Buku Perbatasan : Medan Geopolitik Baru

Luhut Panjaitan, Medan Geopolitik Baru

Oleh Luhut B Pandjaitan 

Lima tahun ke depan, kita harus mewaspadai sebuah tatanan politik baru dunia dengan munculnya beberapa pemimpin pemerintahan generasi baru bersamaan dengan semakin besarnya pengaruh teknologi pada daya saing sebuah negara.Pengertian generasi baru tidaklah selalu identik berusia muda, tetapi bisa juga karena tokoh tersebut muncul dan melejit di luar perkiraan banyak kalangan, entah karena sebelumnya hanya berkiprah di daerah atau belum pernah jadi elite politik di tingkat nasional. Di kawasan Asia Tenggara, Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duarte masuk kategori tersebut. Meskipun keduanya berbeda usia cukup jauh, keduanya bukan pejabat di pusat pemerintahan, melainkan datang dari ”pinggiran”.

Para pemimpin politik generasi baru umumnya melakukan gebrakan atau mengambil keputusan politik di luar norma umum (out of the box) dan tindakannya berdampak strategis, baik di kawasan maupun di tingkat dunia, tergantung dari siapa aktor bermain. Namun, ini bisa memunculkan gesekan baru di antara dua negara yang sebelumnya tak ada atau tak timbul di permukaan. Graham Allison dari John F Kennedy School di Harvard menyebutnya ”Thucydides’s Trap” dalam bukunya teranyar, Destined for War (2017). Thucydides adalah sejarawan Yunani kuno yang mengamati penyebab meletusnya Perang Peloponnesia antara bangsa Athena dan Sparta pada 5 SM. Kesimpulannya, kalau ada kekuatan (baca: negara) baru muncul dan dianggap bisa mengancam kekuatan yang ada (ruling power), pasti terjadi bentrok dan kekerasan dari yang merasa terganggu hegemoninya.

China yang muncul sebagai kekuatan baru di dunia mengubah geopolitik masa kini. Daftar negara yang berhubungan erat secara politik dan ekonomi kian banyak, dan pada sisi lain AS kian ditinggalkan dan dianggap masa lalu. Presiden Xi Jinping dalam pidato awal 2018 secara tegas mengatakan, ”China dengan positif mendorong pembangunan bersama Satu Sabuk Satu Jalan (One Belt, One Road/OBOR) selalu menjadi pembangun bagi perdamaian dunia, kontributor perkembangan global, dan pemelihara tata tertib internasional….” Diakui atau tidak, keadidayaan AS kini meredup dan Washington terperangkap ”Jebakan Thucydides”.

Di kawasan lain, tindakan agresif Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman (32) di dalam negeri dan langkah politik luar negerinya membuat peta kawasan Timur Tengah berubah. Kunjungan Raja Salman ke China dan Rusia pertama kali dalam sejarah hubungan diplomatik mereka (diikuti kontrak dagang dan militer dalam jumlah besar) adalah bagian dari kebijakan baru Arab Saudi yang selama ini sangat konservatif dan berkiblat ke AS. Arab Saudi sudah lama tak nyaman dengan Iran karena penyebaran paham Syiah dan pengaruh politik mereka di Irak, Suriah, Yaman, dan Lebanon; kini mendekati Rusia dan China yang dikenal dekat dengan Iran.

Pangeran Salman (dikenal sebagai MBS) juga membekukan hubungan politik dan ekonomi dengan Qatar, padahal mereka sama-sama duduk di Dewan Kerja Sama Teluk. Dampaknya, Emir Qatar Sheik Tamin al-Thani (37) kemudian bersekutu erat dengan Iran dan Turki yang punya kepentingan strategis sejalan di kawasan itu mengingat Qatar yang hanya sepertiga luas Jawa Barat punya cadangan gas ketiga terbesar di dunia setelah Rusia dan Iran. Qatar juga aktif mencari sekutu dagang baru dan kawan politik yang sejalan dengan kepentingannya di Teluk dan di luar kawasan itu, seperti Indonesia.

Turki tadinya, seperti Arab Saudi, adalah aliansi tradisional AS, kini di bawah Presiden Recep Erdogan menjadi sangat aktif di kawasan dan kebijakannya tak selalu sejalan dengan AS. Ungkapan populer di Arab, ”musuh dari kawanku adalah musuhku juga”, masih relevan hingga kini dan terlihat bagaimana Erdogan amat aktif dalam diplomasi masalah Palestina dengan antara lain jadi tuan rumah KTT Darurat OKI mengenai sikap AS yang memindahkan kedubesnya di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem. Baik Turki maupun Irak punya masalah serupa dengan suku Kurdi.

Hanya kondisi politik dan ekonomi dalam negeri yang bisa membuat Arab Saudi, Iran, dan Turki mengurangi ambisi persaingan pengaruh di kawasan itu, dan celakanya ketiga negara masih menyimpan bom waktu di dalam negeri masing-masing. Gerakan reformasi MBS memang menarik simpati generasi muda, tetapi membuat kelompok tradisionalis, bangsawan yang tersingkir dan kaum Wahabi, tak senang.

Di Iran, aksi-aksi unjuk rasa besar dengan alasan ketidakpuasan ekonomi oleh kaum muda tak bisa dipandang enteng dan di Turki tangan besi tak serta-merta menjamin keamanan dari bom dan teror. Gagalnya Arab Spring (Musim Semi Demokrasi) di Tunisia, Libya, dan Mesir menunjukkan dinamika dalam negeri bisa menunjukkan hasil tak terduga dan optimisme munculnya demokrasi dikalahkan oleh pertimbangan pragmatis penguasa yang baru.

Teknologi dan kekuasaan

Perkembangan teknologi berpengaruh pada nilai tawar dalam politik internasional. Menurut mantan Menlu AS Henry Kissinger dalam buku World Order (2014), yang pertama adalah teknologi senjata nuklir. Monopoli teknologi itu pecah tahun 1949 ketika akhirnya Uni Soviet berhasil melakukan percobaan bom nuklir pertamanya. Sejak itu anggota ”kelab nuklir” bertambah banyak, entah karena teknologinya dibagi dengan sukarela, dicuri, atau dibeli dengan cara tidak sah. Yang jelas sekarang Inggris, Perancis, Israel, China, India, Pakistan, dan Korea Utara, serta Iran sampai tingkatan tertentu, punya teknologi senjata nuklir.

Andaikata Korea Utara tak punya senjata nuklir, pastilah leverage Kim Jong Un (33) terhadap AS tak bisa seperti sekarang. Apabila Iran tak mendalami teknologi tersebut, negara itu tentu tidak akan dianggap sebagai pesaing yang menakutkan oleh Arab Saudi yang, walau kaya raya, tidak punya minat pada teknologi senjata nuklir.

Kedua, menurut Kissinger, adalah teknologi informasi (TI). Ia melihat bagaimana pilpres di AS yang mengoptimalkan TI sejak kampanye Obama pertama kali mengubah cara-cara dan keterlibatan tatap mata menjadi kontes antarpakar internet di dunia maya. Marketing of ideas dijalankan mesin-mesin yang mampu menyusup ke dalam pikiran dan hati (hearts and mind) individu secara massal dan fungsi kandidat sekadar pencari dana kampanye ketimbang pengelaborasi isu-isu politik.

TI juga telah mengubah proses demokrasi di banyak negara. Jika ada kelompok masyarakat yang hendak memberikan tekanan kepada pemerintahnya untuk berubah menjadi demokratis, kelompok masyarakat itu cukup menyebarluaskan tuntutannya dan pesan-pesan demokrasi secara digital, dan biasanya negara-negara Barat (termasuk AS) akan cepat merespons dengan dukungan politik dan juga dana pada ”gerakan digital” semacam yang dilakukan anak-anak muda di Iran sekarang, apa pun motif dukungan tersebut.

Akan tetapi, jangan lupa, teknologi canggih punya sisi lain yang memprihatinkan. Martin Ford dalam buku The Rise of the Robots (2016) mengatakan, akibat kemajuan teknologi, ada enam perkara besar yang dampaknya terasa di masyarakat, antara lain, pertama, kenaikan pendapatan masyarakat berpenghasilan tetap menjadi stagnan. Kedua, menurunnya lapangan kerja baru, sementara waktu tunggu untuk mencari pekerjaan semakin lama. Ketiga, para lulusan baru perguruan tinggi kian sulit mencari pekerjaan. Semua karena munculnya teknologi robotik yang kian canggih yang mampu menggantikan kerja manusia dengan produktivitas berlipat dan biaya menurun drastis karena robot tidak pernah menuntut kenaikan gaji!

Menurut Ford, tahun 1998, para pekerja di AS secara total bekerja selama 194 miliar jam. Lima belas tahun kemudian, nilai hasil kerja itu tumbuh menjadi 3,5 triliun dollar AS, naik 42 persen dibandingkan 15 tahun sebelumnya, tetapi jam kerjanya ternyata tetap 194 miliar jam. Bisa disimpulkan, dalam 1,5 dekade tak ada pertambahan jam kerja (no growth on man-hours) meski produktivitas naik akibat efisiensi dan penggunaan robotik besar-besaran, padahal penduduk AS bertambah 40 juta orang dan ribuan lapangan kerja baru tercipta. Penggunaan teknologi robotik secara masif membuat China jadi salah satu negara manufaktur termaju di dunia.

Namun, selain itu, ada yang tak disebutkan Kissenger, tetapi punya dampak strategis, yaitu teknologi gas serpih (shale gas) di AS. Dengan teknologi yang kian hari kian canggih dan membuat biayanya semakin murah, AS berubah dari negara importir neto minyak jadi eksportir minyak. Menurut Institute for Energy Research (IER, 2016) cadangan minyak AS sekarang 3,5 kali cadangan Arab Saudi berkat gas serpih tadi. Ini salah satu alasan mengapa Presiden Trump berani mengambil keputusan kontroversial memindahkan kedubesnya tanpa banyak mempertimbangkan pandangan sekutu-sekutunya di Timteng.

AS tak dibebani lagi tugas untuk mengamankan kawasan yang kaya minyak itu, seperti pada era pra-gas serpih di mana pasokan minyak dari Teluk adalah sumber utama untuk menggerakkan perekonomiannya. Kehadiran mereka di kawasan tersebut kini karena ada komitmen politik lama dan menjaga keseimbangan belaka, terutama karena faktor Iran. Sementara para penguasa di Teluk sadar betul ”kartu minyak” tak laku untuk dimainkan lagi untuk menekan AS, lebih-lebih pada masa harga minyak merosot tajam dari 112,70 dollar AS pada 2012 menjadi hanya sekitar 50 dollar AS per barrel sekarang ini, yang menyebabkan defisit pada APBN.

Arab Saudi mencoba mengalihkan dana APBN-nya, yang 90 persen dari minyak, ke sumber lain yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Beberapa minggu lalu untuk pertama kali dalam sejarah, Arab Saudi menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5 persen pada semua jenis jualan dan sekaligus menaikkan harga BBM kendaraan di dalam negeri (Kompas, 5/1). Implementasi PPN pada 2018 akan memberikan pemasukan 21 miliar dollar AS, cukup signifikan untuk menambal defisit APBN-nya, negara-negara Teluk lain juga dalam tahun ini akan menerapkan PPN.

Posisi Indonesia

Kita di Indonesia harus pandai-pandai membaca peta baru ini dan lincah berselancar pada era ini untuk kepentingan nasional kita. Bung Hatta di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, 2 September 1948, membacakan pidatonya yang amat terkenal  ”Mendayung di antara Dua Karang”. Ia antara lain mengatakan, ”Tiap-tiap orang di antara kita tentu ada mempunyai simpati terhadap golongan ini atau golongan itu, akan tetapi perjuangan bangsa tidak bisa dipecah dengan menuruti simpati saja, tetapi hendaknya didasarkan kepada ’realitiet’ kepada kepentingan negara setiap waktu….”

Istilah ”kepentingan negara” yang didengungkan 70 tahun lalu sangat relevan dengan zaman sekarang karena atas nama ”kepentingan negara”, kita membina hubungan baik dan menerima investasi ekonomi dengan negara mana pun. Atas nama ”kepentingan negara” pula, politik luar negeri yang bebas dan aktif meluweskan posisi Indonesia dekat dengan sebanyak mungkin negara tanpa takut dicap sebagai anteknya. Di kawasan ini hanya Indonesia dengan jumlah penduduk 262 juta dan punya potensi ekonomi yang besar bisa menjadi counterweight bagi China, tetapi sekaligus mitra ekonomi baru bagi negara itu (Howard W French, 2017).

Presiden Jokowi memberikan arahan yang amat jelas mengenai siapa saja yang ingin berinvestasi di Indonesia. Pertama, teknologi yang dibawa ke Indonesia harus ramah lingkungan. Kedua, sebanyak mungkin menggunakan tenaga serta keahlian bangsa Indonesia. Ketiga, investor harus mendidik tenaga-tenaga Indonesia menjadi tenaga yang ahli di bidangnya. Keempat, harus ada alih teknologi dalam periode waktu tertentu.

Ini syarat-syarat yang jelas melindungi kepentingan negara dan jauh dari kepentingan pribadi atau golongan. Karena itu, sangat disayangkan masih ada pihak-pihak yang mencurigai hubungan ekonomi yang baik kita dengan satu atau dua kekuatan ekonomi baru di dunia sebagai ancaman ketimbang peluang. Di Indonesia, tiga tahun terakhir banyak kalangan lebih senang menyebarkan sikap- sikap pesimistis dan malahan sinis terhadap apa pun yang dilakukan pemerintah, sering tanpa argumentasi yang obyektif.

Pada era media sosial, penyebaran informasi yang tidak tepat malahan sering dianggap sebagai kebenaran oleh pembacanya, dan sayangnya pesimisme justru tumbuh dari data yang tidak benar tersebut meski banyak ”generasi now” sulit mengerti mengenai hubungan antara ancaman komunisme dan masa kelam Indonesia yang dulu. Apabila kita rela dan sepakat tak membuang energi untuk bertengkar soal isu-isu yang tak substansial, yakinlah tenaga berlebih itu bisa digunakan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Tenaga yang berlebih sangat diperlukan karena untuk mengatasi ketertinggalan, Indonesia tak cukup melakukan lompatan katak (frog-leap), tetapi harus melakukan lompatan kuantum (quantum leap). Lompatan jauh ke depan.  Luhut B Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI  Sumber : Kompas.id, 22 Januari 2018

Macron Dukung Jalur Sutra Proyek Xi

Macron Dukung Proyek Xi Jalur Sutra modern, yang dirintis China, tak boleh hanya satu arah. Ini syarat yang diminta Emmanuel Macron. Hubungan Perancis-China harus dibangun dengan kemitraan seimbang.

Presiden Perancis Emmanuel Macron mendesak negara-negara Uni Eropa untuk ikut ambil bagian dalam proyek raksasa Jalan Sabuk. Perancis siap menjadi pelopor.Mengawali kunjungan kenegaraan selama tiga hari di China, Senin (8/1), di kota Xian, Provinsi Shaanxi, Macron menyampaikan dukungannya terhadap proyek Jalur Sutra baru yang diluncurkan pemerintahan Xi Jinping pada 2013. Kota Xian adalah titik awal Jalur Sutra kuno. 

REUTERS/CHINA DAILY Presiden Perancis Emmanuel Macron, Senin (8/1), melihat prajurit terakota di Museum Prajurit dan Kuda Terakota Qin di Xian, Provinsi Shaanxi, China. Di museum itu tersimpan lebih dari 8.000 patung terakota berbentuk prajurit dan kuda dengan ukuran normal.

Proyek raksasa Jalan Sabuk, menurut Macron, mewakili peluang nyata antara negara-negara dan peradaban sebagaimana Jalur Sutra di masa lalu. ”Saya kira sangat penting bahwa Eropa dan China memperkuat kerja sama dengan prakarsa itu. Dalam hal ini Perancis siap memainkan peran utama,” kata Macron saat berbicara di depan kalangan akademik, mahasiswa, dan pengusaha di Istana Daming, Xian.

Macron berpendapat, Eropa saat ini sudah bersatu dan siap bekerja sama dengan China setelah selama bertahun-tahun terjadi krisis manajemen dan stagnasi ekonomi.

Jalan Sabuk merupakan proyek ambisius yang akan menghubungkan 65 negara Asia dan Eropa, bahkan Afrika, lewat jalur darat dan laut. Pemerintah China menganggarkan hingga 1 triliun dollar AS untuk mewujudkan proyek ini.

Akses lebih luas

Meski demikian, menurut Macron, proyek modern itu tidak boleh hanya ”satu arah”. ”Jalan Sutra dulu juga tidak pernah hanya dilakukan bangsa China. Menurut definisi, proyek jalan ini hanya bisa dibagi bersama. Jika berupa jalan, mereka tidak bisa satu arah,” katanya.

Perancis mendukung proyek itu dalam kerangka kemitraan seimbang, lanjut Macron. Presiden China Xi Jinping, pada pertemuan puncak, Mei lalu, menjanjikan akan mengeluarkan 124 miliar dollar AS. Namun, sejumlah negara Barat meragukan rencana pemimpin China tersebut dan menganggap hal itu lebih untuk menyebarkan pengaruh China daripada berbagi kemakmuran.

Macron berharap segera tercipta hubungan baru antara Perancis dan China. Saat ini neraca perdagangan Perancis terhadap China mengalami defisit 36 miliar dollar AS. Ia ingin Perancis bisa mendapat akses perdagangan lebih luas di China.

Kedua pemimpin akan mengumumkan rencana investasi senilai satu miliar dollar AS. Dari Xian, menurut rencana, Selasa ini, Macron dan istrinya, Brigitte, akan bertolak ke Beijing.

Kesepakatan iklim

Macron berkunjung ke China bersama 60 petinggi bisnis dan perwakilan negaranya. Ia menegaskan arti penting China bagi Perancis. Dia berharap bisa datang ke China setiap tahun.

Selain masalah perdagangan, Macron menyinggung pula masalah lingkungan dan perubahan ikim yang kini menjadi masalah global. Secara khusus dia menyampaikan apresiasi atas komitmen China dalam Kesepakatan Paris.

”Anda memperlihatkan rasa tanggung jawab yang besar,” ucap Macron. Lewat kerja sama, tambahnya, ”Kita bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa Perancis dan China mampu membuat planet kita kembali hebat dan indah.”

Kalangan aktivis hak asasi manusia, seperti Human Rights Watch, mendesak Macron agar menggunakan kesempatan pertemuan dengan Xi Jinping untuk membicarakan masalah pelanggaran hak asasi manusia di China. Mereka mendesak agar isu sensitif ini dibicarakan terbuka.

Namun, kantor Kepresidenan Perancis mengatakan, pesan itu kemungkinan akan disampaikan. Namun, masalah itu akan dibicarakan secara privat.

Pemimpin China dikenal dengan sikapnya yang tertutup soal hak asasi. Xi juga jarang menggelar jumpa pers.(AFP/AP/REUTERS/RET)  Sumber : Kompas.id, 9 januari 2018

Profesionalisme TNI, Dalam 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Tank medium yang dibuat PT Pindad ditampilkan dalam defile dalam rangka upacara Hari TNI Ke-72 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10). Sejumlah alutsista buatan dalam negeri turut menyemarakkan peringatan tersebut.

Profesionalisme TNI menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai Kementerian Pertahanan dalam lima tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hingga 2017, upaya untuk memperkuat keamanan negara terus ditingkatkan. ”Komitmen pemerintah untuk pertahanan negara itu cukup tinggi. Bisa dilihat dari anggaran belanja untuk Kementerian Pertahanan terus meningkat dari tahun ke tahun,” kata Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Ekonomi Bondan Tiara Sofyan saat memaparkan capaian kinerja Kementerian Pertahanan dalam tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo di Jakarta Pusat,  Jumat (29/12).

Pada 2014, anggaran untuk Kementerian Pertahanan Rp 86,4 triliun. Pada 2015 jumlahnya meningkat menjadi Rp 108,7 triliun. Peningkatan kembali terjadi pada 2016 dengan anggaran Rp 112,4 triliun, yang kemudian dinaikkan lagi mejadi Rp 114,9 triliun pada 2017.

NIKOLAS NINO UNTUK KOMPAS

Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Pertahanan Bondan Tiara Sofyan saat memaparkan capaian Kementerian Pertahanan dalam tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo di Jakarta Pusat, Jumat (29/12).

Bondan mengatakan, peningkatan anggaran itu menjadi cara untuk mewujudkan TNI yang profesional. ”Dengan TNI yang profesional, itu bisa menjamin rasa aman bagi warga negaranya,” kata Bondan. ”TNI yang profesional juga diukur dari kelengkapan persenjataan.”

Berdasarkan data Kementerian Pertahanan, terlihat adanya kesinambungan antara peningkatan anggaran dan pemenuhan alat utama untuk sistem persenjataan (alutsista). Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum II (Minimum Essential Force II) terus meningkat persentasenya sejak 2014. Pada 2014, pemenuhan kekuatan pokok minimum itu hanya memperoleh persentase 21,3 persen. Pada 2015, persentasenya meningkat menjadi 33,9 persen. Peningkatan persentase mencapai 42,3 persen pada 2016 dan kemudian 50,9 persen pada 2017.

Berdasarkan data Kementerian Pertahanan, terlihat adanya kesesuaian antara peningkatan anggaran dan pemenuhan alat utama untuk sistem persenjataan (alutsista). Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum II (Minimum Essential Force II) terus meningkat persentasenya sejak 2014.Kekuatan pokok minimum tidak hanya disokong dengan persenjataan yang dibeli dari luar negeri. Industri pertahanan dalam negeri juga terus dioptimalkan. Hal itu ditunjukkan melalui peningkatan kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap kekuatan pokok minimum. Pada 2016, industri pertahanan dalam negeri berkontribusi sebesar 44,66 persen terhadap kekuatan pokok minimum. Kontribusi itu meningkat cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2014, yang hanya 28,1.

Bondan beranggapan, TNI yang profesional juga ditentukan dari tingkat kesejahteraan para prajurit TNI. Kementerian Pertahanan berusaha mewujudkan hal itu dengan membangun 7.761 unit rumah prajurit.

Pengajar Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia Edy Prasetyono mengatakan, profesionalisme TNI didukung tiga unsur yaitu, kompetensi, kesejahteraan, dan akuntabilitas. Untuk urusan kesejahteraan, Edy menjelaskan, seorang tentara harus mendapatkan gaji, tunjangan, dan jaminan mengingat dalam profesi itu mereka rela mengorbankan nyawa untuk Indonesia. (Kompas, 4/10/2017)

Sementara itu, dilihat dari kompetensinya, Edy menambahkan, seorang tentara harus memegang teguh sikap kesiapsiagaan dalam berperang. Hal itu berangkat dari kemampuan dasar seorang tentara, yaitu berperang dan menjaga kedaulatan NKRI.

Untuk urusan kesejahteraan, seorang tentara harus mendapatkan gaji, tunjangan, dan jaminan mengingat dalam profesi itu mereka rela mengorbankan nyawa untuk Indonesia

Terkait hal itu, Peneliti Senior dari Center For Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi menyatakan, profesionalisme TNI adalah harga mati. Ia berpendapat, TNI hendaknya berfokus pada tugas utamanya untuk bertanggung jawab di bidang pertahanan, terutama dalam menjaga pertahanan dari ancaman militer asing. Oleh karenanya, Kristiadi beranggapan, TNI diharapkan tidak terlibat pada kegiatan politik praktis. (Kompas, 10/10/2017)

Keterlibatan TNI dalam politik praktis, selain tidak menunjukkan profesionalisme, juga tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam UU disebutkan bahwa TNI secara terhormat merupakan institusi yang memiliki tugas pokok untuk mempertahankan negara dari agresi militer asing.

TNI bukan menjadi alat untuk penguasa membangun basis politik dan secara eksplisit disampaikan bahwa tentara profesional adalah tentara yang tidak berpolitik praktis. Profesionalisme TNI dirasa dapat terwujud dengan terpilihnya Marsekal Hadi Tjahyanto sebagai Panglima TNI. J Kristiadi memandang bahwa Hadi Tjahyanto peka terhadap harapan publik karena akan mentransformasi TNI dengan mengembangkan doktrin pertahanan yang fleksibel terhadap perubahan dan berorientasi pada perang modern. (Kompas, 12/12/2017),

Perang siber

Salah satu bentuk perang modern ini adalah dengan maraknya ancaman keamanan dari siber. Dunia yang semakin terdigitalisasi membuat bentuk ancaman terhadap negara semakin beragam. Ancaman itu tidak hanya berupa peretasan situs atau akun milik negara dan penyebaran virus, tetapi juga dilakukan dengan propaganda ideologi radikal melalui media sosial.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan, jumlah orang yang terdampak serangan fiber terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2014, serangan berdampak pada 11 juta identitas. Jumlah yang tedampak kemudian merangkak naik menjadi 13 juta identitas pada 2015. Kenaikan kembali terjadi pada 2016 menjadi 15 juta identitas. Kominfo menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 10 besar negara di dunia yang menjadi target perang siber. (Kompas, 5/6/2017)

Tingginya serangan siber diakibatkan oleh tingginya penetrasi pengguna internet di Indonesia. Menurut survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), populasi pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta pada 2016.

NIKOLAS NINO UNTUK KOMPAS

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan Marsekal Pertama Yusuf Jauhari seusai acara bincang santai mengenain capaian Kementerian Pertahanan dalam tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo di Jakarta Pusat, pada Jumat (29/12). 

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan Marsekal Pertama Yusuf Jauhari menyatakan, serangan siber merupakan salah satu hal yang dikhawatirkan mengganggu keamanan dan ketahanan negara. “Serangan sekarang tidak hanya berupa malware dan virus komputer saja. Media sosial kini menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan, karena itu berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat,” kata Yusuf.

Yusuf menjelaskan, bentuk serangan yang dilakukan lewat media sosial lebih berbahaya karena menyebarkan ideologi-ideologi radikal yang dapat memecah belah keutuhan bangsa. Hal itu dinilainya sebagai suatu hal yang membahayakan karena media sosial bisa diakses oleh siapa pun termasuk anak-anak.

Ia mengkhawatirkan, penyebaran propaganda melalui media sosial bisa membuat generasi penerus bangsa dijejali ideologi yang tidak sesuai dengan dasar negara. Hal itu berakibat pada berakhirnya Indonesia sebagai sebuah negara karena tidak lagi menjunjung rasa persatuan dan kesatuan.

Konten negatif

Terkait dengan penggunaan internet, APJII mencatat bahwa sebanyak 97,4 persen pengguna internet Indonesia memanfaatkan internet untuk bermedia sosial. Hanya 25,3 persen di antaranya yang menggunakan internet untuk memperbarui informasi atau membaca berita. Hal yang perlu diwaspadai adalah banyaknya berita bohong yang disebarkan melalui internet.

Untuk penyebaran propaganda atau ideologi-ideologi yang mampu memecah belah bangsa, Kominfo menerima 521.407 laporan konten negatif dari media sosial Twitter. Laporan konten negatif terbanyak, untuk semua situs media sosial, diterima pada bulan Agustus dengan jumlah 521.359 laporan. 

NIKOLAS NINO UNTUK KOMPAS

Awak media yang hadir dalam acara bincang santai mengenai capaian Kementerian Pertahanan dalam tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo di Jakarta Pusat, pada Jumat (29/12).

Konten negatif merupakan konten-konten yang mengandung radikalisme, SARA (suku, agama, ras, dan golongan), kekerasan, dan ujaran kebencian. Yusuf mengaku, masih sulit untuk mencegah serangan-serangan siber berupa propaganda ideologi radikal yang disebarkan melalui media sosial itu. Upaya yang sudah dilakukan Kementerian Pertahanan adalah membuat opini-opini alternatif yang digunakan untuk menandingi opini radikal atau berita bohong yang disebarkan melalui media sosial.

“Opini alternatif itu bertujuan supaya masyarakat punya pembanding. Kami sebenarnya bisa melakukan pemblokiran, tetapi itu tahapannya agak panjang. Sekalian untuk mendidik masyarakat dalam bermedia sosial agar bisa menyaring mana yang tepat dan tidak tepat,” kata Yusuf. 

Twitter merupakan media sosial yang paling sering digunakan untuk menyebarkan opini alternatif itu. Twitter dipilih karena memuat karakter yang jumlahnya tidak terlalu banyak, yaitu 280 karakter, dan dianggap dapat menyampaikan informasi secara padat.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya perpecahan melalui hiruk pikuk kabar permusuhan yang diedarkan melalui media sosial, Kementerian Pertahanan memiliki program Bela Negara. Yusuf menjelaskan, program itu bukan seperti wajib militer, melainkan lebih pada penekanan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Bela Negara, Yusuf menjelaskan, etika bermedia sosial yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila turut diajarkan. Ia menambahkan, Pancasila adalah dasar negara yang membuat Indonesia masih bisa bertahan sampai saat ini.

Pada 2017, jumlah kader bela negara mencapai 74,3 juta orang. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 71,2 juta orang, dan tahun 2015 yang sekitar 67,1 juta orang. Hal itu dipandang Yusuf sebagai suatu hal yang positif karena kepedulian masyarakat untuk menjaga keutuhan NKRI itu semakin tinggi. (DD16)

Sumber : Kompas.id - Dorong Profesionalitas TNI, Anggaran Pertahanan Terus Ditingkatkan; 29 Desember 2017 21:48 WIB

Membuka Isolasi Dengan Membangun Kawasan Terpadu Mandiri di Perbatasan

Membuka Isolasi Dengan Membangun Kawasan Terpadu Mandiri di Perbatasan

Oleh harmen batubara[1]

Program Transmigrasi sesungguhnya sebagai konsep sungguh sangat baik, selama ini yang jadi masalah adalah besarnya penyalah gunaan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Artinya dana yang bocor jauh lebih besar dari dana yang dimanfaatkan dengan baik. Tapi bagaimanapun dan meski dengan kualitas yang sangat memprihatinkan, tetapi dukungan program ini dalam pembangunan nasional telah mampu memberikan solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rentang waktu 60 tahun, setidaknya sekitar 2,2 juta Kepala  Keluarga atau setara 8,8 juta jiwa masyarakat telah diberangkatkan dalam program transmigrasi.

Program transmigrasi juga telah menciptakan 3.425 desa baru dimana 382 desa diantaranya telah berkembang menjadi ibu kota kecamatan dan diantara kecamatan – kecamatan tersebut 103 tumbuh menjadi ibu kota kabupaten serta satu diantaranya mekar menjadi provinsi yaitu Sulawesi Barat. Jelas hal ini sangat menggembirakan.

Saat ini pemerintah tengah menggagas agar wilayah perbatasan dan  pulau-pulau  terluar Indonesia untuk dijadikan sentra-sentra daerah tran migrasi. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan mengembangkan program transmigrasi di lokasi-lokasi strategis itu. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan kontribusi pembangunan transmigrasi dalam pengembangan wilayah perbatasan  dengan pendekatan peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar.

“Pendekatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan ini akan efektif membantu pendekataan keamanan territorial yang selama ini dilaksanakan, “kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta pada Minggu (27/10/2013 yang lalu) seusai melakukan panen di kawasan transmigrasi perbatasan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat akhir pekan ini. Muhaimin menambahkan pembangunan kawasan transmigrasi ini juga dimaksudkan akan berperan sebagai sabuk pengaman (security belt) nusantara untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, sehingga tidak diklaim oleh  negara lain.

“Kawasan perbatasan termasuk pulau kecil terdepan perlu mendapat perhatian bersama mempertimbangkan nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara serta mewujudkan pembangunan  yang lebih merata dan berkeadilan,” kata Muhaimin. Muhaimin mengatakan pelaksanaan program transmigrasi di wilayah perbatasan dan di pulau-pulau terluar  ini dimaksudkan untuk  memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah,  meningkatkan pendapatan asli  daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Kawasan Terpadu Mandiri

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan mengembangkan pembangunan 9 kota transmigrasi di wilayah perbatasan dan pulau-pulau  terluar Indonesia. “Pemerintah berkomitmen meningkatkan kontribusi pembangunan transmigrasi dalam pengembangan wilayah perbatasan. Namun integrasi dan sinkronisasi program antar instansi perlu ditingkatkan guna mencapai kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan melalui program transmigrasi,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam pernyataan persnya di Jakarta, Senin (28/11/2013).

“Selain itu, pembangunan 9 Kota Terpadu Mandiri (KTM)  di kawasan transmigrasi ini dimaksudkan untuk  memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli  daerah dan penyerapan tenaga kerja,” kata Menakertrans. Muhaimin mengatakan wilayah perbatasan menjadi isu penting yang mendapat perhatian dari berbagai pihak, karena memiliki arti nilai ekonomi, geopolitik, dan pertahanan keamanan, serta memiliki posisi strategis sebagai pagar dan “beranda depan” wilayah Negara.

“Adanya dukungan semua pihak untuk pembangunan infrastruktur dasar disertai pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan diharapkan mampu mengusung potensi daerah sehingga kemudian berkembang menjadi pusat perekonomian baru, pusat administrasi pemerintahan dan memacu percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan,” kata Muhaimin.

Kalimantan Timur Dukung Program Transmigrasi

Untuk terus mengakselerasi pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan memfokuskan program transmigrasi ke kawasan ini. Ada tiga kabupaten yang menjadi sasaran program ini yakni Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Kutai Barat.

Ia mengatakan, informasi dari Disnakertrans Kaltim bahwa program ini juga dilaksanakan bekerja sama dengan TNI-AD, yang mengakomodasi anggota purnatugas. Bahkan, selama lima tahun menjelang pensiun ditempatkan di daerah perbatasan tersebut. Sejauh ini, program transmigrasi disebut sebagai terobosan sekaligus program efektif untuk mengawasi kawasan perbatasan. Sebab pemerintah tak bisa lagi mengandalkan patroli perbatasan. Sehingga transmigrasi pilihan alternatif menangani masalah tersebut.

Pembukaan lahan transmigrasi juga mampu menciptakan pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan dan mendorong pemekaran kabupaten atau kota. Transmigrasi juga harus segera dikembangkan menjadi Kota Terpadu Mandiri agar para transmigran dapat menjadi masyarakat modern di pelosok, karena segala fasilitas akan dibangun.

Pemprov Kaltim sudah bekerjasama dengan sejumlah provinsi untuk pengiriman warga yang ikut program transmigrasi. Ada 10 provinsi yang siap bekerjasama, namun saat ini Provinsi Jawa Timur menjadi prioritas.

Dukungan Infrastruktur  Selama ini dan sudah sering terjadi dan sering sangat mematikan semangat bertransmigrasi adalah karena lemahnya dukungan infrastruktur. Program transmigrasinya sudah berjalan dengan baik serta hasil panennya telah mulai memperlihatkan hasil, tetapi karena tidak adanya dukungan infrastruktur seperti jalan, sarana transportasi, komunikasi dll maka semua hasil panen jadi muspro, tidak punya nilai jual apa-apa.

Salah satu contoh yang tengah berkembang dalam program ini adalah Kawasan KTM Salor. KTM Salor dibangun sejak tahun 2009 dengan luas wilayah sekitar 96.340 Ha, yang terdiri dari areal pembangunan dan pengembangan permukiman seluas 36.500 Ha dan areal untuk pengembangan investasi perkebunan seluas ± 59.840 Ha.

Komoditas yang dikembangkan dengan skala ekonomis adalah padi, tebu dan palawija. Dalam pelaksanaan pembangunannya kawasan KTM Salor diintegrasikan dengan program MIFEE (Merauke Integrated Food dan Energy State), yang merupakan program pemerintah untuk memenuhi swasembada pangan nasional.

Permukiman transmigrasi yang sebagian besar di tempatkan di distrik Merauke, Semangga, Tanah Miring, Kurik, Malind, dan Jagebob telah berkembang menjadi desa-desa swasembada. Dari jumlah penduduk Merauke sejumlah 246.852 jiwa atau 60.406 KK, kontribusi jumlah penduduk melalui program transmigrasi sebanyak 26.451 KK (43,79%). Sayangnya berbagai sarana pendukung yang seharusnya sudah harus ada, seperti sarana jalan dan transportasi tetapi justeru belum terdukung secara memadai.

Terlepas dari berbagai persoalan yang ada, jelasnya, program transmigrasi yang dilaksanakan di Provinsi Papua telah mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah diantaranya, beberapa kawasan transmigrasi telah berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan maupun ekonomi seperti Arso, Jagebob. “Bahkan  hasil-hasil pertanian maupun jasa para transmigran telah mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, sebagai contoh transmigran Timika telah mampu memasok kebutuhan pangan, sayur mayor, telur dan bahkan daging sapi untuk konsumsi perusahaan-perusahaan besar.

---

[1]Tulisan ini diangkat kembali dari Blog www.wilayahperbatasan.com, November 29, 2013 semoga bermanfaat.