Tantangan TNI, BIN dan Kemanunggalan TNI Dengan Rakyat

Tantangan TNI, BIN dan Kemanunggalan TNI Dengan Rakyat

Para pengamat militer-menilai, tantangan yang akan dihadapi Panglima TNI dan BIN pada saat ini telah berubah jika dibandingkan dengan era Perang Dingin pada 1960-an hingga 1980-an. Sekarang, hal yang paling penting adalah bagaimana memahami perang nonkonvensional, perang asimetris, dan ancaman nontradisional. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan memanfaatkan dan menjaga dirgantara yang mengawasi seluruh lautan dan daratan Indonesia serta kawasan menjadi kunci terhadap proyeksi pertahanan Indonesia saat ini dan ke depan.

 

Sutiyoso dan Gatot diyakini mampu menyesuaikan dan menjawab tantangan ini, seperti doktrin dasar tentara yang mengajarkan untuk mengenali "CuMeMu" Cuaca-Medan dan Musuh. Namun, lebih dari itu, Sutiyoso dan Gatot diharapkan bisa memaknai konteks CuMeMu yang kini dihadapi, yaitu perubahan zaman dan adanya penguatan doktrin maritim yang menjadi landasan kebijakan Panglima Tertinggi TNI sekaligus pengguna dari informasi BIN, yakni Presiden Joko Widodo dan kemampuan mereka dalam menjaga kemanunggalan TNI dan Rakyat.

Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman itu sangat penting karena sejumlah persoalan harus segera dihadapi Indonesia. Mulai dari menghangatnya kontestasi di Laut Tiongkok Selatan, persaingan Tiongkok-Amerika Serikat, perang melawan terorisme, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan beragam masalah nonkonvensional lain. Tetapi yang lebih pentinglagi adalah tetap menjaga profesionalisme prajurit TNI yang dicintai rakyat setelah itu barulah penyesuaian Alut Sista sesuai kebutuhan.

KEMANUNGGALAN TNI-RAKYAT. Kemanunggalan TNI dan Rakyat adalah kekuatan TNI yang tidak terbantahkan. Bagi banyak kalangan di kita sendiri, hal itu seolah sebagai sesuatu yang biasa. Tetapi bagi para sahabat kita atau bahkan musuh-musuh kita, tetap menilai bahwa kekuatan TNI adalah pada prajuritnya yang profesional dan dicintai rakyat.  Berbagai pandangan para Jenderal purnawira Amerika sangat kagum pada TNI karena kecintaan rakyat pada TNI dan Negaranya. Bisa kita jadikan sebagai masukan. Dalam salah Talk Show yang dihadiri Jenderal (purn) Mike Jackson (pemimpin pasukan Inggris saat menyerbu Irak), Jenderal (purn) Tommy Franks (pemimpin Delta Forces saat Operasi Badai Gurun), Jenderal (purn) Peter Pace (mantan Jenderal US Marine dan Kepala Staf Gabungan US) serta Mahasiswa dari Universitas Dallas.  Tetapi yang menarik adalah cara pandang ke tiga jenderal  tersebut pada TNI dan Indonesia adalah:

JEND. PETER PACE : ”Saat ini ada 3 kekuatan besar MARINIR dunia, dan Indonesia berada pada posisi ke 3."  "Penempatan US MARINE di Australia hanya untuk stabilitas kawasan di Asia Tenggara, jangan bermimpi USA berencana menyerang Indonesia meski USA pimpinan NATO. Tidak pernah terpikir oleh pemimpin USA untuk menyerang Indonesia."

JEND.TOMMY FRANKS : ”Kita pernah punya pengalaman pahit di Vietnam dan Korea, dan semua pemimpin USA sadar siapa dibalik kedua negara Asia yang pernah terlibat konflik dgn kita". "Indonesia adalah guru bagi Vietnam dan Korea Utara saat berperang melawan USA.” 

JEND. PETER PACE : "Kita sering berlatih dengan Indonesia. Kita sadar bagaimana kemampuan pasukan khusus Indonesia, pasukan kita sering kewalahan dalam setiap latihan perang dengan Indonesia” 

JEND. TOMMY FRANKS : "Saat operasi pembebasan sandera di pesawat yang dibajak di Bangkok Thailand, Delta Force memantau operasi tersebut. Operasi berjalan sukses dan sangat efektif." "Hal lain yang tidak dimiliki oleh pasukan negara lain, anda akan terkejut bila mendapati satu mata pelajaran yang takkan didapat di pendidikan elite militer manapun, yakni pendidikan gerilya." 

JEND. MIKE JACKSON : ”Doktrin militer Indonesia sudah dipakai di beberapa negara Asia bahkan Afrika karena Indonesia memang diminta melatih beberapa negara Asia dan Afrika." "Meski Indonesia kekurangan senjata, tidak mungkin mudah menaklukkan Indonesia karena jika perang terjadi bukan hanya militernya ya g maju perang TAPI RAKYATNYA juga pasti turut membantu untuk menghabisi lawan." "SAS sudah pernah merasakan saat berhadapan dengan aliansi tentara Indonesia dan rakyat indonesia. JADI JANGAN PERNAH ANGGAP RINGAN DENGAN INDONESIA", UNGKAP JENDERAL MIKE JACKSON. 

JEND. MIKE JACKSON : "Indonesia dalam waktu dekat akan jadi sebuah negara yang militernya sangat besar dan sulit tertandingi”. 

JEND. PETER PACE : "Indonesia memiliki semuanya dan kalau itu diopersionalkan maka Indonesia akan melampaui India dan Cina dalam perkembangan militer”.

JEND. TOMMY FRANKS : "Sebagai orang yang pernah memimpin pasukan khusus, saya tahu banyak rahasia teknik militer yang tidak ditunjukkan dalam latihan perang bersama." "Ada satu pasukan khusus Indonesia yang jarang mengadakan latihan bersama yaitu AU. Pasukan khusus AU Indonesia adalah satu-satunya pasukan dengan kualifikasi Korps Pasukan Khas TNI-AU di Asia dan katanya terlengkap di dunia."

Jadi bagi Panglima TNI kemampuan untuk tetap bisa menjaga kualitas keprofesionalan prajuritnya adalah yang utama. Prajurit profesional dan tetap di cintai rakyat. Kalau kedua hal ini bisa dijaga maka alut sista tinggal menyesuaikan dengan kemampuan negara.

Baca Juga Kemanunggalan TNI dan Rakyat Disini

Wilayah Pertahanan, Illegal Fishing Siapa Yang Menjaga Laut Kita

Wilayah Pertahanan, Illegal Fishing  Siapa Yang Menjaga Laut Kita

Oleh harmen batubara

Sejatinya kita juga masih penasaran seperti apa pemerintah kita akan menata secara benar kepentingan nasional kita dalam menjaga Poros Maritim, siapa yang menjaga pantai (coast guard); antara domain keamanan atau pertahanan, untuk melakukan kerja sama memperluas perspektif maritim secara regional dan global. Waktu bulan Oktober 16, 2014  saya masih ingat yang dikatakan Laksamana (Purn) Tedjo Eddy di Hotel Borobudur  Jakarta. Menurutnya waktu itu Pemerintah baru harus segera membenahi dan memperbaiki keamanan sektor kelautan di Indonesia. Ini untuk meminimalisir potensi kerugian negara akibat pencurian ikan dan kekayaan laut lainnya mencapai Rp 100 triliun-Rp 300 triliun tiap tahun. Seperti di Amerika Serikat (AS), beliau menyarankan, Indonesia perlu membangun Coast Guard atau Badan Keamanan Laut.

 

Sebenarnya, menurut Eddy, saat ini pemerintah telah mempunyai satu instansi pengamanan laut yang dinamakan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Namun pada praktiknya, Eddy menilai instansi ini masih lemah dan kurang maksimal menjaga laut karena terbatas pada regulasi tugas yang diberikan. "Tetapi karena ada kata 'koordinasi' sering diucapkan sukar dilaksanakan. Ke depan Bakorkamla tetap dijalankan tetapi kata kor-nya dihilangkan. Menjadi Badan Keamanan Laut yang punya komando langsung menjaga laut," imbuh Ketua Umum DPP Ormas Nasional Demokrat ini.

Jadi ke depan diharapkan tanggung jawab sektor pengamanan laut RI ditanggung oleh 2 instansi, yaitu Coast Guard dan TNI Angkatan Laut (AL). Konsep Coast Guard nanti langsung di bawah arahan Kementerian Maritim dengan tugas pokok menyangkut pengamanan laut sedangkan TNI AL menjaga pertahanan laut Indonesia. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah peran nelayan ditingkatkan sebagai kepanjangan tangan TNI AL dan Coast Guard yang bisa melaporkan seluruh kegiatan yang mencurigakan seperti pencurian ikan, penyelundupan imigran gelap dan lain-lain. "Instansi lain tetap bekerja seperti Bea Cukai di wilayah kepabeanan tidak usah sampai ke teritorial. Apabila ini semua dipadukan, musuh dan pencuri akan berpikir dua kali pelan-pelan akhirnya kita mempunyai kekuatan yang cukup besar," begitu beliau bertutur, dan kini beliau sudah menjadi Menko Maritim pemerintahan Joko Widodo.

TNI-AL Siap Mengamankan Poros Maritim

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menilai TNI Angkatan Laut sangat menentukan pengembangan Poros Maritim Dunia, karena itu KSAL yang baru Laksamana Madya TNI Ade Supandi diharapkan untuk membangun kekuatan TNI AL yang hebat."Saya bangga ada kemajuan TNI AL dengan pemikiran Laksamana TNI Marsetio (KSAL sebelumnya) yang membawa TNI AL sebagai World Class Navy," katanya kepada pers setelah memimpin upacara parade dan defile serah terima jabatan KSAL di Dermaga Madura, Koarmatim, Ujung, Surabaya, Selasa,6 Januari 2015 lalu. "Saya yakin TNI AL akan mampu mewujudkan alutsista yang kuat dan hebat, karena industri dalam negeri juga sangat mendukung, seperti PT PAL. Buktinya, beberapa alutsista kita itu sudah merupakan produk dalam negeri," katanya.

"Tahun 2015 merupakan awal yang penting, karena lima tahun ke depan pada periode 2015--2019 merupakan tahapan percepatan dan pengembangan sarana dan prasarana. Kalau tahapan itu tidak tercapai akan terjadi potensi disparitas antara sarana dan tantangan dalam persenjataan ke depan," katanya. Sebaliknya, keberhasilan tahapan itu akan mencetak TNI yang kredibel, mampu melakukan penangkalan berbagai tantangan, dan mampu mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia."Tentu, penguatan alutsista itu perlu dibarengi dengan penguatan organisasi, perawatan alutsista secara berkala, peningkatan kesejahteraan prajurit, dan peningkatan kerja sama militer antarnegara, khususnya di Asia Tenggara," katanya.

BagaimanaMereka Mengamankan Laut Kita

Penulis kemudian membuka file Kamla. Catatannya sangat memprihatinkan. Ternyata menurut  Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Laksamana Madya Didik Heru Purnomo di Batam, Kepulauan Riau ; “ Pengamanan wilayah laut dan Indonesia kacau balau karena terlalu banyak instansi yang menangani dengan beragam kepentingan sektoral. Situasi itu diperburuk dengan terbatasnya armada patroli dan sarana pendukung operasional, termasuk bahan bakar minyak” (Kompas (5/6/2012). Memang kondisi ini adalah kondisi di tahun 2012.

Didik mengakui, Bakorkamla terdiri atas sedikitnya 12 instansi terkait, di antaranya TNI, Kepolisian RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Keuangan. Namun, setiap pemangku kepentingan punya fungsi masing-masing yang cenderung dipandang sektoral. Ia mencontohkan, Bakorkamla kerap menerima penolakan instansi tertentu saat diajak patroli. Alasannya beragam, terutama tentang keterbatasan anggaran untuk menggerakkan kapal.Memang bisa dimaklumi karena untuk mengoperasikan satu kapal dibutuhkan biaya paling sedikit Rp 60 juta per hari. Itu baru biaya bahan bakar minyak, belum termasuk biaya lain. Operasi bisa berlangsung beberapa hari dengan melibatkan beberapa kapal,” ujarnya.

Bakorkamla sendiri tidak mampu berbuat banyak,  sebab  badan itu tidak punya kapal berdaya jelajah jauh. Dari 18 kapal Bakorkamla, tidak ada yang layak untuk operasi lebih dari 10 mil (18 kilometer). Keterbatasan armada membuat Bakorkamla tidak mampu mengawal optimal tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Setiap ALKI minimal butuh dua kapal patroli. Saat ini, Bakorkamla tengah memesan kapal patroli 48 meter dari galangan di Batam. ”Indonesia sanggup buat sendiri, tetapi anggaran pemerintah terbatas,” Kalau programnya bisa dipola secara multi years mungkin solusi bisa terpecahkan.

Selain keterbatasan sarana, pengamanan laut Indonesia juga terkendala tumpang tindih aturan dan masing-masing berpedoman pada UU yang menguntungkannya. Terdapat 17 peraturan tentang keamanan laut yang perlu diselaraskan. Misalnya, Kementerian Perhubungan (Ditjen Perhubungan Laut dan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai) berpegang pada UU No 17/2008 tentang Pelayaran. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada UU No 31/2004 tentang Perikanan. Adapun Polisi Perairan mengacu pada UU No 2/2002 tentang Kepolisian sementara Kementerian Keuangan berpegang pada aturan-aturan kepabeanan.

Di jajaran KRI masalahnya beda pula.  Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat Laksamana Pertama Pranyoto mengatakan, para komandan Kapal Republik Indonesia (KRI) saat ini tidak hanya memikirkan soal pengamanan wilayah. Para komandan juga direpotkan dengan pemenuhan kebutuhan BBM kapal. ”Dulu BBM diurus pusat. Sekarang harus urus sendiri,” kata Pranyoto. Apapun masalahnya,Namun yang jelas lemahnya koordinasi antarinstansi berdampak pada berlanjutnya pencurian ikan di wilayah laut RI yang melibatkan kapal-kapal asing, seperti Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan Filipina.

Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Tahuna Kolonel (Laut) Fransiscus Herman mengungkapkan, pencurian ikan oleh nelayan asing sulit diberantas mengingat luasnya laut di perbatasan. Lanal Tahuna sepanjang 2011 telah menangkap 146 perahu motor jenis pamboat dengan barang sitaan ikan tuna lebih dari 50 ton. Januari-Maret 2012, pihak Lanal Tahuna menangkap lima pamboat.

Logika saya berkata, sekarang kan Menkonya sudah  Pa Tedjo yang dari dulu mengambil role model US Coast Guard sebagai acuan. Tetapi bagaimana langkah dan aksinya?  Staf saya yang mencari data perihal kemajuan  terkait pengamanan laut kita, ternyata belum ada perubahan yang signifikan. Ya semoga Presiden kita sudah juga memikirkannya, kalau ternyata belum ? 

Pertahanan Kedaulatan Negara, Pertahanan Poros Maritim Nusantara

Pertahanan Kedaulatan Negara, Pertahanan Poros Maritim Nusantara

Oleh harmen batubara

Indonesia telah berhasil  melahirkan konsep negara kepulauan (archipelagic state) sebagai jati diri bangsa bahari. Melalui Deklarasi Djuanda tahun 1957, Indonesia berhasil memasukkan konsep negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Konsep yang menjadikan kantong-kantong laut di antara pulau-pulau menjadi ”penyatu” Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia telah memperluas wilayahnya dari 2.027.087 km2 menjadi 5.193.025 km2. Sayangnya keberhasilan itu belum diikuti oleh keinginan untuk  mengembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi wilayah kepulauan itu sebagaimana mestinya hingga munculnya presiden ke 7 Indonesia. Padahal semua tahu potensinya sungguh luar biasa. Sebagai contoh-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa  potensi ekonomi sektor kelautan  bisa mengganti penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi. Pendapatan dari sektor laut bisa mencapai 18,7 miliar dollar AS per tahun atau sekitar Rp 200 triliun. Ini dikatakannya berdasarkan pengalamannya di Pangandaran yang bisa mengekspor 20-30 juta dollar AS per tahun meskipun garis pantainya hanya sepanjang  91 kilometer, sementara garis pantai Indonesia panjangnya 85.000 kilometer. (Koran Tempo, 9/11/2014)

107 Tahun Kebangkitan Nasional

Ketika Indonesia memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional pemerintah waktu itu mengagas apa yang disebut dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk  10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Sebagai masterplan MP3EI jelas sangat konprehensif, dengan pembangunan 6 koridor nasional yang seluruhnya bertumpu pada matra darat. Terobosan Bersejarah Penyusunan MP3EI: Awal Perjalanan Percepatan Transformasi Ekonomi Indonesia. MP3EI memiliki semangat Not Business as Usual. Semangat ini tercermin dari sejak proses penyusunannya di mana rumusan strategi dan kebijakan yang awalnya disusun oleh Pemerintah diperkaya dengan mendengarkan pandangan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, terutama dari dunia usaha, melalui serial dialog intensif, interaktif dan partisipatif. Kita melihat dari kacamata Kebangkitan bangsa ada kelanjutan antara MP3EI dengan Tol Laut Maritim Indonesia. Kalau konsep MP3EI itu bertumpu pada darat sementara Tol Laut Maritim menngembangkan potensi itu lewat laut.

Dalam kacamata MP3EI potensi laut juga sangat jelas menonjol dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Dalam pandangannya potensi maritim Indonesia terlihat dari : Indonesia Sebagai Negara Maritim Total panjang garis pantai Indonesia yang terbentang sepanjang Samudera India, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Samudera Pasifik, Laut Arafura, Laut Timor, dan di wilayah kecil lainnya. Melekat dengan Kepulauan Indonesia terdapat beberapa alur laut yang berbobot strategis ekonomi dan militer global, yaitu Selat Malaka (yang merupakan SLoC), Selat Sunda (ALKI 1), Selat Lombok dan Selat Makassar (ALKI 2), dan Selat Ombai Wetar (ALKI 3). Sebagian besar pelayaran utama dunia melewati dan memanfaatkan alur-alur tersebut sebagi jalur pelayarannya.

MP3EI mengedepankan upaya memaksimalkan pemanfaatan SLoC maupun ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) tersebut di atas. Indonesia bisa meraih banyak keuntungan dari modalitas maritim ini untuk mengakselerasi pertumbuhan di berbagai kawasan di Indonesia (khususnya Kawasan Timur Indonesia), membangun daya saing maritim, serta meningkatkan ketahanan dan kedaulatan  ekonomi nasional. Untuk memperoleh manfaat dari posisi strategis nasional, upaya Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia perlu memanfaatkan keberadaan SLoC dan ALKI sebagai jalur laut bagi pelayaran internasional.

Garis Depan Konektivitas Global Indonesia Dalam rangka penguatan konektivitas nasional yang memperhatikan posisi geo-strategis regional dan global, perlu ditetapkan pintu gerbang konektivitas global yang memanfaatkan secara optimal keberadaan SLoC dan ALKI tersebut di atas sebagai modalitas utama percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Konsepsi  tersebut akan menjadi tulang-punggung yang membentuk postur konektivitas nasional dan sekaligus diharapkan berfungsi  menjadi instrumen pendorong dan penarik keseimbangan ekonomi wilayah, yang tidak hanya dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia, tetapi dapat juga menciptakan membangun kemandirian dan daya saing ekonomi nasional yang solid. Dalam konsep MP3EI wilayah perbatasan RI-PNG menjadi bagian pembangunan koridor 6 perpaduan pengembangan Pusat Ekonomi Kepulauan Maluku dan Papua. Hal yang sama tidak terlihat di Koridor 3 Kalimantan, wilayah perbatasan sama sekali tidak tersentuh.

Tol Laut Maritim Nusantara

Berbeda dengan MP3EI yang mempunyai Blue Print, maka Tol Maritim yang kita tahu baru dari berbagai sumber khususnya tokoh-tokoh tertentu. Misalnya pada saat Presiden Joko Widodo melakukan lawatannya ke Jepang dan Tiongkok kita dengar akan menawarkan peluang investasi untuk membangun 24 pelabuhan yang menjadi pilar proyek infrastruktur tol laut. Begitu juga kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago waktu itu. Andrinof mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih menunggu minat serius investor untuk berpartisipasi dalam proyek maritim itu, yang secara total dapat menghabiskan Rp 700 triliun, termasuk belanja pengadaan kapal.

Selain tol laut, kata Andrinof, Presiden juga akan menawarkan investasi untuk proyek infrastruktur jalan raya dan pembangkit listrik dalam lawatannya ke dua negara raksasa di Asia itu. Andrinof tidak menampik keberangkatan Jokowi ke Tiongkok juga karena misi serupa negara Tirai Bambu itu, yang ingin membangun Jalur Sutera, sebuah jalur konektivitas tata niaga dari berbagai wilayah di Asia ke Eropa dan Afrika."Kami ingin lihat dulu apa dari Jepang dan Tiongkok," ujarnya. Kebutuhan investasi untuk tol laut yang diperkirakan Rp 700 triliun itu untuk jangka waktu lima tahun dan akan diupayakan dari investasi pemerintah, BUMN dan BUMD serta swasta. Berdasarkan catatan Bappenas mengenai konsep awal tol laut, sebanyak 24 pelabuhan itu akan dibagi menjadi pelabuhan "hub", pelabuhan utama, dan pelabuhan pengumpul yang mampu mendistribusikan barang ke kota-kota kecil.

Sebanyak 24 pelabuhan itu adalah Pelabuhan Banda Aceh, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Pangkal Pinang, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Batam, dan Pelabuhan Padang. Kemudian Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cilacap, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Lombok, Pelabuhan Kupang, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Palangka Raya, Pelabuhan Maloy dan Pelabuhan Bitung,. Selanjutnya adalah Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Halmahera, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke.  Selain sarana fisik 24 pelabuhan strategis, pemerintah juga berencana membangun infrastruktur penunjang tol laut, "short sea shipping", fasilitas kargo dan kapal, pengembangan pelabuhan komersial, dan pembangunan transportasi multimoda. Namun pada 2015, pemerintah fokus memulai pembangunan tol laut dari Indonesia Timur.

Akan tetapi satu hal yang menggembirakan adalah bahwa 24 pelabuhan yang menjadi bagian Tol Laut tersebut adalah pelabuhan-pelabuhan yang ada di ke 6  koridor pembangunan MP3EI tersebut. Namun demikian kalau dilihat dari kacamata perbatasan, kedua konsep tersebut (MP3EI dan Tol Laut) di wilayah Kalimantan sama sekali belum menjangkau wilayah perbatasan dan bahkan tidak terkoneksi dengan semangat kerja sama regional Asean yang meliputi Indonesia-Malaysia-Berunai dan Philipina. Jadi kalau kita kaitkan dengan semngat kebangkitan Bangsa pola pembangunan NKRI masih terlihat kesinambungannya antara MP3EI dengan Tol laut Maritim. Kalau dahulu eranya umumnya di darat, maka kini beralih ke laut. Harapan kita pembangunan itu bisa terus berkelanjutan dan mewujud serta tidak melupakan wilayah perbatasan. Selama ini kita selalu mendengarkan bahwa perbatasan itu merupakan halaman depan bangsa. Tapi tiba di konsep sama sekali tidak terikutkan.

Pengamanan Kedaulatan Negara Kepulauan

Konsep negara kepulauan terasa sekali pengaruhnya dalam pembangunan kekuatan pertahanan nasional (TNI) yang mempertahankan Nusantara. Selama ini kita seolah melihat konsep kekuatan trimarta (TNI) kita mengemuka menjadi kekuatan wilayah darat yang terkotak-kotak ke dalam konsep pertahanan Teritorial dalam belasan Komando Kewilayahan. Padahal sejatinya kalau kita mengacu pada kekuatan pertahanan kita di era tahun 60an khususnya di era sebelum Orde Baru, kekuatan TNI ada di laut dan di udara.  Masa itu, kekuatan militer Indonesia menjadi yang terkuat di seluruh belahan bumi timur-selatan. Kekuatan utama Indonesia di saat itu terlihat dari salah satu kapal perang terbesar dan tercepat di dunia buatan Sovyet kelas Sverdlov, dengan 12 meriam raksasa kaliber 6 inchi, dinamai KRI Irian, dengan bobot raksasa 16.640 ton dengan awak sebanyak 1270 orang termasuk 60 perwira. Sovyet, tidak pernah sekalipun memberikan kapal sekuat ini pada bangsa lain manapun, kecuali Indonesia. (bayangkan kapal-kapal terbaru Indonesia sekarang dari kelas Sigma hanya berbobot 1600 ton).

Demikian pula dengan angkatan udara Indonesia, juga menjadi salah satu skuadron udara paling ditakuti di dunia sat itu, yang terdiri dari lebih dari 100 pesawat tercanggih di zamannya yang terdiri dari : 20 pesawat  pemburu supersonic MiG-21 Fishbed ; 30 pesawat MiG-15; 49 pesawat tempur high-subsonic MiG-17; dan 10 pesawat supersonic MiG-19. Pesawat MiG-21 Fishbed misalnya adalah salah satu pesawat supersonic tercanggih di dunia saat itu, yang telah mampu terbang dengan kecepatan mencapai Mach 2. Pesawat ini bahkan lebih hebat dari pesawat tercanggih Amerika kala itu, pesawat supersonic F-104 Starfighter dan F-5 Tiger. Sementara Belanda sendiri masih mengandalkan pesawat-pesawat peninggalan Perang Dunia II seperti P-51 Mustang. Indonesia juga masih memiliki armada 26 pembom jarak jauh strategis Tu-16 Tupolev. Fakta ini membuat Indonesia menjadi salah satu dari hanya 4 bangsa di dunia yang mempunyai pesawat pembom strategis, yaitu Amerika, Rusia, dan Inggris. Pangkalannya terletak di Lapangan Udara Iswahyudi, Surabaya.

Kalau kita mengacu pada negara kepulauan, secara kasat mata Indonesia sesungguhnya membutuhkan lima Armada (terserah soal namanya) Pangkalan Utama TNI-AL  dengan lokasi Belawan, Natuna, Surabaya, Makassar dan Sorong hal yang sama untuk TNI-AU. Dengan demikian kita akan melihat 24 pelabuhan utama yang jadi tulang punggung poros maritim itu akan jadi satu keutuhan dengan pertahanan Laut, Udara dan Darat nasional kita. Dan kita percaya dengan pola seperti itu TNI kita akan mampu menjaga kedaulatan bangsa. Dan kalaupun suatu saat konsep pertahanan Nusantara  Jebol maka masih ada belasan komando kewilahan di darat yang  akan mampu berperang secara mandiri sampai tetes darah terahir.

Ancaman Anggaran Pertahanan Tiongkok

 Ancaman Anggaran Pertahanan Tiongkok

Oleh  Darma Agung

Perbandingan anggaran pertahanan Tiongkok dengan negara lainnya dilihat dari berbagai aspek menunjukkan bahwa anggaran pertahanan Tiongkok memang cukup besar. Meskipun hal tersebut merupakan konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan penguatan sektor anggaran pertahanan merupakan kebijakan Tiongkok terkait stabilitas kawasan dan integritas teritorial. Akan tetapi, pengaruhnya terhadap negara lain merupakan ancaman tersendiri terhadap stabilitas kawasan. Menilik data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), anggaran pertahanan Tiongkok mengalami peningkatan secara signifikan yang pertumbuhannya melesat sejak 2005 hingga sekarang. Peningkatan tersebut telah melampaui anggaran pertahanan Jepang yang selama ini mendominasi anggaran pertahanan terbesar di kawasan sejak pasca-Perang Dingin (1989).

Kesenjangan antara anggaran pertahanan Tiongkok dengan negara lain di kawasan terlihat sangat lebar. Bahkan, sejak 2011, baik secara nominal maupun konstan, anggaran pertahanan Tiongkok merupakan anggaran terbesar jika dibandingkan dengan total gabungan anggaran pertahanan Jepang, Korea Selatan, India, dan Vietnam, negara-negara yang selama ini menjadi rival tradisional Tiongkok. Namun, secara rasio persentase terhadap PDB, anggaran belanja pemerintah, dan per kapita, anggaran pertahanan Tiongkok masih kalah apabila dibandingkan dengan negara lainnya. Rata-rata persentase anggaran pertahanan Tiongkok terhadap PDB sejak pasca-Perang Dingin cenderung stabil, yaitu 1,97 persen. Rata-rata persentase tersebut lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata persentase anggaran pertahanan Brunei, Pakistan, Singapura, Korea Selatan, India, Vietnam, terhadap PDB setiap negara, dan hanya sedikit lebih besar dibandingkan dengan Australia (1.93 persen). Jika diubah tahun dasarnya ke 2000, posisi Tiongkok hanya kalah dari Singapura, Pakistan, Brunei, India, dan Korea Selatan.

Hanya, jika menggunakan acuan rata-rata persentase anggaran pertahanan terhadap anggaran belanja pemerintah sejak 1989, persentase anggaran pertahanan Tiongkok (11 persen) hanya lebih rendah dari Singapura (24 persen) dan Pakistan (18 persen). Sementara India memiliki rata-rata persentase yang sama dengan Tiongkok. Tiongkok sering kali menggunakan luas wilayahnya sebagai dalih besaran anggaran pertahanannya dan menggunakan rasio anggaran pertahanan per kapita untuk menunjukkan bahwa anggaran pertahanan mereka relatif kecil dan tidak pantas dianggap sebagai ancaman oleh negara lainnya. Penyangkalan juga didasari atas ketiadaan hubungan sebab-akibat jika dikaitkan pengadaan senjata oleh Tiongkok dengan pengadaan senjata yang dilakukan negara lain. Di lain sisi, banyak yang menyoroti perubahan anggaran pertahanan Tiongkok yang menaikkan anggaran untuk kepentingan riset dan kesejahteraan prajuritnya.

Sejarah konflik

Pendekatan rivalitas berdasarkan pola sejarah sengketa militer antarnegara sejak 1945 menunjukkan Tiongkok merupakan negara dengan jumlah konflik terbesar dengan negara tetangga di kawasan.Jika pola rivalitas antarnegara ini kemudian diasumsikan sebagai pola musuh potensial sebuah negara, secara jejaring anggaran pertahanan di kawasan, Tiongkok merupakan ancaman bersama. Anggaran pertahanan Tiongkok dipersepsikan sebagai ancaman karena hubungan antarnegara di Asia cenderung dipengaruhi oleh pola permusuhan, rivalitas, dan sejarah konflik pada masa lalu, yang kemudian diinterpretasi sebagai persepsi ancaman dan ketakutan. Pada negara yang memiliki hubungan anggaran pertahanan, sengketa wilayah dan hubungan tidak harmonis pada masa lalu yang belum terselesaikan turut memperburuk persepsi suatu negara terhadap negara lain sehingga setiap upaya memperkuat negara di sektor militer dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang mengancam.

 

Dari hasil riset pribadi, anggaran pertahanan Tiongkok diketahui memengaruhi anggaran pertahanan Korea Selatan, India, Pakistan, Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, Indonesia, Australia, sekaligus menempatkan Tiongkok sebagai sentralitas jejaring anggaran pertahanan di kawasan. Hubungan sebab-akibat ditunjukkan pada anggaran pertahanan Tiongkok dengan Australia, Tiongkok dengan Pakistan, Tiongkok dengan Korea Selatan, dan Tiongkok dengan Vietnam. Hubungan anggaran pertahanan Tiongkok dan Pakistan merupakan pengecualian karena kedua negara terlibat dalam berbagai kerja sama di bidang pertahanan. Ketidakpastian dari intensi dibalik peningkatan anggaran pertahanan, diikuti kemajuan teknologi militer, penguatan pertahanan maritim, dan berbagai aksi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan merupakan sorotan terhadap Tiongkok sebagai ancaman di kawasan atau bukan.

Pakar hubungan internasional, Profesor Amitav Acharya, menyatakan bahwa kekhawatiran terhadap Tiongkok didasari atas ketidakpastian arah perkembangan Tiongkok sebagai kekuatan besar regional dan global "... uncertainty in the form of Tiongkok's behaviour once she attained her great power status. Will she conform to international or regional rules or will she be a new military power which acts in whatever ways she sees fit." Proses sekuritisasi isu anggaran pertahanan kemudian melahirkan pemahaman kolektif terkait negara yang menjadi ancaman bersama di kawasan. Hal ini kemudian ditunjukkan dalam hubungan anggaran pertahanan antarnegara, di mana anggaran pertahanan suatu negara dimaknai sebagai ancaman eksternal, seperti yang terjadi pada Tiongkok. Darma Agung, Pemerhati Isu Pertahanan; Alumnus Universitas Pertahanan Indonesia ( Sumber : Kompas 11 Mei 2015)