagaimana mau memonitor bila peralatannya belum dibenahi dan dilengkapi,” katanya. (ant)

Meski Lambat Pemerintah Terus Berbenah

Terlepas dari kondisi yang menyedihkan itu, pemerintah saat ini tengah berusaha membenahi kinerja pelabuhan dengan menyusun peraturan presiden terkait upaya mengurangi “dwelling time” (waktu bongkar muat di pelabuhan) yang dinilai bakal berdampak pada pengurangan biaya logistik.”Salah satu yang disusun tim satgas percepatan ’dwelling time’ ini adalah Perpres (peraturan presiden),” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo seusai Rapat Koordinasi Tata Kelola Kepelabuhanan di Kantor Kemenko Maritim di Gedung BPPT, Jakarta, 2 Maret 2015. Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berkomitmen untuk mengurangi “dwelling time” dari 10-11 hari menjadi 4-5 hari.

Membuka Peluang Lapangan Kerja

Menko Kemaritiman dalam bincang santai dengan para wartawan di kantornya di Jakarta (27/2/2015) mengatakan biaya logistik besarnya mencapai 24,5 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) atau senilai 250 miliar dolar AS. Sementara pemerintah mempunyai target untuk menurunkan biaya logistik menjadi 19 persen terhadap PDB. “Salah satu caranya dengan menurunkan ’dwelling time’,” ucap Indroyono. Di Indonesia, “dwelling time” masih berkisar 7-9 hari, padahal di negara ASEAN lain seperti Singapura misalnya kurang dari satu hari. Indroyono Soesilo juga menginginkan agar jasa pelayanan pelabuhan bisa disederhanakan menjadi sistem satu atap terpadu seperti telah dilakukan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).Menurut Indroyono, di pelabuhan sebenarnya sudah ada “modal”, karena telah ada sistem yang menyerupai yang dinamakan Indonesia National Single Window (INSW).
INSW itu sendiri, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008, yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang.”INSW sekarang tinggal dioptimalkan untuk digarap bersama,” katanya. Menurut dia, dengan digarap secara bersama lintas kementerian, maka prosesnya juga akan menjadi lebih simpel sehingga biaya logistik juga menjadi rendah sehingga perdagangan Indonesia lebih siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Saleh Husin menginginkan pemeriksaan yang dilakukan petugas kepelabuhanan tidak berbelit-belit sehingga menambah biaya logistik yang berdampak tidak efektif bagi perekonomian. “Kami meminta pihak Pelindo dan Bea Cukai agar pemeriksaannya jangan berbelit-belit sehingga tidak menjadi tambahan ’cost’ (biaya),” kata Saleh Husin seusai Rapat Koordinasi Tata Kelola Kepelabuhanan di Kantor Kemenko Maritim di Jakarta, 2 Maret 2015.Menperin mengingatkan pihaknya sangat menginginkan kinerja perekonomian dan sektor perindustrian di Indonesia tetap tumbuh.Menurut dia, kendala biaya logistik seperti terkait jasa kepelabuhanan seharusnya bisa ditekan lebih rendah. “Indonesia itu paling mahal ’cost logistic’-nya di ASEAN,” kata Saleh Husin.
Reformasi kepelabuhanan itu akan sangat penting, karena Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan juga berencana mengembangkan 240 pelabuhan tahun 2015 di seluruh wilayah Indonesia untuk meningkatkan konektivitas antarkawasan.Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R Mamahit di Jakarta (4/2) mengatakan seluruh pelabuhan yang akan dikembangkan tersebut didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 maupun APBN Perubahan tahun 2015. “Ada 163 pelabuhan yang didanai oleh APBN 2015, sementara dari APBN-P 2015 sebanyak 77 pelabuhan,” ujar Bobby terkait perkembangan dari reformasi kepelabuhanan yang ditargetkan. [Ant/N-6]

Terkait dengan prospek lapangan kerja dari sektor ke lautan, Rukmin Dahuri mantan Menteri KP dan Guru besar IPB ini sering mengatakan bahwa ada 11 sektor ekonomi kelautan yang perlu dikembangkan, di antaranya perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan perikanan, industri bioteknologi, pertambangan dan energi, wisata bahari, perhubungan laut, industri jasa maritim, sumber daya wilayah pulau kecil, hutan mangrove dan resources. Menurutnya potensi ekonomi untuk 11 sektor perikanan di Indonesia ada sebesar Rp 1,2 triliun dolar Amerika Serikat (AS)/tahun atau 7 kali lipat APBN 2015. Dia percaya di sektor perikanan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sebanyaj 40 juta orang atau seper tiga dari total pencari kerja di Tanah Air. Jadi, sektor kelautan ini dijika kelola dengan baik, maka dapat menjadi sumber pemasukan paling potensil bagi negara.

Leave a Reply