Blog

Wilayah Pertahanan, Poros Maritim dan Pertahanan Negara

Oleh harmen batubara

Munculnya pemikiran dan keinginan untuk membangun poros Maritim Nusantara, secara langsung telah memberikan masukan perlunya penyesuaian dan pemahaman baru terkait pertahanan nasional. Ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan di sini. Pertama, sebagai negara kepulauan, prioritas pertahanan memerlukan pertimbangan lebih besar dialokasikan untuk pengembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AL dan TNI AU karena luasnya area yang harus mereka amankan. Kedua, adanya wacana Menteri Pertahanan, Januari 2014 lalu, untuk membentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan).
Tujuannya untuk lebih memadukan dan memaksimalkan tugas operasional ketiga matra TNI. Pembentukan Kogabwilhan dianggap mendesak untuk memberikan daya gentar (deterrence) dan sebagai upaya antisipasi meningkatnya ancaman terhadap pertahanan negara. Struktur dan komando yang ada kini dipandang tak memadai untuk merespons ancaman dengan segera. Ketiga, pengadaan alutsista harus lebih besar melibatkan industri pertahanan dalam negeri sesuai arahan dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Keempat, struktur organisasi TNI formatnya perlu disesuaikan dengan tantangan dan penugasan masa terkini.

Ide Kogabwilhan tentu menarik dan sangat relevan. Hal itu lebih urgen lagi bila mengingat fokus Rencana Strategis MEF 2010 hingga 2024 hanya diarahkan untuk perwujudan kekuatan pokok minimum. Artinya, sampai sepuluh tahun mendatang program pengembangan TNI hanya berkisar pergantian alutsista yang sudah tua, sementara postur kekuatan tempur tetap stagnan. Di sisi lain ada niat untuk mengembangkan suatu komando gabungan dengan cakupan maksimalis, yaitu beberapa Kogabwilhan yang masing-masing membawahkan suatu theatre command memerlukan dukungan alutsista kekuatan tempur.
Kogabwilhan memang jadi penting mengingat untuk dapat merespons segala bentuk ancaman militer yang muncul dikawasan ini, diperlukan tidak saja kekuatan defensif, tetapi juga kekuatan berkemampuan ofensif. Artinya, dengan dinamika kawasan seperti sekarang di kala diplomasi jadi buntu dan kepentingan nasional jadi taruhan, Kogabwilhan harus mampu melancarkan serangan cepat dan tuntas (sharp shorten war) guna meraih kemenangan awal dan merebut posisi paling menguntungkan sampai hadirnya kekuatan penengah, keterlibatan pihak ketiga yang datang melerai. Idenya sederhana tetapi untuk mewujutkannya membutuhkan keunggulan dan superioritas baik dalam SDM, alutsista dan Jaring Komando. Yang jelas semua itu memang masih merupakan bagian dari masalah; jelasnya belum ada yang sudah dimiliki. Secara logika, ide itu baru sebatas mimpi.
Sejak Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan,4 kowilhan) dibubarkan tahun 1984 alasan utamanya waktu itu adalah karena tidak punya kemampuan daya tempur. Yang harus dihindari, pembentukan Kogabwilhan ini nantinya jangan seperti mengulang pengalaman pembentukan Kowilhan masa lalu yang hanya jadi komando di atas kertas. Jangan pula sampai pembentukan Kogabwilhan ini nantinya justru mendistorsi proses modernisasi alutsista TNI pada program MEF. Menurut Achmad Soetjipto (mantan Kasal) tanpa penuntasan program MEF sementara pembentukan Kogabwilhan terus berjalan, ini hanya akan menjadikannya macan ompong. Pembentukan Kogabwilhan harus didukung sebagai pintu restrukturisasi organisasi TNI dan media pembaruan doktrin pertahanan dari inward looking ke outward looking serta sesuai dengan napas menjaga Poros Maritim.

Kekuatan Poros Maritim

Konsekuensi dari penegasan pemerintah untuk integrasi negara kepulauan merupakan kesempatan emas bagi TNI AL dan TNI AU untuk menunjukkan jati diri sebagai pengawal terdepan poros maritim Nusantara. Khususnya menjawab tantangan tugas yang sudah di depan mata. Sesuai rencananya, TNI AU sudah harus dilengkapi dengan satu skuadron satuan drones (UAV, unmanned aerial vehicle, pada ahir 2014) atau pesawat tanpa awak untuk mengawasi wilayah laut yang luas; gelar dan jumlah UAV mestinya harus bisa mengkover Laut Arafuru yang menjadi ajang penjarahan ikan yang selama ini sulit diatasi; dan ini, serta adanya kemampuan mobilisasi ataupun droping kekuatan untuk melakukan penindakan sesuai kebutuhan.
Mengacu pada Doktrin pertahanan disebutkan bahwa Pertahanan merupakan kepentingan nasional yang vital serta menyangkut kedaulatan negara. Karena itu, pertahanan harus menjadi bagian utuh dari politik dan kebijakan negara. Seluruh strategi pertahanan harus mampu menggambarkan visi dan sikap negara, baik ke dalam maupun keluar. Pasal 30 UUD 1945 dan juga UU No 3/2002 tentang UU Pertahanan menggariskan bahwa sistem pertahanan semesta merupakan kebijakan pertahanan negara. Karakter sistem pertahanan yang ada masih diwarnai kebijakan inward looking dengan ciri doktrin mendasarkan pada pertahanan di dalam (teritorial). Kini sudah saatnya mempersiapkan diri menghadapi ancaman dari luar dengan kebijakan Outward Looking.

Dalam kerangka kekuatan pertahanan, Indonesia berada ditengah kekuatan Five Power Defence Arrangements dari negara-negara persemakmuran seperti Australia, Selandia Baru, Malaysia, Singapura, dan Inggris yang sudah lama eksis. Juga berada dalam pusaran jaringan pertahanan AS yang berkolaborasi dengan Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, dan Singapura. Sesuai persvektif pertahanan AS di abad 21 (Priorities for 21st Century Defense) AS menempatkan sekitar 60 persen kekuatan armadanya di Asia Pasifik, termasuk di antaranya 2.500 marinir di Darwin, Australia. AS juga mempunyai pangkalan sementara bagi kapal-kapal Littoral Combat Ships Armada Ketujuh di Singapura.
Indonesia sebagai negara non blok dengan politik bebas aktif perlu memperhatikan pada kerangka kekuatan pertahanan di kawasan ini. Kalau hal ini dikaitkan dengan semangat negara Tiongkok yang sangat agresif membangun aliansi dengan beberapa negara dan dengan kebijakan blue water naval strategynya bagi penyeimbang kekuatan atas dominasi kekuatan AS di kawasan ada baiknya untuk di dorong dan diberi kerangka kerja sama; khususnya dalam industeri pertahanan terkait Tank dan Peluru Kendali. Terlebih lagi negara Timor Leste juga sudah menyatakan membuka diri kepada Tiongkok untuk menggunakan wilayahnya sebagai pangkalan militer. Karena apapun wujudnya, Indonesia harus tetap berteman dan bersahabat dengan dua kekuatan itu. Kalau suatu saat AS mengembargo, kita bisa berteman dengan Tiongkok dan kalau suatu masa Tiongkok ingin berbuat semena-mena Indonesia bisa bekerja sama dengan AS, sembari membentuk postur kekuatan yang layak bagi sebuah negara non blok dan berpolitik bebas dan aktif.

Leave a Reply