Oleh Harmen Batubara
Opini – Dunia dikejutkan dengan berita penangkapan
Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, oleh pasukan elite Amerika Serikat pada 3
Januari 2026. Operasi militer di Caracas ini tidak hanya mengubah peta politik
Amerika Latin, tetapi juga mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia.
Pertanyaan besar kini menggantung di udara: Di tengah tatanan dunia yang
semakin mengedepankan kekuatan fisik daripada kekuatan hukum, mungkinkah
Presiden Taiwan, Lai Ching-te, akan mengalami nasib
serupa di tangan kekuatan besar lainnya?
Kemerosotan Dewan Keamanan PBB dan Matinya Hukum Internasional
Penangkapan
Maduro terjadi di saat kepercayaan global terhadap Dewan Keamanan PBB
berada di titik nadir. Lembaga yang seharusnya menjadi penjaga perdamaian dunia
ini seolah sudah tidak berdaya.
Kita telah
melihat bagaimana Rusia menginvasi Ukraina tanpa ada
tindakan berarti dari PBB karena hak veto yang dimiliki Moskow. Jauh sebelum
itu, sejarah mencatat bagaimana Inggris dan Amerika Serikat
melakukan invasi ke Irak tanpa otorisasi Dewan Keamanan. Kini, dengan tindakan
sepihak AS di Venezuela, preseden hukum internasional semakin terkikis. Jika
negara adidaya bisa "menculik" seorang kepala negara yang diakui
secara internasional, lantas hukum apa yang masih tersisa untuk melindungi
pemimpin negara lain?
Bisakah Amerika Serikat Dibuat Menghormati Hukum Internasional?
Salah satu
inti persoalan adalah paradoks kepemimpinan Amerika Serikat. Di satu sisi,
Washington sering kali menjadi pembela utama "tatanan berbasis
aturan" (rules-based order). Namun, di sisi lain, AS kerap
menunjukkan bahwa mereka berada di atas hukum tersebut jika kepentingan
nasionalnya—seperti perang melawan narkoba atau keamanan energi—terancam.
Bagi banyak
analis, operasi di Venezuela menunjukkan bahwa hukum internasional kini hanya
berlaku bagi negara-negara lemah. Tantangannya adalah: Bisakah dunia memaksa negara adidaya untuk patuh pada aturan yang sama?
Selama mekanisme sanksi di PBB bisa dilumpuhkan oleh hak veto, maka
"keadilan" akan tetap bersifat selektif.
Taiwan di Bawah Bayang-bayang China: Belajar dari Ukraina
Kekhawatiran
terbesar saat ini bergeser ke Selat Taiwan. Jika Rusia merasa berhak menginvasi
Ukraina atas dasar keamanan sejarah dan teritorial, dan AS merasa berhak
menangkap pemimpin negara lain di tanahnya sendiri, apa yang menghalangi China untuk melakukan hal serupa terhadap Taiwan?
Beijing
secara konsisten menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya. Di mata
Beijing, Lai Ching-te dianggap sebagai tokoh
"separatis". Dengan melemahnya wibawa hukum internasional:
·
China bisa
menggunakan preseden Venezuela: Jika AS bisa menangkap Maduro atas tuduhan kriminalitas internasional, China
mungkin akan mencoba menggunakan narasi hukum domestiknya sendiri untuk
melakukan tindakan paksa terhadap pemimpin Taiwan.
·
Erosi Norma
Kedaulatan: Setiap kali
negara besar melanggar kedaulatan negara lain tanpa konsekuensi hukum, hal itu
memberikan "lampu hijau" moral bagi kekuatan regional lainnya untuk
bertindak serupa.
Nasib Lai Ching-te dalam Dunia yang Tanpa Aturan
Jika hukum
internasional benar-benar telah digantikan oleh hukum rimba (might makes right), maka posisi Lai Ching-te dan Taiwan
menjadi sangat rentan. Taiwan bukan hanya berhadapan dengan kekuatan militer
China, tetapi juga dengan kenyataan bahwa dunia internasional—melalui
PBB—mungkin tidak akan mampu berbuat banyak jika eskalasi terjadi.
Penangkapan Maduro adalah
pengingat pahit bahwa kedaulatan sebuah bangsa hari ini lebih banyak bergantung
pada kekuatan aliansi militer daripada pada lembaran-lembaran Piagam PBB. Bagi
Lai Ching-te, tantangan ke depan bukan hanya soal diplomasi, melainkan
bagaimana bertahan dalam dunia di mana aturan main bisa diubah dalam semalam
oleh pemegang kekuatan terbesar.
Lai Ching-te, Presiden Taiwan sejak 2024, menghadapi tekanan dari China
yang menganggapnya separatisme. Beijing telah menggelar latihan militer masif
di sekitar Taiwan dan memperingatkan "teori dua negara" Lai sebagai
provokasi. Analisis skenario invasi China menunjukkan risiko tinggi: blokade
atau invasi amfibi mungkin, tapi biaya nuklir dan ekonomi global membuatnya
tidak mungkin dalam waktu dekat—PLA ditargetkan siap 2027. Berbeda dengan
Maduro, Taiwan didukung AS via Taiwan Relations Act, tapi jika China bertindak
seperti Rusia di Ukraina, DK PBB kemungkinan lumpuh oleh veto China. Nasib
serupa penangkapan? Tidak mungkin, karena AS tak akan "menangkap"
Lai; sebaliknya, ketegangan bisa meningkat tanpa hukum internasional yang
ditegakkan.
