Indonesia Presiden Dewan HAM PBB Disaat Dunia Memilih Perang Sebagai Solusi

 

Oleh Harmen Batubara 

Tahun 2026 menjadi tonggak sejarah sekaligus ujian berat bagi diplomasi Indonesia. Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB terjadi di saat jam kiamat geopolitik berdetak lebih kencang. Kita tidak lagi berada di dunia yang berdialog; kita berada di dunia di mana kekuatan senjata seolah menjadi satu-satunya bahasa yang dipahami untuk menyelesaikan sengketa.

1. Realitas Global yang Terbelah

Dunia saat ini sedang mengalami "resesi empati". Di berbagai belahan bumi, solusi militer lebih dipuja daripada meja perundingan:

Rusia & Eropa: Konflik yang tak kunjung usai telah mengikis standar dasar HAM. Hak atas hidup dan keamanan dikalahkan oleh ambisi teritorial dan ego kedaulatan, menciptakan krisis pengungsi dan kemanusiaan yang mendalam.

Timur Tengah: Wilayah ini tetap menjadi luka terbuka. Pelanggaran HAM sistematis, kehancuran infrastruktur sipil, dan hilangnya akses terhadap kebutuhan dasar menunjukkan bahwa hukum internasional seringkali mandul di hadapan kepentingan kekuatan besar.

Amerika Latin: Ketegangan politik dan polarisasi ideologi seringkali berujung pada penangkapan politik dan krisis demokrasi. Di sini, perjuangan HAM adalah perjuangan melawan otoritarianisme dan ketidakstabilan ekonomi yang memicu migrasi massal.

Asia Tenggara: Di halaman rumah kita sendiri, krisis Myanmar tetap menjadi ujian moral bagi ASEAN. Sementara itu, ketegangan di Laut China Selatan menempatkan hak-hak masyarakat pesisir dan kedaulatan dalam ancaman militerisme yang terus meningkat.

2. Posisi Indonesia: Jembatan di Atas Jurang

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia memegang palu kepemimpinan di tengah badai. Indonesia membawa filosofi "Bebas Aktif" bukan sekadar sebagai posisi politik, melainkan sebagai prinsip kemanusiaan. Di tengah negara-negara yang saling mengucilkan, Indonesia memiliki modal sosial untuk berbicara dengan semua pihak—dari Barat hingga Timur, dari Utara hingga Selatan Global.

3. Prioritas Demi Kemaslahatan Bersama

Agar kepemimpinan ini tidak sekadar menjadi seremonial, Indonesia perlu memprioritaskan tiga aspek krusial:

Humanitarian First (Kemanusiaan Di Atas Segalanya): Memastikan bahwa dalam setiap konflik, jalur kemanusiaan tidak boleh terputus. Perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan warga sipil harus menjadi harga mati yang tidak bisa dinegosiasikan oleh kepentingan politik manapun.

Dialog Inklusif Tanpa Stigma: Mendorong forum di mana pihak yang berkonflik tetap bisa bicara. Indonesia harus mampu meyakinkan dunia bahwa "memilih perang" adalah kegagalan intelektual dan moral, dan bahwa perdamaian adalah bentuk keberanian yang sesungguhnya.

Keadilan yang Tidak Tebang Pilih: Sebagai wakil dari negara berkembang, Indonesia harus menyuarakan bahwa pelanggaran HAM harus ditindak secara adil, baik itu terjadi di negara kecil maupun di negara adidaya. Standar ganda adalah musuh terbesar penegakan HAM global.

 Kita Ingin Mengatakan

Menjadi Presiden Dewan HAM PBB di tahun 2026 bukan tentang mencari panggung, melainkan tentang memikul beban sejarah. Indonesia harus membuktikan bahwa di tengah dunia yang memilih perang, masih ada satu suara yang konsisten memilih hidup, martabat, dan kemaslahatan bersama. Prioritas utama demi kemaslahatan bersama haruslah perlindungan hak asasi manusia sipil dan pencegahan eskalasi konflik. Indonesia bisa memimpin dengan mendorong resolusi tematik tentang kekerasan seksual di zona perang, akses bantuan kemanusiaan, dan tanggung jawab melindungi (R2P).

Daripada menyalahkan pihak tertentu, fokus pada diplomasi ekonomi dan perlindungan migran—sejalan dengan kebijakan luar negeri RI 2026—akan membangun kepercayaan. Dengan demikian, Indonesia bukan hanya kurator diskusi global, tapi katalisator perdamaian yang inklusif.

Setelah Maduro Ditangkap: Mungkinkah Lai Ching-te Taiwan Bakal Mengalami Nasib Serupa?

 

Oleh   Harmen Batubara

Opini – Dunia dikejutkan dengan berita penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, oleh pasukan elite Amerika Serikat pada 3 Januari 2026. Operasi militer di Caracas ini tidak hanya mengubah peta politik Amerika Latin, tetapi juga mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Pertanyaan besar kini menggantung di udara: Di tengah tatanan dunia yang semakin mengedepankan kekuatan fisik daripada kekuatan hukum, mungkinkah Presiden Taiwan, Lai Ching-te, akan mengalami nasib serupa di tangan kekuatan besar lainnya?

Kemerosotan Dewan Keamanan PBB dan Matinya Hukum Internasional

Penangkapan Maduro terjadi di saat kepercayaan global terhadap Dewan Keamanan PBB berada di titik nadir. Lembaga yang seharusnya menjadi penjaga perdamaian dunia ini seolah sudah tidak berdaya.

Kita telah melihat bagaimana Rusia menginvasi Ukraina tanpa ada tindakan berarti dari PBB karena hak veto yang dimiliki Moskow. Jauh sebelum itu, sejarah mencatat bagaimana Inggris dan Amerika Serikat melakukan invasi ke Irak tanpa otorisasi Dewan Keamanan. Kini, dengan tindakan sepihak AS di Venezuela, preseden hukum internasional semakin terkikis. Jika negara adidaya bisa "menculik" seorang kepala negara yang diakui secara internasional, lantas hukum apa yang masih tersisa untuk melindungi pemimpin negara lain?

Bisakah Amerika Serikat Dibuat Menghormati Hukum Internasional?

Salah satu inti persoalan adalah paradoks kepemimpinan Amerika Serikat. Di satu sisi, Washington sering kali menjadi pembela utama "tatanan berbasis aturan" (rules-based order). Namun, di sisi lain, AS kerap menunjukkan bahwa mereka berada di atas hukum tersebut jika kepentingan nasionalnya—seperti perang melawan narkoba atau keamanan energi—terancam.

Bagi banyak analis, operasi di Venezuela menunjukkan bahwa hukum internasional kini hanya berlaku bagi negara-negara lemah. Tantangannya adalah: Bisakah dunia memaksa negara adidaya untuk patuh pada aturan yang sama? Selama mekanisme sanksi di PBB bisa dilumpuhkan oleh hak veto, maka "keadilan" akan tetap bersifat selektif.

Taiwan di Bawah Bayang-bayang China: Belajar dari Ukraina

Kekhawatiran terbesar saat ini bergeser ke Selat Taiwan. Jika Rusia merasa berhak menginvasi Ukraina atas dasar keamanan sejarah dan teritorial, dan AS merasa berhak menangkap pemimpin negara lain di tanahnya sendiri, apa yang menghalangi China untuk melakukan hal serupa terhadap Taiwan?

Beijing secara konsisten menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya. Di mata Beijing, Lai Ching-te dianggap sebagai tokoh "separatis". Dengan melemahnya wibawa hukum internasional:

·         China bisa menggunakan preseden Venezuela: Jika AS bisa menangkap Maduro atas tuduhan kriminalitas internasional, China mungkin akan mencoba menggunakan narasi hukum domestiknya sendiri untuk melakukan tindakan paksa terhadap pemimpin Taiwan.

·         Erosi Norma Kedaulatan: Setiap kali negara besar melanggar kedaulatan negara lain tanpa konsekuensi hukum, hal itu memberikan "lampu hijau" moral bagi kekuatan regional lainnya untuk bertindak serupa.

Nasib Lai Ching-te dalam Dunia yang Tanpa Aturan

Jika hukum internasional benar-benar telah digantikan oleh hukum rimba (might makes right), maka posisi Lai Ching-te dan Taiwan menjadi sangat rentan. Taiwan bukan hanya berhadapan dengan kekuatan militer China, tetapi juga dengan kenyataan bahwa dunia internasional—melalui PBB—mungkin tidak akan mampu berbuat banyak jika eskalasi terjadi.

Penangkapan Maduro adalah pengingat pahit bahwa kedaulatan sebuah bangsa hari ini lebih banyak bergantung pada kekuatan aliansi militer daripada pada lembaran-lembaran Piagam PBB. Bagi Lai Ching-te, tantangan ke depan bukan hanya soal diplomasi, melainkan bagaimana bertahan dalam dunia di mana aturan main bisa diubah dalam semalam oleh pemegang kekuatan terbesar.

Lai Ching-te, Presiden Taiwan sejak 2024, menghadapi tekanan dari China yang menganggapnya separatisme. Beijing telah menggelar latihan militer masif di sekitar Taiwan dan memperingatkan "teori dua negara" Lai sebagai provokasi. Analisis skenario invasi China menunjukkan risiko tinggi: blokade atau invasi amfibi mungkin, tapi biaya nuklir dan ekonomi global membuatnya tidak mungkin dalam waktu dekat—PLA ditargetkan siap 2027. Berbeda dengan Maduro, Taiwan didukung AS via Taiwan Relations Act, tapi jika China bertindak seperti Rusia di Ukraina, DK PBB kemungkinan lumpuh oleh veto China. Nasib serupa penangkapan? Tidak mungkin, karena AS tak akan "menangkap" Lai; sebaliknya, ketegangan bisa meningkat tanpa hukum internasional yang ditegakkan.

 

Memahami Perekonomian Singapura di Tengah Penyesuaian Ekonomi Regional

Oleh  Harmen Batubara 

 Ringkasan Eksekutif

 Perekonomian Singapura, sebagai pusat global yang sangat terbuka, sedang mengalami periode penyesuaian signifikan akibat dinamika ekonomi regional dan global yang terus berubah. Meskipun seringkali dianggap rentan karena ketergantungannya pada perdagangan internasional dan minimnya sumber daya alam, Singapura menunjukkan ketahanan yang kuat melalui kebijakan adaptif dan proaktif. Laporan ini menganalisis karakteristik fundamental ekonomi Singapura, mengidentifikasi pemicu eksternal dari perubahan ekonomi, mengulas gejolak pasar tenaga kerja, menjelaskan strategi adaptasi pemerintah, dan memproyeksikan prospek ekonomi di masa depan. Meskipun terjadi PHK di sektor bernilai tinggi, Singapura berupaya diversifikasi dan investasi dalam pengembangan keterampilan untuk menjaga daya saing dan pertumbuhan inklusif.

 Gambaran Umum Perekonomian Singapura dan Konteks Regional  

Ekonomi Singapura adalah model ekonomi pasar campuran yang sangat maju, diakui secara konsisten sebagai salah satu yang paling terbuka, pro-bisnis, dan dengan tingkat korupsi terendah di dunia . Dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tertinggi di kawasan pada tahun 2023, negara-kota ini terus menarik investasi asing langsung . Keterbatasan sumber daya alam dan lahan menjadikan Singapura sangat bergantung pada perannya sebagai pusat perdagangan dan logistik global yang strategis .

Transformasi Singapura[1] dari pos perdagangan kolonial menjadi pusat keuangan global adalah hasil dari kebijakan pragmatis dan tata kelola yang disiplin. Para pemimpinnya memahami bahwa kelangsungan ekonomi tergantung pada perdagangan, keterbukaan, dan administrasi yang efisien, bukan pada sumber daya alam . Namun, ketergantungan kuat pada perdagangan global ini juga menjadikan ekonomi Singapura rentan terhadap pergeseran dinamika internasional .

 Analisis Dinamika Ekonomi Regional dan Dampaknya pada Singapura

 Dinamika ekonomi regional dan global yang bergejolak, termasuk ketegangan perdagangan AS-Tiongkok, ketidakpastian geopolitik, dan volatilitas pasar, telah menimbulkan tantangan signifikan bagi Singapura . Pergeseran rantai pasok global, yang didorong oleh kemajuan teknologi dan risiko geopolitik, diperkirakan akan menciptakan "keadaan ekuilibrium baru" dalam pola rantai pasok, dengan dampak jangka panjang . Sebagai ekonomi yang sangat terbuka dan bergantung pada perdagangan, Singapura sangat rentan terhadap perubahan dalam dinamika perdagangan internasional dan kebijakan proteksionisme yang meningkat .

 Meskipun kawasan Asia-Pasifik menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan pada paruh pertama tahun 2025 di tengah tantangan eksternal dan domestik, prospek ke depan masih dibayangi oleh risiko . Kenaikan tarif AS[2] dan peningkatan proteksionisme diperkirakan akan mengurangi permintaan ekspor Asia dan berpotensi membebani pertumbuhan ekonomi di jangka pendek .

Gejolak Pasar Tenaga Kerja - PHK di Sektor Bernilai Tinggi dan Pergeseran Keterampilan  

Meskipun pasar kerja Singapura menunjukkan stabilitas dengan tingkat pengangguran yang rendah sekitar 2%, terdapat ketidakmerataan dalam pertumbuhan lapangan kerja . Data Kementerian Perdagangan dan Industri mengungkapkan bahwa tujuh sektor bernilai tinggi, termasuk teknologi informasi (TI), jasa profesional, perdagangan, dan properti, telah kehilangan hampir 20.000 pekerjaan sepanjang tahun 2025 . Sektor teknologi saja mencatat lebih dari 4.000 PHK pada tahun ini .

PHK ini merupakan akibat dari kombinasi faktor[3], termasuk kebijakan pengetatan pasar perumahan, perubahan kebutuhan keterampilan di pasar yang berkembang, dan pergeseran pertumbuhan lapangan kerja ke sektor-sektor dengan upah lebih rendah dan yang banyak mempekerjakan pekerja migran . Namun, penting untuk dicatat bahwa sektor-sektor lain, seperti jasa keuangan serta layanan kesehatan dan sosial, justru menunjukkan peningkatan jumlah pekerjaan . Kondisi ini mengindikasikan adanya pergeseran struktural dalam permintaan tenaga kerja di Singapura, bukan kemerosotan ekonomi secara keseluruhan.

 Strategi Adaptasi dan Kebijakan Pemerintah Singapura  

Pemerintah Singapura telah menerapkan berbagai kebijakan adaptif dan proaktif untuk menjaga keberlanjutan ekonomi di tengah gejolak ini. Presiden Tharman Shanmugaratnam menekankan pentingnya memperbarui strategi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan inklusif dan menciptakan peluang kerja berkualitas bagi warga Singapura . Singapura terus menyesuaikan kerangka anggarannya sebagai respons terhadap laju pertumbuhan ekonomi yang berubah, kebutuhan pengeluaran penduduk yang meningkat, dan inisiatif kebijakan yang mencakup aksi iklim hingga keamanan nasional . Kebijakan fiskal diarahkan untuk mempertahankan stabilitas makroekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mempromosikan kesetaraan sosial melalui anggaran yang seimbang dan investasi untuk masa depan .  

Untuk membantu perusahaan beradaptasi dengan lingkungan perdagangan global yang berubah, terutama akibat tarif baru, Satuan Tugas Ketahanan Ekonomi Singapura akan meluncurkan Hibah Adaptasi Bisnis pada Oktober 2025 . Hibah ini menyediakan hingga S$100.000 per perusahaan[4], dengan persyaratan pembiayaan bersama, untuk menutupi biaya kepatuhan perdagangan, konfigurasi ulang rantai pasok, dukungan konsultasi, serta biaya terkait tenaga kerja seperti pelatihan ulang dan penempatan kembali staf . Inisiatif ini menunjukkan komitmen Singapura dalam mendukung sektor bisnis dan tenaga kerjanya untuk menghadapi tantangan adaptasi.

 Prospek Ekonomi Singapura: Tantangan dan Peluang di Masa Depan

 Perekonomian Singapura diproyeksikan akan tumbuh sekitar 2,8% pada tahun 2025 , meskipun ada perkiraan moderasi pertumbuhan menjadi 2,6% pada tahun 2025 dan 2,0% pada tahun 2026 . Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi Singapura akan melambat pada tahun 2025 karena eskalasi ketegangan perdagangan global, namun mencatat bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, ditambah dengan ruang fiskal yang memadai, dapat memberikan dukungan tambahan .

 Tantangan utama bagi Singapura adalah menavigasi ketidakpastian global, ketegangan geopolitik yang berkelanjutan, dan pergeseran struktural dalam kebutuhan keterampilan tenaga kerja . Namun, Singapura tetap menjadi pusat bisnis dan keuangan yang tangguh, terus menarik investasi asing langsung berkat stabilitas politik, tingkat korupsi yang rendah, dan lembaga publik yang transparan . Dengan fokus pada strategi ekonomi[5] yang diperbarui, upaya diversifikasi ekonomi, investasi berkelanjutan dalam pengembangan keterampilan baru (reskilling dan upskilling), serta dukungan adaptasi bagi perusahaan dan pekerja, Singapura berada di jalur yang tepat untuk menjaga daya saing dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah penyesuaian ekonomi regional yang dinamis .

Temuan Utama & Rekomendasi Kebijakan

 Temuan Utama:

*   Singapura adalah ekonomi yang sangat terbuka dan bergantung pada perdagangan global, menjadikannya rentan terhadap dinamika ekonomi regional dan global seperti ketegangan perdagangan dan pergeseran rantai pasok.

*   Meskipun pasar kerja secara umum stabil, terjadi PHK signifikan di sektor bernilai tinggi (TI, jasa profesional, properti) yang disebabkan oleh kebijakan pengetatan pasar perumahan dan perubahan kebutuhan keterampilan.

*   Pemerintah Singapura telah merespons secara proaktif melalui penyesuaian kerangka anggaran dan pengenalan inisiatif seperti Hibah Adaptasi Bisnis untuk membantu perusahaan dan pekerja beradaptasi dengan perubahan.

*   Proyeksi pertumbuhan ekonomi Singapura untuk tahun 2025 menunjukkan angka positif, meskipun ada risiko pelambatan akibat ketidakpastian global, namun didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif.  

Rekomendasi Kebijakan:

1.   Investasi Berkelanjutan dalam Pengembangan Keterampilan:  Pemerintah harus terus mengintensifkan program *reskilling* dan *upskilling* bagi tenaga kerja lokal, khususnya di sektor-sektor yang paling terdampak oleh PHK, untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja yang berkembang.

2.  Fleksibilitas dan Diversifikasi Ekonomi:  Mendorong diversifikasi lebih lanjut dari basis ekonomi Singapura, mengurangi ketergantungan pada beberapa sektor kunci tertentu, dan mengeksplorasi ceruk pasar baru di tengah pergeseran rantai pasok global.

3.   Dukungan Berkelanjutan untuk Adaptasi Bisnis:  Memastikan hibah dan insentif yang ada, seperti Hibah Adaptasi Bisnis, mudah diakses oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan efektif dalam membantu mereka menavigasi tantangan perdagangan dan rantai pasok.

4.   Pemantauan Dinamika Pasar Kerja: Terus memantau secara cermat pergeseran di pasar tenaga kerja untuk mengidentifikasi tren PHK dan pertumbuhan pekerjaan di sektor-sektor yang berbeda, memungkinkan intervensi kebijakan yang tepat waktu dan terarah.

5.  Mempertahankan Lingkungan Pro-Bisnis:  Terus memelihara lingkungan pro-bisnis dengan tarif pajak rendah, tata kelola yang transparan, dan regulasi yang efisien untuk tetap menarik investasi asing langsung dan mempertahankan status Singapura sebagai hub ekonomi global.

---

[1] [en.wikipedia.org](https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Singapore)[edb.gov.sg](https://www.edb.gov.sg/en/why-singapore/an-economic-powerhouse.html)[sg101.gov.sg](https://www.sg101.gov.sg/economy/our-fundamentals/) 

[2]  [straitstimes.com](https://www.straitstimes.com/business/economic-trends-to-watch-for-singapore-in-2025)[businesstimes.com.sg](https://www.businesstimes.com.sg/international/global/global-supply-chain-shocks-cause-lasting-impacts-fedex-ceo)[eiu.com](https://www.eiu.com/n/global-trade-drops-sharply-amid-soaring-tariffs/)

[3] [ciosea.economictimes.indiatimes.com](https://ciosea.economictimes.indiatimes.com/news/corporate/singapore-job-market-stable-but-high-value-sectors-shed-20000-roles/125557500)[hrsea.economictimes.indiatimes.com](https://hrsea.economictimes.indiatimes.com/news/industry/singapore-job-market-stable-but-high-value-sectors-shed-20000-roles/125540848)[hr.asia](https://hr.asia/top-news/singapore/layoffs-hit-singapore-seven-industries-have-already-cut-20000-jobs-this-year/)

[4]  [gov.sg](https://www.gov.sg/explainers/parliament-refreshing-our-economic-blueprint/)[oecd.org](https://www.oecd.org/en/publications/budgeting-in-singapore-in-2025_79ec8b00-en.html)[mof.gov.sg](https://www.mof.gov.sg/policies/fiscal/overview/)

[5]  [businesstimes.com.sg](https://www.businesstimes.com.sg/singapore/economy-policy/five-key-themes-shaping-singapores-economic-outlook-2025)[dbs.com.sg](https://www.dbs.com.sg/sme/businessclass/strategy-and-outlook/five-key-economic-themes)[amro-asia.org](https://amro-asia.org/singapore-calibrate-policy-mix-to-navigate-global-shifts-and-strengthen-resilience/)

 

Menghentikan “Bisnis Perang” dari Konflik Rusia–Ukraina

 

Oleh  Harmen Batubara

Perang Rusia–Ukraina yang dimulai pada 2022 awalnya dipicu oleh persoalan keamanan, identitas, dan geopolitik. Rusia merasa terancam oleh perluasan NATO ke wilayah timur, sementara Ukraina ingin memperkuat kedaulatannya dan bergerak lebih dekat ke Eropa. Dua kepentingan ini bertabrakan, lalu berubah menjadi konflik bersenjata yang menghancurkan.

Namun kini, setelah bertahun-tahun, alasan awal perang itu justru semakin memudar. Yang tersisa adalah penderitaan rakyat dan dinamika perang yang semakin sulit dihentikan. Banyak pengamat menilai konflik ini telah berubah menjadi “bisnis perang”—situasi di mana perang terus berlangsung karena memberi keuntungan politik, ekonomi, atau strategis bagi pihak tertentu, sementara rakyatlah yang membayar harga paling mahal.

Asal Mula Perang

Perang bermula dari ketegangan panjang antara Ukraina dan Rusia sejak 2014, ketika Krimea diambil oleh Rusia dan wilayah Donbas menjadi area konflik.
Ketegangan meningkat seiring niat Ukraina mendekat ke Eropa dan NATO. Rusia menganggap itu ancaman langsung terhadap perbatasannya.
Pada Februari 2022, invasi besar-besaran dimulai.

Dinamika Perang

Seiring berjalannya waktu, perang menjadi semakin kompleks:

• Bantuan militer mengalir dari berbagai negara, membuat konflik terus berkepanjangan.
• Sanksi ekonomi terhadap Rusia membuat keadaan geopolitik semakin mengeras.
• Ukraina menderita kerusakan besar, jutaan orang mengungsi, dan infrastruktur hancur.
• Rusia mengalami isolasi politik, namun tetap melanjutkan operasi karena melihat perang sebagai pertaruhan keamanan dan posisi global.
• Di sisi lain, banyak industri persenjataan dunia justru mengalami lonjakan keuntungan. Di sinilah muncul istilah bahwa perang telah menjadi komoditas.

Semakin lama perang berlangsung, semakin banyak aktor yang mendapatkan manfaat—baik secara ekonomi, politik, maupun strategis. Sementara itu, rakyat di kedua negara yang paling menderita.

Menghentikan “Bisnis Perang”

Jika perang sudah menjadi bisnis, maka upaya menghentikannya harus diarahkan pada memutus insentif untuk mempertahankan konflik. Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan dunia internasional:

1. Mengembalikan Fokus pada Kemanusiaan

Negara-negara besar harus menekan kedua pihak untuk mengutamakan nyawa manusia, bukan keuntungan geopolitik.
Gencatan senjata kemanusiaan dapat menjadi pintu masuk menuju dialog.

2. Diplomasi yang Realistis, Bukan Idealistis

Perdamaian harus dibangun di tengah kenyataan bahwa kedua pihak punya tuntutan yang tak sepenuhnya bisa dipenuhi.
Diplomasi yang mungkin:

• zona demiliterisasi,
• jaminan keamanan jangka panjang,
• mekanisme referendum terawasi PBB,
• atau perjanjian status khusus untuk wilayah tertentu.

3. Peran Negara Netral dan Regional

Negara-negara netral—Asia, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin—dapat menjadi mediator efektif karena tidak terlibat langsung dalam politik blok.
Inisiatif damai harus keluar dari dominasi kekuatan besar.

4. Transparansi Bantuan Militer dan Ekonomi

Dunia perlu memastikan bahwa bantuan luar tidak justru memperpanjang perang tanpa batas.
Bantuan harus diarahkan pada pembangunan kembali, bukan hanya pembiayaan konflik.

5. Menguatkan Narasi Publik Anti-Perang

Perang berhenti ketika masyarakat internasional tidak lagi melihat perang sebagai pilihan yang wajar. Tekanan publik global dapat mengurangi ruang bagi “bisnis perang”.

Saya Ingin Katakan

Perang Rusia–Ukraina adalah tragedi kemanusiaan yang seharusnya tidak berkepanjangan. Alasan awal perang mungkin telah berubah, tetapi kebutuhan untuk menghentikannya justru semakin mendesak.
Dengan memutus logika “bisnis perang”, memperkuat diplomasi realistis, dan menempatkan manusia sebagai prioritas, dunia bisa membantu kedua negara kembali pada meja perundingan.

Perang pada akhirnya bukan soal siapa yang menang, tetapi siapa yang tersisa setelah semuanya hancur. Dan itu sebabnya perang ini harus diakhiri.