Rumah Para Purnawirawan, Masihkah Ada Keadilan Itu?

Oleh Windoro Adi dan M Clara Wresti

Hari-hari ini keluarga purnawirawan TNI yang tinggal di perumahan negara waswas. Rumah yang telah dihuni sejak lama itu

diminta segera dikosongkan. Pro-kontra pun muncul. Terhadap rumah dinas yang sudah berulang kali direnovasi itu, menurut mereka, sudah selayaknya diberi kesempatan memilikinya.

Pengosongan rumah dinas memang selalu meninggalkan kepedihan. Para penghuninya merasa seperti dicabut dari akar rumputnya. Mereka yang telah tinggal di sana selama puluhan tahun, beranak pinak, dan menjalin hubungan sosial dengan lingkungannya tiba-tiba harus keluar.

Kepedihan makin terasa manakala yang harus pindah adalah pensiunan atau keluarga tentara berpangkat rendah. Jangankan untuk membeli rumah, memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka kesulitan. Bahkan, ada keluarga yang tidak bisa menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang yang tinggi sehingga anaknya tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.

”Mestinya hanya rumah dinas murni yang bisa diambil kembali, rumah yang seluruh tagihan listrik, air, pajak, dan perawatannya dibayar negara. Yang kami tempati ini tak lagi bisa disebut rumah dinas. Kami sudah puluhan tahun tinggal di sini dan sudah merenovasi habis rumah ini,” kata Danu Wibowo, penghuni di Kompleks Cakrawala II, Lagoa, Jakarta Utara.

Walaupun waswas, warga di Kompleks Cakrawala I dan II yang sudah pensiun atau anak- anak yang orangtuanya sudah meninggal hingga kini masih bisa menempati rumah mereka. Tahun lalu Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan TNI AL tak bisa mengambil alih kompleks ini. Namun, warga juga tak bisa membeli atau mendapatkan ganti rugi atas tanah dan rumah yang mereka huni.

TNI AL tidak bisa mengambil alih kompleks ini karena tidak bisa membuktikan kepemilikan atas tanah dan bangunan di kedua kompleks tersebut. Rumah yang mereka bangun untuk anggotanya juga sudah tidak bersisa lagi. Kawasan Lagoa, yang kerap banjir, membuat warga kompleks Cakrawala harus meninggikan lantai rumah.

”Saya sudah tiga kali meninggikan lantai, hingga sudah hampir 2 meter tingginya dibandingkan bangunan awal,” kata Letkol (Purn) Syaifuddin (70).

Tak hanya lantai yang sudah tidak asli lagi. Dinding dan kuda-kuda atap rumah juga sudah diganti. ”Seluruh tabungan kami habis untuk merenovasi rumah ini,” kata Syaifuddin yang tinggal di kompleks ini sejak tahun 1963.

Biaya besar yang sudah dikeluarkan warga ini tentu saja membuat warga tidak rela jika mereka harus keluar dari kompleks ini, dan hanya diberikan uang ”kerahiman”. Mereka ingin diberi kesempatan memiliki hak atas tanah dan rumah tersebut.

Langkah Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) menertibkan penggunaan rumah dinas yang selama ini ditempati para pensiunan TNI, sebagaimana dikemukakan Panglima TNI Djoko Santoso dalam jumpa pers pada Selasa pekan lalu, dilakukan karena TNI kesulitan memenuhi kebutuhan rumah dinas untuk anggota TNI aktif. Menurut Djoko, saat ini 77,5 persen rumah dinas masih ditempati para purnawirawan.

Rumah negara

Menurut Koordinator Bidang Hukum Forum Koordinasi Penghuni Perumahan Negara Prastopo, apa yang disampaikan Djoko tentang rumah dinas adalah rumah negara golongan satu, yaitu rumah negara yang berfungsi langsung mendukung kerja instansi. Contohnya perumahan anggota Batalyon Artileri Pertahanan Udara di Serpong, Tangerang Selatan, atau rumah dinas perwira tinggi di belakang Gedung Pertemuan Balai Kartini, Jakarta Selatan, yang sudah digusur.

Rumah negara, kata Prastopo, merujuk UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara adalah rumah yang dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara dan atau diperoleh secara legal oleh negara.

Pengosongan kompleks rumah negara yang belakangan dilakukan, kata Prastopo, berlangsung di kawasan rumah negara golongan dua, yaitu rumah negara yang tidak berfungsi langsung mendukung kerja instansi. ”Rumah negara golongan dua umumnya berpenghuni dari berbagai korps atau kecabangan, seperti Perumahan Berland dan Perumahan Bulak Rantai di Jakarta Timur. Berbeda dengan rumah negara golongan satu, yang penghuninya berasal dari satu korps,” tutur Prsatopo.

Penghuni rumah negara golongan dua rata-rata sudah tinggal di sana lebih dari 30 tahun. Sebab, kata Prastopo, sejak 1970-an TNI tidak lagi membangun rumah bagi anggotanya. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu artinya para penghuninya bisa mendaftarkan kepemilikan tanah.

”Penguasaan tanpa titel dan menghuni lebih 20 tahun berturut-turut, dan selama itu tidak ada yang mengganggu dan menanyakan, maka yang menghuni berhak mendaftarkan kepemilikan tanah,” kata Prastopo.

Oleh karena itu, sudah sepantasnya para penghuni kompleks diberi kesempatan membeli tanah dan rumah yang sudah mereka huni selama lebih dari 30 tahun. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 menguatkan hal itu. Keputusan tentang tata cara pengadaan penetapan status, pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah negara itu menyebutkan, anak anggota TNI, baik kandung maupun adopsi yang sah, berhak mengajukan kepemilikan rumah.

Didit, wakil warga penghuni Kompleks Bulak Rantai, Kramatjati, Jakarta Timur, sependapat. Ia dan semua penghuni kompleks yang didiami purnawirawan dan keluarganya di Jakarta berharap, TNI mau mendengarkan mereka.

”Kalau TNI saat ini menganggap kami bukan lagi bagian dari mereka, setidaknya kami pernah menjadi bagian dari mereka, keluarga besar TNI, bagian dari keluarga besar bernama Indonesia,” ujarnya. (Sumber: Kompas, Rabu, 3 Februari 2010 )

Pertahanan Negara dan Diplomasi

Oleh Harmen Batubara
Pertahanan suatu Negara, secara tidak langsung akan mengundang rasa respek dari negara lain, terlebih lagi kalau Negara itu dapat sepenuhnya mengontrol negaranya dengan cara-cara demokratis dan terhormat. Karena itu Lemahnya kondisi alat utama sistem senjata atau alutsista suatu Negara akan dengan sendirinya ikut mewarnai kemampuan Negara itu bergaul di tataran internasional. Bagaimanapun kemampuan suatu pertahanan tidak saja membuat kurangnya kemampuan pertahanan Negara itu, tetapi hal itu berikutnya juga melemahkan kemampuan diplomasi Negara tersebut di tataran Internasional. Sangat sulit rasanya untuk menghargai diplomat suatu Negara, bila di Negara sang diplomat itu ternyata adalah gudangnya narkoba, pelanggar Ham, dan tidak punya alut sista yang memadai.


Hal itu terungkap dari buku Tragedi dan Strategi Pertahanan Nasional karya Yusron Ihza, mantan Wakil Ketua Komisi I DPR, Dalam pengantarnya, Yusron menyebutkan bahwa kalau mau, sebenarnya ada banyak alutsista yang sudah bisa dibuat atau dirawat oleh industri dalam negeri. Namun, kenyataannya hal ini masih sulit dilakukan. Melalui wawancara dengan pimpinan PT PAL, juga PT DI, ia diyakinkan bahwa industri dalam negeri dapat menyediakan kapal patroli, bahkan korvet, juga pesawat patroli maritim, untuk TNI AL. Kapal selam pun bisa dirawat sendiri di dalam negeri. Kenapa suatu Negara tidak mampu memberikan jaminan, pada perusahaan nasionalnya untuk memproduksi system persenjataan yang memang di butuhkannya. Jawabnya adalah pada “kemiskinan” Negara itu sendiri. Karena Negara itu memang tidak punya uang. Ibarat suatu rumah tangga, gimana mau beli sepeda motor, untuk makan saja, minjam ke tetangga.

Sementara menyangkut kaitan antara pertahanan dan diplomasi, Yusron yang pernah memimpin delegasi Komisi I DPR ke Malaysia dalam upaya meredakan ketegangan di Ambalat menyebutkan, seandainya pertahanan Indonesia kuat, tidak diragukan lagi kemampuan untuk berdiplomasi itu sendiri akan ikut jadi mantap, dia percaya diplomasi Indonesia akan dengan sendirinya lebih mantap kalau alutsista negeri kita kuat, tetapi sebaliknya kalau Negara lain tahu system pertahanan kita tidak ada apa-apanya, maka sulit mengharapkan orang lain akan lebih menghargai.

Dalam bukunya, untuk ke depan, Yusron berharap Indonesia bisa merumuskan cetak biru pertahanan agar dapat dibangun postur pertahanan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Sebenarnya kalau Yusron melihat konsep minimum essensial Force (MEF) sebenarnya adalah jawaban konkrit dari Departemen Pertahanan ( sekarang Kementerian Pertahanan) akan wujud suatu cetak biru alut sista. Daftar suatu alut sista yang harus tetap dijaga, dan ditambah demi tercapainya suatu standar pertahanan minimal.

Kapal Perang Indonesia Dipasangi Rudal China

Kapal Perang Republilk Indonesia (KRI) akan dipersenjatai dengan peluru-peluru kendali buatan China, kata Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus Suhartono di Jakarta, Senin (21/12).

"Sebelumnya, kami telah melakukan uji coba dan menggunakan peluru kendali C-802, hasilnya bagus. Dan pengadaannya kita lanjutkan dan kini tengah dalam proses di Departemen Pertahanan," katanya, usai menghadiri rapat paripurna ke-30 TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD).

Ia mengatakan, selain peluru kendali C-802, juga tengah dijajaki pengadaan peluru kendali C-705 yang lebih ramping bentuknya dari negara yang sama. "Kedua rudal itu akan dipasangkan di kapal-kapal patroli cepat (fast patrol boat/FPB) dan kapal-kapal perang jenis 'van speijk'," kata Agus.

KSAL menegaskan, sejumlah kapal perang jenis 'van speijk' dan kapal patroli cepat 57 mm, akan ditingkatkan daya tempurnya dengan mengintegrasikan kembali seluruh sistem tempur dengan persenjataan dan peluru kendali yang akan ditempelkan. "Untuk membuat peluru kendali, kita belum mampu. Masih harus mengandalkan dari luar negeri. Tetapi kalau mengintegrasikan sistem tempur kapal-kapal perang kita, PT PAL sudah mampu," ujar Agus.

KSAL mengatakan, dengan keterbatasan anggaran pihaknya terus melakukan skala prioritas dalam pengadaan dan operasional alat utama sistem senjata. "Prioritas kami antara lain, pengamanan wilayah perbatasan maritim dan pulau-pulau terluar," kata Agus.

Ia mengemukakan, pihaknya masih melakukan pemetaan persenjataan dan perlengkapan apa saja yang dapat diserahkan pengadaan dan penanganannya kepada PT PAL.

Selain meningkatkan daya tempur sejumlah kapal perangnya, TNI Angkatan Laut juga secara bertahap akan mem-pensiunkan 27 armada perangnya terdiri atas enam kapal perang dan 21 pesawat Nomad untuk diganti dengan jenis baru dengan kemampuan dan efek tangkal yang lebih "mumpuni". (Sumber: MI,Ant/OL-06, 21/12/09)

Belajar Dari Kerjasama AS-Pakistan

Salah satu hal yang perlu untuk selalu diingat adalah kepentingan nasional, tetapi di ujung semua itu perlu pula diperhatikan kesamaan pandangan antara budaya bangsa yang punya kepentingan nasional tersebut. Jangan pernah melakukan kerjasama dengan Negara lain, kalau bentang budayanya sangat berbeda atau katakana sangat kontras. Salah satu yang kita lihat adalah kerjasama antara AS dan Pakistan. Kita bisa melihat latar belakang Pakistan mau bekerja sama dengan AS, dari sisi kepentingan nasional Pakistan hal itu sah-sah saja. Tapi kalau Pakistan peka dengan kepentingan nasional AS, maka sebenarnya ga mungkin mereka bisa menjembatani kepentingan Negara adi daya tersebut. Karena bagaimanapun musuh utama Negara adi daya tersebut adalah bagian dari budaya masyarakat Pakistan atau minimal adalah otoritas atau kekuatan utama dari Negara tetangga mereka sendiri, dalam hal ini adalah Afganistan. mungkinkah Pakistan menyerang “tetangganya” sendiri demi koalisi dengan Negara lain? Dilema seperti itu, selama ini tetap mewarnai Pakistan, masyarakatnya berat berperang dengan tetangganya meskipun itu..penting bagi kerjasama Pakistan dengan sekutunya AS.

Lihat misalnya, kedutaan AS secara terbuka menyampaikan keluhan, Kamis (7/1), karena staf-stafnya telah ditahan dan dilecehkan saat mereka melakukan perjalanan di seputar Pakistan. Protes terbuka yang sangat jarang terjadi itu menggambarkan ketegangan seiring dengan penambahan kehadiran personel AS di Pakistan. ”Misi AS untuk Pakistan khawatir mengenai berlangsungnya terus tindakan-tindakan provokatif dan tuduhan-tuduhan keliru terhadap personel AS, yang bekerja untuk melaksanakan kemitraan baru antara pemimpin-pemimpin Pakistan dan AS,” demikian disampaikan Kedutaan Besar AS dalam pernyataannya.

Dalam membela kepentingan nasional nya, AS menuntut tindakan segera dan pengaturan yang layak untuk memungkinkan misi-misi asing bisa melakukan tugas-tugas mereka. AS meminta Kementerian Luar Negeri Pakistan melaksanakan tanggung jawabnya untuk memfasilitasi pengaturan yang selayaknya sehingga misi-misi asing bisa bekerja dengan keamanan penuh.

Pejabat-pejabat AS mengatakan, mereka perlu memperbanyak staf kedutaannya untuk membantu menyalurkan bantuan 7,5 miliar dollar AS ke Pakistan. Akan tetapi, banyak warga Pakistan yakin AS membawa mata-matanya untuk mengganggu stabilitas Pakistan dan mengambil alih program nuklir mereka.


Bahkan pada bulan desember lalu, Amerika Serikat memberi ultimatum kepada Pakistan bahwa pasukan AS akan mengejar langsung pejuang Taliban hingga ke wilayah Pakistan. Itu dilakukan jika Pemerintah Pakistan tidak bertindak tegas terhadap anasir Taliban. Demikian dilaporkan harian AS, The New York Times (NYT), Selasa (8/12), mengutip pejabat AS dan Pakistan. NYT menyebutkan, pesan yang sangat lugas itu disampaikan pada November lalu saat penasihat Keamanan Nasional AS, James Jones, dan Ketua Kontraterorisme Gedung Putih John Brennan bertemu para pemimpin militer dan intelijen Pakistan. ”Pesan Jones, jika bantuan Pakistan tidak juga datang, AS akan melakukannya sendiri,” kata pejabat Pakistan itu.

Hal itu bisa bermakna AS akan meluaskan serangan-serangan pesawat tanpa awak di wilayah yang dikuasai para tetua suku. Ada potensi pasukan khusus AS akan beraksi ke Pakistan untuk menangani para pemimpin Taliban dan Al Qaeda. ”Saya rasa mereka memahami dengan sangat tepat apa maksud kami,” kata seorang pejabat senior Pemerintah AS. Para pejabat AS mengatakan, pesan itu disampaikan untuk menekan militer Pakistan agar makin serius mengejar pejuang Taliban yang melakukan serangan-serangan di Afganistan. Pakistan dinilai enggan melakukan tugasnya.
Militer Pakistan sejak beberapa waktu lalu telah melakukan serangan gencar di wilayah Lembah Swat dan Waziristan untuk mengusir para pengikut Taliban dan Al Qaeda. Akan tetapi, operasi militer itu, diyakini banyak pengamat, gagal menjangkau pemimpin-pemimpin Taliban dan Al Qaeda yang telah menyebar ke wilayah-wilayah lain di perbatasan Pakistan-Afganistan.

Terkait dengan serangan ke wilayah Pakistan oleh pesawat tanpa awak AS, Senator AS John McCain yang tengah berkunjung ke Islamabad, Jumat (8/1), mengatakan, serangan-serangan udara itu akan terus dilakukan meski diprotes Pakistan.

Dia menegaskan, AS selalu bersama Pakistan dan rakyat Pakistan, dan hubungan kedua negara tidak mengenai batasan. Serangan-serangan oleh pesawat tanpa awak tersebut dinilai efektif sehingga menjadi bagian penting dari strategi AS dalam menumpas ekstremisme yang ada di perbatasan Pakistan-Afganistan.

Diakui, pada pertemuannya dengan Presiden Asif Ali Zardari, ada perbedaan pandangan terkait serangan pesawat tanpa awak itu, tetapi keduanya sepaham untuk menumpas terorisme di Pakistan. Persoalannya, seperti apakah teroris itu bagi masing-masing Negara nya tentu lain lagi persoalannya. Tapi yang jelas, Pakistan sudah merasakan bagaimana resiko yang mereka terima ketika mereka mengaktualisasi kerjasama AS-Pakistan; meski itu sama-sama demi kepentingan nasionalnya(Sumber: AP/AFP/Reuters/OKI,kompas)