Peduli dan Bela Nasib Mereka Yang Pro NKRI

Timor Leste kini sudah merdeka; mereka berjuang untuk bisa menjadi Negara yang lebih baik; lebih dalam artian ketika masih menjadi bagian dari NKRI. Tetapi yang lebih sedih kalau kita melihat mereka yang dari dahulu memilih untuk pro NKRI; kini hidupnya banyak yang terlunta-lunta; dalam hal seperti ini, semestinya Negara mampu memberikan pada mereka harapan, yakni dengan memberi mereka bimbingan dan kehidupan. Apakah lewat lading pertanian atau perkebunan bersama; pimpinan mereka seperti Guteres perlu di dukung untuk membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik; polanya bisa dengan konsep Kota mandiri ala Nakertrans atau berbagai ide lainnya; yang mengajak mereka untuk bisa produktif, sesuai ketrampilan mereka.

Cobalah baca apa yang dituliskan Kompas pada 21 Juni 2010, simkalah;

Kembali dari tugas dalam keadaan tidak bernyawa. Puluhan peluru bersarang di dada dan punggung. Tangan kiri dan kanan pun dalam kondisi terpotong.Kenangan pahit 14 tahun silam itu tidak pernah terlupakan oleh Mama Olandina da Silva (52). Dia sama sekali tidak menyangka, suaminya, Sersan Kepala Manuel da Silva, bakal pulang dengan kondisi yang sungguh mengenaskan itu.”Anak paling kecil sebelum ayahnya pergi tugas sempat peluk kaki, minta jangan pergi. Tetapi dijawab ini perintah, tugas,” kenang Olandina.

Baca  Juga   :   Garis Perbatasan Darat RI – Timor Leste Disepakati


Cobaan berat tidak berhenti. Setahun kemudian, pascajajak pendapat tahun 1999, Olandina yang sudah menjanda dan membawa lima anak itu harus mengungsi ke Kabupaten Kupang. Dalam pengungsian itu, ia pun harus terpisah dengan sebagian besar anaknya. Tiga anaknya yang paling besar, yaitu Merlinda da Silva, Adelina Maria, dan Jean da Silva terpaksa ditinggal di Timtim, sedangkan dua yang paling kecil, Ester da Silva dan Monica da Silva dibawa bersamanya.

Dua tahun kemudian, dia dapat kabar bahwa anaknya yang nomor dua, Adelina, meninggal dunia karena sakit. Dalam kesedihan itu, Olandina tak bisa melayat anaknya itu karena tidak memiliki paspor. Segudang cobaan berat itu ternyata belum juga berakhir. Meski sudah hampir 11 tahun mengungsi, negara ini pun ternyata tidak juga memberi perlindungan berupa kehidupan layak. Ditemani putri bungsunya, Monica (18), dia masih tinggal di gubuk penampungan pengungsi di Tuapukan, Kupang, yang kondisinya sangat memprihatinkan. Atapnya dari daun pohon lontar. Dindingnya tersusun dari pelepah pohon Gewang. Sekat-sekat rumah terbuat dari tempelan kardus bekas.

”Maaf ya, kita punya rumah seperti kandang babi saja,” kata Olandina spontan, saat Kompas ke rumahnya, pekan lalu.Menurut Olandina, tahun 2009, pemerintah sudah menawarkan tempat bermukim baru di Desa Oebeolo. Namun, dia dan juga pengungsi lainnya tidak mau buru-buru pindah karena rumah yang disediakan pemerintah itu ternyata tidak jauh lebih baik, bahkan lebih buruk.

Dinding rumah itu terbuat dari batako atap pun terbuat dari seng. Namun, sepertinya rumah itu dibangun asal jadi. Belum ditempati saja sudah banyak rumah yang roboh. Perumahan itu juga tidak memiliki sumber air bersih. Jika hujan turun lebat, air langsung menggenangi rumah.

Dikejar pemilik tanah

Kekhawatiran Olandina dirasakan pula Anteru Sarmento (52). Selain kondisinya buruk, kini, dia terus dikejar-kejar tuan tanah untuk membayar tanah. Penyebabnya, pemerintah belum membayar tanah untuk permukiman pengungsi itu.Tahun 2007, menurut Anteru, pemerintah sempat menjanjikan akan memberi dana bantuan jaminan hidup Rp 2,5 juta dan dana transisi Rp 5 juta per keluarga. Namun, dana-dana itu tak pernah mereka terima. ”Setiap bulan pemilik tanah datang minta bayar. Kita orang miskin mau bayar pakai apa?” keluhnya.

Anteru menegaskan bahwa mereka ini bukan selalu menggantungkan hidup kepada pemerintah. Mereka datang ke Kabupaten Kupang ini bukan karena kemauan sendiri, tetapi dipaksa keadaan. Saat tinggal di Vikeke, Timor Timur (sekarang Timor Leste), mereka memiliki tanah berhektar-hektar. Mereka juga berkebun dengan leluasa. Namun, itu semua harus mereka tinggalkan karena kondisi politik. Dia pun merasa sedih karena negara yang dia cintai dan perjuangkan selama ini tidak menunjukkan kepedulian.”Kami kan datang ke sini karena korban politik dan PBB,” tegas Anteru dengan mata memerah dan berkaca.

Banyak yang dikorbankan Anteru untuk memperjuangkan negeri ini. Pria yang kini rambutnya memutih, tetapi masih menyisakan badan tegap itu, pernah menjadi Komandan Partisan yang membantu TNI melawan pemberontak di Timtim. Luka tembak di paha kirinya bukti pengabdian itu. Akibat luka tembak itu, dia juga bahkan cacat seumur hidup. Dia tidak bisa lagi berjalan normal. Dua tongkat selalu menemaninya ke mana pun hendak berjalan.

Banyak cerita sedih yang diutarakan para eks pengungsi Timor Timur. Cerita-cerita itu seakan menunjukkan bahwa negeri ini tidak memberi penghargaan berarti bagi warganya yang pro-Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Padahal, banyak pejabat di negeri ini selalu mendengung-dengungkan untuk selalu menjaga dan mempertahankan NKRI.(Sutta Dharmasaputra/ Frans Sarong)

Kita sangat percaya, kalau mereka diajak untuk bisa lebih produktif dengan membangun kehidupan bersama secara lebih baik, sungguh-sungguh di bawah pimpinan para pemimpin mereka yang dahulu, serta di organisir lewat kacamata untuk bisa lebih berusaha dan produktif; dapat dipastikan mereka akan bisa bangkit dan mampu membantu diri mereka sendiri. Dalam kondisi mereka yang seperti ini; pemerintah harus bearada di garis depan untuk mengembangkan potensi yang mereka punya.

Mengajar di Derah Tetinggal, Jangan Pernah Menyerah

Bapak, jangan pernah menyerah...,” kata Ny Ani Yudhoyono saat berdialog dengan guru sekolah dasar berdedikasi di daerah khusus dan guru pendidikan luar biasa atau berpendidikan khusus berdedikasi tingkat nasional di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (14/8).Ia melanjutkan, ”Ini keprihatinan kita bersama. Jangan pernah putus asa melihat anak-anak yang jika dikerasi malah tidak mau belajar. Mungkin bisa dicari metode lain, dengan alat peraga agar bisa mengikuti pelajaran.”

Semangat itu diberikan Ny Ani Yudhoyono sebagai Ibu Negara saat menjawab pertanyaan La Ode Boga, guru SD Negeri 3 Magonti, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, yang menceritakan kesulitannya mengajar di daerah terbelakang. Tak hanya jarak ke sekolah yang jauh, tetapi lintasannya juga sering terendam banjir.

Dengan catatan di tangan kiri dan memegang alat tulis, istri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengenakan baju batik berwarna coklat itu terlihat piawai memberikan jawaban dan penjelasan atas sejumlah pertanyaan dan keluh kesah guru. Sebelum menjawab, ia mencari tahu kesulitan mengajar di daerah pelosok dan mencoba memberikan jalan keluar yang terbaik.

Baca  Juga    :   Pengalaman Pribadi Ikut Seleksi Seskoad: Ketat & Bergengsi

Ny Herawati, istri Wakil Presiden Boediono, yang duduk di sebelah Ny Ani Yudhoyono, juga terlihat serius meski sama sekali tak ikut mencatat, seperti Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dan istrinya, Ny Lily. Sesekali Ny Herawati Boediono ikut membantu memberikan jawaban kepada Ny Ani Yudhoyono meski ia tak memberikan penjelasan langsung. Menurut La Ode, kesulitan mengajar juga menghadang. Setelah ia sampai, acap kali muridnya tak mau masuk ke sekolah. Mereka beralasan membantu orangtuanya sebagai petani. ”Kalau dipaksa, mereka malah marah dan tidak bersekolah. Padahal, mereka ada yang kelas VI SD,” ungkapnya.

Menurut La Ode, warga di daerahnya adalah petani yang belum memiliki pemahaman tentang pentingnya pendidikan. Akibatnya, anak-anak lebih suka membantu orangtuanya atau lekas menikah. Jumlah penduduk di kawasan itu mencapai 200 keluarga dan mereka hidup tanpa listrik.Ny Ani Yudhoyono pun menanyakan lagi, apakah di Magonti ada perpustakaan desa? ”Tolong, saya diberi kabar. Kalau belum, nanti saya kirim, termasuk alat peraga,” tuturnya.

Untuk listrik di Desa La Ode, ia tak bisa memberikan jawaban. Ny Ani Yudhoyono hanya berjanji akan meneruskannya kepada yang berwenang.Keluh kesah lain disampaikan Verwida, guru SD Luar Biasa Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ia harus menempuh jarak 17 kilometer ke sekolah sehingga memakan ongkos luar biasa besar, padahal gajinya rendah. Soal lain adalah jumlah guru yang sedikit, murid banyak dan sebagian besar hiperaktif.

”Mengajar murid yang hiperaktif sangat menyulitkan. Ibu sabar. Ibu termasuk yang luar biasa,” kata Ny Ani Yudhoyono. Tentang biaya transportasi, ia menyarankan guru meminta bantuan pemerintah daerah.Guru lain yang mengeluhkan kondisi daerah adalah Saguni, guru SD Negeri Posom, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. ”Saya tidak menuntut gaji dan insentif tinggi, tetapi bagaimana memberikan fasilitas kepada anak-anak miskin dan tertinggal yang menjadi murid saya. Setiap hari saya tersenyum dan tertawa, padahal hati menangis. Murid-murid saya belum menikmati kemerdekaan ini,” katanya.

Saguni berniat memanfaatkan uang tabungan yang baru diberikan Presiden dan Ny Ani Yudhoyono serta BUMN senilai Rp 8,5 juta untuk mendirikan ruang sekolah. Ia akan bekerja sama dengan desa lain.

La Ode, Verwida, dan Saguni hanya 3 dari 98 guru yang diundang ke Istana Negara terkait perayaan 65 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Seusai bertemu dengan Ny Ani Yudhoyono, mereka pulang dengan membawa berbagai hadiah dan kebanggaan. (Suhartono, Kompas; 16/8)

Geopolitik AS di kawasan Asean

Oleh : Pamungkas Ayudhaning Dewanto

Tulisan Menteri Pertahanan AS Robert Gates di Kompas (22/7) melengkapi hipotesis penulis bahwa pemerintahan Barack Obama serius menempatkan kebijakan luar negerinya dengan dasar ”kebijakan melihat ke Timur” di tengah era kebangkitan Asia.Tulisan Gates memberikan keyakinan kepada masyarakat Indonesia bahwa dalam kerangka kerja sama pertahanan, AS telah dengan tangan terbuka mengajak republik ini untuk menjadi mitra seimbang (US-Indonesia Defense Framework Arrangement). Sebelumnya, kerja sama pertahanan Indonesia-AS mengalami kemandekan karena pertimbangan warisan otoritarianisme yang mengancam demokrasi dan HAM. Kebijakan ini pun baru terjadi setelah empat tahun AS melepaskan embargo militernya terhadap Indonesia.

Memang benar kehadiran Indonesia dalam Forum Komunitas Demokrasi di Krakow, Polandia, awal Juli 2010, untuk menerima gelar ”juara demokrasi” menambah daya tarik AS membalas ”rangkulan” Indonesia. Kerja sama ini bukan dampak demokratisasi (liberal) yang kian meningkat di negeri kita, melainkan lebih sebagai buah konstelasi politik regional dan kebijakan luar negeri AS yang belakangan memiliki ketergantungan pada Asia Timur.

Menembus ASEAN

Kebijakan ini turunan dari kerangka kerja sama trans-Pasifik yang berusaha dibangun AS di Asia Timur. Tidak hanya kali ini AS gencar menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai negara ASEAN. Belum lama ini, diplomat senior yang juga Sekretaris Bidang Politik Kementerian Luar Negeri AS William J Burns pun melakukan kunjungan ke Bangkok, pertengahan Juli, untuk menegaskan sekaligus memperbarui perjanjian kerja sama AS-Thailand. Kerja sama ini menekankan penguatan kerja sama pertahanan AS-Thailand.

Dengan tegas Burns menuturkan kembali keinginan Gates bahwa AS bukan hanya ”pengunjung” (visitor) di Asia Tenggara, melainkan ”kekuatan-penghuni” (resident power) di Asia. Menurut dia, apa saja yang terjadi di kawasan berpengaruh langsung terhadap keamanan nasional dan kelangsungan ekonomi AS.

Menanggapi pertanyaan itu, terdapat tiga faktor utama AS mengalihkan konsentrasi politik luar negerinya ke Asia Timur. Pertama, potensi kevakuman kekuatan strategis AS di kawasan setelah keberadaan basis pertahanannya di Pulau Okinawa terus menghadapi tentangan dari pemerintah dan masyarakat Jepang. Parlemen Jepang bahkan mampu menjatuhkan pemerintahan Hatoyama yang setuju atas eksistensi basis pertahanan tersebut. Di sisi lain, potensi keresahan keamanan telah muncul dari eskalasi konflik di Semenanjung Korea pasca-tenggelamnya kapal Angkatan Laut Korea Selatan, Maret lalu.

Baca  Juga   :  Garis Perbatasan Darat RI – Timor Leste Disepakati

Kedua, AS menaruh kekhawatiran akan meningkatnya tensi politik dan krisis HAM di Asia Tenggara. Asia Tenggara masih memiliki kultur otoriter yang kapan pun berpotensi muncul kembali. Kekerasan pemerintah terhadap elemen ”Kaus Merah” di Bangkok, berbagai penembakan menjelang pemilu di Filipina Mei, serta potensi pembelengguan pemilu di Myanmar oleh pemerintahan Junta merupakan konstelasi terkini yang memunculkan kekhawatiran AS sebagai ancaman nyata atas penyebaran pengaruhnya di Asia Tenggara.

Ketiga, secara ekonomi, menguatnya integrasi Asia Timur semakin memperkecil kemungkinan AS turut serta dalam kebijakan regional. Keadaan ini ditambah terus menguatnya potensi pertumbuhan dan persebaran ekonomi China. AS melihat stabilitas ekonomi dan keuangan yang lebih baik di Asia sebagai potensi pasar dan investasi. Di sisi lain, kelangsungan ekonomi Asia akan memberikan dampak langsung terhadap AS. Sekitar 23,4 persen utang yang diterbitkan dari surat berharga AS ditopang oleh Asia (China) atau sekitar 877,5 miliar dollar AS hingga Februari 2010.

Munculnya gagasan perluasan keanggotaan KTT Asia Timur, lagi-lagi, akan jadi peluang institusional AS untuk masuk dalam tiap persoalan politik-ekonomi di kawasan. Sayangnya, upaya AS mendekat pada dua kekuatan terbesar di kawasan (China dan Jepang) tak membuahkan hasil. Keduanya justru menunjukkan kebijakan yang anomalik terhadap keberadaan AS di kawasan.

Hipotesis ini juga diperkuat dengan dikumpulkannya para diplomat Indonesia di AS oleh Sekretaris Bidang Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri AS Kurt Campbell, 15 Juli 2010 di Washington. Campbell menegaskan keseriusan AS masuk dalam keanggotaan KTT Asia Timur. Di sinilah, merangkul ASEAN merupakan exit strategy yang cermat untuk mendapatkan kemudahan bergabung dalam komunitas kawasan. Ini mengingat ASEAN memiliki fondasi institusional lebih kuat dibandingkan dengan Asia Timur.

ASEAN akan menjadi tujuan geopolitik AS dalam perhelatan ke depannya. Penundaan kunjungan Obama hingga tiga kali ke Indonesia kerap mendapatkan kritik dari berbagai media setempat karena tak sesuai misi besar bergabung ke Asia Timur. Ke depan, prospek kerja sama ASEAN-AS akan selalu terbuka sehingga keinginan AS tergabung dalam institusi Asia Timur terwujud. Republik ini harus memanfaatkan momentum ini untuk benar-benar dapat mewujudkan kepentingan nasional kita.

Pamungkas Ayudhaning Dewanto Peneliti Hubungan Trans-Pasifik Departemen HI, FISIP UI ( Kompas, Senin, 26 Juli 2010).

BNPP, Solusi Pembangunan Di Wilayah Perbatasan

Belakangan ini, semua pihak yang terkait atau mempunyai hubungan emosional dengan wilayah perbatasan, tengah menunggu pengumuman pemerintah tentang berdirinya BNPP atau badan nasional pengelola perbatasan; boleh dikatakan para pihak sangat mengharapkan terealisirnya badan baru ini. Semoga dalam bulan-bulan ini hal itu bisa terwujud. Sebagaimana kita ketahui ;

Pembangunan Infrastruktur di wilayah perbatasan belum terprogramkan secara terpadu, disebabkan banyaknya  kementerian/lembaga yang terkait ( 71 setingkat eselon I, dengan 35  jumlah program ) menangani wilayah perbatasan yang dalam pelaksanaannya kurang optimal dan kurang sinergis. Namun demikian pemerintah telah membuat UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan mengeluarkan satu perpres  No. 12 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang di dalamnya terdapat  kerangka organisasi yang dapat mensinergi kan pembangunan  infrastruktur, penyelesaian garis batas dan pembangunan perekonomian di wilayah perbatasan.

Pengamanan Wilayah Perbatasan,   Wilayah perbatasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem pertahanan nasional, sehingga gelar pasukan  TNI ( darat,laut dan udara, komando kewilayahan, Armabar,  Armatim dan Koops I dan II) dalam gelar pasukannya telah menjadikan wilayah perbatasan sebagai bagian NKRI dan berada dalam sistem pertahanan tersebut.

Pengaman wilayah kedaulatan NKRI  dilandasi dengan semangat satu kawasan bersama dengan negara tetangga, yang  juga  di dasari semangat Asean, sehingga perbatasan bukanlah sebagai pemisah, tetapi sebaliknya diupayakan untuk di kerjasamakan.

Namun demikian Kementerian Pertahanan (TNI) telah menempatkan pos-pos pengamanan di seluruh perbatasan darat dengan rincian sebagai berikut : ( Operasi kodamVI/ TPR sepanjang perbatasan RI - MAL di kalimantan    termasuk Pulau Sebatik didukung ribuan personil, dengan jumlah Pos-pos yang cukup di perbatasan. Operasi kodam IX/ UDY sepanjang perbatasan RI – RDTL di p. Timor NTT didukung ribuan  personil , begitu juga dengan Operasi kodam XVI/ TKR sepanjang perbatasan RI- PNG di papua didukung yang juga ribuan personil;

Di wilayah laut dilakukan dengan Operasi di laut  dan telah menempatkan marinir di pulau-pulau kecil terluar dengan rincian sebagai berikut;  Di Pulau Rondo, Pulau Berhala, pulau  Sekatung, pulau  Nipah ,           pulau  Miangas, pulau Marore, Marampit , pulau  Dana,  pulau Batek, pulau Fani, pulau  Bras     dan pulau Fanildo masing-masing di amankan oleh  34 prajurit marinir. Untuk wilayah Perbatasan  RI-Australia didukung beberapa  KRI-PC dengan personil lengkap, dan Operasi Wilayah Perbatasan RI- Philifina didukung juga beberapa  KRI PC dan satuan  Pesud dengan jumlah personil yang lengkap.

Demikian juga dengan Operasi udara di Block Ambalat  dari Kohanudnas : lengkap dengan  personilnya dan 3 satuan radar, dari Koops AU II  : sejumlah personil dan melibatkan  F16/ Sukhoi, heli, Boeing 737 dan  Cassa untuk pengamanan pulau  Nipah, p. Berhala dan p. Sakatung sementara dari Koops AU I ; disamping didukung personil yang lengkap juga oleh satuan Flight Hawk,    serta beberapa CN untuk wilayah di sekitar   pulau  Miangas, p. Marore, p. Marampit, p. Batek,  p. Dana, p. Fani, p. Bras dan p. Fanildo

Memang harus diakui, masih lebih banyak lagi wilayah NKRI  yang tidak terjaga secara fisik  dan harus diakui hal ini masih merupakan kendala, sedang diupayakan suatu sistem yang memanfaatkan sarana teknologi pemindaian ( sekarang tengah dalam taraf uji coba di perbatsan RI-Malaysia).