Lumpuhkan Pusat Kekuatan OPM.

Lumpuhkan Pusat Kekuatan OPM.

Oleh harmen batubara

Lumpuhkan Pusat Kekuatan OPM.  Ya, secara teori, dengan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, seluruh wilayah jajahannya, dari Sabang sampai Merauke dan Miangas sampai Pulau Rote, secara hukum adalah Uti possidetis juris dari Belanda untuk Indonesia. Uti possidetis juris adalah asas hukum internasional yang menyatakan bahwa ketika suatu negara merdeka, batas-batasnya adalah batas-batas yang dimilikinya pada saat kemerdekaan. Prinsip ini diterapkan dalam kasus Indonesia, dan itu berarti bahwa semua koloni Belanda di Indonesia secara otomatis menjadi bagian dari negara merdeka yang baru.

Belanda Resmi Akui NKRI Sejak 1945
Belanda Resmi Akui NKRI Sejak 1945

Bagaimana Tentang Papua?  Sebab Papua dikatakan Belanda bukanlah bagian dari Indonesia pada Konperensi Meja Bundar 27 Desember 1949? Waktu itu Belanda mengatakan bahwa Papua bukan bagian dari Indonesia karena perbedaan Etnis atau Ras. Nah sekarang? Setelah Belanda mengakui Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu berarti Papua sudah sah jadi NKRI sejak 1945. Jadi apa yang direncanakan Belanda pada Konperensi Meja Bundar 1949 tentu harus dilihat sebagai sesuatu yang tidak pernah terjadi.

Pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan langkah penting untuk menyembuhkan luka masa lalu dan membangun hubungan yang lebih kuat antara kedua negara. Namun, penting untuk diingat bahwa ini hanyalah satu langkah dalam proses yang panjang. Pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia perlu bekerja sama untuk mengatasi warisan kolonialisme dan membangun hubungan yang lebih setara dan adil.

Kalau dimasa lalu. Yang pasti itu OPM akan melakukan sesuatu pada tanggal 1 desember, bagaimana bentuk gerakannya? Tentu mereka punya cara tersendiri sesuai kondisi yang ada. Hal inilah yang juga jadi pikiran anggota Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan, Fadli Zon. Dia mengatakan ada potensi ancaman pada saat perayaan hari ulang tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 2019. “Saya melihat itu ada potensi ancaman karena dari sisi gerakan dan juga langkah-langkah yang selama ini cukup sistematis,” kata Fadli usai usai menghadiri acara bedah buku dan diskusi panel “PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G30S/1965” di Gedung Lemhanas, Jakarta, Sabtu 23 November 2019. Hal yang sama juga disampikan oleh Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengatakan ada ancaman keamanan yang perlu diantisipasi menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (HUT OPM). Seperti diketahui, HUT OPM jatuh tiap 1 Desember. “Ada (ancaman keamanan), mereka ingin merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Papua Barat atau West Papua yang sudah mereka peringati sejak 1962 itu versi mereka,” ujar Paulus di kampus UI Salemba, Jl Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).

Paulus tak menyebutkan secara spesifik ancaman keamanan yang dia maksud. Namun Paulus memastikan Polda Papua telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).”Upaya yang kita lakukan juga yang kita sudah menyiapkan berbagai cara-cara bertindak untuk mengantisipasi itu semua. Sambil kita pendekatan membangun komunikasi kemudian juga melakukan cipta kondisi,” jelas Paulus. Paulus menambahkan, dalam rangka menjaga situasi kondusif, Polda Papua mengadakan sejumlah kegiatan untuk mengarahkan kaum muda melakukan hal positif.

Baca Juga  ; Pertahanan, Bangga Dengan Produk AlutSista Sendiri

“Jadi anak-anak muda kita buat agenda berbagai aktivitas, event-event olahraga, kesenian, dan arahan-arahan ceramah yang itu kita lakukan,” ucapnya.

Kekhawatiran akan adanya gangguan kamtibmas juga di kemukakan oleh Menko Polhukam Mahfud Md sebelumnya mengatakan pemerintah bakal mengantisipasi kemungkinan terburuk yang dapat terjadi di HUT OPM. “Ya itu juga jadi perhatian kita agar Papua itu hati-hati segi politisnya, segi keamanan sudah standar, segi politis itu kadang-kadang bangun opini yang tidak-tidak, yang tidak diduga tiba-tiba muncul opini yang sebenarnya tidak ada,” kata Menko Polhukam Mahfud Md di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

Perlu Kesamaan Persepsi Terhadap OPM

Sementara di sisi lain yang sudah rutin itu adalah agenda yang selalu diupayakan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berusaha memisahkan Papua dari NKRI dengan berupaya mengibarkan bendera Bintang Kejora (BK). Tetapi saat ini memang pandangan berbagai pihak di Papua terhadap OPM ini sudah mulai punya persepsi yang sama. Bahwa OPM sebenarnya adalah gerakan yang dilakukan oleh pihak asing yang memanfaatkan warga local. Karena itu khusus untuk kegiatan memperingati HUT OPM yang jatuh 1 Desember 2019, Kapolda Papua menegaskan sudah sepakat dengan Pemprov Papua untuk tidak mengizinkan seluruh kegiatan dengan alasan apapun. Apapun kegiatan yang dilakukan termasuk ibadah dalam rangka memperingati 1 Desember tidak akan diizinkan karena pasti akan disusupi dan menjadi pemicu, mengingat ada kelompok tertentu yang ingin membenturkan warga dengan aparat keamanan.

“Berdasarkan pengalaman, kami ingin menjaga keamanan dengan tidak memberikan ruang untuk melakukan kegiatan memperingati 1 Desember,” kata Waterpauw. Waterpauw menegaskan, tidak ada penambahan pasukan karena personel yang dikerahkan jelang HUT OPM. Personel tersebut sudah berada sejak beberapa bulan lalu. Sementara itu Kapolri Jenderal Idham Azis dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bakal bertolak ke Papua. Dalam kunjungannya, Kapolri dan Panglima bakal memantau kondisi keamanan sejumlah wilayah di Papua, salah satunya Kota Wamena, yang sempat dilanda kerusuhan. “Kunjungan kerja, beliau cek Wamena,” ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes AM Kamal Selasa (26/11/2019).

Baca Pula  :  Semangat Reformasi dan Redislokasi TNI

Kamal menyatakan fokus kunjungan tersebut terkait pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. “Jelang bulan suci Natal dan Tahun Baru,” kata Kamal. Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan kepolisian kini tengah mengindentifikasi sejumlah daerah rawan jelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (HUT OPM) jatuh pada 1 Desember 2019. “Tentunya nanti dari intelijen yang masih dikerjakan seperti apa, tetap kita akan bersumber dari berita intelijen yang sedang kami buat dari lapangan. Seperti apa, kerawanannya daerah mana, apa kerawanannya, kerawanannya sepeti apa masih diindentifikasi oleh intelijen,” kata Argo di Cafe MM Jiuce, Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2019). Meski begitu, saat ini pihaknya sudah mulai melakukan beberapa upaya jelang HUT OPM. Salah satu pendekatannya yakni dengan cara yang preventif.

Lumpuhkan Pusat Kekuatan OPM

Kita paham bahwa gerakan separatism itu adalah gerakan gerillia, artinya mereka tidak mempunyai suatu Pusat Komando secara fisik. Tetapi mereka punya wilayah inti yang jadi Pusat Koamdo “virtual” artinya, mereka tidak akan pernah meninggalkah wilayah itu. Nah pada saat sat seperti ini ada baiknya TNI justeru perlu mendatangi wilayah basis-basis OPM itu. Selama ini kita mengetahui wilayah seperti itu adalah di wilawah Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Kita percaya pihak TNI terus berusaha mendeteksi pergerakan kelompok kriminal bersenjata ( KKB) di wilayah itu. Demikian juga di Wamena, pasti TNI melakukan pendektesian untuk kelompok-kelompok di sekitar pegunungan tengah, terutama dari Kodap III Ndugama dan Kodap II Muaragame, TNI pasti tahu wilayah mana yang kemungkinannya akan bergerak.  Hal itulah yang juga disampaikan Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Candra Dianto,  Senin (18/11/2019). Candra mengakui, ada informasi yang menyebutkan bila beberapa KKB di wilayah Pegunungan Tengah Papua ingin bergerak ke wilayah Tembagapura, Kabupaten Mimika. Menurut dia, rencana tersebut harus diwaspadai karena KKB akan menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki sehingga pergerakannya harus diantisipasi.

 “Termasuk juga bila mereka akan bergerak ke Timika, pasti mereka akan menggunakan rute-rute klasik dengan berjalan kaki melalui Puncak Jaya dan Tolikara,”. Namun, Candra mengklaim bila TNI-Polri telah mengetahui posisi kelompok Egianus Kogoya yang selama ini berada di Nduga. “Kami akan melakukan pendektesian bersama masyarakat yang selalu memberikan informasi. Mungkin posisinya kelompok Egianus Kogoya sedang ada kedukaan di Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya,” tutur dia. Selain melakukan deteksi pergerakan KKB, TNI juga akan melakukan pendekatan ke masyarakat dengan menggelar berbagai aktivitas. Menurut Candra, sudah ada beberapa rencana yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara aparat dengan masyarakat. “Kami juga akan lakukan bina teritorial (Binter) secara terpadu. Kami akan lakukan kegiatan untuk masyarakat, seperti bakti sosial, bersih-bersih gereja dengan masyarakat, lalu kegiatan pramuka, termasuk kegiatan wawasan kebangsaan untuk anak sekolah khususnya SMA dan mahasiswa,” tutur Candra. Kodim juga ada rencana menggelar lomba band antar gereja dan Kodam XVII/Cenderawasih akan membuat KKR besar di Wamena pada 30 November.

Pesan Dari Nicolaas Messet Untuk OPM

Nicolaas Messet atau Nick Messet adalah  mantan Menteri Luar Negeri Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang juga memilih pulang setelah 40 tahun berjuang demi Papua Merdeka. Sebagai putra asli Papua, Nick Messet adalah seorang pilot berdarah Papua pertama, lulusan Cessnock, New South Wales, Australia yang bekerja untuk maskapai Papua Nugini. Ayahnya adalah Bupati Jayapura periode 1976-1982. Nick Messet meninggalkan Papua di tahun 1960-an.”Dia berjuang untuk kemerdekaan Papua dari luar negeri selama lebih dari 40 tahun. Menurutnya hasilnya tidak ada. Setiap Negara yang dia minta dukungannya untuk Papua Merdeka. Semua negara selalu bilang kalau Papua itu bagian yang sah dari Indonesia. Hal itulah kemudian yang membuat ia kembali ke Indonesia dan  membangun Papua di dalam bingkai NKRI. Karena dia melihat hal seperti itu sudah jalan. Satu-satunya jalan ya harus berjuang dan bekerjasama dengan Indonesia. Cara inilah yang paling logis  untuk memperbaiki kehidupan, kesejahteraan sosial warga asli Papua,” kata Nicholas Messet.

Pesannya sangat sederhana. Untuk semua warga OPM kalau mau membangun daerahnya untuk Orang Papua maka kembalilah kepangkuan RI dalam satu kesatuan dengan NKRI. Orang asli papua membutuhkan para pejuang yang mampu memberikan mereka tauladan dan semangat kerja nyata dan mampu mengang kat derajat mereka menjadi warga yang berhasil, sukses serta mampu menghidupi keluarganya sendiri.

Abisai Rollo menyebut Benny Wenda tak berhak mengatur NKRI dan Papua
Abisai Rollo menyebut Benny Wenda tak berhak mengatur NKRI dan Papua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *