Menyerang Iran Tidak Sulit, Tapi Mengendalikannya Bukanlah Mudah

 

Oleh  Harmen Batubara 

Di atas kertas, Iran adalah target empuk bagi mesin perang Amerika Serikat. Dengan anggaran militer yang tak tertandingi dan teknologi siluman mutakhir, AS memiliki kemampuan untuk melumpuhkan infrastruktur vital Iran dalam hitungan jam. Namun, sejarah dan realitas lapangan seringkali merobek perhitungan di atas kertas tersebut.

Dua Kekuatan yang Saling Mengunci

Saat ini, ketegangan berada pada titik nadir. Amerika tengah memperkuat pertahanan udaranya di kawasan sembari memastikan setiap rudal mereka siap menghujam dengan presisi tinggi. Mereka bersandar pada sekutu setia: NATO, Israel, dan mitra di Timur Tengah.

Namun, Iran bukanlah pemain baru yang gagap. Mereka berada dalam status "Siaga" sepanjang tahun. Teheran sangat paham pola serangan Barat. Di saat AS membidik, Iran dipastikan sudah mengunci target balasannya—pangkalan militer AS di wilayah Teluk hingga kapal-kapal tanker di Selat Hormuz.

Bukan Sekadar Senjata, Tapi Soal Nyali

Perang ini bukan hanya soal siapa yang punya bom lebih besar, melainkan soal:

Harga Diri Bangsa: Bagi Iran, ini adalah perjuangan eksistensi.

Strategi Proksi: Jika Iran mampu memberikan perlawanan awal, "Poros Perlawanan" atau kekuatan proksi mereka di Lebanon, Irak, dan Yaman akan membara, membuat militer AS kedodoran di banyak front sekaligus.

Faktor Keberuntungan: Satu kesalahan taktis bisa mengubah dukungan domestik maupun internasional.

Jika Amerika mampu menghancurkan pertahanan Iran dalam waktu singkat, mereka mungkin bisa menata ulang Iran sesuai keinginan mereka. Namun, jika pertahanan AS tidak siap membendung balasan Iran, Amerika akan menanggung malu yang tiada tara di mata dunia.

Solusi yang Masuk Akal: Diplomasi di Atas Intimidasi

Jawaban dari ketegangan ini sebenarnya sederhana namun mendalam. Perang ini akan menjadi ujian pembuktian: Apakah warga Iran benar-benar mencintai rezimnya untuk ikut berjuang, dan apakah Amerika masih pantas menyandang gelar Polisi Dunia?

Daripada bertaruh pada keberuntungan yang bisa berujung pada depresi ekonomi global dan tumpahan darah, solusi paling masuk akal adalah:

De-eskalasi Melalui Pihak Ketiga: Menggunakan mediator netral untuk mendinginkan saraf di Selat Hormuz.

Pakta Keamanan Regional: Mendorong dialog langsung antara Iran dan tetangganya tanpa campur tangan militer luar yang dominan.

Pengakuan Kedaulatan: Menyadari bahwa mengendalikan Iran dari dalam jauh lebih sulit daripada sekadar menjatuhkan bom dari langit.

Pada akhirnya, kemenangan sejati bukan terletak pada seberapa hancur lawan, tapi pada seberapa mampu pemimpin dunia menghindari kehancuran yang tidak perlu.

Berita Epstein atau Iran Membuat Mesin Perang Trump Mengkalkulasi Ulang

 

Oleh   Harmen Batubara 

Penarikan Gugus Tempur Kapal Induk Abraham Lincoln dari perairan Timur Tengah baru-baru ini memicu gelombang spekulasi di panggung geopolitik dunia. Setelah keberhasilan manuver ekonomi di Venezuela yang berhasil menyelaraskan harga minyak mereka dengan standar Brent—sebuah kemenangan besar bagi ketahanan energi Amerika—perhatian Donald Trump beralih ke Iran. Namun, apa yang terlihat seperti persiapan konfrontasi fisik, justru berubah menjadi permainan catur politik yang sangat rumit.

Munculnya kembali narasi "Berita Epstein" di media-media utama Amerika Serikat secara mendadak dianggap bukan sekadar kebetulan. Hal ini menciptakan tiga arus besar dalam pengambilan keputusan di Gedung Putih:

1. Perspektif Pragmatis: Menghindari Kerugian yang Tak Terbayangkan

Kelompok anti-perang di Amerika Serikat menggunakan momentum ini untuk mengingatkan bahwa Iran bukanlah lawan yang mudah. Kalkulasi biaya perang (baik manusia maupun finansial) bisa jauh melampaui keuntungan yang didapat. Penarikan kapal induk dilihat sebagai langkah "strategic restraint" (menahan diri secara strategis) agar Amerika tidak terjerumus dalam konflik berkepanjangan yang justru bisa merusak stabilitas ekonomi yang sedang dibangun Trump.

2. Perspektif Penyelamatan Wibawa: Jalan Keluar yang Elegan

Bagi para pendukung setianya, isu domestik yang mencuat lewat berita Epstein dianggap sebagai "pengalih perhatian" yang cerdas. Ini memberikan ruang bagi Trump untuk mengubah arah kebijakan tanpa terlihat lemah atau kalah gertak. Alih-alih mundur karena takut pada kekuatan militer lawan, narasi yang dibangun adalah bahwa fokus nasional perlu dialihkan untuk membereskan masalah internal dan keadilan di dalam negeri.

3. Perspektif Tekanan Strategis: Dorongan dari Pendukung Regional

Di sisi lain, bagi pendukung garis keras kepentingan Israel, isu Epstein justru dijadikan pemacu. Mereka mendorong Trump untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap Iran sebagai bentuk pembuktian integritas dan keberanian, agar isu-isu domestik tidak menghambat agenda keamanan global yang telah direncanakan.

Arah yang Lebih Positif: Menuju Stabilitas Global

Jika kita melihat situasi ini dengan prasangka baik (husnuzan), penarikan kapal induk dan munculnya dinamika politik ini bisa dimaknai sebagai kemenangan bagi diplomasi:

Pencegahan Eskalasi: Keputusan untuk tidak menyerang adalah bukti bahwa akal sehat masih menang di atas ambisi. Menghindari perang berarti menyelamatkan jutaan nyawa dan menjaga harga energi dunia tetap stabil.

Koreksi Internal: Munculnya isu-isu hukum dan sosial di dalam negeri Amerika (seperti kasus Epstein) memaksa sebuah negara untuk bercermin dan memperbaiki sistem internalnya sendiri sebelum mencoba mengatur negara lain.

Negosiasi di Balik Layar: Penarikan kekuatan militer seringkali merupakan tanda bahwa sedang terjadi jalur diplomasi "pintu belakang" yang lebih intensif. Trump mungkin sedang mengkalkulasi bahwa kesepakatan ekonomi jauh lebih menguntungkan daripada kehancuran militer.

Catatan Strategis: Dalam diplomasi modern, kekuatan terbesar bukan terletak pada kemampuan melepaskan tembakan, melainkan pada keberanian untuk menarik kembali senjata demi memberikan ruang bagi perdamaian.

 

Mewujudkan Kemerdekaan Palestina, Laksana Upaya Menegakkan Benang Basah

 

Oleh   Harmen Batubara 

Di tanah di mana aroma minyak bercampur dengan debu mesiu, sebuah drama besar sedang dimainkan. Panggungnya adalah Timur Tengah, sebuah kawasan yang hingga kini masih bergetar akibat guncangan Arab Spring. Di sana, singgasana para raja berdiri di atas fondasi yang rapuh; "ke-Tahtaan" mereka terus dibayangi oleh krisis legitimasi dari rakyatnya sendiri.

Peta Kekuatan yang Saling Mengunci

Dalam kerapuhan itu, muncul dua poros besar yang membuat kawasan ini terus membara:

Poros Keamanan (Amerika Serikat & Israel): Amerika datang membawa "perisai." Ia menjamin keamanan Israel sekaligus menjadi pelindung bagi tahta para raja Arab. Namun, perlindungan ini tidaklah gratis. Imbalannya adalah konsesi besar: pangkalan-pangkalan militer yang tertanam di jantung kerajaan-kerajaan tersebut.

Poros Perlawanan (Iran & Proksi): Di seberang sana, Iran meniupkan api yang berbeda. Dengan semangat anti-Israel yang membara, mereka menggerakkan "Sumbu Perlawanan" melalui proksi seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Bagi mereka, kemerdekaan Palestina adalah harga mati yang hanya bisa dicapai lewat konfrontasi.

Lingkaran Setan Keamanan

Inti dari konflik ini adalah ketidakpercayaan yang membatu. Sejujurnya, kekuatan-kekuatan di Timur Tengah sulit menerima kehadiran Israel di tanah tersebut. Sebaliknya, Israel merasa seperti sebuah pulau kecil di tengah samudera musuh yang ingin menghapusnya dari peta.

Israel tidak akan pernah mengakui kemerdekaan Palestina selama mereka melihat negara baru tersebut sebagai ancaman atau "pintu masuk" bagi serangan musuh. Inilah "Benang Basah" itu: Bagaimana mewujudkan kemerdekaan di atas tanah yang penuh dengan kecurigaan dan dendam?

Harapan Indonesia: Sebuah Jalan Tengah

Di tengah kebuntuan inilah Indonesia melangkah. Sebagai negara muslim terbesar sekaligus pelopor gerakan Non-Blok, Indonesia tidak datang dengan senjata, melainkan dengan visi mendukung Dewan Perdamaian Gaza.

Indonesia menyadari bahwa memaksa benang basah untuk tegak membutuhkan pendekatan yang berbeda. Harapan itu terletak pada sebuah paradigma baru:

Palestina sebagai Negara Sahabat: Kemerdekaan Palestina hanya bisa diterima oleh dunia (dan Israel) jika ia lahir sebagai entitas yang moderat.

Jaminan Keamanan Timbal Balik: Palestina yang berdaulat bukan hanya harus berdaulat secara politik, tetapi juga harus mampu dan mau menjamin bahwa wilayahnya tidak akan menjadi basis serangan terhadap tetangganya.

Rekonsiliasi Total: Mengubah wajah "musuh" menjadi "tetangga" adalah satu-satunya cara agar eksistensi keduanya bisa diakui secara berdampingan.

"Menegakkan benang basah memang sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin jika kita tahu di mana harus memegang ujungnya."

Bagi Indonesia, kemerdekaan Palestina bukan sekadar memindahkan kekuasaan, melainkan menciptakan sebuah stabilitas baru di mana rasa takut tidak lagi menjadi penentu kebijakan. Melalui Dewan Perdamaian Gaza, Indonesia ingin membuktikan bahwa perdamaian bisa hadir jika semua pihak mau berhenti saling menghapus dan mulai saling menjamin.

 

 

Strategi Trump “Make America Great Again”, Lewat Membuka Peluang Pasar Perangkat Perang

 

Oleh Harmen Batubara

Bagi Donald Trump, dunia bukan sekadar papan catur politik, melainkan sebuah supermarket besar. Dalam pandangannya, jika Amerika Serikat harus menjadi polisi dunia, maka "negara yang dilindungi" harus membayar biaya langganannya—dan cara terbaik untuk membayar adalah dengan membeli produk buatan Amerika: Senjata.

1. Pasar Ketakutan: Ukraina dan Taiwan

Coba lihat  mengenai beban utang dan anggaran militer. Di awal 2026 ini, Ukraina tetap berada dalam posisi sulit di mana setiap peluru dan sistem pertahanan udara yang dikirimkan sering kali datang dengan skema pinjaman atau bantuan yang memperkuat ketergantungan ekonomi jangka panjang pada industri pertahanan AS.

Sementara itu, di Selat Taiwan, ketegangan yang memuncak di Januari 2026 telah memaksa Taiwan mengalokasikan anggaran tambahan lebih dari Rp 660 triliun. Ini adalah "durian runtuh" bagi kontraktor pertahanan seperti Lockheed Martin atau Raytheon. Strategi Trump di sini sederhana: Ciptakan urgensi (atau biarkan urgensi itu ada), lalu tawarkan solusinya.

2. Manuver Greenland: Ekspansi Properti atau Benteng Militer?

Krisis Greenland di awal tahun ini menjadi contoh paling ekstrem. Trump secara terbuka menyatakan bahwa AS perlu "memiliki" Greenland untuk melindunginya dari pengaruh Rusia dan China.

Logika Bisnisnya: Jika Greenland menjadi bagian dari AS atau setidaknya menjadi pangkalan militer permanen yang masif, maka akan ada kebutuhan infrastruktur pertahanan senilai miliaran dolar.

Prioritas: Pertahanan menjadi komoditas. Denmark dan Uni Eropa mungkin protes, namun Trump menggunakan ancaman tarif (seperti rencana tarif 10–25%) sebagai alat tekan agar kesepakatan militer/wilayah ini terjadi.

3. Indonesia dan Efek "FOMO" Pertahanan

Bahkan negara non-blok seperti Indonesia pun terkena dampaknya. Dengan meningkatnya anggaran pertahanan RI menjadi sekitar Rp 335,2 triliun untuk tahun 2026, kita melihat fenomena di mana semua negara merasa harus "mempersenjatai diri hingga gigi" agar tetap relevan dan aman. Ini adalah Global Arms Race yang dipicu oleh ketidakpastian.

Power Play atau Roda Bisnis?

Apakah ini hanya power play sebelum perang sesungguhnya? Atau strategi bisnis paling aman?

Sepertinya, bagi Trump, bisnis perangkat perang adalah cara paling aman untuk menjalankan "perang" tanpa harus benar-benar menumpahkan darah tentara Amerika secara masif. 1. Ekonomi Domestik: Pabrik senjata di Ohio, Arizona, dan Texas beroperasi 24 jam. Ini menciptakan lapangan kerja, yang merupakan inti dari janji MAGA.

Minimalisir Risiko: Dengan menjual senjata ke Taiwan atau Ukraina, Amerika mendapatkan keuntungan finansial dan pengaruh geopolitik tanpa harus mengirim pasukan darat ke garis depan.

Nikmat Bersama: Seperti bisa di duga dan terbaca, negara penghasil senjata lain (Prancis dengan Rafale-nya, atau Inggris) juga "menikmati" situasi ini. Namun, AS tetap menjadi pemain utama yang menentukan standar dan teknologi.

Kesimpulan: Ini adalah "War-Nomics". Trump tidak sedang mencari kemenangan moral di medan laga; ia sedang mencari angka positif di neraca perdagangan AS. Perang—atau setidaknya ancaman perang—adalah stimulus ekonomi terbaik bagi mereka yang memegang kunci gudang senjata.

 

Iran: Mampukah Bertahan Menghadapi Resesi Ekonomi dan Tekanan Dunia?

 Oleh Harmen Batubara

Dalam ilmu politik, kita mengenal sebuah kesepakatan tak tertulis yang disebut Kontrak Sosial. Intinya sederhana: warga negara memberikan kesetiaan dan ketaatan kepada pemerintah, asalkan negara mampu menjamin hak paling dasar mereka, yaitu kehidupan yang layak.

Namun, di Teheran dan berbagai kota besar di Iran saat ini, kontrak itu sedang berada di titik nadir.

Realitas Pahit: Rial yang Tak Berdaya dan Harga yang Meroket

Kondisi ekonomi Iran saat ini dapat digambarkan melalui dua monster yang mencekik rakyatnya: Pelemahan Nilai Tukar dan Inflasi Tinggi.

Lemahnya Nilai Tukar (Depresiasi): Bayangkan Rial sebagai "daya tawar" bangsa. Saat ini, nilai Rial telah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah (melampaui 1,4 juta Rial per 1 USD). Artinya, untuk membeli barang impor yang sama (seperti gandum atau obat-obatan), negara harus mengeluarkan uang berkali-kali lipat lebih banyak. Bagi warga, tabungan mereka dalam sekejap "menguap" nilainya karena uang yang mereka pegang tidak lagi memiliki kekuatan beli di pasar global.

Tingginya Inflasi: Ini adalah dampak langsung dari jatuhnya mata uang. Di Iran, inflasi pangan dikabarkan telah menembus angka 75%. Artinya, harga telur, susu, dan daging yang hari ini dibeli, bisa naik hampir dua kali lipat dalam waktu singkat. Ketika inflasi berada di level ini, pendapatan warga tidak lagi mampu mengejar harga barang. Hidup bukan lagi tentang menabung untuk masa depan, tapi tentang cara bertahan hidup untuk makan esok hari.

Jika Negara Gagal Menjamin Kehidupan, Lalu Bagaimana?

Loyalitas warga adalah aset paling berharga bagi sebuah rezim. Jika negara gagal memberikan jaminan hidup—saat subsidi dicabut dan harga energi melonjak—maka pondasi loyalitas itu akan runtuh.

Sejarah mencatat bahwa ketika perut lapar, ideologi seringkali terpinggirkan. Gelombang protes yang terjadi di awal 2026 ini, yang melibatkan para pedagang pasar tradisional (Bazaaris), menunjukkan bahwa dukungan dari pilar ekonomi terkuat negara pun mulai goyah.

Kemana mereka meminta bantuan?

Dalam kondisi terjepit sanksi internasional yang berat, pilihan Iran sangat terbatas:

IMF (Dana Moneter Internasional): Secara teori, Iran adalah anggota IMF dan berhak mengajukan pinjaman darurat. Namun, secara praktis, pengaruh Amerika Serikat di dalam dewan IMF seringkali menjadi penghalang (veto). Pinjaman dari IMF juga biasanya menuntut "transparansi finansial" yang ketat, sesuatu yang seringkali enggan dipenuhi oleh otoritas Teheran karena alasan keamanan nasional.

Poros Timur (Tiongkok dan Rusia): Ini adalah harapan utama. Bantuan biasanya tidak datang dalam bentuk uang tunai "cuma-cuma", melainkan dalam bentuk:

Lines of Credit (Jalur Kredit): Pinjaman untuk membeli barang dari negara pemberi utang.

Barter Minyak: Menukar minyak mentah dengan infrastruktur, teknologi, atau kebutuhan pangan.

Swap Currency: Menggunakan mata uang lokal (Yuan atau Rubel) untuk perdagangan guna menghindari ketergantungan pada Dollar Amerika.

Jalan Keluar: Mencari Celah di Tengah Kebuntuan

Agar Iran tidak hanya sekadar "bertahan" tapi juga "pulih", ada beberapa langkah strategis yang harus diambil:

Diplomasi De-eskalasi: Membuka kembali ruang negosiasi terkait isu nuklir untuk mengangkat sebagian sanksi ekonomi. Tanpa akses ke sistem perbankan global (SWIFT), ekonomi Iran akan terus beroperasi dengan tangan terikat.

Diversifikasi Ekonomi: Mengurangi ketergantungan kronis pada ekspor minyak dan mulai memperkuat sektor manufaktur domestik serta teknologi informasi yang lebih tahan terhadap sanksi luar negeri.

Reformasi Transparansi: Mengurangi kebocoran anggaran akibat korupsi sistemik agar bantuan atau pendapatan negara yang terbatas benar-benar sampai ke meja makan rakyat dalam bentuk subsidi yang tepat sasaran.

Kita Ingin Menambahkan

Ketahanan Iran tidak lagi diuji di medan tempur fisik, melainkan di dapur-dapur setiap rumah rakyatnya. Jika pemerintah mampu menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, mereka mungkin akan bertahan. Namun, jika "kontrak sosial" ini benar-benar putus, Iran akan menghadapi tantangan internal yang jauh lebih berbahaya daripada sanksi dunia mana pun.

 

Iran: Mampukah Bertahan Menghadapi Pendemo dan Ancaman Amerika?

 

Oleh  Harmen Batubara 

Januari 2026 menjadi musim dingin yang paling membara di Teheran. Di balik kabut asap dan aroma gas air mata yang menyengat di Lapangan Enqelab, Iran kini berdiri di sebuah persimpangan eksistensial. Negara ini tidak hanya sedang beradu kekuatan dengan militer asing di perbatasannya, tetapi juga sedang bertarung merebut kembali hati rakyatnya sendiri yang mulai mendingin.

Kontrak Sosial yang Retak: Antara Rakyat dan Rezim

Sejarah selalu mengajarkan satu kebenaran universal: suatu negara akan menemukan kondisi di mana warganya akan memberikan loyalitasnya bila dan hanya bila pemerintahnya memang berjuang untuk kepentingan warganya. Di jalan-jalan Teheran, Shiraz, hingga Tabriz, narasi ini sedang diuji secara nyata.

Ketika inflasi meroket dan nilai Rial terjun bebas hingga menyentuh titik terendah dalam sejarah, warga tidak lagi melihat kemegahan teknologi militer atau pengaruh regional sebagai sebuah kebanggaan. Bagi mereka, sebuah negara kehilangan legitimasinya saat meja makan di rumah-rumah penduduk mulai kosong. Warga akan menjadi tidak peduli, bahkan melawan, jika mereka merasa pemerintahnya hanya memperkuat dan membangun demi kejayaan rezimnya sendiri, sementara penderitaan rakyat dianggap sebagai "pengorbanan yang diperlukan."

Loyalitas bukanlah cek kosong; ia adalah hasil dari timbal balik kesejahteraan. Saat ini, gelombang demonstrasi di 31 provinsi Iran bukan sekadar protes ekonomi, melainkan gugatan terhadap prioritas penguasa.

Bayang-Bayang "Sang Pembenci": Ancaman dari Barat

Kondisi internal yang rapuh ini menjadi jauh lebih runyam ketika aktor luar mulai masuk ke dalam arena. Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan yang kini lebih agresif, tampil sebagai "pembenci" yang siap memanfaatkan celah sekecil apa pun. Dengan retorika "penyelamatan rakyat," Washington telah menempatkan aset militernya dalam posisi locked and loaded, memberikan tekanan psikologis yang luar biasa besar bagi Teheran.

Bagi pemerintah Iran, ini adalah dilema ganda yang mematikan:

Menindak keras pendemo akan memberikan alasan bagi Amerika dan sekutunya untuk melakukan intervensi militer langsung atas nama kemanusiaan.

Membiarkan demonstrasi tanpa kendali berisiko meruntuhkan struktur kekuasaan dari dalam.

Ujian Pengelolaan: Negosiasi di Dua Lini

Kini, kelangsungan hidup Republik Islam Iran sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola dua front secara simultan:

Lini Domestik: Mampukah pemerintah menurunkan ego rezim dan mulai bernegosiasi secara jujur dengan para demonstran? Ini bukan lagi tentang penindasan aparat, melainkan tentang reformasi ekonomi yang konkret dan pengakuan atas hak-hak sipil.

Lini Internasional: Di tengah ancaman serangan langsung, kemampuan diplomasi Iran sedang diuji. Melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat tanpa terlihat lemah di mata rakyatnya sendiri adalah seni tingkat tinggi yang harus segera dikuasai.

Menemukan Titik Balik

Iran berada di ujung tanduk. Namun, sejarah juga mencatat bahwa bangsa yang besar mampu bangkit dari krisis terdalam jika pemimpinnya berani kembali kepada rakyatnya. Bila kondisi ini ditangani dengan tepat dan baik—melalui dialog yang inklusif dan diplomasi yang cerdas—semua hal bisa terjadi. Iran bisa saja keluar sebagai bangsa yang lebih solid, atau justru terkubur oleh ambisi rezimnya sendiri dan tekanan asing yang tak kenal ampun.

Pada akhirnya, peluru dan rudal mungkin bisa menghalau musuh dari luar, namun hanya keadilan dan kesejahteraan yang bisa memadamkan api pemberontakan dari dalam.

Indonesia Presiden Dewan HAM PBB Disaat Dunia Memilih Perang Sebagai Solusi

 

Oleh Harmen Batubara 

Tahun 2026 menjadi tonggak sejarah sekaligus ujian berat bagi diplomasi Indonesia. Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB terjadi di saat jam kiamat geopolitik berdetak lebih kencang. Kita tidak lagi berada di dunia yang berdialog; kita berada di dunia di mana kekuatan senjata seolah menjadi satu-satunya bahasa yang dipahami untuk menyelesaikan sengketa.

1. Realitas Global yang Terbelah

Dunia saat ini sedang mengalami "resesi empati". Di berbagai belahan bumi, solusi militer lebih dipuja daripada meja perundingan:

Rusia & Eropa: Konflik yang tak kunjung usai telah mengikis standar dasar HAM. Hak atas hidup dan keamanan dikalahkan oleh ambisi teritorial dan ego kedaulatan, menciptakan krisis pengungsi dan kemanusiaan yang mendalam.

Timur Tengah: Wilayah ini tetap menjadi luka terbuka. Pelanggaran HAM sistematis, kehancuran infrastruktur sipil, dan hilangnya akses terhadap kebutuhan dasar menunjukkan bahwa hukum internasional seringkali mandul di hadapan kepentingan kekuatan besar.

Amerika Latin: Ketegangan politik dan polarisasi ideologi seringkali berujung pada penangkapan politik dan krisis demokrasi. Di sini, perjuangan HAM adalah perjuangan melawan otoritarianisme dan ketidakstabilan ekonomi yang memicu migrasi massal.

Asia Tenggara: Di halaman rumah kita sendiri, krisis Myanmar tetap menjadi ujian moral bagi ASEAN. Sementara itu, ketegangan di Laut China Selatan menempatkan hak-hak masyarakat pesisir dan kedaulatan dalam ancaman militerisme yang terus meningkat.

2. Posisi Indonesia: Jembatan di Atas Jurang

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia memegang palu kepemimpinan di tengah badai. Indonesia membawa filosofi "Bebas Aktif" bukan sekadar sebagai posisi politik, melainkan sebagai prinsip kemanusiaan. Di tengah negara-negara yang saling mengucilkan, Indonesia memiliki modal sosial untuk berbicara dengan semua pihak—dari Barat hingga Timur, dari Utara hingga Selatan Global.

3. Prioritas Demi Kemaslahatan Bersama

Agar kepemimpinan ini tidak sekadar menjadi seremonial, Indonesia perlu memprioritaskan tiga aspek krusial:

Humanitarian First (Kemanusiaan Di Atas Segalanya): Memastikan bahwa dalam setiap konflik, jalur kemanusiaan tidak boleh terputus. Perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan warga sipil harus menjadi harga mati yang tidak bisa dinegosiasikan oleh kepentingan politik manapun.

Dialog Inklusif Tanpa Stigma: Mendorong forum di mana pihak yang berkonflik tetap bisa bicara. Indonesia harus mampu meyakinkan dunia bahwa "memilih perang" adalah kegagalan intelektual dan moral, dan bahwa perdamaian adalah bentuk keberanian yang sesungguhnya.

Keadilan yang Tidak Tebang Pilih: Sebagai wakil dari negara berkembang, Indonesia harus menyuarakan bahwa pelanggaran HAM harus ditindak secara adil, baik itu terjadi di negara kecil maupun di negara adidaya. Standar ganda adalah musuh terbesar penegakan HAM global.

 Kita Ingin Mengatakan

Menjadi Presiden Dewan HAM PBB di tahun 2026 bukan tentang mencari panggung, melainkan tentang memikul beban sejarah. Indonesia harus membuktikan bahwa di tengah dunia yang memilih perang, masih ada satu suara yang konsisten memilih hidup, martabat, dan kemaslahatan bersama. Prioritas utama demi kemaslahatan bersama haruslah perlindungan hak asasi manusia sipil dan pencegahan eskalasi konflik. Indonesia bisa memimpin dengan mendorong resolusi tematik tentang kekerasan seksual di zona perang, akses bantuan kemanusiaan, dan tanggung jawab melindungi (R2P).

Daripada menyalahkan pihak tertentu, fokus pada diplomasi ekonomi dan perlindungan migran—sejalan dengan kebijakan luar negeri RI 2026—akan membangun kepercayaan. Dengan demikian, Indonesia bukan hanya kurator diskusi global, tapi katalisator perdamaian yang inklusif.