Kodam di Wilayah Separatisme

Kodam di Wilayah Separatisme

Oleh harmen batubara

Terkait gelar kekuatan TNI dan khususnya kekuatan Kodam, menurut Wiranto mantan Panglima TNI, merupakan kelanjutan pola yang dikembangkan oleh Belanda dan Jepang di era kolonial dan konsep itu sudah waktunya untuk dikalji ulang. Khususnya untuk memperkuat Kodam luar jawa sesuai dengan atau persepsi dalam menghadapi realitas ancaman yang ada. Juga untuk memperkuat sektor perekonomian dan rasa aman wilayah di daerah tempat kodam itu berada. Diharapkan Kodam mampu mengemban tugasnya dengan baik, karena secara nyata diberikan kemampuan ketrampilan, sarana dan prasarana serta peralatan kerja yang memang pas untuk pelaksanaan tugas pokoknya. Kodam yang seragam, bukan jamannya lagi.

pertahanan
pertahanan tank pindad

Pada tahun 2016, ada pembentukan dua Kodam. Yakni Kodam XIII/Merdeka/Menado di Sulawesi Utara dan Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari keduanya Diresmikan 19 Desember 2016.  Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari merupakan Komando  Kewilayahan Pertahanan di Provinsi Papua Barat untuk  memperkuat keberadaan Kodam XVII/Cenderawasih yang berada di Jayapura, Papua. Kodam ini dipimpin oleh Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau sebagai Pangdam, sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat Papua. Joppye Onesimus Wayangkau adalah Pangdam pertama dari putra asli Papua.

Luasnya wilayah dan gangguan keamanan membuat TNI AD merasa perlu membentuk organisasi baru di Kota Manokwari. Kodam XVIII/Kasuari, bermarkas di Kampung Arfai, Distrik Manokwari Selatan, Kota Manokwari, Papua Barat. Pembangunan markas kodam Kasuari itu di atas lahan 24,7 hektar, yang sebelumnya milik Kompi Senapan C. “Tanah itu milik TNI AD, markas Kompi Senapan C dan D, Kompi itu kini pindah ke Distrik Warmare.  Kodam XVIII/Kasuari akan membawahi 2 Korem, yakni Korem Biak dan Korem Sorong. Korem Biak akan membawahi wilayah Manokwari, Teluk Wondama, Bintuni serta Biak. Kemudian Korem Sorong akan

Baca Juga  : KoopsSus Separatisme,NKRI Harga Mati

mengendalikan Sorong Selatan, Fakfak, Kaimana.Selain penambahan Korem, Kodim dan Koramil. Juga nantinya akan diikutipembentukan Detasemen Kaveleri, dan penguatan udara Sehingga suatu waktu akan melakukan patroli udara mengawal kedaulatan Republik Indonesia.  Seperti yang dikatakan oleh  KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo waktu itu.  Tujuan pembangunan Kodam XVIII/Kasuari adalah murni untuk kepentingan pertahanan, tidak ada kepentingan politik dan maksud apa pun dalam pembangunan Kodam baru di Papua. TNI hanya ingin aspek pertahanan bisa terpenuhi di wilayah itu sehingga apabila terjadi situasi yang tidak kita inginkan, kendali operasi itu betul-betul bisa dijaga dengan baik dan yang jelas warga akan lebih merasa aman. Sebaliknya warga pro OPM jelas tidak akan  senang.

Adanya Kodam baru, memberikan kesempatan besar bagi putra daerah untuk jadi prajurit. Seperti kata Pangdam[1] “Setiap tahun kita terima 3 kali Tamtama dan 2 kali Bintaranya. Saya sudah lantik dengan Bapak Gubernur itu, 320 orang, 250 diantaranya tong pu anak-anak semua, itu hitam semua,” ujarnya. “Mohon izin bapak-bapak Bupati dan Wali Kota sekalian. Masuk Tentara atau Polisi itu ada persyaratannya. Kita tidak bisa potong Kompas sembarangan kasih orang. Saya biasa bicara, kita punya harga diri,” sambungnya. “Jangan sampai kita punya anak-anak ini, nanti kalau mereka jadi tentara atau jadi polisi bikin malu kita. Sudah bawa senjata pakai pakaian dinas lengkap, mabuk. Ini kan tidak bagus. Nanti orang bilang, itu lihat dorang, karena Panglima orang Papua, dia kasih masuk dia punya orang tukang mabuk. Ini kan tidak bagus. Jadi kita harus siapkan dengan baik,” kata Mayjen Joppye.

“Kita juga butuh personel lebih dari 5000. Itu setting saya sebagai Panglima, kita akan isi selama tiga tahun. Saya sudah keluarkan kebijakan dan sudah disetujui oleh Panglima TNI dan Kasad, 80% orang asli Papua. Nah sekarang kembali ke kita. Ini 80% orang asli Papua bisa terpenuhi atau tidak,” sambungnya.  “Kehadiran personel TNI Kodam Papua Barat akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di sektor pertanian provinsi tersebut,” jelasnya. Kita harus mampu menetralisasi ancaman tersebut dengan memperkuat penjagaan garis perbatasan wilayah nasional.Konsep pertahanan dengan titik- titik kuat di Jawa harus mulai diubah dengan titik-titik kuat sepanjang perbatasan. Program pembangunan infrastruktur, terutama jalan-jalan yang menghubungkan wilayah perbatasan yang sedang digalakkan Presiden Joko Widodo perlu disinkronkan dengan pembangunan batalyon dan kompi-kompi unit di wilayah baru tersebut sehingga mendapatkan keuntungan ganda.

Kaji Ulang Gelar Kekuatan TNI

Menurut Wiranto (WP,25/2/2016)  gelar kekuatan TNI yang selama ini bertumpu pada konsep era colonial maka, Komando daerah militer (kodam) di Jawa dibangun sebagai kodam kelas I dengan jumlah pasukan sangat besar, sedangkan kodam di luar Jawa hanya kelas II dengan sedikit pasukan. Pasukan Kostrad sebagai pasukan cadangan strategis sebagian besar berlokasi di Jawa, dilatih, dilengkapi, dan dipersiapkansetiap saat dikirim ke luar Jawa, membantu pasukan setempat. Tanpa disadari, konsep operasi yang dianut benar-benar mengulangi apa yang dilakukan tentara kolonial. Tentara yang terpusat di Pulau Jawa dikirim guna menumpas pemberontakan ke daerah-daerah yang bergolak.

Dari catatan sejarah operasi TNI, pada 1958-1959 pasukan dari Jawa dikirimke Sumatera dan Sulawesi melawan PRRI/Permesta. Pada 1968-1969 pasukan dari Jawa dikirim ke Kalimantan menumpas pemberontakan PGRS/Paraku. Dari tahun 1960-an sampai sekarang masih ada pasukan dikirim ke Irian Jaya (sekarang Papua) untuk menumpas berbagai aksi pemberontakan. Tahun 1976 sampai 1999 mengirim pasukan ke Timor Timur. Tahun 1990-1998, melalui Operasi Jaring Merah, pasukan dari Jawa dikerahkan ke Aceh guna menumpas Gerakan Aceh Merdeka, dan masih banyak lagi operasi serupa yang ternyata banyak menuai masalah.

Pertama, biaya menjadi sangat mahal. Kedua, ada kesan dominasi pemerintah pusat (Jawa) digunakan untuk menindas daerah (luar Jawa) dengan kekerasan. Ketiga, mental pasukan yang dikirim tidak prima, jauh dari keluarga dalam jangka waktu yang cukup lama. Keempat, banyak tuduhan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang terus dipermasalahkan sampai saat ini sebagai akibat dari pola operasi semacam itu.

Baca Juga    :  Papua Kemiskinan Pembiaran dan Separatisme

Karena itulah sudah saatnya dikaji ulang terkait Gelar Kekuatan TNI, dengan asumsi kalau gelar kekuatan yang ada dihadapkan dengan “realitas ancaman” serta mempertimbangkan keutuhan NKRI maka penguatan Kodam di luar jawa memiliki berbagai keuntungan:

Pertama, membangun early warning system (tanggap bahaya) di sepanjang wilayah perbatasan di seluruh Indonesia. Kedua, menjaga daerah perbatasan dari kemungkinan ancaman tradisional maupun nontradisional. Ketiga, adanya asrama tentara yang dilengkapi dengan sekolahan, puskesmas, tempat ibadah, dan pasar akan mengundang kedatangan masyarakat untuk mengembangkan permukiman sepanjang perbatasan. Keempat, terbangunnya sentra-sentra ekonomi baru yang akan mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kelima, penguasaan daerah oleh pasukan setempat akan lebih efektif dengan biaya relatif lebih murah dengan penguasaan dan pengenalan daerah yang lebih prima, tanpa tergantung dari tentara pusat. Keenam, membantu penyebaran penduduk dan dimungkinkannya pembangunan basis-basis industri baru sehingga tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Ketujuh, mereduksi konflik antaraparat negara di daerah perkotaan.

Sinkronisasi-pembiayaan

Menurut Wiranto, untuk merelokasi barak-barak militer ke seluruh wilayah nasional, sekaligus membangun sentra-sentra ekonomi dan industri ke seluruh wilayah Republik Indonesia, dibutuhkan perencanaan terpadu dari berbagai kementerian terkait. Hal ini guna melipatgandakan manfaat, menjamin keberhasilan, dan menghemat pembiayaan. Misalnya dengan kementerian bidang pendidikan, transmigrasi, pekerjaan umum, kesehatan, pertahanan, perindustrian, perhubungan, dan keuangan.

Agar tidak terlalu bergantung pada APBN, Mabes TNI dapat mulai melakukan analisis kalkulasi tukar guling antara barak-barak, markas militer di perkotaan yang memiliki nilai yang sangat tinggi dengan pembangunan barak/asrama/markas di daerah perbatasan yang nilai tanahnya masih murah. Perbedaan nilai tanah dapat dikonversikan pada nilai bangunan asrama/markas baru yang representatif dan memadai bagi prajurit. Dengan cara- cara seperti ini, mudah-mudahan dengan sekali jalan kita akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan di negeri ini.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Mulyono, sesuai hasil kajiannya akan membentuk markas teritorial korps militer baru di sejumlah daerah untuk memperkuat pengamanan. Mantan Pangkostrad itu menargetkan, setidaknya dua markas Komando Daerah Militer (Kodam) di Sulawesi Utara dan Papua Barat akan rampung pada tahun depan. “2016, dua Kodam kami resmikan, Sulawesi Utara dan Papua Barat,” tambahnya. Sejauh ini, lanjut Mulyono, pembangunan kedua Kodam itu belum mencapai 100 persen. Misalnya di Manado (Sulawesi Utara) sudah 60 persen, tinggal perumahan prajurit. Papua Barat juga demikian. “Selanjutnya, pembangunan Madiv (markas komando divisi) 3 Kostrad di Indonesia Timur, itu target jangka panjang,” tuturnya.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memimpin serah terima Alih Komando Pengendalian (Kodal) Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI dari Panglima Divisi Infanteri-2/Kostrad Mayjen TNI Ganip Warsito, kepada Panglima Divisi Infanteri-1/Kostrad Mayjen TNI Sudirman. Pada kesempatan itu dia menjelaskan PPRC TNI merupakan komando tugas gabungan TNI yang dibentuk secara khusus dan berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI.

“Alih Kodal merupakan bagian dari ketentuan dari Komando yang dilakukan dua tahun sekali,” ujar Gatot serah terima alih Kodal PPRC TNI dalam upacara militer di Taxi Way Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (3/3/2016). Menurutnya, pasukan ini bertugas melaksanakan tindakan reaksi cepat terhadap berbagai ancaman yang terjadi dalam rangka menangkal, menyanggah awal dan menghancurkan musuh yang mengganggu kedaulatan NKRI.

Dia menambahkan, dalam pelaksanaan tugas pokoknya, PPRC TNI memiliki fokus pada kekuatan wilayah darat tertentu guna melaksanakan operasi sendiri ataupun membantu pelaksanaan operasi yang dilaksanakan Komando Operasional TNI lainnya. Baik dalam rangka melaksanakan Operasi Militer Perang maupun Operasi Militer Selain Perang.  Lanjutnya, pada tugas operasi militer untuk perang PPRC TNI memiliki tugas lain, yaitu menahan dan mendisorganisir kekuatan musuh atau lawan di wilayah darat tertentu serta menghancurkan atau mencegah infiltrasi musuh atau lawan di wilayah darat tertentu.  “Sementara pada operasi militer selain perang PPRC TNI memiliki tugas sebagai penindak awal atau mencegah meluasnya gerakan separatis pengacau bersenjata dan melaksanakan penindakan terhadap terorisme bersenjata dalam batas kemampuan PPRC,” jelasnya. Dia menerangkan, dalam mengemban tugas tersebut, PPRC TNI mempunyai pedoman yang sangat melekat, yaitu cepat dalam melaksanakan manuver atau gerakan, tepat dalam menuju sasaran dan wilayah tertentu serta singkat dalam proses dan waktu yang dibutuhkan.

“PPRC harus mampu melaksanakan tugas dengan cepat, tepat dan singkat. Karenanya, PPRC harus dididik, dilatih agar memiliki profesionalisme tinggi dan selalu siap siaga dalam mengatasi tantangan dan ancaman,” terangnya. Alih Kodal PPRC tahun 2016 melibatkan sebanyak 3.274 personel TNI (AD, AL dan AU) yang terdiri dari Peserta 2.351 personel, penyelenggara 407 personel dan pendukung 516 personel.

[1] Dihadapan para peserta Rapat Kordinasi (Rakor) Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten, Kota dan Pimpinan Perguruan Tinggi Se-Provinsi Papua Barat, Rabu (18/9/2019) di Hotel Aston, Manokwari, Papua Barat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *