Blog

Wilayah Pertahanan, Realitas Pertahanan Perbatasan di Wilayah Flash Point

Oleh harmen batubara

Pada saat kita merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, sangatlah tepat untuk kita ikut barang sejenak melihat dan mengajukan pertanyaan kepada para pihak yang menjadi pemegang konpetensi dalam bidangnya masing-masing. Karena ini terkait dengan pertahanan ya kepada Menkopolhukam dan Panglima TNI. Apakah memang NKRI itu sudah punya pertahanan yang bisa membuat kita bisa merasa aman dari gangguan terhadap kehidupan kita sebagai bangsa yang bernegara yang kita sebut NKRI. Hal ini mengemuka dengan adanya berbagai upaya negara lain yang seolah menyusup melakukan pelanggaran ke wilayah kita.
Yang ingin kita kemukakan adalah perilaku negara tetangga kita Malaysia yang sering melakukan pelanggaran ke wilayah kita di Ambalat. Memang wilayah itu masih dalam kondidi abu-abu, kedua negara masih belum bisa menyepakati batas di wilayah tersebut.
Dalam penglihatan kita, semestinya mereka bisa menahan diri dan tidak melakukan profokasi di wilayah itu. Bayangkan sejak januari hingga kini Sudah ada 7 Nota Protes Indonesia ke Malaysia Soal profokasi mereka ke wilayah sengketa itu; tetapi sama sekali tidak ditanggapi pihak tetangga itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir mengaku Kemlu telah mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Malaysia sebanyak tujuh kali. Nota protes itu dikirim terhitung sejak Januari lalu. Hal itu disampaikan oleh Arrmanatha ketika dikonfirmasi VIVA.co.id melalui telepon pada Rabu, 17 Juni 2015. Arrmanatha mengatakan memang belum ada kesepakatan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Ambalat.

Pertahanan NKRI di Wilayah Flash Point

Pertahanan suatu negara adalah benteng utama dalam menjaga kepentingan Nasionalnya. Kepentingan Nasional itu terdiri dari kepentingan nasional Abadi dan termaktub dalam Konstitusi kita pada Pembukaan UUD 1945 yang meliputi Kedaulatan Nasional, Integritas Teritorial dan Keselamatan Bangsa, serta Kepentingan Nasional Dinamis yang muncul akibat perkembangan lingkungan strategis. Dalam perkiraan ancaman yang dihadapi Indonesia dalam kurun waktu 2010-2014 oleh Kemhan digambarkan sebagai Skenario Ancaman (2010-2014), dan berupa : kekuatan Militer asing Terlibat Dalam gerakan Separatisme; Penggunaan KEKUATAN MILITER DALAM KONFLIK PERBATASAN; Tekanan asing disertai kehadiran Militer dalam mengamankan akses terhadap sumber energi di Indonesia; Kehadiran Militer Asing di ALKI dalam mengamankan jalur ekonomi; Kehadiran Militer asing dalam kerangka memerangi Terorisme; Terorisme Internasionald dan Kejahatan Internasional; dan Intervensi Kemanusiaan dalam konflik horizontal dan vertikal.Lebih lanjut Kemhan juga mengidentifikasi bahwa Wilayah Flash Point itu, terdiri dari: Wilayah NAD, Selat Malaka, Riau dan Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur (Utara) atau sepanjang perbatasan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Lombok, NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat dan ALKI.
Wilayah Ambalat termasuk dalam wilayah flash point di dua hal, pertama terkait wilayah perbatasan dan juga terkait ALKI. Kalau hal itu dikaitkan dengan analisa pertahanan maka wilayah itu patut untuk melihatnya dari kacamata kepentingan Geopolitik, ditambah keterkaitan kualitas hubungan bilateral (multirateral) negara, dari dampak perkembangan lingkungan strategis dan kepentingan nasional negara pihak. Bagi Malaysia, kepentingan geopolitiknya sudah tertanam dengan kuat di wilayah itu. Hal itu terlihat dari upaya mereka yang habis-habisan merebut pulau Sipadan dan Ligitan dan berikutnya adalah Blok Ambalat dan itu akan terus erlanjut sejauh yang meraka bisa.
Untuk mendukung nya mereka telah menggelar kekuatan Tri Matra nya dengan baik sejak jauh-jauh hari di wilayah tersebut. Malaysia telah menjadikan wilayah itu sebagai Pusat Armada AL Timurnya, dan juga Pusat Pangkalan Kapal Selamnya. Semua lapangan Udara di wilayah perbatasannya dapat di darati oleh pesawat tempur dengan panjang landasan minimal 2650 meter. Mereka juga sudah menggelar meriam perbatasan 155 mm di sepanjang perbatasan dengan kata lain, pertahanan mereka sudah dikerjakan dengan baik dan sinergis dengan infrastruktur dan tata ruang wilayahnya.
Sementara di wilayah kita, gambarannya bisa diambilkan dengan apa yang disampaikan (waktu itu masih ) Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Jenderal Gatot Nurmantyo mengakui, kekuatan militer belum selaras untuk menjaga wilayah perbatasan Indonesia. Menurut beliau, perlu sistem untuk menyelaraskan kekuatan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Bahwa sistem itu belum selaras itu terlihat dalam insiden pendaratan tanpa izin helikopter Malaysia yang membawa Menteri Dalam Negeri negara itu di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, pada Minggu, 29 Juni 2015. Helikopter itu bebas pergi karena personel TNI yang bertugas di sana tidak siap. “Pengamanan perbatasan perlu sinkronisasi tiap matra. Sektor udara perlu diperkuat radar,” katanya di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 3 Juli 2015.
Fakta ini juga bisa memperlihatkan seperti apa porsi yang diberikan oleh kekuatan pertahanan kita di perbatasan. fakta pada pukul 11.40 WITA, Jumat 26 Juni 2015. Mesin pesawat yang baru mendarat setelah melakukan PATROLI DI PERBATASAN itu tiba-tiba mati sebelum berhasil masuk ke dalam taxy way. Pesawat TNI AL itu kemudian ditarik secara manual oleh petugas bandara dan anggota TNI masuk ke area parkir pesawat. Butuh waktu sekitar 12 menit untuk bisa menarik badan pesawat ke area parkir pesawat. Untunglah kejadian tersebut tidak mengganggu jadwal penerbangan di Bandara Juwanta Tarakan,” kata Kepala Bandara Juwata Tarakan, Syamsul Bandri waktu itu. Belum ada informasi resmi penyebab kejadian terhentinya pesawat TNI AL di landasan pacu Bandara Juwata. Namun diduga, mesin pesawat tersebut mengalami gangguan teknis.
Tetapi memang harus kita akui, kekuatan kita di perbatasan itu nyaris tidak ada. Lanud Tarakan misalnya baru tergolong kelas C yang belum bisa mengakomodasi “pesawat tempur”, lapangan di Nunukan apalagi, malah tidak bisa didarati oleh pesawat tempur. Kodam sendiri, meski kodam perbatasan juga tidak dilengkapi dengan kemampuan Mobud (Mobiliasi Udara) dan Mobilisasi Laut. Perbatasan kita juga tidak punya “meriam batas” sejenis meriam pantai. Dahulu Kemhan sudah membeli Drone untuk pengintai perbatasan, tetapi sekarang entah kemana drone kita itu. Sementara drone nya Malaysia memang sudah menjalankan missinya dengan baik dan terpantau oleh radar kita sendiri. Sementara negara tetangga kita, punya alut sista yang lengkap untuk menjaga batasnya. Ada meriam batas 155 dan sudah di gelar; semua lanudnya dapat didarati oleh peswat tempur dengan panjang runway diatas 2650 m, pangkalan kapal Selam di Spancar ( Tawau) dan punya tiga devisi Infantri . Yang kita punya di perbatasan itu (maaf ini ya), hanya pos-pos TNI sebanyak 56 buah dengan kualitas tidak jauh berbeda dengan pos pos Hansip yang kita kenal selama ini.
Panglima Komando Operasi Angkatan Udara II Marsekal Muda Barhim mengatakan, melihat situasi ini TNI SUDAH HARUS membuat skadron tempur di Tarakan. “Namun program pemerintah bukan skadron udara. Meski begitu AU ingin menaikkan klasifikasi Pangkalan Tarakan dari sebelumnya dikomandanin Letkol, nanti jadi Kolonel. Saat ini Tarakan masuk dalam pangkalan Kelas C bisa jadi Kelas B. Kalau begitu namanya pangkalan operasi,” ujar Barhim di Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis, 11 Juni 2015.Ia menjelaskan, dengan peningkatan kelas, pangkalan ini bisa menyimpan pesawat militer, khususnya pesawat tempur yang akan mendarat di tempat ini. Tapi itukan baru rencana? Realisasinya entahkan. Itu kalau disetujui kalau tidak?

Pertahanan Yang Baik Itu Perlu

Kita harus bisa melihat bahwa hakekat Hubungan Bilateral dalam suatu issu harus bisa dilihat sebagai nnteraksi kepentingan Nasional dari dua negara pihak berupa spectrum memberi dan menerima dari titik ekstrim positif (aliansi) sampai dengan titik ekstrim negative (perang) untuk mencapai suatu posisi yang dapat diterima kedua negara pihak sesuai pertimbangan kepentingan nasionalnya. Sedangkan hakekat hubungan Bilateral adalah forum dimana masing-masing negara MENDESAKKAN KEPENTINGAN NASIONALNYA dengan maksud aliansi-aliansi adhoc yang secara dinamis berubah sesuai topik/subyek yang dibicarakan.Maka dalam hubungan interaksi dengan negara yang penting dilihat hubungan multirateral yang ada baik di tingkat regional maupun global.
Dalam era globalisasi telah terjadi perubahan yang mendasar sebagai danpak dari perkembangan lingkungan strategis. Diantaranya adalah fenomena Akselarasi, Amplifikasi, Asimeteri, Inkonsistensi, Koordinasi dll. Hal tersebut Nampak dalam wujud terorisme internasional, pengaruh CNN effect, outsourcing, menguatnya NGO dan hukum internasional termasuk interpensi kemanusiaan seperti yang terjadi di Irak, Tunisia, Mesir, Libya berupa intervensi NATO atas nama PBB.
Saya hanya ingin mengatakan bahwa sejauh kepentingan nasionalnya para pihak di kawasan masih bisa di tolerir para pihak, maka tidak ada alasan untuk khawatir. Hanya saja, semakin banyak kepentingan nasional para pihak yang di paksakan untuk suatu wilayah, maka tidak ada lain harus ada upaya untuk lebih mempersiapkan atau memperkuat kekuatan pertahanan itu sendiri. Nah kalau itu intinya, maka sungguh banyak yang harus di benahi. Masih banyak wilayah kedaulatan nasional yang belum terjaga secara semestinya. Misalnya di wilayah perbatasan Kemampuan monitoring (radar) TNI masih terbatas, dan integrasi dengan radar sipil juga masih belum jalan. Kemampuan Patroli juga masih sangat lemah belum lagi di wilayah lain seperti di Kepulauan Riau misalnya, termasuk ke wilayah utara sampai Natuna Patroli lautnya lemah, apalagi Udara. Sungguh masih memprihatinkan. Dalam Hut ke 70 NKRI ini, hati kita tentu merasa senang, tetapi kalau melihat cara pertahanan kita dipersiapkan, sepertinya masih jauh dari memadai.

Leave a Reply