oleh harmen Batubara
Memperkuat Pertahanan Negara Di Kepulauan Natuna. Kepulauan Natuna sering jadi berita karena di sana memang ada Blok Natuna D-Alpha. Potensi Blok gas dengan kandungan gas terbesar di dunia. Selain diperkirakan menyimpan sekitar 500 juta barel minyak. Blok Natuna D-Alpha adalah blok gas dengan cadangan terbesar di dunia saat ini. Total potensi gas diperkirakan mencapai 222 triliun kaki kubik (tcf). Kemudian China juga mengklaim punya Wilayah tradisional Penangkapan ” traditional fishing ground” disana.
Indonesia tidak mengakui klaim china tersebut. Karena hal itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak pelaku usaha perikanan tangkap. Khususnya yang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711. Untuk memanfaatkan sarana dan fasilitas Pelabuhan Perikanan (PP) Selat Lampa di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. PP Selat Lampa merupakan bagian dari program pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT), KKP.
Pemerintah juga telah melakukan pembangunan SKPT Natuna, memiliki fasilitas mulai dari sarana pendaratan ikan hingga integrated cold storage (ICS) berkapsitas 200 ton sudah tersedia di sana. Di sektor hilir ada PT Perikanan Indonesia (Perindo) yang siap menampung ikan hasil tangkapan nelayan. Rencanya PP Selat Lampa akan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP.
Urgensinya Memperkuat Pertahanan Negara Di Kepulauan Natuna.
Seperti diketahui, tahun 2017 KKP melakukan program SKPT di 12 lokasi di wilayah dan kawasan perbatasan. Kedua belas itu ialah Natuna-Kepulauan Riau, Merauke-Papua, Saumlaki-Maluku, Sebatik-Kaltara. Rote Ndao-NTT, Sumba-NTT, Sabang-Aceh, Mimika-Papua, Biak Numfor-Papua, Mentawai-Sumbar, Morotai-Maluku Utara, dan Talaud-Sulawesi Utara.
Baca Juga : Gelar Kekuatan Udara di Pulau Terluar Wilayah Timur
Program SKPT di kawasan perbatasan merupakan upaya KKP dalam mewujudkan kedaulatan. Keberlanjutan dan kesejahteraan dengan berbasiskan sektor kelautan dan perikanan. Misi tersebut untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan yang mandiri. Kuat dan berbasis kepentingan nasional. Kawasan bisnis kelautan dan perikanan seluas 5,8 hektar itu sudah tersedia sarana seperti dermaga yang bisa ditambati oleh kapal-kapal di atas 30 GT.
Sebagai catatan, pada tahun 2015 Kepulauan Natuna sudah memproduksi perikanan tangkap sebesar 22.093 ton untuk jenis tongkol, tuna dan cakalan (TTC). Dengan uraian untuk tuna 5.568 ton, cakalang 2876 ton dan tongkol 852 ton. Sementara jumlah nelayan sebanyak 10.525 orang dengan armada perikanan tangkap 867 perahu tanpa motor. 2.404 perahu motor tempel, dan 1.004 kapal motor.
“Potensi perikanan ini belum optimal dimanfaatkan. Dulunya kapal-kapal Thailand dan China yang dengan leluasa mencari ikan di kawasan Natuna. Namun ketika ada pelarangan kapal asing, maka perairan tersebut menjadi kosong dari aktifitas perikanan tangkap. PP Selat Lampa, Natuna, akan menjadi salah satu pelabuhan utama bagi pusat kegiatan kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan WPP 711, seperti Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Natuna Utara.
Kekuatan Pertahanan Negara Kepulauan di Natuna.
Pembangunan Perkuatan Pertahanan Negara Kepulauan khususnya kekuatan lintas matra di Natuna, Kepulauan Riau, mulai memperlihatkan wujudnya. Di sana, sejumlah fasilitas militer telah siap dan tinggal menunggu peresmian. Termasuk menggeser para prajurit dari Pulau Jawa yang akan mengawakinya di Natuna. Demikian pernyataan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto seusai melaksanakan kunjungan kerja di Natuna 27 April 2018. Dalam kunjungan tersebut, Hadi didampingi Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Pangkostrad Letjen Agus Kriswanto, Danjen Kopassus Mayjen Eko Margiono. Dankormar Mayjen (Mar) Bambang Suswantono, Dankorpaskhas Marsda Seto Purnomo. Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni, dan para Asisten Panglima TNI serta asisten mabes angkatan.
“Mudah-mudahan yang sudah selesai (pembangunan) fasilitasnya 100% segera di pertengahan Mei nanti diresmikan. Sementara kedatangan pasukan maupun peralatan bisa bertahap. Intinya, kita resmikan dulu penggunaannya,” kata Hadi waktu itu. Sebagai contoh, sambung dia, kebutuhan penempatan pasukan Korps Marinir yang semula hanya satu kompi kini bakal digandakan menjadi satu batalyon atau 800-1.000 prajurit. Kebijakan itu diputuskan setelah Hadi melihat fasilitas pendukung yang dinilai cukup memadai.
Dalam lawatan kerjanya, Hadi dan rombongan juga meninjau beberapa fasilitas militer di Natuna, seperti Pos Pamputer di Pulau Sekatung. Rai Armed di Teluk Buton, Batalyon Komposit di Sepempang, serta hanggar, rumah sakit, dan mes integratif di Ranai.
Memperkuat Pertahanan Negara Di Kepulauan Natuna. Membuka Potensi Ekonomi.
Bahkan, sambung dia, hal yang paling membanggakan ialah pembangunan dermaga di Selat Lampa. Dermaga tersebut dipastikan mampu menyediakan sarana air tawar dan bahan bakar untuk kebutuhan kapal-kapal milik TNI-AL. “Sehingga dermaga itu bisa digunakan untuk bekal ulang air tawar dan BBM. Kapal-kapal pun tidak perlu lagi melakukan pengisian bekal di Batam karena nanti bisa melaksanakannya di Ranai, Natuna,” lanjut Hadi.
Ketua DPR Bambang Soesatyo menambahkan, pembangunan kekuatan militer di Natuna merupakan prioritas. Maklum, pulau terluar NKRI itu perlu diperkuat demi menjaga keutuhan dari indikasi adanya campur tangan pihak asing. Ia menegaskan kawasan ruang udara (flight information region) Natuna harus sepenuhnya dipegang Indonesia. Saat ini, FIR Natuna masih dipegang otoritas Singapura, padahal FIR di Natuna sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan kegiatan di ruang udara perbatasan Indonesia
“FIR Natuna ini harus secepatnya dikuasai Indonesia. Masalah FIR ini tidak hanya menyangkut keselamatan penerbangan. Tetapi juga menyangkut kedaulatan negara,” tandas Bamsoet saat melakukan kunjungan kerja bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, ke Natuna, Kepulauan Riau. Empat pesawat tempur F-16 mengawal pesawat Boeing 737-400 VIP TNI Angkatan Udara yang ditumpangi Panglima TNI beserta rombongan saat melintasi kawasan ruang udara Natuna.
Memperkuat Pertahanan Negara Membuka Peluang Ekonomi Di Kepulauan Natuna.
Sejatinya armada burung besi milik TNI tidak perlu mendapat pengawalan ketika melintas di wilayah perairan tersebut. Namun, lantaran wilayah FIR Natuna masih dikelola otoritas Singapura. Seluruh aktivitas penerbangan yang melintasi FIR wajib meminta izin dari negara itu. Sesungguhnya Indonesia sudah mampu untuk melakukan pengelolaan FIR. Hal ini bisa kita lihat dari kepadatan penerbangan di Lapangan terbang Soekarno-Hatta Jakarta. Ternyata bandara itu kini kapasitasnya sudah melampaui kepadatan bandara Changi Singapura.
Untuk saat ini Indonesia baru mempunyai Lapangan terbang di Ranai, dan itupun belum bisa di darati oleh pesawat tempur. Karena Lanudnya masih tipe C. Sama sekali tidak mampu melayani kepentingan pesawat tempur. Untungnya di sana sudah ada Lanal Ranai di bawah komando Lantamal IV Belitung dan telah ditingkatkan dari tipe C ke tipe B. Ini berarti di sana ada penempatan kapal TNI AL di Lanal tersebut, termasuk penempatan kapal kombatan secara reguler dari Mako Armabar di Jakarta.
Lanal Ranai tidak hanya sebagai pusat pengendali lalu lintas laut, tetapi juga sebagai bunker logistik dan amunisi, sebagai suplai perbekalan bagi kapal-kapal TNI AL yang berlayar di sekitar perairan tersebut. Tipe kapal yang beroperasi di sana adalah kapal yang mempunyai kemampuan deteksi dini, cepat, bersenjatakan rudal anti kapal, dan mampu melakukan peperangan udara.
Baca Pula : Keunggulan TNI di Udara Dengan Kekuatan Sendiri
Memperkuat Pertahanan Di Kepulauan Natuna. Kita Ingin Negara ini Aman.
Indonesia juga tengah menjadikan Pangkalan Pontianak, menjadi Pangkalan Utama TNI AL XII/Pontianak (Agustus 2015). Dan akan diperkuat tiga kapal perang. Pangkalan utama TNI AL ini tergolong berada di perairan strategis dan sarat kepentingan politis internasional. Yakni Laut China Selatan serta Laut Natuna. Kita bersukur, karena kegiatan illegal fishing Tiongkok ini telah memberikan kesadaran baru bagi TNI untuk segera memperkuat system pertahanannya di wilayah itu. Lanud Ranai akan di tingkatkan tipenya dari C ke B. “Sekarang kita usulkan, Natuna itu kita bikin seperti KAPAL INDUK kita.
Jadi basis militer yang kuat, AL, dan AU di sana,” ujar Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, 23 Maret 2016 yang lalu. Menjadikan Natuna bagai Kapal Induk, sudah barang tentu. Lanud Ranai harus diubah jadi tipe B Plus. Artinya Natuna harus bisa berperan jadi hangar puluhan pesawat tempur, jadi pusat pengendali lalu lintas udara di wilayah itu. Punya superior terhadap serangan udara lawan, sebagai bunker logistik dan amunisi. Untuk mensuplai perbekalan bagi pesawat-pesawat tempur TNI AU yang berpatroli di sekitar perairan tersebut.
Demikian juga dengan TNI Angkatan Udara yang akan menyiagakan empat unit pasukan khusus Korps Pasukan Khas (PASKHAS), di Pulau Natuna Besar. Pasukan ini dilengkapi dengan sistem rudal pertahanan udara Oerlikon Skyshield buatan Rheinmetall. Sistem rudal Oerlikon Skyshield merupakan sistem pertahanan udara modular termasuk meriam multirole otomatis 35 mm yang dapat menembak jatuh pesawat. Saat ini baru pangkalan TNI AU Supadio, Halim Perdanakusuma, dan pangkalan udara Hasanuddin. Yang sudah menggunakan sistem persenjataan ini. Tapi bagaimana realisasinya? Masih sangat tergantung kemampuan anggaran pemerintah.
Memperkuat Pertahanan Negara Di Kepulauan Natuna.
Saat ini rencana pembangunan hanggar tambahan baru akan disiapkan untuk menampung delapan pesawat tempur. Pesawat-pesawat tempur itu mencakup pesawat jet tempur Su-27, Su-30, F -16 yang hendak dibeli. Dan fasilitas skuadron kendaraan udara tak berawak (UAV).
Rencananya ( sejak tahun 2012) akan ada tambahan 1 batalion Infantri dari Bukit Barisan. Markas batalion tersebut berada di daerah Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur. Dengan nama Batalion Infanteri 135. Saat ini di sana baru ada dua Kompi C dan D dari Batalyon 134/Raider (Batam). Untuk membangun markas dan sarananya memerlukan anggaran dan waktu. Begitu juga dengan rencana untuk menyiagakan 4 helikopter AH-64E Apache di Natuna tentu perlu infrastruktur. Dalam darurat tentu bisa saja memanfaatkan Bivak dan bersifat mobile. Tetapi untuk mengoperasikan Heli sekelas Apache memerlukan sarana khusus dan itu perlu dipersiapkan.
Indonesia yang luas, memerlukan system pertahanan yang kuat dan terintegrasi. Sekarang ini, kemampuan negara baru sebatas bisa membiayai personilnya saja. Dalam arti yang sebenarnya. Gelar kekuatan TNI kita itu masih bagian dari masalah. Menjadi masalah karena sarana dan prasarananya tidak bisa atau belum bisa mendukung. Seperti pasukan TNI kita yang digelar di sepanjang perbatasan. Pos nya sangat sederhana, tidak ada sarana penunjang berteknologi.
Posko posko itu tidak beda jauh dari Pos hansip yang kita kenal. Untuk drop logistik mereka saja masih persoalan utama. Untunglah sekarang jalan parallel perbatasan sudah dibangun.Untuk melahirkan TNI yang professional, membutuhkan negara yang kuat secara ekonomi, punya kemampuan industri pertahanan yang kuat dan terbebas dari korupsi. Kesadaran kearah itu harus ada pada setiap lini kehidupan anak bangsa, khususnya TNI.
