Oleh : Sukardi Rinakit
Malam. 11 Agustus 2009. Seorang teman mengajak menonton peluncuran film Merah Putih. Sebuah film perjuangan yang dimaksudkan untuk meneguhkan pewarisan ingatan tentang nasionalisme dan terbentuknya republik. Sebuah upaya untuk melawan lupa atas sejarah bangsa dan kebinekaan Indonesia.
Hal yang membuat saya terkejut, kognitariat (pekerja otak) di belakang pembuatan film tersebut adalah Hasyim Djojohadikusumo. Ini menambah daftar panjang ”orang-orang yang tak terduga” di dalam catatan penulis. Arifin Panigoro, misalnya, secara konsisten menjadikan rumahnya sebagai pusat persemaian intelektual dan gerakan kebangsaan ketika banyak tempat diskusi menjadi layu. Ada juga Franky Welirang yang mencoba membuat gerak kebudayaan tradisional, terutama wayang kulit, agar tetap bisa meliuk di tengah budaya instan yang ganas saat ini.
Pendeknya, ada orang-orang tak terduga di setiap profesi. Seperti ketiga pengusaha tersebut, banyak pula seniman, wartawan, militer, mahasiswa, petani, buruh, intelektual, menjadi orang-orang tak terduga. Suka atau tidak, mereka adalah bagian dari anak bangsa yang begitu mencintai kelangsungan hidup Indonesia. Mereka mencintai Tanah Air merdeka.
Tanpa bendera
Individu-individu yang tak terduga tersebut secara umum mempunyai karakteristik yang sama. Mereka tidak mempunyai bendera khusus sebagai simbol identitas. Eksistensinya tidak disandarkan pada massa golongan. Mereka hadir di ranah kebangsaan bukan karena profesi dan posisinya, tetapi karena tindakannya. Oleh sebab itu, kepemimpinannya dikenal sebagai tanpa bendera.
Idealnya, karakter seperti itu juga dipanggul oleh mayoritas elite, terutama mereka yang di ranah kekuasaan. Sebagai kelompok masyarakat yang sudah mendapatkan privilese, tanggung jawab para elite adalah ikut menegakkan konstitusi dan bukan sekadar mendaku sebagai kelompok yang paling peduli kepada demokrasi.
Sejatinya, yang paling peduli pada kelangsungan praksis demokrasi adalah rakyat dan bukan elite. Ini menyangkut mimpi dan harapan rakyat untuk bisa hidup lebih baik. Sedangkan para elite secara umum tetap bisa menikmati hak-hak istimewa apa pun kondisi politik, ideologi, dan sistem pemerintahan yang berlaku.
Tampaknya, memang diperlukan pembalikan cara pikir seperti itu—bahwa rakyatlah yang sebenarnya lebih peduli kepada demokrasi. Melalui demokrasi, mereka bukan saja mengharapkan pintu-pintu kemakmuran menjadi terbuka, tetapi juga tegaknya keadilan. Semua itu bertujuan untuk memupus kemiskinan dan ketidakadilan hidup, yang karena begitu lama mereka jalani, sampai-sampai sudah diyakini sebagai takdir.
Berbeda dengan kelompok elite tertentu yang hanya memikirkan diri sendiri sehingga seperti katak yang tidak pernah meninggalkan balongnya, para individu pemanggul kepemimpinan tanpa bendera, meminjam istilah yang sering digunakan WS Rendra, selalu berada dalam ranah manjing kahanan (kontekstualitas). Sadar atau tidak, mereka telah menempatkan pluralisme bangsa sebagai koordinat paradigma pembangunan.
Dengan demikian, kalau semua bergerak linier, bukan hanya variabel ekonomika semata yang mereka anggap penting, tetapi juga keadilan. Dalam konteks ini, indikator keberhasilan pembangunan bukan lagi semata-mata pertumbuhan ekonomi sebagai ”tujuan suci”, tetapi kehidupan rakyat yang tenteram, bisa tersenyum, meskipun mungkin tidak kaya raya. Inilah sebenarnya inti sari perasaan merdeka. Baik sebagai individu maupun sebagai bangsa.
Bukan sekadar tanah
Harus diakui secara jujur bahwa sampai saat ini cita-cita proklamasi yang dirumuskan para bapak bangsa masih jauh dari terwujud. Belum semua warga negara bebas dari ketakutan, hidup sejahtera, cerdas, dan berpendidikan.
Namun, semangat dan arah kebijakan yang digariskan setiap presiden membawa perubahan yang lebih baik meskipun terbatas pada sektor-sektor tertentu, terutama menyangkut mekarnya nasionalisme, demokrasi, pluralisme, dan pemberantasan korupsi.
Hipotesis saya, lambatnya bangsa Indonesia mendekati terwujudnya cita-cita proklamasi tersebut disebabkan tidak komprehensifnya kebijakan yang diambil pemerintah. Para pengambil keputusan cenderung fokus pada program aksi kontinental dan mengabaikan maritim. Padahal, konstruksi republik adalah Tanah Air Indonesia. Wilayah, penduduk, dan jiwa kita adalah gabungan tanah dan air. Mengabaikan salah satu unsur tersebut berarti tubuh, pikiran, dan semangat dipastikan limbung. Padahal, kekayaan laut yang kita miliki melimpah, tidak kalah dengan darat.
Mungkin karena kuatnya tarikan kebijakan kontinental tersebut sejak era Mataram, membuat jiwa egaliter pesisiran secara perlahan berubah menjadi penuh tata krama, cenderung siklis, kurang disiplin, dan melodramatik. Semua ini secara alamiah menjauhkan pikiran rakyat dari memori pentingnya peran laut bagi perwujudan cita-cita proklamasi kemerdekaan.
Situasi tersebut diperburuk oleh kecenderungan kita untuk menggemari slogan ”Tanah Merdeka” dan bukan ”Tanah Air Merdeka”. Akibatnya, ketika mengajari anak-anak atau mengajaknya berlibur, kita cenderung mengabaikan laut. Tidak mengherankan ketika mereka tumbuh, memorinya adalah daratan. Kalau suatu saat mereka menjadi perumus kebijakan, paradigma berpikirnya pasti kontinental.
Padahal, pada masa depan, tanpa menggabungkan unsur ”Tanah Air” pada keempat bidang utama (nanoteknologi, bioteknologi, teknologi informasi, dan neuro sains), rasanya sulit bagi kita untuk berkompetisi secara global.
Kalah berkompetisi berarti bangsa ini akan miskin. Anda mau? Saya tidak. Merdeka Tanah Airku!
SUKARDI RINAKIT Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndica,Kompas, sabtu, 15 Agustus 2009
Selasa, 18 Agustus 2009
Jumat, 14 Agustus 2009
Masyarakat Kepulauan, Mereka Makin Teralienasi
Oleh FERRY SANTOSO,Kompas Jumat, 14 Agustus 2009
Pada malam hari, sinar lampu gedung-gedung tinggi menghiasi langit Singapura. Itu terlihat dari Pulau Belakang Padang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Singapura menjadi terang benderang antara lain karena adanya pasokan gas dari Natuna.
Selain itu, sinar lampu kapal-kapal ukuran raksasa dari sejumlah negara yang berlalu lalang di Selat Philips juga memantulkan cahaya di permukaan air laut yang gelap. Kondisi itu menggambarkan kemajuan Negeri Singa dengan berbagai keunggulan, seperti sumber daya manusia, ekonomi, dan teknologi.
Di belahan lain di wilayah perairan Kepulauan Riau (Kepri), Indonesia, terlihat pulau-pulau terbentang luas. Sebutlah seperti pulau-pulau di sekitar Batam, Bintan, dan Karimun.
Rumah dengan fondasi kayu dan penerangan dari genset dengan kapasitas terbatas, atau bahkan lampu teplok, masih menghiasi pinggiran pulau-pulau yang berpenghuni. Masyarakat pesisir yang sebagian besar nelayan tradisional hidup sederhana dengan segala keterbatasan.
Berbagai masalah dihadapi. Dari sarana dan fasilitas bagi nelayan tradisional yang minim, area tangkapan ikan dan budidaya ikan yang semakin sempit akibat pencemaran laut, infrastruktur dasar, pendidikan, hingga akses pekerjaan bagi anak- anak pulau di masa mendatang.
Masyarakat pesisir di wilayah Kepri—berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand—tersebar di ratusan pulau yang berpenghuni. Dari catatan yang ada, Provinsi Kepri— dengan luas laut 242.497 kilometer persegi (95 persen) dan luas darat 10.104 kilometer persegi (5 persen)—memiliki 2.408 pulau. Dari jumlah itu, hanya 366 pulau yang berpenghuni. Sebanyak 19 pulau merupakan pulau terluar.
Menunggu bantuan
Mencari hasil laut, seperti ikan dan kepiting, menjadi andalan mata pencarian masyarakat yang hidup di sejumlah pulau tersebut. Mobilitas masyarakat di pulau- pulau ini sangat mengandalkan transportasi perahu kecil (pancung) atau kapal kayu.
Alim (38) bersama rekannya yang tinggal di Pulau Siali, Batam, siang itu mengaku baru saja menangkap ikan dan kepiting di Pulau Labun dengan menggunakan perahu pancung. ”Ikan baru diambil. Sudah dua hari saya pasang bubu (alat tangkap),” kata Alim.
Hasil tangkapan mereka kemudian dijual kepada pengusaha ikan, Kamin (53). Dari hasil penjualan ikan itu, Alim mendapat selembar uang 50 dollar Singapura, dua lembar 10 dollar Singapura, dan selembar uang Rp 50.000.
Namun, Alim sendiri hanya mendapat bagian dari hasil penjualan ikan sebesar 38 dollar Singapura atau Rp 266.000. Sisanya untuk bagian rekannya yang lain.
Uang sebesar itu tak bisa membuat Alim merasa senang. Pendapatannya hari itu belum cukup untuk menutup modal pembelian solar. ”Sekali berangkat memasang bubu, saya perlu modal Rp 500.000. Solar saja sudah Rp 360.000,” kata Alim. Namun, ia masih berharap dapat menjual ikan atau kepiting lagi karena masih ada bubu yang dipasang, tetapi belum diambil.
Ada ribuan penduduk pesisir di Kepri yang berprofesi sebagai nelayan tradisional seperti Alim. Namun, sejauh mana perhatian riil pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, terhadap masyarakat pesisir seperti Alim masih jadi tanda tanya besar.
Meskipun kecewa dan terasing dari bantuan dan perhatian pemerintah, Alim tak patah arang. Ia tetap bersemangat mencari ikan dan kepiting. Bahkan, kecintaan Alim terhadap bangsa dan negara tidak luntur. Semangat keindonesiaannya belum luntur. ”Saya masih cinta Indonesia-lah. Tapi, pemerintah, tolong bantulah nelayan,” katanya.
Akan tetapi, bantuan pemerintah terhadap masyarakat pesisir masih jauh dari harapan. Bantuan yang diperoleh nelayan justru berasal dari sesama nelayan atau pengusaha ikan. Seperti peralatan penangkap ikan yang kini ia miliki didapat dari utang kepada Kamin.
”Kalau tak dibantu Pak Kamin, mana sanggup saya beli bubu Rp 850.000,” ungkap Alim.
Ironis, memang! Selama ini pemerintah selalu menggembar- gemborkan pentingnya pemberdayaan masyarakat pesisir. Namun, kebijakan dan implementasi sering kali tidak sesuai dengan kenyataan.
Bahkan, orang seperti Kamin yang sukses menjadi pengusaha ikan di sana justru dapat bantuan modal dari orang asing. ”Tahun 1995 saya diberi modal oleh Amen, orang Singapura. Semua dikasih. Dari mesin kapal, jaring, hingga uang,” katanya.
Dengan bantuan itu, Kamin dapat mencari ikan, menampung ikan-ikan dari nelayan lokal, dan menjual kepada Ameng di Singapura. Saat ini Kamin menjual ikan kepada pengusaha lain karena Ameng sudah meninggal dunia.
Terpinggirkan
Mencari ikan bagi nelayan lokal di perairan pulau-pulau di Kepri kini kian sulit. Wilayah penangkapan ikan semakin terbatas. Air laut semakin tercemar oleh kapal tanker, kapal minyak, dan pengembangan industri galangan kapal....
Juga akibat pembangunan dermaga-dermaga tambang bauksit di pinggir pantai hutan bakau di wilayah ini. Taruhlah seperti yang banyak terlihat di wilayah Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan.
Area tambang bauksit tumbuh secara sporadis. Tongkang-tongkang pengangkut bauksit berlalu lalang di selat-selat kecil yang menjadi tempat penangkapan ikan.
Akibatnya, usaha tambak ikan kerapu banyak yang gulung tikar. ”Sudah banyak tambak yang kosong. Ikan banyak mati,” kata Benny yang memiliki 74 petak tambak ikan kerapu di perairan Los, Senggarang, masih di wilayah Kota Tanjung Pinang.
Jika pemerintah daerah maupun pemerintah pusat fokus dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir, usaha budidaya tambak ikan kerapu yang berorientasi ekspor itu justru seharusnya digalakkan. Dengan demikian, masyarakat pesisir memperoleh penghasilan lebih baik dan negara memperoleh devisa.
Akan tetapi, dengan maraknya eksploitasi tambang bauksit, masyarakat pesisir semakin terpinggirkan. Masyarakat pesisir atau petambak harus mencari area perairan yang lebih aman atau lebih jauh dari lokasi dermaga atau tambang bauksit.
Pencemaran air laut dari kegiatan tambang bauksit kini menjadi ”momok”. ”Katanya ini daerah maritim, namun sektor perikanan tidak diperhatikan. Air laut pun tercemar,” kata Hendra, seorang pembudidaya ikan kerapu.
Tanpa ada kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah perbatasan, masyarakat pesisir akan semakin terasing di daerahnya sendiri. Masyarakat pesisir sudah sulit mengandalkan laut sebagai ladang mata pencarian.
Dampaknya, masyarakat pesisir akan beralih mencari penghidupan di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Namun, persaingan bekerja di ketiga sektor itu pun semakin ketat. Apalagi, suka atau tidak suka, kualitas pendidikan di pulau-pulau masih kurang.
Musa Jantan, Penasihat Ketua Lembaga Adat Melayu Batam, mengakui bahwa pendidikan anak-anak di pulau-pulau masih rendah. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di pulau-pulau di kawasan ini.
”Kalau dulu, mereka masih bisa menangkap ikan di laut. Tapi sekarang, menangkap ikan sulit karena area tangkapan terbatas,” katanya.
Peningkatan kualitas pendidikan anak-anak pulau memang diperlukan agar anak-anak pulau pun dapat bersaing. Jika tidak, masyarakat pesisir akan semakin teralienasi. Mencari ikan di laut semakin sulit. Mencari pekerjaan di sektor industri, perdagangan, dan jasa pun sulit.
Dampaknya, masyarakat pesisir akan tetap miskin. Sebagai gambaran, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, jumlah penduduk miskin di Kepri pada Maret 2009 tercatat 128.210 orang (8,27 persen).
Jumlah penduduk miskin di Kepri pada Maret 2008 sebanyak 136.360 orang (9,18 persen). Itu berarti, jumlah penduduk miskin turun sebesar 8.150 orang atau 0,91 persen.
Penurunan jumlah kemiskinan itu memang tidak terlalu signifikan. Itu pun masih banyak pihak yang meragukan data tersebut.
Lepas dari itu semua, sesungguhnya kemiskinan akan jauh menurun jika masyarakat pesisir mampu meningkatkan pendapatan dari sektor kelautan dan perikanan. Bukankah itulah yang menjadi potensi dan sumber daya alam yang seharusnya lebih digarap di daerah yang sebagian besar wilayahnya adalah laut?
Pada malam hari, sinar lampu gedung-gedung tinggi menghiasi langit Singapura. Itu terlihat dari Pulau Belakang Padang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Singapura menjadi terang benderang antara lain karena adanya pasokan gas dari Natuna.
Selain itu, sinar lampu kapal-kapal ukuran raksasa dari sejumlah negara yang berlalu lalang di Selat Philips juga memantulkan cahaya di permukaan air laut yang gelap. Kondisi itu menggambarkan kemajuan Negeri Singa dengan berbagai keunggulan, seperti sumber daya manusia, ekonomi, dan teknologi.
Di belahan lain di wilayah perairan Kepulauan Riau (Kepri), Indonesia, terlihat pulau-pulau terbentang luas. Sebutlah seperti pulau-pulau di sekitar Batam, Bintan, dan Karimun.
Rumah dengan fondasi kayu dan penerangan dari genset dengan kapasitas terbatas, atau bahkan lampu teplok, masih menghiasi pinggiran pulau-pulau yang berpenghuni. Masyarakat pesisir yang sebagian besar nelayan tradisional hidup sederhana dengan segala keterbatasan.
Berbagai masalah dihadapi. Dari sarana dan fasilitas bagi nelayan tradisional yang minim, area tangkapan ikan dan budidaya ikan yang semakin sempit akibat pencemaran laut, infrastruktur dasar, pendidikan, hingga akses pekerjaan bagi anak- anak pulau di masa mendatang.
Masyarakat pesisir di wilayah Kepri—berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand—tersebar di ratusan pulau yang berpenghuni. Dari catatan yang ada, Provinsi Kepri— dengan luas laut 242.497 kilometer persegi (95 persen) dan luas darat 10.104 kilometer persegi (5 persen)—memiliki 2.408 pulau. Dari jumlah itu, hanya 366 pulau yang berpenghuni. Sebanyak 19 pulau merupakan pulau terluar.
Menunggu bantuan
Mencari hasil laut, seperti ikan dan kepiting, menjadi andalan mata pencarian masyarakat yang hidup di sejumlah pulau tersebut. Mobilitas masyarakat di pulau- pulau ini sangat mengandalkan transportasi perahu kecil (pancung) atau kapal kayu.
Alim (38) bersama rekannya yang tinggal di Pulau Siali, Batam, siang itu mengaku baru saja menangkap ikan dan kepiting di Pulau Labun dengan menggunakan perahu pancung. ”Ikan baru diambil. Sudah dua hari saya pasang bubu (alat tangkap),” kata Alim.
Hasil tangkapan mereka kemudian dijual kepada pengusaha ikan, Kamin (53). Dari hasil penjualan ikan itu, Alim mendapat selembar uang 50 dollar Singapura, dua lembar 10 dollar Singapura, dan selembar uang Rp 50.000.
Namun, Alim sendiri hanya mendapat bagian dari hasil penjualan ikan sebesar 38 dollar Singapura atau Rp 266.000. Sisanya untuk bagian rekannya yang lain.
Uang sebesar itu tak bisa membuat Alim merasa senang. Pendapatannya hari itu belum cukup untuk menutup modal pembelian solar. ”Sekali berangkat memasang bubu, saya perlu modal Rp 500.000. Solar saja sudah Rp 360.000,” kata Alim. Namun, ia masih berharap dapat menjual ikan atau kepiting lagi karena masih ada bubu yang dipasang, tetapi belum diambil.
Ada ribuan penduduk pesisir di Kepri yang berprofesi sebagai nelayan tradisional seperti Alim. Namun, sejauh mana perhatian riil pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, terhadap masyarakat pesisir seperti Alim masih jadi tanda tanya besar.
Meskipun kecewa dan terasing dari bantuan dan perhatian pemerintah, Alim tak patah arang. Ia tetap bersemangat mencari ikan dan kepiting. Bahkan, kecintaan Alim terhadap bangsa dan negara tidak luntur. Semangat keindonesiaannya belum luntur. ”Saya masih cinta Indonesia-lah. Tapi, pemerintah, tolong bantulah nelayan,” katanya.
Akan tetapi, bantuan pemerintah terhadap masyarakat pesisir masih jauh dari harapan. Bantuan yang diperoleh nelayan justru berasal dari sesama nelayan atau pengusaha ikan. Seperti peralatan penangkap ikan yang kini ia miliki didapat dari utang kepada Kamin.
”Kalau tak dibantu Pak Kamin, mana sanggup saya beli bubu Rp 850.000,” ungkap Alim.
Ironis, memang! Selama ini pemerintah selalu menggembar- gemborkan pentingnya pemberdayaan masyarakat pesisir. Namun, kebijakan dan implementasi sering kali tidak sesuai dengan kenyataan.
Bahkan, orang seperti Kamin yang sukses menjadi pengusaha ikan di sana justru dapat bantuan modal dari orang asing. ”Tahun 1995 saya diberi modal oleh Amen, orang Singapura. Semua dikasih. Dari mesin kapal, jaring, hingga uang,” katanya.
Dengan bantuan itu, Kamin dapat mencari ikan, menampung ikan-ikan dari nelayan lokal, dan menjual kepada Ameng di Singapura. Saat ini Kamin menjual ikan kepada pengusaha lain karena Ameng sudah meninggal dunia.
Terpinggirkan
Mencari ikan bagi nelayan lokal di perairan pulau-pulau di Kepri kini kian sulit. Wilayah penangkapan ikan semakin terbatas. Air laut semakin tercemar oleh kapal tanker, kapal minyak, dan pengembangan industri galangan kapal....
Juga akibat pembangunan dermaga-dermaga tambang bauksit di pinggir pantai hutan bakau di wilayah ini. Taruhlah seperti yang banyak terlihat di wilayah Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan.
Area tambang bauksit tumbuh secara sporadis. Tongkang-tongkang pengangkut bauksit berlalu lalang di selat-selat kecil yang menjadi tempat penangkapan ikan.
Akibatnya, usaha tambak ikan kerapu banyak yang gulung tikar. ”Sudah banyak tambak yang kosong. Ikan banyak mati,” kata Benny yang memiliki 74 petak tambak ikan kerapu di perairan Los, Senggarang, masih di wilayah Kota Tanjung Pinang.
Jika pemerintah daerah maupun pemerintah pusat fokus dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir, usaha budidaya tambak ikan kerapu yang berorientasi ekspor itu justru seharusnya digalakkan. Dengan demikian, masyarakat pesisir memperoleh penghasilan lebih baik dan negara memperoleh devisa.
Akan tetapi, dengan maraknya eksploitasi tambang bauksit, masyarakat pesisir semakin terpinggirkan. Masyarakat pesisir atau petambak harus mencari area perairan yang lebih aman atau lebih jauh dari lokasi dermaga atau tambang bauksit.
Pencemaran air laut dari kegiatan tambang bauksit kini menjadi ”momok”. ”Katanya ini daerah maritim, namun sektor perikanan tidak diperhatikan. Air laut pun tercemar,” kata Hendra, seorang pembudidaya ikan kerapu.
Tanpa ada kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah perbatasan, masyarakat pesisir akan semakin terasing di daerahnya sendiri. Masyarakat pesisir sudah sulit mengandalkan laut sebagai ladang mata pencarian.
Dampaknya, masyarakat pesisir akan beralih mencari penghidupan di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Namun, persaingan bekerja di ketiga sektor itu pun semakin ketat. Apalagi, suka atau tidak suka, kualitas pendidikan di pulau-pulau masih kurang.
Musa Jantan, Penasihat Ketua Lembaga Adat Melayu Batam, mengakui bahwa pendidikan anak-anak di pulau-pulau masih rendah. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di pulau-pulau di kawasan ini.
”Kalau dulu, mereka masih bisa menangkap ikan di laut. Tapi sekarang, menangkap ikan sulit karena area tangkapan terbatas,” katanya.
Peningkatan kualitas pendidikan anak-anak pulau memang diperlukan agar anak-anak pulau pun dapat bersaing. Jika tidak, masyarakat pesisir akan semakin teralienasi. Mencari ikan di laut semakin sulit. Mencari pekerjaan di sektor industri, perdagangan, dan jasa pun sulit.
Dampaknya, masyarakat pesisir akan tetap miskin. Sebagai gambaran, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, jumlah penduduk miskin di Kepri pada Maret 2009 tercatat 128.210 orang (8,27 persen).
Jumlah penduduk miskin di Kepri pada Maret 2008 sebanyak 136.360 orang (9,18 persen). Itu berarti, jumlah penduduk miskin turun sebesar 8.150 orang atau 0,91 persen.
Penurunan jumlah kemiskinan itu memang tidak terlalu signifikan. Itu pun masih banyak pihak yang meragukan data tersebut.
Lepas dari itu semua, sesungguhnya kemiskinan akan jauh menurun jika masyarakat pesisir mampu meningkatkan pendapatan dari sektor kelautan dan perikanan. Bukankah itulah yang menjadi potensi dan sumber daya alam yang seharusnya lebih digarap di daerah yang sebagian besar wilayahnya adalah laut?
Senin, 10 Agustus 2009
Kepentingan Nasional, Amanat Undang-undang
Oleh : Desk Intelligence
Setiap bangsa di dunia ini pastilah mempunyai cita-cita Nasional dan Tujuan Nasional masing-masing. Namun karena di dunia ini terdapat lebih dari 200 negara, maka akan terjadi interaksi baik positif maupun negatif satu sama lain yang memunculkan adanya kepentingan nasional sesuai tahapan waktu dan perkembangan lingkungan strategis global, regional maupun nasional.
Bangsa Indonesia yang menegara dalam wadah Negara Kesatuan RI juga mempunyai cita-cita Nasional dan tujuan Nasional sesuai tang tertera pada alenia ke 4 Pembukaan UUD 1945 yang dapat pula disebut sebagai Kepentingan Nasional yang abadi.
Dalam perkembangan lingkungan yang strategis global, regional maupun nasional termasuk interaksi antar negara, maka muncullah kepentingan Nasional Indonesia yang dinamis yang pada dasarnya terdiri dari tiga serangkai kata yaitu kepentingan Keamanan Nasional, kesejahteraan nasional dan ekonomi nasional.
Sesuai analisa lingkungan strategis, maka pepentingan nasional Indonesia hingga tahun 2009 prioritasnya dapat digambarkan sebagai berikut :
Survival. Berupa integritas territorial, Keaulatan nasional dan keselamatan segenap bangsa Indonesia.
Vital. Berupa stabilitas regional, stabilitas politik, pembangunan ekonomi dan penegakan hukum.
Penting. Berupa keharmonisan SRA, HAM dan lingkungan hidup
Marjinal. Berupa perdamaian dunia dan ketertiban meluas Indonesia.
Selanjutnya sejalan dengan kepentingan Nasional Indonesia, maka prioritas kebijakan Nasional Indonesia adalah :
Menjaga integritas territorial dan menegakan kedaulatan nasional Indonesia serta membangkitkan ekonomi nasional Indonesia yang didukung oleh politik luar negeri Indonesia dalam mewujudkan stabilitas regional.
Memelihara reformasi menuju masyarakat madani yang demokratis, sejahtera berdasarkan hokum dan stabilitas politik.
Menegakan HAM dan HAWNI, mencegah konflik sosial dan memelihara lingkungna hidup.
Berpartisipasi secara terukur dalam memelihara perdamaian dunia dan keterlibatan meluas Indonesia.
Prioritas kebijakan Nasional Indonesia dijabarkan dalam visi dan misi pembangunan Nasional Indonesia seperti yang tercantum pada rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RJPM Nas) tahun 2004-2009 yang substansinya adalah mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratuis serta sejahtera.
Kamis, 06 Agustus 2009
Tidak Ada Prajurit Yang Jelek(2)
Untuk selanjutnya pulang kantor dengan angkutan umum. Secara logika, tanpa suatu kalori tambahan, tidak mungkin mereka di latih secara berlanjut, dan sayangnya latihan-latihan fisik seperti itu dilakukan secara rutin tetapi dengan dukungan seadanya.
Dari segi pendapatan yang mencerminkan kesejahteraan hidup,Profil prajurit kita tidak jauh berbeda dengan kehidupan buruh bulanan dengan standar gaji UMR Nasional. Kalau dilakukan penelitian posisi keuangan para prajurit kita itu, maka bayangan saya kurang lebih demikian; 5 % dari mereka mempunyai gaji negatif; artinya tidak bisa membawa pulang gajinya sama sekali. 30% dari mereka mempunyai penghasilan dengan sebesar “dibawah sepertiga gaji”; 30 % berikutnya mempunyai penghasilan 30-40 % gaji, dan sisanya barulah mereka yang mempunyai penghasilan diatas 40% gaji.
Kita harus realistik, bahwa Prajurit dengan kondisi lingkungan dan keuangan seperti inilah yang menjadi andalan kita....
Dalam system pertahanan, philosofinya adalah pertama; mampu mengerahkan kekuatan yang unggul ; kedua dapat memproyeksikannya ke medan pertahanan yang direncanakan dan ketiga mampu menggagalkan pengerahan kekuatan lawan ke medan pertempuran yang mereka rencanakan. Yang menjadi pertanyaan mendasar disini adalah, bagaimana sebenarnya kekuatan TNI kita ? Postur TNI kita itu apakah sudah mencerminkan postur yang ideal ? Dari sekian jumlah prajurit tersebut, apakah sudah mencerminkan perimbangan yang serasi antara prajurit tempur, banpur dan banmin ? atau malah sebenarnya kita hanya tentara banmin yang besar ? kehawatiran itu sebenarnya tidak beralasan, karena tentu sudah diatur; tapi siapa tahukan?
Hal berikutnya adalah mampu atau dapat memproyeksikannya ke medan pertahanan yang direncanakan; dalam hal seperti ini ada dua pertanyaan mendasar. Pertama apakah gelar “deployment” kekuatan atau pasukan TNI sudah mencerminkan pertahanan dari ancaman yang paling realistik ?
Artinya apakah “gelar” kekuatan yang ada sekarang sudah sesuai ? Apakah 12 Kompartemen strategis “Koter” kita sudah realistik? Di Sumatera ada 4 kodam, di Jawa ada 3 Kodam tapi di Papua, Kalimantan dan Sulawesi yang sebesar itu hanya ada masing-masing satu kodam. Sebab jangan lupa, ketika masalah Ambalat tempo hari, ternyata “base operasi” TNI-AU kita hanya ada di Makassar dan kalaupun di geser ke Balikpapan,tetap saja kedodoran; sebab tetap saja mereka butuh waktu 45 menit untuk bisa ke Ambalat, dan itu berarti mereka hanya punya waktu efektif untuk tarung selama 15 menit, sudah itu harus segera kembali ke “base” nya. Kedua punyakah kita Sarpras angkut personil dan alut sista yang bisa di gerakkan untuk ke medan operasi yang direncanakan?
Untuk kemampuan yang ketiga, mampu menggagalkan pengerahan kekuatan lawan ke medan pertempuran yang mereka rencanakan; yakni adanya kemampuan untuk menghancurkan lawan di luar territorial sendiri, tentu masih amat jauh dari kenyataan.
Karena itu untuk kemampuan itu kita biarkan saja dahulu. Lebih lagi kalau dikaitkan dengan kebijakan Dephan yang menerapkan “ kebijakan “Filling the gap atau minimum essensial force”; sangat jauh panggang dari api. Setelah ketiga, prasarat itu kita sesuaikan dengan kondisi TNI kita, maka yang terahir adalah system manajemennya. Artinya apakah TNI kita itu sudah dikelola secara kaidah-kaidah organisasi dengan manajemen modern? Apakah kehawatiran bapak Kiki Sahnarky ( mantan Wakasad) yang masih melihat besarnya intervensi terhadap “merit system”? yang menyebabkan munculnya pimpinan prajurit dibawah standar, hanya karena mereka punya akses nepotisme dan sebagainya?
Dilingkungan TNI AD program latihan sebenarnya sudah mempunyai suatu standar serta siklus yang sudah baku. Masalah muncul, karena tradisi satuan biasanya berbeda. Sistem itu biasanya sudah merupakan suatu siklus, yang dimulai dengan Latihan Perorangan, proses ini diahiri dengan Uji Trampil Perorangan. Kemudian dilanjutkan dengan Latihan Teknis Kelompok dan juga diahiri dengan Uji Siap Kerja Tingkat Kelompok; tingkatan kelompok ini mencerminkan satuannya masing-masing, kalau dia di Batalyon, itu berarti mulai dari perorangan, regu, peleton, Kompi, dan Yon. Kalau di satuan Banpur/Banmin; maka dia berarti mulai dari perorangan, Urusan, Seksi, Bagian dan selanjutnya Pusat, Direktorat atau satu Dinas secara utuh.
Meskipun siklusnya sama, akan tetapi dinamika antar satuan bisa sangat berbeda. Bagi satuan yang kegiatannya sering harus dilakukan di lapangan serta bergerak tidak secara utuh, tentu akan berbeda pula dengan satuan yang mempunyai tugas lain di luar Tugas Pokoknya. Ada pula satuan yang menempatkan siklus peringatan hari jadinya sebagai kesempatan untuk memperlihatkan kebolehan satuannya. Dengan demikian dinamika satuan, antara yang satu dan lainnya sangat berbeda. Bahkan tidak jarang pula, ada satuan yang tidak bisa mensikronkan antara sistem pelatihan satuan dengan pelaksanaan tugas pokoknya. Satuan-satuan seperti ini, umumnya mempunyai kinerja lemah dan sulit diharapkan bisa berkembang secara baik.
Matinya Mekanisme Organisasi
Demikian pula ketrampilan perorangan pada masing-masing satuan, bagi satuan yang tuntutan teknisnya cepat berubah; karena perubahan teknologi dan perlatan satuan, maka satuan seperti itu umumnya mengalami kesulitan untuk membuat suatu standar ketrampilan secara baku. Tetapi bagi satuan yang relatif tidak berubah, hal itu dapat di formalkan dalam suatu Buku petunjuk ketrampilan bagi perorangan.
Dengan demikian mereka dapat melatihkannya secara berulang-ulang dan berlanjut. Tetapi sebaliknya, bagi mereka yang mengalami perubahan secara cepat; maka materi yang dilatihkanpun akan berubah secara cepat dan hal seperti ini sulit untuk dibakukan. Kalau satuan tersebut tidak awas, maka bukan mustahil mereka akan kesulitan memadukan antara latihan para prajuritnya dengan tugas pokok satuan.
Besarnya perhatian satuan terhadap siklus latihan serta dihubungkan dengan dinamika penugasan serta tugas-tugas lain diluar tugas pokok, dengan sendirinya sangat tergantung dengan watak kepemimpinan di satuan yang bersangkutan. Salah satu kendala dan sudah menggejala adalah antara dukungan dana dan realisasinya. Intinya, dana yang direalisasikan terlalu minim; jauh dibawah standar.
Bila kita hendak melihat hal mendasar lainnya adalah pada pelaksanaan Tugas Pokok, pelatihan dan penugasan dalam mekanisme organisasi.
Kalau dilihat dengan jernih, kita harus mengakui bahwa mekanisme organisasi tidak dapat berjalan dengan semestinya. Yang sangat menonjol adalah, lemahnya kemampuan manajemen satuan. Dalam dinamikanya, yang terjadi adalah, tidak berfungsinya organisasi secara optimal. Intinya, dana yang diberikan untuk pelaksanaan tugas tidak diberikan secara memadai, kalaupun diberikan, jumlahnya terlalu minim. Hal seperti ini, bilamana tidak disikapi secara arif. Maka proses yang terjadi adalah proses penghancuran dari dalam organisasi itu sendiri. Mekanisme organisasi tidak dapat berfungsi. Kotler menyebut hal demikian sebagai “ kegagalan dalam berorganisasi”. Penyebabnya adalah, lemahnya kualitas manajerial SDM akibat matinya aliran dana.
Tumpulnya mekanisme organisasi, akan mengakibatkan sistem atau siklus komando jadi terhambat dan tidak bisa optimal dan secara perlahan-lahan akan melumpuhkan organisasi.
Yang populer adalah cara-cara membaypas tadi; dengan demikian secara perlahan-lahan pula akan muncullah pimpinan – pimpinan yang serba bisa, meski tidak didukung oleh dana sama sekali. Apakah dana diambilkan dari sektor lain atau kualitas pekerjaan yang dikorbankan. Tidak peduli macam tugas, tidak perlu mempertimbangkan pembagian tugas; namun karena sudah “ terlanjur” di percaya atasan, maka semua ditangani dengan cara apa bisanya. Mula-mula, hal seperti ini, karena memang dibutuhkan dianggap wajar-wajar saja. Tetapi karena polanya terus berulang, maka yang muncul adalah kepemimpinan “ one men show” tadi. Suatu organisasi besar yang seharusnya demikian banyak makanismenya, dan melibatkan banyak peralatan serta dengan standar prosedur tetap yang sudah ada, tokh ahirnya hanya dijalankan oleh beberapa personil saja.
Untuk kepentingan sesaat, hal seperti itu akan berfungsi dan bisa menghasilkan produk, meski barangkali disadari tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Akan tetapi sebenarnya, kalau dilihat dari segi proses, maka yang terjadi adalah suatu organisasi yang diawaki oleh para personil yang memang sadar bahwa mekanisme oragnisasinya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Proses apatisme tumbuh tanpa disadari. Yang terjadi kemudian adalah proses pelaksanaan Tugas Pokok di suatu organisasi, berjalan dan berproses diluar mekanisme yang semestinya.
Seharusnya, setiap unit organisasi sesuai dengan Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran telah mempunyai rangkaian kegiatan disertai dengan adanya dana yang diperuntukkan untuk membiayai program tersebut. Akan tetapi karena organisasinya memang tidak “sehat”, maka pemakaian dana tidak dilewatkan pada mekanisme yang semestinya. Tetapi dengan cara baypas tadi. Secara fisik pelaksanaan tugas bisa berjalan dengan apa adanya; dan tidak melewati mekanisme sebagaimana mestinya.
Dengan kata lain, seharusnya dana yang ada dapat memutar roda organisasi secara profesional; akan tetapi yang terjadi adalah dana tidak dimanfaatkan dalam membangun kemampuan organisasi; Organisasi itu tidaklagi mampu memberikan wadah yang pantas untuk tumbuhnya suatu profesionalisme.
UPAYA PENINGKATAN
Bagaimanapun bentuknya, namun prajurit yang kita miliki saat ini adalah yang terbaik yang bisa kita kembangkan. Bagaimanapun kerasnya suatu uapaya akan tetapi bila kita melihat lingkupnya atau konsteknya maka penekanan yang berlebihan tanpa melihat realita maka tidak mustahil dia akan melahirkan kondisi yang lebih jelek lagi. Seperti disersi massal, hanya karena dipicu oleh masalah sepele.
Kedepan, kalau perubahan ini tidak dicermati secara cerdas maka bukan mustahil para prajurit kita itu akan jadi tentara bayaran, yang dapat dibeli oleh lingkungannya. Barangkali bukan lagi karena uang, tetapi karena ikatan emosional, agama, etnis dll.
Menurut Hantington ada tiga asfek yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan profesionalisme, pertama adalah keahlian itu sendiri; kedua adalah tanggung jawab dan yang ketiga adalah kerjasama. Dari ketiga asfek ini maka perlu dipertanyakan adalah kualitasnya sendiri. Pertama sampai sejauh mana kualitas keahlian yang bisa diberikan oleh lembaga-lembaga pusdik kepada para prajurit.Kalau jajaran Pusdik itu sendiri kinerjanya tidak optimal. Pertanyaan ini saja sudah mewajibkan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti : Kondisi Pusdik jajaran TNI.
Yakni tentang sistemnya, sarana pendukungnya, bahan ajarannya, tenaga pengajarnya; alins dan alonginnya dll. Sistemnya tentu tidak bisa dilepaskan dengan teknologi kesenjataannya sendiri. Jangan-jangan para prajurit yang mengikuti pendidikan di lembaga-lembaga pusdik pada saat ini bukannya akan tambah ahli tetapi malah jadi lebih “bodoh”; mati inisiatif dan kehilangan persepsi. Apalagi kalau jajaran Pusdik itu tidak mempunyai Alins dan Alongin yang sama dengan yang dipakai oleh prajurit di satuannya masing-masing. Semoga saja tidak sesuram itu.
Setiap saat para pimpinan kita mengutarakan betapa pentingnya nilai peningkatan profesionalisme, maka sebenarnya kita sangat sadar dan bertanya dalam hati kita; apakah beliau-beliau yang diatas itu memahami apa sebenarnya yang terjadi di dalam organisasi yang mereka pimpin itu.
Secara logika, mereka tahu persis, tetapi kalau proses yang seperti itu sama sekali tidak diperbaiki maka kedepan yang ada adalah organisasi yang tidak sehat, yang tidak bisa diharapkan untuk menghasilkan apa-apa.
Peningkatan profesional prajurit yang masih rasional bisa dilakukan dalam mekanisme dan kualitas organisasi yang kita miliki saat ini; adalah kualitas profesional yang semu. Sejauh itu dalam bentuk tulisan atau sesuatu yang cukup diungkapkan dengan kata-kata, para prajurit kita itu pasti bisa dikataggorikan hebat. Artinya, profesionalitas para prajurit kita itu, baru pada tahapan teoritis.
Tapi kalau sudah diukur secara riel dengan ketrampilan, maka nilai keprofesionalismeannya tertinggal sama sekali.
Upaya pengembangan dan peningkatan profesionalitas di kalangan para prajurit yang paling rasional dikedepankan pada saat ini adalah dengan jalan memperbaiki kinerja organisasi. Mekanisme satuan harus benar-benar diputar secara benar dan di danai secara wajar. Mekanisme organisasi harus dihidupkan sesuai dengan ciri khas satuan masing-masing. Pemutaran mekanisme organisasi tersebut, hendaknya juga membawa angin kesejahteraan pada prajurit itu sendiri. Kalau hal mendasar seperti ini tidak bisa kita upayakan; maka penulis yakin organisasi ini pada ahirnya akan merupakan bagian dari masalah bangsa. Sama sekali tidak bisa diharapkan untuk mampu ikut membangun kehidupan bangsanya. Ketika Kasad, menunda keberangkatan Batayon itu ke medan 0perasii, mungkin saja kondisi kesiapannya sudah jauh dari ambang toleransi keprofesionalismean yang paling dasar,dan agar tidak menjadi beban baru. Selamat Ulang Tahun, Dirgahayu TNI.
Langganan:
Postingan (Atom)