Menhan Ingin Alutsista RI Nomor 3 Terbaik Dunia

Kunjungi PT Pindad Menhan Ingin Alutsista RI Nomor 3 Dunia

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu optimistis keinginannya agar Indonesia masuk sebagai negara nomor tiga di dunia dalam hal alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dapat terwujud. Hal itu diungkapkan Ryamizard saat menghadiri Seminar Nasional 25 Tahun SMA Taruna Nusantara dan mengunjungi pabrik pembuatan amunisi milik PT Pindad di Malang, Jawa Timur, Rabu (12/8/2015).

"Survei Global Firepower saat ini menempatkan Indonesia diurutan 12 dunia dalam hal kemampuan alutsistanya. Data itu bisa dijadikan landasan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mendorong, dan memotivasi setidaknya dalam 10 tahun ke depan Indonesia bisa masuk 10 atau 3 besar dunia," ujarnya. Ryamizard mengaku, bersyukur ada perubahan posisi Indonesia di dunia terkait kemampuan alutsista. Sebelumnya, Indonesia menduduki urutan ke 19 dunia, namun kini naik menjadi nomor 12 dunia."Insyaallah, (masuk tiga dunia) kita semua ada bahan-bahannya, seperti tembaga numpuk itu di Papua dan yang lain-lain ada, tinggal bagaimana ada campuran dimana kita perlu belajar untuk menggabungkan itu," ujarnya.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut sekaligus meningkatkan kemampuan PT Pindad, sambung Ryamizard, pihaknya akan menggandeng Kementerian Perindustrian."Tinggal sekarang itu dapat ilmunya, kita bekerja sama dengan yang lain. Kalau sudah itu tinggal perbanyak pemasaran. Kita mau buat bom untuk Sukhoi, mau cannon dari semua meriam, mungkin nanti termasuk Leopard, kita sudah bisa buat semua," jelasnya. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini mengakui, kemampuan PT Pindad dalam memproduksi amunisi. Menurut Ryamizard, kualitas amunisi yang diproduk Pindad sudah diakui karena memenuhi standar internasional.

"Ini aja kita kewalahan, ada pesanan dari Arab 40 juta butir amunisi. 40 juta banyak. Kita kewalahan, yang ada duluan aja kita jual. Kita proses satu hari sudah mencapai 600.000 peluru produksinya. Arab kan bisa saja beli dimana-mana dia (negara) kaya, tapi dia beli di sini," ujarnya. Ryamizard menilai, bila produk Pindad bisa terjual dalam jumlah besar maka roda perekonomian akan berjalan. Untuk itu, Menhan juga akan menggandeng perusahaan lain untuk memajukan kemampuan produk alutsista dalam negeri.

Mengenai permintaan PT Pindad untuk disediakan tempat uji coba, Ryamizard mengaku akan mencarikannya. "Kita akan cari yang lebih luas lagi untuk tempat uji cobanya," ucapnya. Selain membangun kemampuan alutsista, Ryamizard juga menargetkan pembentukan 100 juta kader bela negara di seluruh Indonesia. Sebagai tahap awal, sebanyak 47 kabupaten pada tahun ini akan memulai perekrutan."Guna mewujudkan kondisi tersebut (tiga besar), Kemhan menargetkan kader bela negara 100 juta kader dengan kesadaran bela negara di 47 kabupaten/kota di bawah Kodal," pungkas Ryamizard. (Source: http://nasional.sindonews.com/read/1032393/14/kunjungi-pt-pindad-menhan-ingin-alutsista-ri-nomor-3-dunia-1439401864)

Pertahanan, Tantangan Panglima TNI Baru

Pertahanan, Tantangan Panglima TNI Baru

Al araf

Presiden Joko Widodo akhirnya mengajukan nama Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon tunggal Panglima TNI ke DPR. Menurut rencana, dalam pekan ini DPR akan membahas calon tunggal Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, yang sebelumnya menduduki jabatan Kepala Staf TNI AD. Dipilihnya Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon tunggal Panglima TNI tentu mengejutkan sebagian kalangan mengingat Panglima TNI saat ini, Jenderal Moeldoko, juga berasal dari Angkatan Darat. Dugaan publik selama ini kemungkinan Presiden akan memilih calon Panglima TNI yang berasal dari Angkatan Udara atau Angkatan Laut, mengingat sejak masa Presiden Abdurrahman Wahid ada kebiasaan dalam proses pergantian Panglima TNI yang dilakukan secara bergantian antarangkatan.

Tantangan. Meski tidak ada aturan yang mengharuskan agar pergantian Panglima TNI dilakukan secara bergantian, ada sebuah anjuran dalam undang-undang TNI agar posisi Panglima TNI dapat dipilih secara bergantian. Pasal 13 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa jabatan panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Meski demikian, kebijakan Presiden memilih Gatot Nurmantyo sebagai calon tunggal Panglima TNI ini agak menarik. Biasanya presiden yang baru terpilih tidak mau mengangkat calon Panglima TNI yang terkait dengan rezim pemerintahan sebelumnya. Gatot Nurmantyo adalah Kepala Staf TNI AD yang diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi dipilih Presiden Jokowi menjadi calon tunggal Panglima TNI. Pergantian Panglima TNI merupakan agenda yang bersifat rutin. Namun, pergantian kali ini memiliki makna penting bukan hanya bagi TNI, melainkan juga bagi publik sebab agenda ini akan memiliki pengaruh terhadap dinamika TNI ke depan. Apalagi TNI dewasa ini masih menghadapi berbagai tantangan baik internal maupun eksternal.

Posisi Panglima TNI memiliki nilai yang strategis sehingga pergantian ini bukan semata-mata sebagai pergantian sosok, melainkan juga perlu dibarengi oleh kerangka untuk mendorong munculnya sosok Panglima TNI yang bisa mendorong TNI semakin profesional. Lebih dari itu, Panglima TNI baru harus tunduk terhadap otoritas sipil dan patuh terhadap semua aturan hukum.Dalam perspektif publik tentu kita sangat berharap agar Panglima TNI yang akan terpilih nanti memiliki komitmen untuk mendukung dan tidak resistensi terhadap agenda reformasi TNI yang perlu segera diselesaikan oleh otoritas sipil. Salah satunya adalah agenda reformasi peradilan militer melalui revisi UU No 31/1997. Di sisi lain, otoritas sipil juga perlu merealisasikan agenda peningkatan kesejahteraan prajurit sehingga sedikit banyak hal itu dapat memengaruhi profesionalisme prajurit.

Belakangan ini kebijakan TNI mendapatkan sorotan dari masyarakat, yakni terkait maraknya pelibatan TNI dalam ranah sipil melalui berbagai MOU TNI dengan kementerian dan instansi sipil lainnya. Dalam konteks itu, Panglima TNI baru perlu mengevaluasi berbagai MOU tersebut. Secara normatif, tugas TNI dalam menjalankan operasi militer selain perang hanya bisa dilakukan jika itu memang merupakan bagian dari tugas TNI sebagaimana dimaksud UU TNI, yang didasarkan kepada keputusan politik negara (Pasal 7 Ayat 2 juncto Pasal 7 Ayat 3 UU TNI) dan bukan didasarkan kepada MOU. Dengan demikian, bila MOU TNI yang telah dibuat ternyata tidak sejalan dengan UU TNI, Panglima TNI baru perlu mengevaluasinya.

Selain itu, persoalan konflik oknum anggota TNI dengan masyarakat, oknum anggota TNI dengan anggota Polri, oknum anggota TNI dengan anggota TNI menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi Panglima TNI baru. Untuk pembenahan itu, secara internal Panglima TNI baru perlu membenahi dan meningkatkan kedisiplinan prajurit dan secara eksternal perlu membuka diri untuk mendukung agenda reformasi peradilan militer yang perlu segera dilakukan otoritas sipil.

Visi maritim. Sebagai sebuah visi, Presiden Jokowi memang memiliki visi yang jelas terkait dengan pembangunan poros maritim. Visi politik Presiden, yang menyatakan kita sudah terlalu lama memunggungi laut dan pentingnya pembangunan maritim, merupakan visi politik yang baik dan diharapkan akan memengaruhi cara pandang serta kebijakan politik negara pada era Jokowi ini.

Di sektor pertahanan, pembangunan maritim tentunya perlu diikuti dengan upaya membangun kekuatan pertahanan maritim. Dengan demikian, visi politik Presiden itu perlu diterjemahkan dan diformulasikan dalam kebijakan pertahanan negara. Mengacu kepada UU pertahanan negara, maka Presiden membuat kebijakan umum pertahanan negara dan Menteri Pertahanan membuat kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara (Pasal 13 Ayat 2 UU No 3/2002 juncto Pasal 16 Ayat 3 UU No 3/2002).Dalam pelaksanaannya, Panglima TNI harus melaksanakan dan menjalankan kebijakan pertahanan negara tersebut, mengingat hal itu merupakan salah satu tugas dan kewajiban Panglima TNI yang diatur dalam Pasal 15 Ayat 2 UU TNI. Dalam konteks itu, siapa pun yang menduduki jabatan Panglima TNI perlu memperhatikan visi maritim Presiden.

Gagasan maritime security dalam konteks pertahanan tentunya perlu memperhatikan dan memprioritaskan pentingnya pembangunan kekuatan angkatan laut dan angkatan udara, mengingat orientasi pertahanan maritim membutuhkan bangunan kekuatan laut dan udara secara bersamaan. Meski demikian, pembangunan kekuatan darat tidak boleh ditinggalkan karena konsep trimatra terpadu dan strategi pertahanan yang berlapis. Prioritas kebijakan pertahanan itu bisa meliputi kebijakan tentang postur TNI, procurement, anggaran, dan lainnya. Konsekuensi dari hal ini adalah pentingnya melakukan agenda restrukturisasi komando teritorial sebagai bagian dari gelar kekuatan postur TNI dan mengubahnya menjadi kesatuan gelar kekuatan yang terintegrasi.

Pada akhirnya, siapa pun yang nantinya akan menduduki jabatan Panglima TNI, maka semua prajurit harus tunduk dan patuh atas pilihan Panglima TNI yang dipilih Presiden dan disetujui DPR. Tak boleh ada prajurit TNI dari angkatan mana pun yang bisa dan boleh menolak atas pilihan Presiden tersebut. Saya yakin semua prajurit memiliki jiwa yang besar dan lapang untuk tunduk dan patuh atas Panglima TNI yang dipilih Presiden dan disetujui DPR. Terakhir, selamat kepada Jenderal Gatot Nurmantyo jika akhirnya DPR menyetujui sebagai Panglima TNI dan semoga tetap tunduk dan patuh kepada otoritas sipil.

Al Araf - Direktur Program Imparsial, Pegiat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (Sumber: Kompas 12 juni 2015)

Tantangan TNI, BIN dan Kemanunggalan TNI Dengan Rakyat

Tantangan TNI, BIN dan Kemanunggalan TNI Dengan Rakyat

Para pengamat militer-menilai, tantangan yang akan dihadapi Panglima TNI dan BIN pada saat ini telah berubah jika dibandingkan dengan era Perang Dingin pada 1960-an hingga 1980-an. Sekarang, hal yang paling penting adalah bagaimana memahami perang nonkonvensional, perang asimetris, dan ancaman nontradisional. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan memanfaatkan dan menjaga dirgantara yang mengawasi seluruh lautan dan daratan Indonesia serta kawasan menjadi kunci terhadap proyeksi pertahanan Indonesia saat ini dan ke depan.

 

Sutiyoso dan Gatot diyakini mampu menyesuaikan dan menjawab tantangan ini, seperti doktrin dasar tentara yang mengajarkan untuk mengenali "CuMeMu" Cuaca-Medan dan Musuh. Namun, lebih dari itu, Sutiyoso dan Gatot diharapkan bisa memaknai konteks CuMeMu yang kini dihadapi, yaitu perubahan zaman dan adanya penguatan doktrin maritim yang menjadi landasan kebijakan Panglima Tertinggi TNI sekaligus pengguna dari informasi BIN, yakni Presiden Joko Widodo dan kemampuan mereka dalam menjaga kemanunggalan TNI dan Rakyat.

Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman itu sangat penting karena sejumlah persoalan harus segera dihadapi Indonesia. Mulai dari menghangatnya kontestasi di Laut Tiongkok Selatan, persaingan Tiongkok-Amerika Serikat, perang melawan terorisme, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan beragam masalah nonkonvensional lain. Tetapi yang lebih pentinglagi adalah tetap menjaga profesionalisme prajurit TNI yang dicintai rakyat setelah itu barulah penyesuaian Alut Sista sesuai kebutuhan.

KEMANUNGGALAN TNI-RAKYAT. Kemanunggalan TNI dan Rakyat adalah kekuatan TNI yang tidak terbantahkan. Bagi banyak kalangan di kita sendiri, hal itu seolah sebagai sesuatu yang biasa. Tetapi bagi para sahabat kita atau bahkan musuh-musuh kita, tetap menilai bahwa kekuatan TNI adalah pada prajuritnya yang profesional dan dicintai rakyat.  Berbagai pandangan para Jenderal purnawira Amerika sangat kagum pada TNI karena kecintaan rakyat pada TNI dan Negaranya. Bisa kita jadikan sebagai masukan. Dalam salah Talk Show yang dihadiri Jenderal (purn) Mike Jackson (pemimpin pasukan Inggris saat menyerbu Irak), Jenderal (purn) Tommy Franks (pemimpin Delta Forces saat Operasi Badai Gurun), Jenderal (purn) Peter Pace (mantan Jenderal US Marine dan Kepala Staf Gabungan US) serta Mahasiswa dari Universitas Dallas.  Tetapi yang menarik adalah cara pandang ke tiga jenderal  tersebut pada TNI dan Indonesia adalah:

JEND. PETER PACE : ”Saat ini ada 3 kekuatan besar MARINIR dunia, dan Indonesia berada pada posisi ke 3."  "Penempatan US MARINE di Australia hanya untuk stabilitas kawasan di Asia Tenggara, jangan bermimpi USA berencana menyerang Indonesia meski USA pimpinan NATO. Tidak pernah terpikir oleh pemimpin USA untuk menyerang Indonesia."

JEND.TOMMY FRANKS : ”Kita pernah punya pengalaman pahit di Vietnam dan Korea, dan semua pemimpin USA sadar siapa dibalik kedua negara Asia yang pernah terlibat konflik dgn kita". "Indonesia adalah guru bagi Vietnam dan Korea Utara saat berperang melawan USA.” 

JEND. PETER PACE : "Kita sering berlatih dengan Indonesia. Kita sadar bagaimana kemampuan pasukan khusus Indonesia, pasukan kita sering kewalahan dalam setiap latihan perang dengan Indonesia” 

JEND. TOMMY FRANKS : "Saat operasi pembebasan sandera di pesawat yang dibajak di Bangkok Thailand, Delta Force memantau operasi tersebut. Operasi berjalan sukses dan sangat efektif." "Hal lain yang tidak dimiliki oleh pasukan negara lain, anda akan terkejut bila mendapati satu mata pelajaran yang takkan didapat di pendidikan elite militer manapun, yakni pendidikan gerilya." 

JEND. MIKE JACKSON : ”Doktrin militer Indonesia sudah dipakai di beberapa negara Asia bahkan Afrika karena Indonesia memang diminta melatih beberapa negara Asia dan Afrika." "Meski Indonesia kekurangan senjata, tidak mungkin mudah menaklukkan Indonesia karena jika perang terjadi bukan hanya militernya ya g maju perang TAPI RAKYATNYA juga pasti turut membantu untuk menghabisi lawan." "SAS sudah pernah merasakan saat berhadapan dengan aliansi tentara Indonesia dan rakyat indonesia. JADI JANGAN PERNAH ANGGAP RINGAN DENGAN INDONESIA", UNGKAP JENDERAL MIKE JACKSON. 

JEND. MIKE JACKSON : "Indonesia dalam waktu dekat akan jadi sebuah negara yang militernya sangat besar dan sulit tertandingi”. 

JEND. PETER PACE : "Indonesia memiliki semuanya dan kalau itu diopersionalkan maka Indonesia akan melampaui India dan Cina dalam perkembangan militer”.

JEND. TOMMY FRANKS : "Sebagai orang yang pernah memimpin pasukan khusus, saya tahu banyak rahasia teknik militer yang tidak ditunjukkan dalam latihan perang bersama." "Ada satu pasukan khusus Indonesia yang jarang mengadakan latihan bersama yaitu AU. Pasukan khusus AU Indonesia adalah satu-satunya pasukan dengan kualifikasi Korps Pasukan Khas TNI-AU di Asia dan katanya terlengkap di dunia."

Jadi bagi Panglima TNI kemampuan untuk tetap bisa menjaga kualitas keprofesionalan prajuritnya adalah yang utama. Prajurit profesional dan tetap di cintai rakyat. Kalau kedua hal ini bisa dijaga maka alut sista tinggal menyesuaikan dengan kemampuan negara.

Baca Juga Kemanunggalan TNI dan Rakyat Disini

Wilayah Pertahanan, Illegal Fishing Siapa Yang Menjaga Laut Kita

Wilayah Pertahanan, Illegal Fishing  Siapa Yang Menjaga Laut Kita

Oleh harmen batubara

Sejatinya kita juga masih penasaran seperti apa pemerintah kita akan menata secara benar kepentingan nasional kita dalam menjaga Poros Maritim, siapa yang menjaga pantai (coast guard); antara domain keamanan atau pertahanan, untuk melakukan kerja sama memperluas perspektif maritim secara regional dan global. Waktu bulan Oktober 16, 2014  saya masih ingat yang dikatakan Laksamana (Purn) Tedjo Eddy di Hotel Borobudur  Jakarta. Menurutnya waktu itu Pemerintah baru harus segera membenahi dan memperbaiki keamanan sektor kelautan di Indonesia. Ini untuk meminimalisir potensi kerugian negara akibat pencurian ikan dan kekayaan laut lainnya mencapai Rp 100 triliun-Rp 300 triliun tiap tahun. Seperti di Amerika Serikat (AS), beliau menyarankan, Indonesia perlu membangun Coast Guard atau Badan Keamanan Laut.

 

Sebenarnya, menurut Eddy, saat ini pemerintah telah mempunyai satu instansi pengamanan laut yang dinamakan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Namun pada praktiknya, Eddy menilai instansi ini masih lemah dan kurang maksimal menjaga laut karena terbatas pada regulasi tugas yang diberikan. "Tetapi karena ada kata 'koordinasi' sering diucapkan sukar dilaksanakan. Ke depan Bakorkamla tetap dijalankan tetapi kata kor-nya dihilangkan. Menjadi Badan Keamanan Laut yang punya komando langsung menjaga laut," imbuh Ketua Umum DPP Ormas Nasional Demokrat ini.

Jadi ke depan diharapkan tanggung jawab sektor pengamanan laut RI ditanggung oleh 2 instansi, yaitu Coast Guard dan TNI Angkatan Laut (AL). Konsep Coast Guard nanti langsung di bawah arahan Kementerian Maritim dengan tugas pokok menyangkut pengamanan laut sedangkan TNI AL menjaga pertahanan laut Indonesia. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah peran nelayan ditingkatkan sebagai kepanjangan tangan TNI AL dan Coast Guard yang bisa melaporkan seluruh kegiatan yang mencurigakan seperti pencurian ikan, penyelundupan imigran gelap dan lain-lain. "Instansi lain tetap bekerja seperti Bea Cukai di wilayah kepabeanan tidak usah sampai ke teritorial. Apabila ini semua dipadukan, musuh dan pencuri akan berpikir dua kali pelan-pelan akhirnya kita mempunyai kekuatan yang cukup besar," begitu beliau bertutur, dan kini beliau sudah menjadi Menko Maritim pemerintahan Joko Widodo.

TNI-AL Siap Mengamankan Poros Maritim

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menilai TNI Angkatan Laut sangat menentukan pengembangan Poros Maritim Dunia, karena itu KSAL yang baru Laksamana Madya TNI Ade Supandi diharapkan untuk membangun kekuatan TNI AL yang hebat."Saya bangga ada kemajuan TNI AL dengan pemikiran Laksamana TNI Marsetio (KSAL sebelumnya) yang membawa TNI AL sebagai World Class Navy," katanya kepada pers setelah memimpin upacara parade dan defile serah terima jabatan KSAL di Dermaga Madura, Koarmatim, Ujung, Surabaya, Selasa,6 Januari 2015 lalu. "Saya yakin TNI AL akan mampu mewujudkan alutsista yang kuat dan hebat, karena industri dalam negeri juga sangat mendukung, seperti PT PAL. Buktinya, beberapa alutsista kita itu sudah merupakan produk dalam negeri," katanya.

"Tahun 2015 merupakan awal yang penting, karena lima tahun ke depan pada periode 2015--2019 merupakan tahapan percepatan dan pengembangan sarana dan prasarana. Kalau tahapan itu tidak tercapai akan terjadi potensi disparitas antara sarana dan tantangan dalam persenjataan ke depan," katanya. Sebaliknya, keberhasilan tahapan itu akan mencetak TNI yang kredibel, mampu melakukan penangkalan berbagai tantangan, dan mampu mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia."Tentu, penguatan alutsista itu perlu dibarengi dengan penguatan organisasi, perawatan alutsista secara berkala, peningkatan kesejahteraan prajurit, dan peningkatan kerja sama militer antarnegara, khususnya di Asia Tenggara," katanya.

BagaimanaMereka Mengamankan Laut Kita

Penulis kemudian membuka file Kamla. Catatannya sangat memprihatinkan. Ternyata menurut  Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Laksamana Madya Didik Heru Purnomo di Batam, Kepulauan Riau ; “ Pengamanan wilayah laut dan Indonesia kacau balau karena terlalu banyak instansi yang menangani dengan beragam kepentingan sektoral. Situasi itu diperburuk dengan terbatasnya armada patroli dan sarana pendukung operasional, termasuk bahan bakar minyak” (Kompas (5/6/2012). Memang kondisi ini adalah kondisi di tahun 2012.

Didik mengakui, Bakorkamla terdiri atas sedikitnya 12 instansi terkait, di antaranya TNI, Kepolisian RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Keuangan. Namun, setiap pemangku kepentingan punya fungsi masing-masing yang cenderung dipandang sektoral. Ia mencontohkan, Bakorkamla kerap menerima penolakan instansi tertentu saat diajak patroli. Alasannya beragam, terutama tentang keterbatasan anggaran untuk menggerakkan kapal.Memang bisa dimaklumi karena untuk mengoperasikan satu kapal dibutuhkan biaya paling sedikit Rp 60 juta per hari. Itu baru biaya bahan bakar minyak, belum termasuk biaya lain. Operasi bisa berlangsung beberapa hari dengan melibatkan beberapa kapal,” ujarnya.

Bakorkamla sendiri tidak mampu berbuat banyak,  sebab  badan itu tidak punya kapal berdaya jelajah jauh. Dari 18 kapal Bakorkamla, tidak ada yang layak untuk operasi lebih dari 10 mil (18 kilometer). Keterbatasan armada membuat Bakorkamla tidak mampu mengawal optimal tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Setiap ALKI minimal butuh dua kapal patroli. Saat ini, Bakorkamla tengah memesan kapal patroli 48 meter dari galangan di Batam. ”Indonesia sanggup buat sendiri, tetapi anggaran pemerintah terbatas,” Kalau programnya bisa dipola secara multi years mungkin solusi bisa terpecahkan.

Selain keterbatasan sarana, pengamanan laut Indonesia juga terkendala tumpang tindih aturan dan masing-masing berpedoman pada UU yang menguntungkannya. Terdapat 17 peraturan tentang keamanan laut yang perlu diselaraskan. Misalnya, Kementerian Perhubungan (Ditjen Perhubungan Laut dan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai) berpegang pada UU No 17/2008 tentang Pelayaran. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada UU No 31/2004 tentang Perikanan. Adapun Polisi Perairan mengacu pada UU No 2/2002 tentang Kepolisian sementara Kementerian Keuangan berpegang pada aturan-aturan kepabeanan.

Di jajaran KRI masalahnya beda pula.  Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat Laksamana Pertama Pranyoto mengatakan, para komandan Kapal Republik Indonesia (KRI) saat ini tidak hanya memikirkan soal pengamanan wilayah. Para komandan juga direpotkan dengan pemenuhan kebutuhan BBM kapal. ”Dulu BBM diurus pusat. Sekarang harus urus sendiri,” kata Pranyoto. Apapun masalahnya,Namun yang jelas lemahnya koordinasi antarinstansi berdampak pada berlanjutnya pencurian ikan di wilayah laut RI yang melibatkan kapal-kapal asing, seperti Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan Filipina.

Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Tahuna Kolonel (Laut) Fransiscus Herman mengungkapkan, pencurian ikan oleh nelayan asing sulit diberantas mengingat luasnya laut di perbatasan. Lanal Tahuna sepanjang 2011 telah menangkap 146 perahu motor jenis pamboat dengan barang sitaan ikan tuna lebih dari 50 ton. Januari-Maret 2012, pihak Lanal Tahuna menangkap lima pamboat.

Logika saya berkata, sekarang kan Menkonya sudah  Pa Tedjo yang dari dulu mengambil role model US Coast Guard sebagai acuan. Tetapi bagaimana langkah dan aksinya?  Staf saya yang mencari data perihal kemajuan  terkait pengamanan laut kita, ternyata belum ada perubahan yang signifikan. Ya semoga Presiden kita sudah juga memikirkannya, kalau ternyata belum ?