AlutSista 1700 Triliun, Demi Kebutuhan atau Keinginan

AlutSista 1700 Triliun, Demi Kebutuhan atau Keinginan

Oleh harmen batubara

Rencana Program Pengadaan Alut Sista Rp 1700 triliun Prabowo, kini lagi ramai. Kenapa Ramai? Karena ini seolah MERUBAH PAKEM. Kalau dahulu semua uang Negara diprioritaskan untuk perbaikan ekonomi dan bangun infrastruktur demi kesejahteraan Rakyat. Kini pemerintah mau membangunnya secara simultan. Ya semua jadi ikut bicara. Ya jadi Ramai. Sebenarnya yang dilakukan Menhan tersebut, sudah dilakukan melalui prosedur yang benar dalam menyusun rencana pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) sekitar Rp 1,7 kuadriliun. Rencana itu tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Keamanan (Alpalhankam) Kemhan-TNI 2020-2024. “Proses kebijakan pertahanan untuk menghasilkan Rp 1.700 triliun itu.

AlutSista 1700 Triliun, Demi Kebutuhan atau Keinginan
AlutSista 1700 Triliun, Demi Kebutuhan atau Keinginan

Menurut Prabowo, hal itu semata memenuhi permintaan Presiden[1]. “Jadi gini waktu saya baru dilantik, kurang-lebih dua minggu setelah dilantik, kurang-lebih ya 10 hari atau 2 minggu setelah dilantik, di Istana beliau panggil saya, Menhan saya ingin suatu masterplan, saya ingin suatu grand design saya minta 15-25 tahun, saya minta utuh rencanakan, ya itu petunjuk beliau kan, saya jalankan,” kata Prabowo. Awalnya Prabowo mengaku mempelajari keadaan, situasi kondisi dan sebagainya, lalu dia merancang dan membutuhkan waktu hingga akhirnya muncul pandemi COVID-19. Setelah pandemi muncul akhirnya semua pihak fokus untuk mengatasi pandemi COVID-19 sehingga pembahasan tentang alutsista tersebut sempat tertunda. Dalam kondisi seperti ini, saya lalu ingat apa yang dikatakan Menhan Yuwono Sudarsono[2] sepuluh tahun yang lalu. Kala itu beliau ditanya terkait Bagaimana cara mengatasi sulitnya mencari anggaran?

Strategi kita sejak tahun 2004 adalah mendahulukan kesejahteraan dan infrastruktur ekonomi, seperti listrik yang sudah 12 tahun tidak membangun lagi. Tidak ada nilai tambah. Padahal, makin banyak orang menggunakan jasa jalan raya, pelabuhan. Infrastruktur kita sudah rusak. Hampir sama dengan Jakarta. Perlu pembaruan dan cukup modal.Strategi pertahanan kita dalam situasi terbatas itu, kita mementingkan dua hal, yaitu menjaga kedaulatan relatif—tidak mutlak, tidak perlu hadir di setiap pulau, tidak semua kapal harus ada—tetapi kita melakukan peningkatan kesetaraan (paritas) teknologi. Kalau Singapura beli F-16, kita harus ada perbaikan.Jadi ada kesetaraan dalam tingkat teknologi meskipun jumlah kita kalah, apalagi dibandingkan dengan kebutuhan fisik kita.

Seandainya diberi kewenangan mengatur anggaran, mana yang mau diprioritaskan?  Yang penting adalah pengembangan pesawat transpor, kapal transpor, dan kendaraan tempur transpor. Itu paling penting karena 70 persen dari persoalan kita adalah delivery , kemampuan pemerintah untuk menghadirkan BASIC SERVICES. Jadi, tentara itu membantu pemda, membantu kabupaten, untuk menghadirkan makin banyaknya delivery services. Transpor yang tempur 30 persen, jumlah itu harus kita pelihara untuk menjaga paritas teknologi agar kita tidak dilecehkan. Jadi, kalau Singapura punya 20 buah F-15, kita harus punya enam lagi dalam kurun 10-15 tahun. Pilot-pilot kita lebih andal dari pilot negara-negara tetangga. Kita memiliki qualitative difference. Aspek kejuangan. Ada sesuatu dalam doktrin kita: tentara rakyat, tentara kejuangan, tentara nasional, baru profesional. Itu saya kira mengilhami prajurit kita. Tongkrongannya lain sama tentara tetangga. Justru karena kekurangan dana, maka kejuangannya tinggi.

Tetapi kalau terjadi Embargo, maka barulah semua sadar betapa ketergantungan Alut sista pada negara lain itu adalah sebuah petaka. Masih ingat dengan Embargo Amerika dan sekutunya Inggeris tahun-tahun 1999 an? Embargo ketika itu dijatuhkan lantaran Amerika menilai dan juga menuduh Indonesia telah  melanggar HAK ASASI MANUSIA dengan menembaki demonstran di Dili, Timor Timur (kini Timor Leste), pada 12 November 1991.

Sepuluh tahun embargo AS, waktu itu membuat kekuatan tempur udara Republik Indonesia mengalami kemerosotan tajam. Banyak pesawat tempur TNI Angkatan Udara harus di-grounded lantaran tak punya suku cadang. Hal itu misalnya menimpa setengah lusin F-16 Fighting Falcon, sejumlah armada F-5 Tiger, sampai pesawat angkut militer C-130 Hercules yang seluruhnya buatan AS. Lebih parah lagi, beberapa pesawat Hawk 109/209 buatan Inggris, sekutu AS  yang dimiliki TNI juga ikut terkena embargo. Embargo membuat banyak pesawat militer RI tak bisa diterbangkan sekalipun kondisinya baik, bahkan tergolong baru. Alhasil sia-sia saja memiliki armada tempur jika banyak yang tak bisa digunakan untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.

Kurang Serius Membangun Industeri Pertahanan Negara Sendiri

Industeri pertahanan, selain dapat diandalkan bagi pertahanan negara sendiri, juga bisa jadi kebanggan serta membuka lapangan kerja. Lihatlah kiprah perusahaan industeri pertahanan besar, seperti Lockheed Martin, EADS, dan BAE System, bisa mempekerjakan karyawan hingga ratusan ribu orang dan memiliki keuntungan jutaan dollar AS dalam satu tahun penjualan. Bisa diperhatikan,  omzet terbesar Boeing bukan dari penjualan pesawat jet komersial, melainkan dari produk keperluan militer, seperti pesawat tempur F-15 Eagle, F-22 Raptor, helikopter tempur Apache, helikopter angkut Chinook, dan pesawat angkut militer C-17 Globemaster. Perusahaan ini telah menjadi penggerak roda perekonomian dan industri di negaranya.

Baca Juga : Ekspor Kapal Strategic Sealift Simbol Kemampuan Industri Pertahanan Nasional

Peneliti Emile Benoit, menemukan hubungan yang positif antara belanja pertahanan suatu negara dan pertumbuhan ekonominya. Menurut Robert De Grasse Jr, belanja pertahanan berperan menciptakan lapangan kerja, peningkatan daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.   Konkritnya, belanja kebutuhan pertahanan yang disalurkan lewat Industri Pertahanan sendiri akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang pesat memberi ruang fiskal dan kebutuhan lebih tinggi bagi pemerintah untuk meningkatkan belanja pertahanan.

Aspek strategis lainnya adalah SPILL OVER EFFECT dari pemanfaatan teknologi hasil riset militer untuk kepentingan sipil. Contoh sederhana saja, pengembangan jet komersial Boeing 747 awalnya merupakan turunan dari prototipe untuk kepentingan militer. Komputer yang kita kenal sekarang juga berasal dari proyek militer yang dirintis AS sejak tahun 1945. Bahkan proyek virtual network yang dikembangkan Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) tahun 1974 menjadi dasar pengembangan internet yang kita nikmati sekarang. Produk lain, seperti global positioning system (GPS), semikundoktor, mesin jet, pendingin, dll sesungguhnya lahir dari R&D untuk kepentingan militer.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan, kita menganut sistem pertahanan semesta  yang mencakup konsep pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 menyebutkan, kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Sistem pertahanan ini tecermin dalam strategi pertahanan nasional yang secara garis besar bertumpu pada nilai untuk mempertahankan diri dari ancaman dan gangguan yang bisa mengganggu kedaulatan negara dan mengancam keselamatan warga negara.

Pengembangan Industeri Pertahanan tidak hanya diarahkan untuk bisa memiliki kemampuan untuk memproduksi peralatan militer, seperti medium tank, roket, pesawat tempur, dan kapal selam, guna mendukung postur kekuatan pertahanan yang ideal, serta menjadikan Industri Pertahanan yang mandiri dan berkemampuan teknologi tinggi, tetapi juga menjadikan sektor industrial pertahanan sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi.  Pada 2009, anggaran pertahanan nasional masih sekitar Rp 33,6 triliun dan menjadi tiga kali lipat atau Rp 95 triliun pada 2014. Bisa dibayangkan begitu banyak yang bisa kita kembangkan demi tujuan nasional.

Semangat Bambu Runcing

Masih ingat ketika para leluhur kita dahulu berani berperang hanya berbekalkan Bambu Runcing demi harga diri bangsa? Masa kita tidak berani memakai hasil kemampuan teknologi kita sendiri untuk bisa lebih maju? Ingat. Salah satu insentif yang bisa diciptakan untuk memperkuat Industri Pertahanan dalam negeri adalah adanya dukungan dan kesungguhan pemerintah untuk memakai produk Industeri Pertahanan sendiri dan mendapat kontrak lewat kebijakan keberpihakan negara terhadap Industri Pertahanannya. Roh dari seluruh dukungan yang diharapkan dari pemerintah sesungguhnya adalah kepercayaan terhadap produk industry sendiri untuk dapat mengembangkan diri menjadi lebih efisien dan inovatif. Menurut Silmy Karim (Direktur Pindad, 14 Februari 2015) “ Kekuatan pertahanan yang tercipta dari impor senjata adalah semu. Jadi, sudah seterang matahari: kekuatan pertahanan yang digdaya dan strategis bagi bangsa hanya lahir dari kemandirian dan kerja keras”

Kesempatan untuk memperkuat kemampuan industri pertahanan sendiri memang harus selalu diciptakan. Presiden Jokowi kembali mengingat hal ini saat memimpin rapat soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI di Kantor Presiden, mengingatkan agar pembelian alutsista dimulai dengan interaksi antar pemerintah untuk menghindari praktek mark-up. “Untuk memperkuat indusri pertahanan nasional, proses pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antara pemerintah dengan pemerintah, G to G (20/7/2016). “Proses G to G ini akan memperkuat pakta integritas untuk membentuk zona toleransi nol terhadap praktik-praktik korupsi yang ada di negara kita,” imbuhnya waktu itu. Jokowi mengatakan banyak sekali negara yang menginginkan kerja sama pengadaan alutsista dengan Indonesia. Karena itu Jokowi meminta untuk menghitung kebutuhan yang sesuai. “Silakan dihitung, silakan dikalkulasi mana yang memberikan keuntungan kepada kepentingan nasional kita jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang,” ujarnya waktu itu.

Baca Pula : Memilih Partner Dalam Membangun Alut Sista

Jokowi menambahkan dalam setiap pengadaan alutsista, UU industri pertahanan wajib diberlakukan. Pembelian alutsista juga harus disertai transfer of technology agar mengarah pada kemandirian pemenuhan alutsista. “Sekarang semua nawarin itu, mulai desain bersama yang akan memungkinkan hak cipta atas alutsista baru dimiliki industri nasional, dan juga realokasi fasilitas-fasilitas produksi mereka dari negara-negara produsen ke indonesia,” terang Jokowi. Tawaran-tawaran tersebut harus dioptimalkan sehingga ada terobosan baru dalam pengadaan alat-alat pertahanan. Terobosan baru itu juga harus mengubah pola belanja alutsista Indonesia menjadi investasi pertahanan ke depan.

Jokowi masih menambahkan, “Perlu ditekankan bahwa pengadaan alutsista harus memperhatikan pendekatan daur hidup, tidak boleh lagi kita membeli pesawat tempur tanpa berhitung berkalkulasi biaya daur hidup alutsista tersebut dalam 20 tahun ke depan,” tegasnya. Presiden Jokowi sebelumnya meminta fokus pengadaan alutsista yakni untuk memenuhi postur kekuatan pokok minimum 2024. Dia minta di tahun 2019 sudah harus terlihat kerangka modernisasi TNI. Pertama, TNI AD memiliki alutsista berat seperti TANK MEDIUM, HELI SERBU, DAN PERSENJATAAN INFANTERI KHUSUS. Kedua, TNI AL diperkuat dengan autsista dengan KARAKTER KEMAMPUAN AL SEPERTI KAPAL SELAM, KAPAL PERANG PERMUKAAN, SISTEM PENGINTAIAN MARITIM untuk pengamanan lokasi2 yang punya piotensi konflik. Ketiga TNI AU diperkuat alutsista strategis berupa PESAWAT2 JET TEMPUR, PESAWAT ANGKUTAN BERAT, SISTEM PERTAHANAN RUDAL, DAN SISTEM RADAR.

Selalu Tidak Siap Memanfaatkan Kesempatan

Masih ingat takkala terjadi Krisis Ekonomi Eropa tahun tahun 2011 an? Kala itu seusai rapat terbatas kabinet yang membahas pengadaan alutsista di Kantor Presiden, 10 November 2011, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, akibat dilanda krisis, sejumlah negara Eropa akan melakukan pengetatan anggaran yang diwujudkan, antara lain, dengan menjual alutsista. Indonesia merencanakan untuk memburu peralatan militer yang akan dijual murah oleh negara-negara Eropa tersebut.

Menurut Purnomo, negara-negara yang akan menjual alutsista bekas adalah Jerman, Belanda, Perancis, Italia, dan Spanyol. Sementara itu, jenis alutsista yang akan dijual meliputi helikopter Apache dan tank Leopard. Maka muncullah Daftar Usulan pembelian dari Angkatan. TNI Angkatan Darat misalnya antara lain menyebut, MAIN BATTLE TANK LEOPARD 2A6 yang berbobot 62 ton. Indonesia akan membeli 100 unit tank dengan harga per unit 280 juta dollar AS. TNI AD. Juga akan membeli MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEM untuk kekuatan 2,5 batalion. MERIAM 155 buatan Perancis dan HELIKOPTER APACHE buatan Amerika Serikat.

Para pakar waktu itu tetap mengingatkan, tetapi nampaknya malah PIHAK YANG MENENTUKAN pembelian itu justeru seolah memintak agar sesuanya bisa memahami. Krisis Eropa tidak akan terjadi berulang, karena itu izinkan kami untuk membeli Alut Sista tersebut kali ini. Waktu itu pengamat pertahanan Kusnanto Anggoro mengatakan, memanfaatkan penjualan alutsista bekas dari Eropa merupakan sesuatu yang positif. Namun, harus dilihat apakah penjualan tersebut memiliki PAKET YANG MENGUNTUNGKAN, seperti paket pemberian pelatihan penggunaan alutsista dan jaminan peningkatan (upgrade) alutsista.

Begitu juga dengan Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin yang mempertanyakan wacana pembelian alutsista bekas dari Eropa tersebut. Alasannya, hal tersebut tidak sejalan dengan KEBIJAKAN UNTUK MEMPERKUAT INDUSTRI PERTAHANAN DALAM NEGERI. ”Ini tidak sesuai dengan komitmen bersama. Sebelumnya Presiden sendiri yang mengatakan, PEMBELIAN ALUTSISTA HARUS MENGIKUTSERTAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN DALAM NEGERI,” katanya, pada 10 November 2011 juga.

Hal yang sama ternyata terulang lagi, takkala TNI membeli Helikopter AW 101 pada 2016, semua ternyata sesuai prosedur, dan bahkan ada ahli atau pengamat militer yang malah menyebut teknologinya bisa di andalkan dan malah membandingkannya dengan kemampuan antara “bajay” dan “truk” bila dikaitkan dengan produk sendiri. Tetapi yang mereka lupa adalah peluang yang begitu besar, dan sudah diingatkan oleh Presidennya sendiri; tetapi “mereka” ternyata lebih memilih pada agenda mereka sendiri. Mereka malah memuji keputusan “mereka” sendiri dan menghinakan kemampuan Industeri pertahanan negaranya sendiri.

Pemerintahan Jokowi ingin mengubah pakem, kalau selama ini pembangunan Nasional selalu mengutamakan pada peningkatan Ekonomi demi kesejahteraan masyarakat, maka kini saatnya kita secara bersamaan melakukan pembaharuan dalam sistem Alut Sista Kita. Untuk “move on” dari kerangka pemikian lama terkait pertahanan memang pasti seuatu yang sulit. Bayangkan bagaimana kita bisa berpikir untuk membelanjakan uang sebesar 1700 triliu untuk Alut Sista kita? Bukan hanya saya, andapun pasti terkesiap dengan anggaran sebesar itu. Malah pengamat militer & pertahanan Connie Rahakundini Bakrie[3] juga tidak jauh berbeda?

“Anggaran sebesar ini, itu kalau dirupiahkan 1.760 triliun kita mau beli apa, mau perang ke mana, alutsista apa yang kita mau bikin,” ujar Connie dalam wawancaranya di salah satu akun Youtube yang telah dikonfirmasi Kontan.co.id, Minggu (30/5/2021). Connie menyayangkan rencana pembelian tersebut tidak disusun dengan baik. Pasalnya ia menyebut Asisten Perencanaan dan Anggaran tiga matra TNI tak mengetahui penggunaan anggaran tersebut. Penggunaan anggaran TNI diharuskan berdasarkan kebutuhan ketiga matra. Hal itu mengingat komandan skuadron menjadi pihak yang paling mengetahui kondisi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan tantangan ke depan. “Pengadaan Alpalhankam atau Alutsista itu harusnya bottom up,” terang Connie. Padahal kita juga paham, apa yang dikemukakan beliau ini juga sebenarnya “ter Update” oleh kemenhan dalam setiap tahunnya. Tapi begitulah dinamika, selalu ada celah untuk melihatnya dari sisi yang berbeda. Sesuatu yang biasa-biasa saja.

[3] https://nasional.kontan.co.id/news/kata-pengamat-militer-soal-anggaran-pembelian-senjata-tembus-rp-1760-triliun

[1] https://news.detik.com/berita/d-5603916/prabowo-blak-blakan-soal-heboh-anggaran-alutsista-rp-1700-triliun

[2] Wawancara Harian Kompas Myrna Ratna dan Subur Tjahjono dengan Menhan Yuwono Sursono di lobi sebuah hotel berbintang lima, di Jakarta, Rabu (28/7/2010).