Blog

Wilayah Pertahanan, Presiden Bebaskan 5 Tahanan Politik Papua

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di Papua, Sabtu (9/5), direncanakan akan membebaskan secara khusus lima tahanan politik serta memberikan amnesti secara umum terhadap sejumlah tahanan politik lain di Papua dan Papua Barat.Presiden Joko Widodo memantau perkembangan Pasar Pharaa Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu (9/5).Kompas/Fabio M Lopes Costa Presiden Joko Widodo memantau perkembangan Pasar Pharaa Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu (9/5).Pengumuman akan dilakukan Presiden Jokowi dalam konferensi pers seusai meninjau Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas 2 Abepura, Jayapura, Sabtu sore.
“Ya, menurut rencana begitu,” ungkap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno saat dikonfirmasi Kompas, Sabtu pagi, di Hotel Swiss Bell Papua. Namun, saat ditanya siapa saja lima tahanan politik (tapol) tersebut, Tedjo mengatakan lupa. “Wah, saya lupa, nanti dicek lagi saja,” tambahnya. Terkait apakah lima tapol yang secara khusus akan dibebaskan itu masuk kategori tokoh utama dalam aksi-aksi yang menuntut kemerdekaan Papua selama ini, Tedjo menjawab, “Kita secara bertahap, ya. Ini lima dulu dan yang lain diberi amnesti.” Menurut dia, kebijakan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membebaskan tapol merupakan langkah pemerintah untuk lebih fokus pada kesejahteraan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan jaminan kehidupan. Hal itu juga dilakukan demi keamanan dan perdamaian tanah Papua.

grasi presiden utk opm

Wajah baru Papua

Hingga Sabtu siang ini, Presiden Jokowi belum memberikan pernyataan terkait pemberian grasi terhadap lima tapol dan amnesti terhadap para tapol. Padahal, Presiden sejak pagi sudah meninjau Pasar Pharaa di Sentani, meresmikan pembangunan awal fasilitas untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) seluas 65 hektar di kawasan olahraga Kampung Harapan Jayapura, dan meresmikan gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jayapura. Saat memberikan sambutan dalam peletakan batu pertama pembangunan fasilitas olahraga untuk PON XX pada 2020, Presiden menyatakan, pembangunan di IPDN akan memberikan momentum baru tak hanya di bidang olahraga, tetapi juga di bidang lain dalam penilaian terhadap Papua.

Keterbukaan Wajib Diwujudkan

jalur trans papua
Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dengan pers asing yang diizinkan masuk ke Papua untuk menjalankan tugas jurnalistik ditanggapi positif berbagai pihak. Langkah itu wajib diikuti elemen pemerintah di lapangan sehingga tak ada kesulitan lagi dalam meliput di Papua, baik untuk pers asing maupun pers lokal.”Perjuangan ini telah diserukan bertahun-tahun. Papua sama seperti daerah lain di Indonesia. Karena itu, akses bagi para jurnalis baik lokal maupun asing harus terbuka. Namun, yang masih kami khawatirkan, seberapa jauh realisasi pembukaan akses ini,” kata Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Suwarjono, di Jakarta, Senin (11/5).
Ia menambahkan, dalam sebulan ke depan, pihaknya akan memantau realisasi kebijakan ini. Apabila unsur di tingkat bawah tak menjalankan kebijakan presiden, AJI akan membuat laporan terkait dengan hal itu. “Ini kerap terjadi. Yang di bawah tak menjalankan kebijakan itu. Akibatnya, bukan hanya wartawan asing, jurnalis lokal sering dimata-matai,” ungkap Suwarjono.Mantan anggota DPR, Theo L Sambuaga, juga berpendapat, keterbukaan akses wilayah Papua untuk jurnalis asing tidak perlu diikuti syarat tertentu.
Theo menambahkan, kini yang harus digunakan adalah pendekatan kesejahteraan, bukan pendekatan keamanan, sehingga keterbukaan menjadi keniscayaan. “Dalam hal ini, TNI-Polri harus benar-benar melakukan pendekatan kesejahteraan. Keamanan perlu, tetapi perlu diingat, pendekatan seperti itu sudah tak dapat lagi diaplikasikan,” kata Theo.Di Jayapura, Papua, Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende menyatakan, pihaknya akan tetap menindak jurnalis asing yang sengaja menyebarkan propaganda kelompok separatis.
Upaya ini sebagai langkah antisipasi pasca keputusan presiden yang memberikan akses bagi jurnalis asing meliput Papua. “Kami akan mengamankan kebijakan presiden untuk mengizinkan wartawan asing meliput di Papua. Namun, jika mereka menyebar propaganda, aparat akan menindak jurnalis asing itu,” kata Yotje, di Jayapura, Senin (11/5). ( Sumber : Ian/Flo, Kompas 12 Mei 2015)


Saat di IPDN, Presiden juga menyinggung bahwa kehadiran IPDN harus menampilkan wajah baru aparatur sipil pemerintah di tanah Papua. “Putra-putra Papua harus mampu menerapkan e-budgeting dan menampilkan aparatur yang profesional dan adil. Jangan justru menjadi beban di Papua,” kata Presiden saat berdialog dengan siswa IPDN, Jeffry Wenda, asal Jayawijaya. Sementara itu, menurut Masela Joseph, Pelaksana Harian Kepala LP Abepura, nama-nama narapidana yang mendapat grasi Presiden adalah Jafrai Murib dari LP Abepura, Linus Hiluga asal LP Nabire, Kimanus Wenda dari LP Nabire, Apotnagolit Enus asal LP Biak, dan Numbungga dari LP Biak.( Sumber : Oleh Suhartono Dan Fabio Maria Lopes Costa, Kompas 9 Mei 2015)

Leave a Reply