Geopolitik AS di kawasan Asean

Oleh : Pamungkas Ayudhaning Dewanto

Tulisan Menteri Pertahanan AS Robert Gates di Kompas (22/7) melengkapi hipotesis penulis bahwa pemerintahan Barack Obama serius menempatkan kebijakan luar negerinya dengan dasar ”kebijakan melihat ke Timur” di tengah era kebangkitan Asia.Tulisan Gates memberikan keyakinan kepada masyarakat Indonesia bahwa dalam kerangka kerja sama pertahanan, AS telah dengan tangan terbuka mengajak republik ini untuk menjadi mitra seimbang (US-Indonesia Defense Framework Arrangement). Sebelumnya, kerja sama pertahanan Indonesia-AS mengalami kemandekan karena pertimbangan warisan otoritarianisme yang mengancam demokrasi dan HAM. Kebijakan ini pun baru terjadi setelah empat tahun AS melepaskan embargo militernya terhadap Indonesia.

Memang benar kehadiran Indonesia dalam Forum Komunitas Demokrasi di Krakow, Polandia, awal Juli 2010, untuk menerima gelar ”juara demokrasi” menambah daya tarik AS membalas ”rangkulan” Indonesia. Kerja sama ini bukan dampak demokratisasi (liberal) yang kian meningkat di negeri kita, melainkan lebih sebagai buah konstelasi politik regional dan kebijakan luar negeri AS yang belakangan memiliki ketergantungan pada Asia Timur.

Menembus ASEAN

Kebijakan ini turunan dari kerangka kerja sama trans-Pasifik yang berusaha dibangun AS di Asia Timur. Tidak hanya kali ini AS gencar menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai negara ASEAN. Belum lama ini, diplomat senior yang juga Sekretaris Bidang Politik Kementerian Luar Negeri AS William J Burns pun melakukan kunjungan ke Bangkok, pertengahan Juli, untuk menegaskan sekaligus memperbarui perjanjian kerja sama AS-Thailand. Kerja sama ini menekankan penguatan kerja sama pertahanan AS-Thailand.

Dengan tegas Burns menuturkan kembali keinginan Gates bahwa AS bukan hanya ”pengunjung” (visitor) di Asia Tenggara, melainkan ”kekuatan-penghuni” (resident power) di Asia. Menurut dia, apa saja yang terjadi di kawasan berpengaruh langsung terhadap keamanan nasional dan kelangsungan ekonomi AS.

Menanggapi pertanyaan itu, terdapat tiga faktor utama AS mengalihkan konsentrasi politik luar negerinya ke Asia Timur. Pertama, potensi kevakuman kekuatan strategis AS di kawasan setelah keberadaan basis pertahanannya di Pulau Okinawa terus menghadapi tentangan dari pemerintah dan masyarakat Jepang. Parlemen Jepang bahkan mampu menjatuhkan pemerintahan Hatoyama yang setuju atas eksistensi basis pertahanan tersebut. Di sisi lain, potensi keresahan keamanan telah muncul dari eskalasi konflik di Semenanjung Korea pasca-tenggelamnya kapal Angkatan Laut Korea Selatan, Maret lalu.

Baca  Juga   :  Garis Perbatasan Darat RI – Timor Leste Disepakati

Kedua, AS menaruh kekhawatiran akan meningkatnya tensi politik dan krisis HAM di Asia Tenggara. Asia Tenggara masih memiliki kultur otoriter yang kapan pun berpotensi muncul kembali. Kekerasan pemerintah terhadap elemen ”Kaus Merah” di Bangkok, berbagai penembakan menjelang pemilu di Filipina Mei, serta potensi pembelengguan pemilu di Myanmar oleh pemerintahan Junta merupakan konstelasi terkini yang memunculkan kekhawatiran AS sebagai ancaman nyata atas penyebaran pengaruhnya di Asia Tenggara.

Ketiga, secara ekonomi, menguatnya integrasi Asia Timur semakin memperkecil kemungkinan AS turut serta dalam kebijakan regional. Keadaan ini ditambah terus menguatnya potensi pertumbuhan dan persebaran ekonomi China. AS melihat stabilitas ekonomi dan keuangan yang lebih baik di Asia sebagai potensi pasar dan investasi. Di sisi lain, kelangsungan ekonomi Asia akan memberikan dampak langsung terhadap AS. Sekitar 23,4 persen utang yang diterbitkan dari surat berharga AS ditopang oleh Asia (China) atau sekitar 877,5 miliar dollar AS hingga Februari 2010.

Munculnya gagasan perluasan keanggotaan KTT Asia Timur, lagi-lagi, akan jadi peluang institusional AS untuk masuk dalam tiap persoalan politik-ekonomi di kawasan. Sayangnya, upaya AS mendekat pada dua kekuatan terbesar di kawasan (China dan Jepang) tak membuahkan hasil. Keduanya justru menunjukkan kebijakan yang anomalik terhadap keberadaan AS di kawasan.

Hipotesis ini juga diperkuat dengan dikumpulkannya para diplomat Indonesia di AS oleh Sekretaris Bidang Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri AS Kurt Campbell, 15 Juli 2010 di Washington. Campbell menegaskan keseriusan AS masuk dalam keanggotaan KTT Asia Timur. Di sinilah, merangkul ASEAN merupakan exit strategy yang cermat untuk mendapatkan kemudahan bergabung dalam komunitas kawasan. Ini mengingat ASEAN memiliki fondasi institusional lebih kuat dibandingkan dengan Asia Timur.

ASEAN akan menjadi tujuan geopolitik AS dalam perhelatan ke depannya. Penundaan kunjungan Obama hingga tiga kali ke Indonesia kerap mendapatkan kritik dari berbagai media setempat karena tak sesuai misi besar bergabung ke Asia Timur. Ke depan, prospek kerja sama ASEAN-AS akan selalu terbuka sehingga keinginan AS tergabung dalam institusi Asia Timur terwujud. Republik ini harus memanfaatkan momentum ini untuk benar-benar dapat mewujudkan kepentingan nasional kita.

Pamungkas Ayudhaning Dewanto Peneliti Hubungan Trans-Pasifik Departemen HI, FISIP UI ( Kompas, Senin, 26 Juli 2010).

BNPP, Solusi Pembangunan Di Wilayah Perbatasan

Belakangan ini, semua pihak yang terkait atau mempunyai hubungan emosional dengan wilayah perbatasan, tengah menunggu pengumuman pemerintah tentang berdirinya BNPP atau badan nasional pengelola perbatasan; boleh dikatakan para pihak sangat mengharapkan terealisirnya badan baru ini. Semoga dalam bulan-bulan ini hal itu bisa terwujud. Sebagaimana kita ketahui ;

Pembangunan Infrastruktur di wilayah perbatasan belum terprogramkan secara terpadu, disebabkan banyaknya  kementerian/lembaga yang terkait ( 71 setingkat eselon I, dengan 35  jumlah program ) menangani wilayah perbatasan yang dalam pelaksanaannya kurang optimal dan kurang sinergis. Namun demikian pemerintah telah membuat UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan mengeluarkan satu perpres  No. 12 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang di dalamnya terdapat  kerangka organisasi yang dapat mensinergi kan pembangunan  infrastruktur, penyelesaian garis batas dan pembangunan perekonomian di wilayah perbatasan.

Pengamanan Wilayah Perbatasan,   Wilayah perbatasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem pertahanan nasional, sehingga gelar pasukan  TNI ( darat,laut dan udara, komando kewilayahan, Armabar,  Armatim dan Koops I dan II) dalam gelar pasukannya telah menjadikan wilayah perbatasan sebagai bagian NKRI dan berada dalam sistem pertahanan tersebut.

Pengaman wilayah kedaulatan NKRI  dilandasi dengan semangat satu kawasan bersama dengan negara tetangga, yang  juga  di dasari semangat Asean, sehingga perbatasan bukanlah sebagai pemisah, tetapi sebaliknya diupayakan untuk di kerjasamakan.

Namun demikian Kementerian Pertahanan (TNI) telah menempatkan pos-pos pengamanan di seluruh perbatasan darat dengan rincian sebagai berikut : ( Operasi kodamVI/ TPR sepanjang perbatasan RI - MAL di kalimantan    termasuk Pulau Sebatik didukung ribuan personil, dengan jumlah Pos-pos yang cukup di perbatasan. Operasi kodam IX/ UDY sepanjang perbatasan RI – RDTL di p. Timor NTT didukung ribuan  personil , begitu juga dengan Operasi kodam XVI/ TKR sepanjang perbatasan RI- PNG di papua didukung yang juga ribuan personil;

Di wilayah laut dilakukan dengan Operasi di laut  dan telah menempatkan marinir di pulau-pulau kecil terluar dengan rincian sebagai berikut;  Di Pulau Rondo, Pulau Berhala, pulau  Sekatung, pulau  Nipah ,           pulau  Miangas, pulau Marore, Marampit , pulau  Dana,  pulau Batek, pulau Fani, pulau  Bras     dan pulau Fanildo masing-masing di amankan oleh  34 prajurit marinir. Untuk wilayah Perbatasan  RI-Australia didukung beberapa  KRI-PC dengan personil lengkap, dan Operasi Wilayah Perbatasan RI- Philifina didukung juga beberapa  KRI PC dan satuan  Pesud dengan jumlah personil yang lengkap.

Demikian juga dengan Operasi udara di Block Ambalat  dari Kohanudnas : lengkap dengan  personilnya dan 3 satuan radar, dari Koops AU II  : sejumlah personil dan melibatkan  F16/ Sukhoi, heli, Boeing 737 dan  Cassa untuk pengamanan pulau  Nipah, p. Berhala dan p. Sakatung sementara dari Koops AU I ; disamping didukung personil yang lengkap juga oleh satuan Flight Hawk,    serta beberapa CN untuk wilayah di sekitar   pulau  Miangas, p. Marore, p. Marampit, p. Batek,  p. Dana, p. Fani, p. Bras dan p. Fanildo

Memang harus diakui, masih lebih banyak lagi wilayah NKRI  yang tidak terjaga secara fisik  dan harus diakui hal ini masih merupakan kendala, sedang diupayakan suatu sistem yang memanfaatkan sarana teknologi pemindaian ( sekarang tengah dalam taraf uji coba di perbatsan RI-Malaysia).

Industri Perkapalan, "Teak Boat" Diminati Korea Selatan

Dua tahun terakhir ini, teak boat atau kapal berbahan baku kayu jati buatan galangan kapal UD Jati Pagar Nusa di Desa Kalipang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, telah menembus pasar Korea Selatan dan Belanda. Kapal-kapal itu laku 4.000-10.000 dollar AS (setara Rp 37,6 juta-Rp 94 juta).

Pemilik UD Jati Pagar Nusa, Rasnadi, Rabu (18/11) di Rembang, mengatakan, kolektor kapal tradisional Korea Selatan telah membeli perahu tradisional nelayan Rembang, lolope, seharga 6.000 dollar AS. Kapal yang murni terbuat dari kayu jati itu berukuran panjang 7,3 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 0,5 meter.

UD Jati Pagar Nusa, lanjut Rasnadi, juga telah membuat pleasure boat atau kapal pesiar mini sesuai pesanan pebisnis asal Korea Selatan. Namun, bahannya dari kayu mahoni. Kapal sepanjang 7 meter, lebar 2,3 meter, dan tinggi 1 meter itu laku 10.000 dollar AS.

”Saat ini kami sedang melakukan komunikasi bisnis dengan pengusaha Belanda. Dia meminta kami menggarap dek kapal pesiar mini senilai 4.000 dollar AS. Perbincangan sudah memasuki ranah konsultasi desain,” ujar Rasnadi.

Australia

Tahun 2010 UD Jati Pagar Nusa berencana menjajaki pasar Australia. Sasarannya adalah pengusaha Australia yang sudah lepas kerja dan tinggal menikmati hasil kerjanya.

Namun, penjajakan menghadapi sejumlah kendala, antara lain, nama UD Jati Pagar Nusa yang belum tenar dan belum menemukan relasi yang mampu diajak bekerja sama di Australia.

Menurut staf laboratorium desain Jurusan Teknik Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Sukisno, teak boat Indonesia tergolong prospektif. ”Sebab, selama ini pasar perkapalan didominasi kapal-kapal berbahan baku aluminium dan fiber,” ujarnya.

Dia menyarankan agar pengusaha galangan kapal di Indonesia terus menjajaki pasar perkapalan luar negeri, tetapi dipersiapkan juga konsultan desain kapal karena pembeli kapal asal luar negeri selalu mengonsultasikan desain kapal. (Kompas/ HEN/ 19/11/09)

Afganistan Terpuruk karena Konflik dan Korupsi

Berlin, Selasa - Organisasi terkemuka Transparansi Internasional merilis daftar indeks korupsi negara-negara di dunia tahun 2009, dengan menempatkan Somalia sebagai negara paling korup di urutan ke-180 dan Afganistan di tempat kedua terbawah, atau urutan ke-179.

Daftar tahunan TI itu menunjukkan bagaimana negara-negara yang dilanda konflik kemudian dijalankan dengan praktik-praktik penyuapan dan korupsi. Dalam daftar TI itu, negara-negara yang dilanda konflik menepati urutan-urutan terbawah. Myanmar menempati urutan ke-178, Sudan ke-176, Irak ke-176, dan Chad ke-175.

Indonesia pada tahun 2009 menempati urutan ke-111, bersama Mesir, Kiribati, Mali, Djibouti, Kepulauan Solomon, Mali, Togo, Sao Tome, dan Principe, dengan nilai total 2,8.

Adapun negara paling bersih dari praktik korupsi pada tahun 2009 ditempati Selandia Baru, disusul Denmark (2), Singapura (3), Swedia (4), dan Swiss (5).

TI yang bermarkas besar di Berlin itu menjelaskan, negara-negara yang infrastrukturnya ”tercabik-cabik” oleh konflik membutuhkan bantuan dari luar untuk mencegah mengakarnya budaya korupsi.

”Masyarakat internasional harus menemukan cara yang efisien untuk membantu negara-negara yang tercabik-cabik perang untuk mengembangkan dan mempertahankan lembaga-lembaganya,” jelas Ketua TI Huguette Labelle, Selasa (17/11).

Secara keseluruhan, daftar korupsi 2009 menunjukkan ”kekhawatiran besar” karena mayoritas negara mendapatkan nilai di bawah lima, dari skala penilaian nol (paling korup) sampai 10 (paling bersih).

Pemerintahan Karzai

Afganistan yang pada tahun sebelumnya mendapat skor 1,5, tahun ini mendapat skor lebih rendah, yaitu 1,3, yang mengindikasikan buruknya kinerja pemerintahan Hamid Karzai.

Daftar Indeks Persepsi Korupsi TI 2009 itu juga menjadi ”pembenar” atas tuduhan pemerintahan Karzai yang korup, seperti ditudingkan lawan-lawan politik Karzai dan juga negara-negara pendukungnya.

Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton pekan ini memperingatkan Karzai bahwa dukungan finansial AS akan dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mengatasi korupsi dan penghapusan budaya ”impuniti” terhadap mereka yang korup.

Penurunan peringkat bukan hanya dialami negara-negara yang berada dalam kondisi konflik. Sejumlah negara maju Eropa pun mengalami kemunduran dalam soal korupsi.

Italia, yang merupakan anggota G-7, melorot dari peringkat ke-55 pada tahun 2008 menjadi ke-63 pada tahun ini. Anggota Uni Eropa, Yunani, bahkan turun jauh dari rangking ke-57 menjadi ranking ke-71.

China, yang dikenal keras dalam memerangi korupsi, mendapatkan nilai yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 3,6. Namun, dari ranking China juga turun, dari 72 ke posisi 79.

AS menunjukkan perbaikan dengan total nilai naik dari 7,3 ke 7,5, tetapi peringkatnya turun dari 18 menjadi 19.

Kemajuan besar dicatat oleh Norwegia, Qatar, Arab Saudi, Montenegro, dan Malawi. Arab Saudi tahun ini menempati ranking ke-63 bersama-sama Italia. Adapun Qatar menempati ranking ke-22, dengan nilai 7,0. Meskipun masih di bawah, Irak juga menunjukkan perbaikan, dengan nilai 1,5 dari 1,3 pada tahun lalu. (Kompas:/AP/AFP/OKI/ 18/11/2009)