70 Tahun RI di Panggung Global

70 Tahun RI di Panggung Global

Oleh Beni Sindhunata

Ketika merdeka, Indonesia bermodalkan 70 juta lebih  penduduk sebagai satu kesatuan yang kukuh (pidato Ir Soekarno di sidang BPUPKI, 1 Juni 1945). Lebih rinci, menurut Angus Maddison, jumlahnya 73,3 juta orang.Jauh di ujung utara dua hari sebelumnya Syngman Rhee memproklamasikan kemerdekaan Korea Selatan dari Jepang. Lima tahun kemudian, Korea Selatan dan Indonesia sama-sama miskin. Indonesia berpenduduk 79 juta dengan PDB  per kapita 840 dollar AS, lebih rendah 2 persen dari Korea Selatan yang berpenduduk 20 juta orang dengan PDB per kapita 854 dollar AS (Maddison, 2001).

Akan tetapi, tujuh dasawarsa setelah merdeka, keduanya tampil  beda. Korea Selatan jadi negara dengan kekuatan ekonomi ke-14 terbesar (PDB 1,3 triliun dollar AS, 2013), mengalahkan Indonesia di peringkat ke-16 (PDB 868 miliar dollar AS). Pendapatan per kapita rakyat Korea Selatan  tujuh kali lebih besar daripada Indonesia, padahal  dulu  hanya selisih 2 persen.

Mengapa bisa demikian?  Kami memilih Korea Selatan sebagai perbandingan, bahan introspeksi, karena kedua negara ini sama-sama miskin  dan sebaya, hanya selisih dua hari. Jangan hanya berkaca pada Amerika Serikat yang sudah berusia 169 tahun ketika RI merdeka.Sebaliknya juga kita perlu belajar dari krisis di Yunani. Yunani adalah negeri  kaya mitologi yang melegenda, sudah merdeka 185 tahun lampau dengan PDB nomor 44 terbesar dunia (2013), tetapi sekarang berjuang keras agar tidak terlempar dari Uni Eropa akibat kebangkrutan. Indonesia harus belajar dari pengalaman Yunani supaya tidak hilang dari radar dunia atau menjadi catatan sejarah.

Indonesia baru mulai membangun teratur tanpa konflik setelah 23 tahun merdeka, tepatnya sejak Juni 1968 di era Presiden Soeharto, berlanjut sampai tujuh Pelita. Atau, sudah membangun 47  tahun sampai saat ini. Dua dasawarsa sejak merdeka, Indonesia masih dipenuhi konflik militer, konflik politik, dan kehidupan demokrasi juga sedang mencari bentuk. Selama dua dasawarsa tersebut, ada 41 kabinet silih berganti memerintah dengan usia kerja rata-rata 1,5 tahun. Praktis tak banyak kebijakan strategis dan mendasar yang bisa dijalankan untuk membangun perekonomian negara.

Demikian pula Korea Selatan, juga tidak luput dari konflik politik, konflik militer, sampai perang internasional. Perang Korea (1950-1953) telah menghancurkan  infrastruktur di seluruh negeri ginseng ini. Pembangunan strategis baru dimulai sejak era Park Chung-hee (1961-1979), khususnya setelah dikeluarkannya kebijakan HCI (heavy and chemical industry) Januari 1973. Pembangunan di negeri ini sudah berjalan 54 tahun.

Saat kebijakan HCI diluncurkan,  di Jakarta terjadi peristiwa Malari. Dua peristiwa penting dengan visi berbeda dan berdampak besar ke depan serta ikut memengaruhi maju mundurnya perekonomian negara. Ini menunjukkan, gaya kepemimpinan yang kuat sama-sama di bawah rezim militer juga memberi hasil berbeda. Korea Selatan sudah bekerja 54 tahun dan Indonesia 47 tahun, sedangkan Indonesia relatif lebih stabil dibandingkan dengan Korea Selatan yang tak asing dengan kudeta. Namun, visi ekonomi strategis yang jauh ke depan serta dukungan rakyat terdidik jadi kunci penting lainnya.

Inklusivisme  Kemakmuran dan kemiskinan atau maju mundurnya negara dan bangsa bukan ditentukan kondisi geografis, budaya, atau warisan leluhur, tetapi oleh kemampuan pemimpin mengelola institusi (masyarakat dan negara) dengan pendekatan inklusif, pluralis, didukung sistem pendidikan yang cukup, membuka kesempatan setara untuk berkreasi dan berinovasi guna mencapai  kesejahteraan dan kemajuan negara (Acemoglu dan Robinson, 2012).

Ketimpangan ekonomi mencolok antarnegara dan wilayah satu bukti pentingnya inklusivisme di bidang politik dan ekonomi. Jika kedua pakar ini mengambil Nogales (Arizona) sebagai contoh ketimpangan, dalam skala makro, Francis Fukuyama (2008) mengambil contoh melebarnya ketimpangan ekonomi Amerika Latin dibandingkan dengan Amerika Serikat. Jelas, tak ada rumus baku dan berlaku universal karena bergantung pada ruang dan waktu, termasuk eksistensi sang pakar.

Berbagai indikator ekonomi ini memang hanya sebatas angka yang terkadang absurd seperti tak membumi, tetapi PDB per kapita bisa memberi warna lain yang lebih berarti. Indonesia dengan PDB per kapita 3.475 dollar AS di peringkat ke-119 dari 214 negara. Belanda di peringkat ke-13,  warganya 15 kali lebih makmur daripada Indonesia. Korea Selatan di peringkat ke-31 tujuh kali lebih makmur daripada Indonesia. Ini indikator global yang diakui dan tak perlu diingkari yang tanpa sadar dalam berbagai aspek membuat orang terbiasa memandang rendah atau meremehkan  eksistensi bangsa sendiri dibanding dengan  negara luar yang lebih baik. Padahal, tak semua benar karena kemiskinan dan ketimpangan sudah mengglobal, jadi musuh bersama.

Suka atau tidak, tujuh presiden selama 70 tahun ini sudah memimpin dan  membangun Indonesia dengan hasil yang patut disyukuri sampai hari ini. Inilah Indonesia setelah 70 tahun tampil di panggung global.Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, pemimpin dan rakyat perlu bersatu padu optimistis membangun hari depan negara yang lebih sejahtera dan kuat. Terutama kita perlu pemimpin yang berjiwa besar, visioner, nasionalis, berani, dan bersih hanya untuk kepentingan negara. Di bawah kepemimpinan yang kuat disertai  partisipasi rakyat yang bersatu, negara ini bisa jadi  negara ke-4 terbesar pada 2050, di saat negara berumur 105 tahun (EIU, Juni 2015).

Memang untuk jangka panjang di masa depan kita semua sudah mati, tetapi sekarang kita perlu melihat, mengisi, dan menyongsong seabad Indonesia dari perspektif baru yang lebih obyektif, positif, dan optimistis tanpa harus minder bermental inlander yang menghamba, sebaliknya harus berani dan bisa jadi bangsa  besar dan bermartabat. Dirgahayu Indonesia.

Beni Sindhunata Direktur INBRA ( Sumber Kompas, 13 Agustus 2015)

Kapal Perang Indonesia Dipasangi Rudal China

Kapal Perang Republilk Indonesia (KRI) akan dipersenjatai dengan peluru-peluru kendali buatan China, kata Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus Suhartono di Jakarta, Senin (21/12).

"Sebelumnya, kami telah melakukan uji coba dan menggunakan peluru kendali C-802, hasilnya bagus. Dan pengadaannya kita lanjutkan dan kini tengah dalam proses di Departemen Pertahanan," katanya, usai menghadiri rapat paripurna ke-30 TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD).

Ia mengatakan, selain peluru kendali C-802, juga tengah dijajaki pengadaan peluru kendali C-705 yang lebih ramping bentuknya dari negara yang sama. "Kedua rudal itu akan dipasangkan di kapal-kapal patroli cepat (fast patrol boat/FPB) dan kapal-kapal perang jenis 'van speijk'," kata Agus.

KSAL menegaskan, sejumlah kapal perang jenis 'van speijk' dan kapal patroli cepat 57 mm, akan ditingkatkan daya tempurnya dengan mengintegrasikan kembali seluruh sistem tempur dengan persenjataan dan peluru kendali yang akan ditempelkan. "Untuk membuat peluru kendali, kita belum mampu. Masih harus mengandalkan dari luar negeri. Tetapi kalau mengintegrasikan sistem tempur kapal-kapal perang kita, PT PAL sudah mampu," ujar Agus.

KSAL mengatakan, dengan keterbatasan anggaran pihaknya terus melakukan skala prioritas dalam pengadaan dan operasional alat utama sistem senjata. "Prioritas kami antara lain, pengamanan wilayah perbatasan maritim dan pulau-pulau terluar," kata Agus.

Ia mengemukakan, pihaknya masih melakukan pemetaan persenjataan dan perlengkapan apa saja yang dapat diserahkan pengadaan dan penanganannya kepada PT PAL.

Selain meningkatkan daya tempur sejumlah kapal perangnya, TNI Angkatan Laut juga secara bertahap akan mem-pensiunkan 27 armada perangnya terdiri atas enam kapal perang dan 21 pesawat Nomad untuk diganti dengan jenis baru dengan kemampuan dan efek tangkal yang lebih "mumpuni". (Sumber: MI,Ant/OL-06, 21/12/09)

Saparatisme, Bukan Untuk Ditakuti (1)

Melihat Konflik Sebagai Peluang Mempererat Bangsa 

Oleh: Harmen Batubara.

Separatisme di Indonesia berlatar belakang ideologi, keadilan politik, dan ekonomi serta hadirnya kepentingan asing. Secara Umum, konflik terjadi ketika kepentingan maupun tujuan masyarakat tidak sejalan. Kalau dapat mengelolanya dengan baik berbagai perbedaan pendapat yang terjadi dapat diselesaikan tanpa adanya kekerasan dan bahkan sering menghasilkan situasi yang lebih baik dari sebelumnya.Karena itu melihat konflik janganlah melihatnya sebagai monster yang menakutkan. Tapi lihat jugalah, berbagai kemungkinan yang bisa dimanfaatkan disebaliknya. Karena itu harus diyakini bahwa kemungkinan konflik itu akan selalu ada, apalagi karena memang merupakan bagian dari dinamika dalam kehidupan. 

Dari tingkat mikro, antar pribadi hingga kelompok, organisasi, masyarakat dan negara, semua bentuk hubungan manusia–sosial, ekonomi dan kekuasaan mengalami pertumbuhan, perubahan dan konflik. Konflik timbul karena ketidakseimbang-an antara hubungan-hubungan tersebut. Menurut Nicholson (1972) menyebutkan bahwa konflik dapat diartikan sebagai interaksi antara sedikitnya dua individu atau kelompok yang memiliki tujuan yang berbeda. Perbedaan ini secara umum merupakan puncak dari perbedaan persepsi dan pikiran, perkataan dan perbuatan (Chang, 2002: 34). Perbedaan pandangan dan tujuan sering dipandang sebagai masalah yang hanya dapat diselesaikan jika kita semua pihak memiliki maksud yang sama, atau ketika suatu pandangan lebih kuat dari pada pandangan yang lain.

Baca   Juga  :  Separatisme Bukan Untuk Ditakui (II)

Kemungkinan lainnya, perbedaan-perbedaan itu dapat dilihat sebagai sumber daya yang menuntun ke arah pemahaman yang lebih luas terhadap suatu masalah dan perbaikan situasi yang sedang dihadapi.... Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara berbagai hubungan antar manusia (individu-kelompok-masyarakat) dalam berbagai aspek kehidupan, contohnya kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya serta distribusi kekuasaan yang tidak seimbang. Terdapat empat tipe konflik yang masing-masingnya memiliki potensi dan tantangannya sendiri yaitu : Tanpa Konflik, secara umum pendapat semua orang hamper sama, tanpa konflik dianggap sesuatu yang lebih baik. Namun setiap kelompok atau masyarakat yang hidup damai, jika mereka ingin agar keadaan ini terus berlangsung mereka harus hidup bersemangat dan dinamis serta mampu mengatasi perbedaan pendapat, kepentingan dan tujuan secara proporsional.

Konflik Laten, sifatnya tersembunyi dan selama belum menemukan momen yang tepat dia tidak dapat muncul ke permukaan sehingga tidak dapat ditangani secara efektif. Konflik Terbuka, konflik yang berakar dalam dan sangat nyata serta memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. Konflik di Permukaan, memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi. Karakteristik yang paling menonjol dari konflik adalah yang terkait identitas dan distribusi. Konflik identitas sering juga disebut konflik etnis. Etnisitas adalah konsep yang luas mencakup banyak sekali elemen : RAS, Kultur, Agama, keturunan, sejarah, bahasa dan seterusnya. Tetapi pada dasarnya merupakan isu identitas. Seringkali faktor-faktor yang berhubungan dengan identitas ini bercampur dengan konflik atas pendistribusian sumber daya seperti wilayah, kekuasaan ekonomi, prospek lapangan kerja. Dalam kasus-kasus dimana identitas dan isu distribusi dibaurkan, kesempatan bagi pemimpin yang oportunis untuk mengeksploitasi dan memanipulasinya, dan ini menjadi potensi konflik yang paling tinggi. Konflik juga banyak dipahami sebagai suatu situasi dimana terjadi persaingan untuk memenuhi tujuan yang tidak selaras dari kelompok- kelompok yang berbeda (Miall, et al., 1999: 21). Melalui penelusuran definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik dapat terjadi kapan saja dan dimana saja ketika benturan pikiran, perkataan dan perbuatan tidak menemukan jalan keluar oleh individu atau kelompok yang tengah berinteraksi. 

Pertanyaan yang muncul sekarang ialah, apakah makna dari perbedaan pikiran, perkataan dan perbuatan tersebut diatas ? Sosiolog Dahrendorf (1957: 206-207) melihat konflik sebagai dua pemaknaan yang bergumul. Makna yang pertama, konflik merupakan akibat dari proses integrasi di dalam masyarakat yang tidak tuntas. Dalam konteks ini konflik merupakan sebuah symptom (gejala penyakit) yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam intensitas yang tinggi, konflik semacam ini dapat membuat sebuah negara kesatuan hancur berkeping-keping. Konflik dapat dipahami sebagai sebuah proses alamiah dalam rangka sebuah rekonstruksi sosial. Dalam hal ini, konflik dapat dilihat secara fungsional sebagai suatu strategi untuk menghilangkan unsur-unsur disintegrasi di dalam masyarakat yang tidak terintegrasi secara sempurna. Konflik Dilihat Dari Sumber-Sumber Konflik. Bila dilihat lebih seksama sumber-sumber konflik di tingkat lokal menyangkut beberapa aspek yaitu : Tekanan terhadap peran negara sebagai sebuah kekuatan yang berdaulat atas wilayah dan warganya. Walaupun hingga akhir abad ke-20 negara sebagai sebuah institusi yang masih eksis, namun berbagai tekanan dilakukan oleh kekuatan-kekuatan, baik dari dalam maupun dari luar telah meletakkan negara pada posisi yang defensif. 

Mau Tahu Harmen Batubara : Penulis Dari Perbatasan? Klik Disini

 Dari dalam, berbagai kekuatan faksional (berdasarkan ikatan – ikatan etnis, wilayah, agama dan lain-lain) terus - menerus berupaya merongrong posisi negara. Dari luar, fenomena globalisasi (sistem internasional) membuat garis batas negara makin berkurang relevansinya dari waktu ke waktu. Akibat lebih lanjut dari proses ini adalah makin rentannya perekatan negara bangsa dalam konteks nasionalisme. Namun patut disayangkan bahwa tidak banyak negara yang sanggup melaksanakan tugas ini dengan baik.” Rapuhnya posisi makin tampak jelas manakala rezim-rezim penguasa dibangun atas dasar legitimasi yang rendah sebagai-mana tampak pada negara berkembang, dimana pemerintahannya tidak memiliki kemampuan untuk merespon kebutuhan masyarakat yang memadai. Dalam banyak kasus, konflik mudah terjadi pada rezim-rezim kleptokratis (rentan terhadap korupsi), yang dibangun melalui pendekatan otoritarianisme.