Blog

wilayahpertahanan, Membangun dan Merevitalisasi Industeri Pertahanan

Oleh harmen batubara

Sejak tahun 2004 Presiden SBY telah memberikan arahan dalam hal revitalisasi industri pertahanan di Kementerian Pertahanan. Sejak saat itu semua pemangku kepentingan sudah mulai bekerja. Kementerian Pertahanan sebagai pembuat regulasi dan kebijaksanaan pembinaan industri pertahanan, TNI sebagai pengguna, dan industri pertahanan sebagai produsen dalam negeri menyatu dalam target merevitalisasi industri pertahanan untuk membangkitkan kekuatan industri pertahanan dalam negeri.

Dalam kerangkan besarnya Presiden Joko Widodo berencana menambah suntikan dana kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ‘sehat’. Total tambahan modal yang akan digelontorkan sekitar Rp 48 triliun.

Presiden pada 2010 telah membentuk suatu badan kebijakan nasional industri pertahanan yang disebut Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Tugas yang diemban oleh KKIP adalah mengembangkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri, baik alutsista maupun non-alutsista. Sejak saat itu Indonesia sebenarnya telah memiliki visi, misi, dan strategi dasar pembangunan industri pertahanan. Apalagi pemerintah dan DPR pada 2012 menetapkan Undang-Undang Nomor 16 tentang Industri Pertahanan Negara sebagai legalisasi dan legitimasi menghidupkan dan mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.

Kolaborasi dan Revitalisasi

Dalam keterangan Pers 22 Desember 2014, Direktur Utama PT Pindad terpilih Silmy Karim menjelaskan bahwa sebagai Direktur baru Pindad dia ingin menuntaskan pekerjaan rumah yang telah dimulai Sudirman Said, pendahulunya, dalam proses transformasi Pindad sebagai industri pertahanan di Tanah Air. “Kami bertekad untuk mendukung kebijakan pemerintah yang ingin membangun kemandirian industri pertahanan dari karya putra putri terbaiknya di Pindad,” begitu katanya waktu itu.
Silmy Karim dikenal sebagai seorang profesional yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan pertahanan serta telah lama menggeluti kebijakan dan seluk beluk industri pertahanan di Indonesia. Latar belakang Silmy Karim di Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dan aktivitasnya di lingkup Kementerian Pertahanan dinilai dapat memberi warna baru dalam tugasnya. Menurutnya “Memiliki pertahanan yang tangguh adalah sebuah kebutuhan mendasar bagi setiap bangsa. Kemampuan pertahanan tidak saja penting dalam menjaga keselamatan bangsa, tetapi juga simbol kekuatan serta sarana untuk menggapai cita-cita, tujuan, ataupun kepentingan nasional”.
Saat ini sedang berlangsung pembaruan berbagai alut sista yang ada. Hal yang sering terjadi justeru mempertahankan keberadaan alut sista yang sudah tua, meski sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan pemanfaatannya. Misalnya senjata jenis Rapier pada tahun 2000 an, meski sudah rusak berat dan suku cadangnya tidak ada lagi tetapi tetap saja di pertahankan sebagai alut sista dan setiap tahun di anggarakan pemeliharaannya. Padahal senjata itu sebenarnya sudah benar-benar besi tua yang sebenarnya.
Kemhan selama ini terlihat kurang peka dengan perangkat alut sista yang ada di jajarannya, dalam artian banyak sudah alut sista yang semestinya sudah di besi tuakan, tetapi karena penggantinya belum ada jadi terpaksa terus dipelihara. Jangankan untuk alut sista, untuk jenis senapan atau pistol saja misalnya. Masih banyak satuan-satuan banpur dan khususnya banmin yang diberikan senjata besi tua tersebut. Meski terkesan bahwa hal itu dipakai hanya sebagai “sarana” alat bantu pendidikan dan latihan tapi dalam prakteknya, senjata jenis seperti itu banyak yang dipakai di lapangan, padahal kualitasnya sudah nggak ada. Kalaupun masih bisa ditembakkan, tetapi pelurunya jalannya sudah “memalang”. Ibarat nembak orang kalau yang di bidik kepalanya, maka yang kena adalah kakinya atau sebaliknya.
Sebagai pembina industri pertahanan, Kemhan memang berkepentingan memberikan peluang kepada industri pertahanan dalam negeri untuk memasok kebutuhannya. Bahkan, Kemhan mendorong industri pertahanan dalam negeri untuk bisa ekspor produk mereka ke luar negeri. Kemampuan industri dalam negeri kita sekarang ini sudah pada tingkat teknologi menengah. Artinya, industri pertahanan kita sudah dapat membuat dan sudah digunakan oleh TNI. Sebagai contoh, PT Pindad sudah memproduksi mulai dari pistol, senjata serbu sampai mortir serta kendaraan tempur roda ban (panser Anoa)dan sudah mendukung kebutuhan TNI AD. Bahkan, produk PT Pindad itu sekarang sudah sesuai dengan standardisasi PBB, demikian juga kendaraan taktis pengintainya.
Demikian juga PT Dirgantara Indonesia, mereka telah mengembangkan kerja sama produksi dengan Airbus Military untuk membangun pesawat angkut sedang CN 295. Kita sangat berkepentingan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pesawat angkut ringan, seperti C-212, CN 235, dan CN 295, yang bermuatan 50 penerjun. Hal yang sama dilakukan dalam pembuatan helikopter serbu Bell-412 dan heli Cougar 725. PT Dirgantara Indonesia diharapkan bisa memenuhi sebagian kebutuhan dari TNI dan dapat dipergunakan untuk operasi kemanusiaan.
Di sisi alutsista laut, kita sudah memiliki beberapa industri pertahanan dalam negeri yang bisa diandalkan. PT PAL diandalkan untuk pembuatan kapal perang skala besar, seperti class korvet dan kapal selam. PT PAL juga didorong untuk membuat kapal perang untuk tanker. Kita juga memiliki badan usaha milik negara, seperti PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari. BUMN juga dapat porsi untuk membangun Landing Ship Tank atau kapal pengangkut tank ringan dan sedang. Industri pertahanan swasta sudah mampu membangun kapal patroli cepat ukuran 60 meter ke bawah, seperti Palindo, Lundin, Anugrah.

Era Baru Pola Bisnis BUMN

Dalam sejarahnya yang terlihat adalah lemahnya pengelolaan BUMN akibat kentalnya pola KKN dan sejenisnya. Sehingga jelas sulit mengharapkan tampilnya BUMN sebagai penggerak pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Tetapi sejak 2004 presiden SBY telah memulai langkah baru dalam pengembangan BUMN khususnya induteri pertahanan. Di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat momentum semangat perbaikan itu akan terus dikembangkan. Presiden Jokowi sudah ingin bergerak cepat untuk membangun kemandirian bangsa di industri pertahanan. Salah satu wujud nyata untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menganggarkan Rp 700 miliar untuk perkembangan PT Pindad (Persero). Menurut presiden “dengan suntikan seperti itu memberikan dampak apa nantinya, memberikan nilai tambah apa ke negara,” kata Jokowi di kantor pusat Pindad, Bandung,12/1/2015. Jika dalam waktu satu tahun ke depan Pindad akan melakukan perkembangan yang signifikan, terutama dalam ekspansi pasar dan produksi, pemerintah siap menambah suntikan lagi di tahun berikutnya.
Dalam kerangkan besarnya Presiden Joko Widodo berencana menambah suntikan dana kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ‘sehat’. Total tambahan modal yang akan digelontorkan sekitar Rp 48 triliun. Harapan kita tentunya BUMN yang diprioritaskan kepada BUMN yang dampak ekonomi dan dampak ke rakyat luas atau eksternalitasnya besar. Semisal, pelabuhan, bandara, energi, perkebunan, kereta api, jalan, dan industri pertahanan.

Leave a Reply