Menghadirkan Kekuatan Tri Matra di Perbatasan

Menghadirkan Kekuatan Tri Matra di Perbatasan

oleh harmen batubara

Seperti apa pertahanan RI di Perbatasan, kemampuan pertahanan seperti apa yang kita punya di Flash Points? Pertahanan negara adalah benteng utama dalam menjaga kepentingan Nasional. Kepentingan Nasional itu terdiri dari kepentingan nasional Abadi dan termaktub dalam Konstitusi kita pada Pembukaan UUD 1945  yang meliputi  Kedaulatan Nasional, Integritas Teritorial dan Keselamatan Bangsa, serta Kepentingan Nasional Dinamis yang muncul akibat perkembangan lingkungan strategis. Perkiraan ancaman yang dihadapi Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun kedepan oleh Kemhan digambarkan  sebagai Skenario Ancaman dan berupa : kekuatan Militer asing terlibat dalam gerakan Separatisme; Penggunaan KEKUATAN MILITER DALAM KONFLIK PERBATASAN; Tekanan asing disertai kehadiran Militer dalam mengamankan akses terhadap sumber energi di Indonesia;

Kehadiran Militer Asing di ALKI dalam mengamankan jalur ekonomi; Kehadiran Militer asing dalam kerangka memerangi Terorisme; Terorisme Internasionald dan Kejahatan Internasional; dan Intervensi Kemanusiaan dalam konflik horizontal dan vertikal. Pertahanan yang baik Itu Penting. Dalam tatanan hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga kita harus bisa melihat bahwa hakekat Hubungan dalam suatu issu harus dilihat sebagai interaksi kepentingan Nasional dari negara pihak berupa SPECTRUM MEMBERI DAN MENERIMA dari titik ekstrim positif (aliansi) sampai dengan titik ekstrim negative (perang) untuk mencapai suatu posisi yang dapat diterima kedua negara  pihak sesuai pertimbangan kepentingan nasionalnya. Sedangkan hakekat hubungan Bilateral adalah forum dimana masing-masing negara MENDESAKKAN KEPENTINGAN NASIONALNYA dengan maksud aliansi-aliansi adhoc yang secara dinamis berubah dan menerima posisi bersama sesuai topik-subyek yang dibicarakan.

Baca Juga  : Perbatasan Natuna, Agresivitas China dan Kedaulatan Bangsa

Ada baiknya kita melihat beberapa Indikasi Pertahanan RI masih belum siap di perbatasan  dari berbagai kejadian seperti :

Dituduh Tak Becus Jaga Perbatasan[1]. Masih ingat takkala menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop (2016) mengatakan Indonesia gagal dalam menjaga wilayah perbatasannya? sehingga sindikat pencari suaka bisa lolos dan berlayar menuju ke Australia dan Selandia Baru. Kalimat Bishop itu untuk merespons tuntutan Pemerintah Indonesia yang menginginkan jawaban apakah betul Angkatan Laut Australia telah membayar enam kru kapal pembawa 65 pencari suaka dari tiga negara agar bersedia kembali ke perairan Indonesia? Infonya, masing-masing kru kapal diberikan uang senilai US$5.000 atau setara Rp66 juta.  Australia inginnya jelas; semua kapal pencari suaka bisa di jaring dan ditahan oleh Indonesia. Tapi Indonesia juga bisa saja membiarkan kapal-kapal itu pergi kemana mereka mau; apalagi kalau tetangga kita itu tidak bersahabat. Ya apa saja bisa kita lakukan. Jadi kalau Australia juga menyogok para kru kapal untuk mau kembali ke perairan Indonesia. Ya wajar-wajar saja sebenarnya. Demi kepentingan nasionalnya, apapun bisa mereka dan kita lakukan. Masalahnya? Apakah kita kecolongan atau memang sebaliknya? Itu saja sebenarnya. Tetapi hingga kini Indonesia dan Australia mempunyai hubungan yang baik.

Tidak atau Belum Siap di Perbatasan

Dengan negara tetangga Malaysia juga kita terlihat sangat kedodoran waktu itu (2016). Dalam persepsi  Indonesia wilayah Ambalat termasuk dalam wilayah flash point di dua hal, pertama terkait wilayah perbatasan yang masih bagian dari wilayah yang belum ada kesepakatan terkait kepemilikannya. Juga terkait wilayah ALKI dan kerawanan yang diakibatkannya. Kalau hal itu dikaitkan dengan analisa pertahanan maka wilayah itu patut untuk melihatnya dari kacamata kepentingan Geopolitik, ditambah keterkaitan kualitas hubungan bilateral kedua negara. Bagi Malaysia, kepentingan geopolitiknya sudah tertanam dengan kuat di wilayah itu, mereka sudah berbuat banyak untuk itu, termasuk dengan mengeluarkan Peta Keadulatan Malaysia Tahun 1979. Mereka masih terus melakukan upaya tiada habis-habisnya untuk mendapatkan Blok Ambalat dan itu akan terus berlanjut sejauh yang meraka bisa. Sementara Indonesia terlihat hanya bersifat bertahan. Bisa kita bayangkan  sejak januari hingga akhir 2015   Sudah ada 7 Nota Protes Indonesia ke Malaysia Soal profokasi mereka ke wilayah sengketa itu; tetapi sama sekali tidak ditanggapi pihak negara tetangga itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir (kala itu) mengaku Kemlu telah mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Malaysia sebanyak tujuh kali. Nota protes itu dikirim terhitung sejak Januari 2015.  Hal itu disampaikan oleh Arrmanatha ketika dikonfirmasi VIVA.co.id melalui telepon pada Rabu, 17 Juni 2015. Arrmanatha mengatakan memang belum ada kesepakatan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Ambalat.

Baca Pula   :  Membangun Pertahanan Negara Kepulauan

Radar TNI mendeteksi ada sembilan pesawat sipil dan militer asing tanpa izin memasuki wilayah Indonesia sejak Januari sampai Mei 2015. Menurut Komandan Lanud Tarakan, ragam modus pelanggaran batas oleh pesawat sipil atau militer asing itu. Ada yang sengaja Melintas Dengan Alasan Patroli, Melenceng Dari Jalur Seharusnya Dan Dibelokan Ke Ambalat, dan lain-lain. Kalau kita membaca berita seperti ini, apakah begitu “lemahnya TNI” kita diperbatasan itu?  Jangan-jangan mereka malah nggak punya aftur untuk patroli? Atau pesawatnya tidak layak jalan?

Kemudian masih ingat dengan insiden pendaratan tanpa izin helikopter Malaysia? Memang terlihat soal sepele, sebuah Helikopter  yang membawa Menteri Dalam Negeri negara itu mendarat di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, pada Minggu, 29 Juni 2015. Secara logika, ya wajar saja helicopter salah sasaran di perbatasan. Tapi dari kacamata Pertahanan, itu satu indikasi adanya kelemahan yang mendasar. Tidak jelas seperti apa SOP para petugas kita di perbatasan. Mereka memang punya pos di sana, tetapi mereka punya kesibukan yang berbeda. Helikopter itu bebas pergi, karena personel TNI yang bertugas di sana tidak siap untuk hal hal seperti itu.

Fakta ini juga bisa memperlihatkan seperti apa porsi yang diberikan oleh kekuatan pertahanan kita di perbatasan. fakta pada pukul 11.40 WITA, Jumat 26 Juni 2015. Mesin pesawat patroli yang baru mendarat setelah melakukan PATROLI DI PERBATASAN itu  tiba-tiba mati sebelum berhasil masuk ke dalam taxy way. Pesawat TNI AL itu kemudian ditarik secara manual oleh para petugas bandara dan anggota TNI masuk ke area parkir. Butuh waktu sekitar 12 menit untuk bisa menarik badan pesawat ke area parkir. Untunglah kejadian tersebut tidak mengganggu jadwal penerbangan di Bandara Juwata Tarakan,” begitu kata Kepala Bandara Juwata Tarakan, Syamsul Bandri waktu itu. Dalam pandangan kita, ya seperti layaknya Angkot yang tidak terawat, saat dibutuhkan malah tidak bisa “narik”. Tentu sekarang sudah berbeda, terlebih lagi Indonesia sudah lama punya kemampuan membuat pesawat Patroli semacam itu.

Bersihkan Para Perompak Laut

Perbatasan di Flash point waktu itu jadi berita, dua kapal berbendera Indonesia dibajak di perairan perbatasan Malaysia dan Filipina. Kelompok Abu Sayyaf membajak kapal jenis tugboat Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 di perairan Languyan Filipina pada Sabtu 26 Maret 2016. Sebanyak 10 WNI menjadi tawanan kelompok milisi tersebut dan meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso atau Rp15 miliar. Berselang beberapa hari, terjadi lagi pembajakan terhadap kapal berbendera Indonesia lainnya, yakni kapal Tunda TB Henry dan kapal tongkang Cristi pada Jumat (15/04) pukul 18.31 waktu setempat, saat kapal dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina, menuju Tarakan, Kalimantan Utara. Kelompok pembajak menculik empat ABK dan menembak satu orang. Masalahnya jadi memanjang karena? Filipina tidak atau belum mengijinkan TNI masuk wilayahnya untuk membebaskan Sandra. Filipina juga tidak menganjurkan RI bayar tebusan guna bebaskan sandera dan Militer Filipina masih upayakan pembebasan sandera Indonesia dan juga Malaysia. Baiklah, pada posisi seperti itu kita hanya bisa berdoa semoga Sandra dapat selamat dan bertemu kembali dengan keluarganya.

Seperti apa sebenarnya kemampuan pertahanan kita di perbatasan?  Saya lalu ingat dengan apa yang disampaikan (waktu itu masih ) Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Jenderal Gatot Nurmantyo. Kala itu beliau mengakui, kekuatan militer Tri Matra TNI belum selaras dalam menjaga wilayah perbatasan Indonesia. Menurut beliau, sistem masing-masing Matra masih beda. Jadi adanya suatu sistem untuk menyelaraskan kekuatan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Itu artinya kekuatan Kodam Perbatasan, Armada dan Pangkalan Udara untuk area perbatasan dan Flash Point belum bisa dalam satu sistem pertahanan yang sama atau masing-masing Komando punya saluran yang berbeda, masih belum dalam satu komando.

Berbeda dengan Indonesia Malaysia  jauh-jauh hari telah membenahi sistem pertahanannya di perbatasan, khususnya di area sekitar Ambalat. Untuk mendukung mobilitas mereka telah menggelar kekuatan Tri Matra nya dengan baik. Malaysia telah menjadikan wilayah itu sebagai Pusat Armada AL Timurnya di Tawau, dan juga Pusat Pangkalan Kapal Selamnya di wilayah yang sama. Semua lapangan Udara di wilayah kota-kota perbatasannya dapat di darati oleh pesawat tempur dengan panjang landasan minimal 2650 meter. Mereka juga sudah menggelar meriam perbatasan 155 mm di sepanjang perbatasan; laskar wathaniahnya atau komponen cadangan sudah ada diperbatasan; dengan kata lain, pertahanan mereka sudah dikerjakan dengan baik dan sinergis dengan infrastruktur dan tata ruang wilayahnya.

Saya hanya ingin mengatakan bahwa sejauh kepentingan nasionalnya para pihak di kawasan masih bisa di tolerir oleh para pihak, maka tidak ada alasan untuk khawatir. Hanya saja, semakin banyak kepentingan nasional para pihak yang di paksakan untuk suatu wilayah, maka tidak ada kata lain; harus ada upaya nyata untuk lebih mempersiapkan atau memperkuat kekuatan pertahanan dengan semestinya. Nah kalau itu intinya, maka sungguh banyak yang harus di benahi. Masih banyak wilayah kedaulatan nasional yang belum terjaga secara semestinya. Misalnya di wilayah perbatasan; Kemampuan monitoring (radar) TNI masih terbatas;  integrasi dengan radar sipil juga masih belum jalan apalagi optimal. Kemampuan Patroli juga masih sangat lemah belum lagi di wilayah lain seperti di Kepulauan Riau; termasuk ke wilayah utara sampai Natuna Patroli lautnya antara ada dan tiada, apalagi di Udara. Tetapi itu dahulu di tahun tahun 2016 an.

Kini di Natuna kita sudah punya Kogabwilhan. Kogabwilhan merupakan organisasi yang mendapat mandat kendali utama dari Panglima TNI untuk melaksanakan operasi gabungan darat, laut, dan udara di wilayahnya. Kogabwilhan posisi dan tupoksinya jelas, mereka punya mandat kendali utama untuk melakukan operasi yang melibatkan komando utama TNI AL, yaitu Armada I dan Komando Operasi TNI AU (Koopsau) I. Cara kerjanya tentu sesuai kebutuhan. Pesawat intai strategis TNI melakukan operasi pengamatan dan pengintaian; Armada I mengerahkan kapal perang. Kendali operasi ada di masing-masing Panglima Armada I dan Pangkoops I. Meski sudah ada kemajuan, tetapi menghadapi kapal-kapal illegal nelayan China, Indonesia terlihat belum berada pada tracknya.

Baca Juga   :  Poros Maritim dan Industri Pertahanan Nasional

Tetapi memang harus kita akui, kekuatan kita di perbatasan itu nyaris tidak ada (2016). Lanud Tarakan misalnya baru tergolong kelas C yang belum bisa mengakomodasi “pesawat tempur”, lapangan di Nunukan apalagi, malah tidak bisa didarati oleh pesawat tempur. Kodam sendiri, meski kodam perbatasan juga tidak dilengkapi dengan kemampuan Mobud (Mobiliasi Udara) dan Mobilisasi Laut. Perbatasan kita juga tidak punya “meriam batas” sejenis meriam pantai. Dahulu Kemhan sudah membeli Drone untuk pengintai perbatasan, tetapi sekarang sudah tidak terdengar lagi.  Sementara drone nya Malaysia secara nyata sudah menjalankan missinya dengan baik dan itu terpantau oleh radar kita sendiri.

Panglima Komando Operasi Angkatan Udara II kala itu, Marsekal Muda Barhim mengatakan, melihat situasi tersebut TNI SUDAH HARUS membuat skadron tempur di Tarakan. Hemat kita tentu, hal atau program seperti itu, bukan pola dadakan; dia harus muncul dari hasil kajian yang teruji. Kemudian ada keinginan dari pihak AU untuk menaikkan klasifikasi Pangkalan Tarakan dari sebelumnya dikomandanin Letkol, nanti jadi Kolonel. Saat ini Tarakan masuk dalam pangkalan Kelas C bisa jadi Kelas B. Kalau begitu namanya pangkalan operasi,” ujar Barhim di Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis, 11 Juni 2015. Ia menjelaskan, dengan peningkatan kelas, pangkalan ini bisa menyimpan pesawat militer, khususnya pesawat tempur yang akan mendarat di tempat ini. Tapi itukan baru rencana? Realisasinya entahkapan.

Memang sekarang (2016) itu kita harus akui, pemerintah kita sedang sibuk-sibuknya memulai pembangunan wilayah perbatasan. Dari berbagai informasi yang kita punya, memang langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun perbatasan sepertinya sangat menjanjikan. Pemerintahan Jokowi-JK telah membuka isolasi perbatasan. Tidak tanggung-tanggung.  Jalan parallel perbatasan yang selama ini hanya impian, langsung diwujudkan; 9 Pos Lintas Batas PLBN di bangun kembali dengan megah, dan membanggakan. Tol Luat dan Tol Udara di bangun, sasarannya jelas membuka isolasi wilayah perbatasan secara total, termasuk dengan lahirnya propinsi Kalimantan Utara. Desa-desa perbatasan di bangun lewat Dana Transfer Desa, program yang tiada duanya di Dunia dan dinilai berhasil membuat desa “menggeliat” membangun dirinya sendiri. Jokowi juga mengeluarkan program peremajaan KEBUN RAKYAT mulai dari kebun Sawit, berikutnya kebun Karet, Kebun Sahang Dll Suatu strategi yang dipercaya akan mampu menjadikan Perbatasan Halaman Depan Bangsa. Tapi seperti apa Pemda perbatasan dalam menyikapinya? Hal itulah yang sering tidak atau belum terlihat.

Pertahanan dan pengamanan wilayah perbatasan. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem pertahanan nasional, kita percaya gelar pasukanTNI ( darat,laut dan udara, yang tercakup dalam komando kewilayahan, Armabar,Armatim dan Koops I dan II) dalam gelar pasukannya telah menjadikan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) sebagai bagian NKRI dan berada dalam sistem pertahanan Trimatra tersebut. Indonesia memang Negara besar dengan wilayah yang luas memerlukan pertahanan yang kuat. Kini pemerintah masih memperkuat pembangunan berbagai  infrastruktur di berbagai bidang serta penyederhanaan UU demi  mendukung perekonomian Nasional. Kita percaya berbarengan dengan peningkatan ekonomi bangsa pembangunan pertahanan juga akan mengikutinya. Kita percaya itu.

[1] Kejadian yang kita angkat ini terjadi pada awal tahun 2016, tentu sekarang sudah ada perubahan yang signifikan, tetapi kajian terkait hal seperti itu memang tetap diperlukan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *