Semangat Adu Domba dibalik Isu Tolikara dan Singkil Aceh

Semangat Adu Domba dibalik Isu Tolikara dan Singkil Aceh

Kalau kita peka, dan mau membaca berbagai fakta yang ada di sekitar kita, maka sebenarnya secara lamat-lamat kita akan bisa melihat bagaimana berbagai kejadian gejolak social yang ada di sekitar kita. Katakanlah di Timur Tengah, di Asia Timur, di Afrika dan di tanah-tanah bekas jajahan eks colonial zaman dahulu maka kita akan dapat melihat siapa berbuat apa, siapa yang maunya apa dan siapa yang melakukan apa dan siapa yang mendapatkan apa-apa.

Indonesia sebagai NKRI sudah dipersatukan oleh perilaku colonial sejak zaman kuda gigit besi, zaman takkala anak negeri masih jadi masyarakat peramu, masyarakat yang hidupnya tergantung sepenuhnya pada alam. Saat alam jadi sumber kehidupan maka penguasaan wilayah adalah suatu keharusan. Lalu muncullah raja-raja kecil yang kian menyadari bahwa kehidupan tidak mungkin hanya bergantung pada wilayahnya saja, dan datanglah bangsa Eropa yang memang dari sananya berniat mencari wilayah baru untuk menambah penghasilan bagi Rajanya.

Datangnya orang – orang Eropa ini diwakili oleh para pendekar petualang, yang otaknya hanya mau mencari dan mencuri apa saja yang bisa didapat. Bagi mereka penduduk asli tidak lebih dari dan sama saja dengan hewan-hewan yang ada di wilayah itu. Mereka bisa menangkapnya, memakannya dan sepenuhnya terserah mereka mau diapakan. Mereka dengan gampang mengadu domba sesama saudara, dan dengan terang-terangan, dengan semua cara tidak ada garis moral di sana. Mereka menguasai wilayah NKRI ini untuk waktu 350 tahun, begitu juga dengan Jepang untuk selama 3,5 tahun. Intinya sama mereka melakukan apa saja asal wilayah nusantara ini tetap berada dibawah kekuasaan mereka.

Semangat Negara Kolonial Zaman Ini

Peradaban dan budaya memang kian berkembang, kalau zaman dahulu orang eropa dengan mudahnya meracuni sumur-sumur kehidupan orang pribumi dan mematikan warga kampong perkampung maka sekarang cara bar bar seperti itu jelas tidak mungkin lagi. Tetapi cara lain kan masih banyak? Yang penting tidak bertentangan dengan aturan internasional yang ada. Maka yang terjadi kemudian adalah pola lama zaman baheula; dimana bangsa barat yang lebih maju mengerjain bangsa-bangsa Timur Tengah, Asia dan Afrika yang masih bisa mereka “kerjakan” dengan pola lama tetapi dengan cara baru yang lebih terhormat. Tetapi semuanya sama, kalau dahulu mereka cari rempah-rempah kini mereka cari Minyak, Emas, Tembaga, Batubara, Timah, kayu dll.

Kalau dahulu yang datang adalah perusahaan semacam VOC nya maka sekarang jenis nya juga sama seperti,  dalam artian perusahaan besar ( kalau dahulu zaman VOCnya boleh dikatakan adalah milik negera) maka sekarang para perusahaan besar itu adalah milik swasta 100 persen tetapi di dalamnya sejatinya adalah para ahli intelijen (Negara) yang menggalang dan  berkolaborasi dengan aparat intelijen local (Negara tempat mereka beroperasi). Jadi jangan heran, kalau kader-kader yang pro pergerakan mereka sebenarnya sudah tertangani dengan baik. Baik itu yang ada di jajaran Kementerian/Lembaga, di BUMN, di Swasta murni dan bahkan dalam jajaran LSM-LSM itu sendiri. Kader-kader mereka sudah menjadi para petinggi di jajaran yang kita punya.

Ketika terjadi peristiwa Tolikara, maka cobalah catat bagaimana pandangan para pejabatnya, para petinggi di Kementerian/Lembaga di kalangan BUMN, kalangan swasta dan LSM-LSM yang ada. Kemudian takkala terjadi lagi hal yang mirip di Singkil Aceh. Maka cobalah rekam kembali pendapat para pihak. Sayangnya saya tidak mau membuka catatan saya, karena dengan membuka catatan-catatan sederhana itu saja, Kita sudah sangat mudah di adu domba. Kita beruntung masih punya Tokoh-tokoh lintas agama, dan masih punya tokoh-tokoh NU yang membuat percikan-percikan api yang sengaja di siramkan ke bensin yang telah tertumpah itu ternyata bisa mati dan tidak nyala. VOC-VOC zaman sekarang jauh lebih canggih dan tertata dengan baik. Kita sebagai bangsa, kalau tidak hati-hati maka akan jadi bahan bancaan mereka lewat berbagai isu kerusuhan dan perang saudara.Semoga warga dan pimpinan kita sadar akan kondisi yang ada.    

70 Tahun RI di Panggung Global

70 Tahun RI di Panggung Global

Oleh Beni Sindhunata

Ketika merdeka, Indonesia bermodalkan 70 juta lebih  penduduk sebagai satu kesatuan yang kukuh (pidato Ir Soekarno di sidang BPUPKI, 1 Juni 1945). Lebih rinci, menurut Angus Maddison, jumlahnya 73,3 juta orang.Jauh di ujung utara dua hari sebelumnya Syngman Rhee memproklamasikan kemerdekaan Korea Selatan dari Jepang. Lima tahun kemudian, Korea Selatan dan Indonesia sama-sama miskin. Indonesia berpenduduk 79 juta dengan PDB  per kapita 840 dollar AS, lebih rendah 2 persen dari Korea Selatan yang berpenduduk 20 juta orang dengan PDB per kapita 854 dollar AS (Maddison, 2001).

Akan tetapi, tujuh dasawarsa setelah merdeka, keduanya tampil  beda. Korea Selatan jadi negara dengan kekuatan ekonomi ke-14 terbesar (PDB 1,3 triliun dollar AS, 2013), mengalahkan Indonesia di peringkat ke-16 (PDB 868 miliar dollar AS). Pendapatan per kapita rakyat Korea Selatan  tujuh kali lebih besar daripada Indonesia, padahal  dulu  hanya selisih 2 persen.

Mengapa bisa demikian?  Kami memilih Korea Selatan sebagai perbandingan, bahan introspeksi, karena kedua negara ini sama-sama miskin  dan sebaya, hanya selisih dua hari. Jangan hanya berkaca pada Amerika Serikat yang sudah berusia 169 tahun ketika RI merdeka.Sebaliknya juga kita perlu belajar dari krisis di Yunani. Yunani adalah negeri  kaya mitologi yang melegenda, sudah merdeka 185 tahun lampau dengan PDB nomor 44 terbesar dunia (2013), tetapi sekarang berjuang keras agar tidak terlempar dari Uni Eropa akibat kebangkrutan. Indonesia harus belajar dari pengalaman Yunani supaya tidak hilang dari radar dunia atau menjadi catatan sejarah.

Indonesia baru mulai membangun teratur tanpa konflik setelah 23 tahun merdeka, tepatnya sejak Juni 1968 di era Presiden Soeharto, berlanjut sampai tujuh Pelita. Atau, sudah membangun 47  tahun sampai saat ini. Dua dasawarsa sejak merdeka, Indonesia masih dipenuhi konflik militer, konflik politik, dan kehidupan demokrasi juga sedang mencari bentuk. Selama dua dasawarsa tersebut, ada 41 kabinet silih berganti memerintah dengan usia kerja rata-rata 1,5 tahun. Praktis tak banyak kebijakan strategis dan mendasar yang bisa dijalankan untuk membangun perekonomian negara.

Demikian pula Korea Selatan, juga tidak luput dari konflik politik, konflik militer, sampai perang internasional. Perang Korea (1950-1953) telah menghancurkan  infrastruktur di seluruh negeri ginseng ini. Pembangunan strategis baru dimulai sejak era Park Chung-hee (1961-1979), khususnya setelah dikeluarkannya kebijakan HCI (heavy and chemical industry) Januari 1973. Pembangunan di negeri ini sudah berjalan 54 tahun.

Saat kebijakan HCI diluncurkan,  di Jakarta terjadi peristiwa Malari. Dua peristiwa penting dengan visi berbeda dan berdampak besar ke depan serta ikut memengaruhi maju mundurnya perekonomian negara. Ini menunjukkan, gaya kepemimpinan yang kuat sama-sama di bawah rezim militer juga memberi hasil berbeda. Korea Selatan sudah bekerja 54 tahun dan Indonesia 47 tahun, sedangkan Indonesia relatif lebih stabil dibandingkan dengan Korea Selatan yang tak asing dengan kudeta. Namun, visi ekonomi strategis yang jauh ke depan serta dukungan rakyat terdidik jadi kunci penting lainnya.

Inklusivisme  Kemakmuran dan kemiskinan atau maju mundurnya negara dan bangsa bukan ditentukan kondisi geografis, budaya, atau warisan leluhur, tetapi oleh kemampuan pemimpin mengelola institusi (masyarakat dan negara) dengan pendekatan inklusif, pluralis, didukung sistem pendidikan yang cukup, membuka kesempatan setara untuk berkreasi dan berinovasi guna mencapai  kesejahteraan dan kemajuan negara (Acemoglu dan Robinson, 2012).

Ketimpangan ekonomi mencolok antarnegara dan wilayah satu bukti pentingnya inklusivisme di bidang politik dan ekonomi. Jika kedua pakar ini mengambil Nogales (Arizona) sebagai contoh ketimpangan, dalam skala makro, Francis Fukuyama (2008) mengambil contoh melebarnya ketimpangan ekonomi Amerika Latin dibandingkan dengan Amerika Serikat. Jelas, tak ada rumus baku dan berlaku universal karena bergantung pada ruang dan waktu, termasuk eksistensi sang pakar.

Berbagai indikator ekonomi ini memang hanya sebatas angka yang terkadang absurd seperti tak membumi, tetapi PDB per kapita bisa memberi warna lain yang lebih berarti. Indonesia dengan PDB per kapita 3.475 dollar AS di peringkat ke-119 dari 214 negara. Belanda di peringkat ke-13,  warganya 15 kali lebih makmur daripada Indonesia. Korea Selatan di peringkat ke-31 tujuh kali lebih makmur daripada Indonesia. Ini indikator global yang diakui dan tak perlu diingkari yang tanpa sadar dalam berbagai aspek membuat orang terbiasa memandang rendah atau meremehkan  eksistensi bangsa sendiri dibanding dengan  negara luar yang lebih baik. Padahal, tak semua benar karena kemiskinan dan ketimpangan sudah mengglobal, jadi musuh bersama.

Suka atau tidak, tujuh presiden selama 70 tahun ini sudah memimpin dan  membangun Indonesia dengan hasil yang patut disyukuri sampai hari ini. Inilah Indonesia setelah 70 tahun tampil di panggung global.Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, pemimpin dan rakyat perlu bersatu padu optimistis membangun hari depan negara yang lebih sejahtera dan kuat. Terutama kita perlu pemimpin yang berjiwa besar, visioner, nasionalis, berani, dan bersih hanya untuk kepentingan negara. Di bawah kepemimpinan yang kuat disertai  partisipasi rakyat yang bersatu, negara ini bisa jadi  negara ke-4 terbesar pada 2050, di saat negara berumur 105 tahun (EIU, Juni 2015).

Memang untuk jangka panjang di masa depan kita semua sudah mati, tetapi sekarang kita perlu melihat, mengisi, dan menyongsong seabad Indonesia dari perspektif baru yang lebih obyektif, positif, dan optimistis tanpa harus minder bermental inlander yang menghamba, sebaliknya harus berani dan bisa jadi bangsa  besar dan bermartabat. Dirgahayu Indonesia.

Beni Sindhunata Direktur INBRA ( Sumber Kompas, 13 Agustus 2015)

Pertahanan Teritorial Jangan Berikan Kesempatan OPM Bergerak

                 

Oleh harmen batubara

Belakangan ini yang sering kita dengar dari Papua adalah seringnya terjadi gangguan keamanan yang berupa penembakan aparat TNI atau Polri maupun warga sipil oleh para penggiat separatism atau OPM. Berbagai kejadian itu bisa dikatakan sebagai symbol makin aktifnya pergerakan para OPM itu sementara di sisi Polri dan TNI sebagai sebaliknya. Menganut pola “business as usual”. Maknanya menggambarkan kian lemahnya penegakan hukum di satu sisi dan tidak atau kurang berhasilnya peran pembinaan kekuatan terirorial di sisi lainnya. Sebagai pengamat pertahanan memang terdapat kesan seperti itu dalam sepuluh tahun belakangan ini, nyaris tidak kita temukan adanya perubahan pola atau perbaikan dalam penanganan yang terkait penegakan hokum dan perkuatan territorial. Sehingga timbul kesan para OPM itu seenaknya saja melakukan terror disana-sini.

Prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perbatasan secara tidak langsung dapat ditugaskan untuk juga membina teritorialnya dengan cara jadi apa saja yang bisa mereka lakukan untuk menolong warga agar bisa berubah dari masyarakat peramu-menjadi masyarakat yang punya sektor produksi berupa kebun karet dan tanaman budi daya lainnya di sela-sela kebun karetnya. Prajurit itu bisa jadi penyuluh perkebunan, biasa jadi guru sekolah, guru senam dan banyak lagi. Yang ingin kita utarakan ada suatu simbiose kerja sama saling membesarkan antara para pihak untuk melahirkan masyarakat papua yang mampu mempunyai potensi berupa memiliki produk sendiri, berubah dari masyarakat peramu sebagaimana mereka adanya.

Pola ini bisa dilakukan dimana saja, sesuai dengan kondisi wilayahnya. Kalau cocok karet ya petani karet, kalau kopi ya petani kopi dll. Idenya bukan kebun sawit, karena kebun sawit itu adalah kebun industry dan hanya cocok buat petani maju yang sudah punya disiplin tinggi. Warga papua biasa masih tergolong warga serabutan dan lemah dalam hal disiplin. Intinya adalah agar pembangunan di Papua bisa langsung bermanfaat bagi warganya, khususnya warga local yang memang memerlukan bantuan. Maksudnya di satu sisi prajurit mengambil hati rakyat dengan membantu warga agar bisa sejahtera sementara para OPMnya dicari utk diberi berbagai pembekalan.

Polri dan TNI  Bisa Menemukan Markasnya OPM

Kalau yang kita dengar dan lihat itu adalah para penggiat separatism itu menghadang atau mendatangi Pos Pos nya TNI itu, dan kemudian melakukan kekacauan di sekitarnya. Kenapa malah bukan sebaliknya? Polri dan TNI itu agar menemukan Pos-posnya OPM itu dan kemudian membakarnya (bila perlu). Sulitkah itu? Sebagai ahli perpataan hal itu sangat sederhana, yakni menggabugkan kemampuan penginderaan jauh (satelit) dan informasi Intelijen yang dalam bahasa prajuritnya analisa geografi militer. Kita ketahui di setiap Pos Polri dan TNI mulai dari pos yang sederhana sampai Pos canggih, pasti selalu ada informasi “Lapsit atau laporan situasi” yang intinya memperlihatkan dimana saja opm itu terlihat atau berada dalam 24 jam, nah kalau info itu kemudian digabungkan dengan peta yang berisi jalan-jalan tikus di wilayah itu maka akan terlihatlah dimana sebenarnya pusat-pusat kegiatan OPM itu berpusat. Nah kalau info itu sudah ditemukan, ya kirimkan prajurit dan habisi markasnya atau pos-pos mereka itu. Artinya para OPM itu dibuat jangan sempat punya waktu tidur siang. Kesan kita yang terjadi belakangan ini justeru sebaliknya.

Untuk mempunyai kemampuan seperti itu, TNI perlu memanfaatkan prajurit Topografi AD, mereka punya kemampuan hidup di alam hutan, mereka punya kemampuan memanfaatkan Citra Satelit, bisa memnafaatkan software pemetaan tercanggih. Mereka punya drone dan mampu membuat dan mengopeasikan drone. Artinya berbagai informasi dari satelit tadi masih bisa di optimalkan lagi dengan memanfaatkan kamera lewat drone. Sehingga benar-benar pos-pos atau yang menjadi lokasi pusat kegiatan OPM itu bisa diketahui untuk kemudian di netralkan kembali. Kalau itu terjadi, maka OPM itu yang jadi tidak bisa hidup tenang dan malah harus mobile setiap hari sampai mereka ditemukan atau menyerahkan diri.

Kita hanya ingin menyampaikan bahwa Polri dan TNI jangan memberi kesempatan kepada para OPM itu punya inisiatif untuk melakukan serangan. Sebab pertahanan terbaik itu adalah dengan melakukan penyerangan. Jadi kita bisa bayangkan, kalau selama ini OPM yang punya inisiatif, lama-lama ya mereka akan semakin menemukan pola serangan yang lebih baik. Mereka akan menemukan banyak celah untuk membuat gangguan yang lebih berskala besar. Sementara dari kacamata kita, Polri dan TNI mestinya bisa membuat para OPM itu tidak bisa tidur siang dan malam karena selalu diganggu dan diganggu.

Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi Kita

Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi Kita

Oleh Rhenald Kasali

Ketika pemerintahan Jokowi-JK mengurangi subsidi BBM dan mengalihkan dananya untuk membangun infrastruktur, saya dan semoga kita semua senang. Subsidi BBM yang diberikan pemerintah selama ini memang kurang mendidik. Konsumsi BBM kita cenderung boros dan subsidinya sama sekali tidak tepat sasaran. Lebih banyak orang kaya yang menikmatinya ketimbang orang miskin. Memang ini tak mudah. Pembangunan infrastruktur kita selalu dirundung masalah. Di antaranya soal pengadaan lahan dan permainan para pemegang lisensi yang tak punya kesungguhan untuk membangun.

Lalu, masih banyaknya masalah yang terkait dengan prosedur pencairan dana. Baiklah, mungkin memang tak mudah melakukan sesuatu untuk pertama kalinya. Saya berharap ke depan prosesnya bisa semakin cepat dan saya menaruh harapan yang tinggi untuk itu. Seiring dengan itu, saya ingin mengajak Anda untuk memiliki perspektif yang lebih luas tentang infrastruktur. Sebab saya yakin sebagian Anda, ketika berbicara tentang infrastruktur, pasti yang terbayang adalah jalan raya atau jalan tol, rel kereta api, atau pelabuhan udara maupun laut. Mungkin bisa ditambahkan dengan infrastruktur telekomunikasi dan listrik.

Infrastruktur Lainnya. Infrastruktur yang perlu kita bangun bukan hanya itu. Jauh lebih luas lagi. Saya ambil ilustrasi untuk industri minyak dan gas. Infrastruktur yang mesti kita bangun mulai dari hulu sampai hilir. Di sektor hulu, misalnya, infrastrukturnya berupa jaringan pipa yang digunakan untuk mengalirkan minyak mentah atau gas dari sumursumur minyak ke kilang-kilang minyak. Di pengilangan minyak, kita juga mesti membangun tangki-tangki timbun untuk minyak mentah dan gas. Bagaimana kalau jaringan pipanya tidak ada? Apa boleh buat, minyak-minyak itu mesti diangkut dengan mobil-mobil tangki. Ongkosnya mahal sekali. Di sektor hilir, infrastruktur yang harus kita bangun juga jaringan pipa untuk mengalirkan minyak mentah dan gas dari kilang ke lokasi-lokasi penimbunan BBM atau BBG.

Bahkan termasuk jaringan pipa sampai ke SPBU-SPBU atau SPBG, atau ke pembangkit-pembangkit listrik. Bicara soal tangki timbun BBM, selama ini di masyarakat kita banyak yang salah kaprah. Pemerintah selalu mengatakan stok BBM kita cukup sampai 18- 20 hari. Padahal, stok yang dimaksud adalah stok BBM itu adalah stok yang berada di tangki-tangki timbun di kilangkilang milik Pertamina. Jadi bukan tangki yang dibangun secara khusus untuk menimbun BBM. Apa keterkaitan stok BBM tersebut dengan ketahanan energi kita? Erat sekali. Sebagai perbandingan, kalau kita menyebut stok BBM di negaranegara lain, seperti di Malaysia yang 20 hari atau Singapura yang 25 hari, itu artinya betulbetul stok yang ada di tangki timbun. Bukan stok yang ada di kilang-kilang.

Bahkan lebih dari itu. Beberapa negara juga memiliki stok minyak mentah di tangkitangki penimbunan. Jadi kalau sudah begini, baru ketahuan bahwa kita sebetulnya tak punya stok BBM. Apalagi stok gas. Kita juga tak punya stok minyak mentah dan gas yang belum diolah. Dan tradisi ini sudah berlangsung bertahun- tahun. Kalau sudah begini, masihkah kita berani bicara soal ketahanan energi? Saya, tidak. Kalau sudah begini kita jadi tahu betapa tertinggalnya pembangunan infrastruktur kita. Maka tak aneh kalau pemerintahan Jokowi-JK mengalihkan dana subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur walau belum sampai ke infrastruktur minyak dan gas. Kalau saya ajak Anda untuk melihat infrastruktur dalam arti luas, ketertinggalan kita bahkan semakin menjadi-jadi. Misalnya infrastruktur dalam bentuk air bersih.

Instalasi pengolahan air bersih kita masih sangat terbatas. Apalagi infrastruktur untuk distribusinya. Maksud saya jaringan pipa untuk mengalirkan air bersih tersebut ke rumah-rumah penduduk hingga pabrik-pabrik. Listrik juga begitu. Produksinya masih kurang, begitu pula dengan jaringan distribusinya. Bahkan termasuk infrastruktur pendukungnya. Misalnya, trafotrafo yang ada di pembangkitpembangkit listrik atau gardugardu induk. Mudah-mudahanAnda masih ingat dengan padamnya listrik seputar Jakarta, Tangerang, dan Bekasi pada awal Desember 2013. Jangan anggap sepele masalah ini. Di RS Pirngadi, Medan, tiga pasiennya meninggal dunia akibat trafo yang terbakar. Mengapa trafo itu sampai terbakar?

Setelah diselidiki ternyata akibat listrik di Medan yang bolak-balik byar pet. Mati-hidup, mati hidup. Itu akibat lain dari keterbatasan infrastruktur listrik. Akibat lainnya, rasio elektrifikasi kita masih 84,35%. Artinya masih ada 15,65% rumah tangga di Indonesia yang belum menikmati aliran listrik. Kita mungkin sulit memaknai angka 15,65%. Untuk sederhananya, kalaujumlahpendudukIndonesia saat ini berkisar 240 juta, itu artinya masih ada lebih dari 37 juta rakyat kita yang belum menikmati aliran listrik. Ini jumlah yang tidak sedikit.

Tak Ada Habisnya.  Sekarang saya ajak Anda untuk melihat yang lebih seram lagi, yakni keterbatasan infrastruktur pangan kita. Belum lama ini kita merasakan akibatnya. Beberapa pekan lalu harga daging sapi melonjak hingga mencapaiRp150.000/kg. Konon kabarnya sebagian pedagang menuruti kehendak pengimpor: mogok jualan. Akal sehat kita langsung mengerti maksudnya: mereka menekan pemerintah agar diberi izin impor yang lebih besar lagi, tetapi harga mereka yang mendikte. Hebat bukan? Kalau harga daging mahal, barang substitusi akan ikutan. Benar saja, harga daging ayam melonjak ke Rp45.000/kg. Dua kasus tadi, bagi saya, cermin dari belum tertatanya infrastruktur pangan kita. Baik di tingkat produksi maupun sampai distribusinya.

Di tingkat produksi, misalnya, ternyata pemerintah kita tidak memiliki infrastruktur informasi yang lengkap tentang jumlah sapi yang dikuasai masyarakat. Maaf, kalau bicara infrastruktur pangan lebih luas lagi, kita mesti menyinggung pula soal air dan energi. Berapa banyak waduk dan jaringan irigasi yang masih harus kita bangun? Setiap kali para petani kita juga masih mengalami kekurangan benih dan pupuk. Demikian juga energi, bila tak mumpuni, pangan tak bisa dimakan. Lalu, saya paling tidak tega kalau sudah bicara tentang pendidikan. Akibat keterbatasan infrastruktur, banyak anak kita yang bersekolah di bangunan seadanya. Sama sekali tidak layak disebut sekolah.

Dari situ, mudah-mudahan segera terbayang di benak kita tentang betapa beratnya tugas pemerintahan Jokowi-JK. Maka, saya sungguh tak habis mengerti dengan mereka yang masih saja dengan telengasnya memainkan isu, mengolok-olok dengan akun-akun bodong mengatasnamakan rakyat, bahkan cengeng sekali gayanya. Negeri ini selalu mendua. Ibarat saat membaca berita tentang pemerkosa yang membunuh korbannya: kita pun mengutuk dan menuntut agar penjahatnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Namun begitu penjahat itu ditangkap dan beberapa tahun kemudian orang itu dihukum mati, banyak orang yang menyayangkannya.

Kita justru mengutuk hakim yang tega memutus perkara dengan hukuman maksimal. Hal sama juga terjadi di Kampung Pulo. Waktu gubernurnya mendiamkan mereka membangun rumah dan membuang sampah di sana sampai kebanjiran, kita bilang ini garagara gubernurnya lembek. Pas gubernurnya tegas tanpa kompromi memindahkan mereka ke pemukiman yang lebih baik, kita bilang ia tidak manusiawi. Pantaslah kita jadi sulit maju. Bukan karena kekurangan leader, melainkan karena mental yang terlalu lembek, kurang gigih, dan mudah menyerah begitu diejek.

Rhenald Kasali, Pendiri Rumah Perubahan @Rhenald_Kasali

source: http://nasional.sindonews.com/read/1037534/18/infrastruktur-dan-ketahanan-kita-1440641364/