Makna Dibalik Kunjungan Raja Salman ke Indonesia

Makna Dibalik Kunjungan Raja Salman ke Indonesia

Oleh  Lalu Muhamad Iqbal   

Kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017 menjadi topik tren (trending topic), baik di media arus utama maupun media sosial selama beberapa minggu terakhir. Ini adalah babak baru dalam hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi setelah kunjungan terakhir Raja Arab Saudi 47 tahun lalu.

Kunjungan ini memang fenomenal. Ini kunjungan kenegaraan oleh kepala negara sahabat yang terbesar sejak Indonesia merdeka. Jauh lebih besar daripada kunjungan Presiden Barack Obama pada 2010. Bagi Arab Saudi, kunjungan kenegaraan ke Indonesia kali ini juga kunjungan ke luar negeri terbesar dan terlama. Dengan jumlah anggota rombongan mencapai 1.500 orang, kunjungan ini jauh lebih besar daripada kunjungan ke Malaysia pada 26-28 Februari 2016 yang “hanya” diikuti sekitar 600 anggota rombongan. Kunjungan fenomenal ini bukanlah sebuah kebetulan. Konstelasi politik global dan regional di Timur Tengah (Timteng) serta faktor-faktor ideosinkretik ikut melatarbelakangi kunjungan ini.

Perubahan konstelasi regional

Perbaikan hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat pada umumnya dengan Iran seputar isu nuklir Iran mengubah total peta politik dan perimbangan kekuatan di Timteng. Puncaknya adalah ditandatanganinya Comprehensive Agreement on the Iranian Nuclear Program di Lausanne, 2 April 2015 oleh Iran dengan tujuh pihak (AS, Rusia, Perancis, Jerman, China, Inggris, dan Uni Eropa). Hubungan Arab Saudi (bersama lima negara Teluk lainnya) dengan  Iran dan AS (bersama negara Barat lainnya) adalah segitiga hubungan yang sangat unik. Segitiga hubungan ini menjadi pilar konstelasi politik dan perimbangan kekuasaan di Timteng.

Arab Saudi adalah negara terbesar di Timteng dan praktis menjadi sekutu utama AS di Timteng sejak Revolusi Iran 1979.  Intensitas saling ketergantungan kedua negara sangat tinggi. Bagi Saudi, AS adalah penyuplai senjata dan sistem pertahanan utama. Pada periode 2011-2015, Saudi adalah pembeli terbesar alutsista dari AS. Selain itu, AS adalah penyedia payung politik dan keamanan utama yang menjadikan Saudi negara teraman di Timteng selama ini.

Sementara itu, bagi AS, Saudi adalah penyuplai minyak utama dan salah satu dari pemegang terbesar surat utang Pemerintah AS. Menurut data resmi Pemerintah AS, Saudi memiliki surat utang Pemerintah AS senilai  116,8 miliar dollar AS dengan total kepemilikan dana dan aset di AS mencapai sekitar 750 miliar dollar AS. Diyakini bahwa langkah apa pun yang akan dilakukan Saudi untuk menggerakkan aset sebesar itu di AS, akan memiliki dampak luas terhadap perekonomian AS secara keseluruhan.

Sementara itu, AS dan Iran tak pernah memiliki hubungan diplomatik resmi sejak Revolusi Iran. Selama beberapa dekade AS melihat Iran sebagai salah satu ancaman utama. AS menganggap Iran, melalui proksi-proksinya,  sebagai sponsor utama terorisme di Timteng. Presiden Bush bahkan menyebut Iran bagian dari “persekutuan iblis” (axis of evil). Manifestasi paling nyata dari perseteruan AS-Iran adalah isu program nuklir Iran yang berangkat dari dugaan bahwa Iran memiliki aspirasi membangun persenjataan nuklir.

Di lain pihak, hubungan Saudi-Iran selalu kental dengan persaingan pengaruh di kawasan Timteng. Persaingan itu menjadi semakin kental karena bernuansa rasial (Arab-Persia) dan sektarian (Sunni-Syiah). Saudi menganggap Iran sebagai bahaya nyata, bahkan mungkin lebih nyata ketimbang Israel. Faktor keislaman (baca: Organisasi Kerja Sama Islam) faktanya adalah satu-satunya faktor yang menjadikan kedua negara tetap memiliki komunikasi resmi selama ini.

Dengan konstelasi yang demikian, perbaikan hubungan AS-Iran pasca April 2015 jelas seperti mimpi di siang bolong bagi Saudi. Ini menjadikan Saudi sadar bahwa mereka tidak dapat lagi bergantung sepenuhnya kepada sekutu Barat, khususnya AS. Ini menyadarkan Saudi untuk membangun kembali silaturahmi dan persekutuan dengan kekuatan-kekuatan dunia lainnya yang selama ini terabaikan. Dalam hal ini, negara-negara  besar di dunia Islam adalah pilihan paling realistis.

Arah baru ini terekam jelas saat Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan kunjungan kehormatan  pertama kali kepada Raja Salman di Jeddah, Mei 2015. Dalam pertemuan itu, Raja Salman menegaskan keinginannya memperkuat kembali hubungan bilateral dengan negara-negara Islam. “On the top of the list is Indonesia (nomor satu dalam daftar itu adalah Indonesia),” ucap Raja Salman ketika itu.

Babak baru hubungan bilateral

Melihat konstelasi politik yang berkembang di kawasan Timteng itu pastilah bukan suatu kebetulan jika Presiden Joko Widodo memerintahkan Menlu Retno Marsudi melakukan kunjungan ke Arab Saudi pada Mei 2015, hanya empat bulan sejak Raja Salman naik takhta. Dalam kunjungan tersebut, Menlu Retno diterima oleh Raja Salman dan menjadikannya pejabat tinggi perempuan pertama dari negara sahabat yang diterima langsung oleh Raja Salman.

Kunjungan Menlu Retno itu disusul dengan kunjungan yang lebih tinggi dengan kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi kepada Raja Salman pada September 2015. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi menjadi kepala negara pertama yang disambut langsung Raja Salman di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi dianugerahi penghargaan Star of the Order of King Abdulazis Al-Saud, penghargaan sama yang pernah diberikan Raja Arab Saudi kepada Presiden Obama sebelumnya.

Kunjungan yang merupakan babak baru dalam hubungan bilateral ini muncul seperti gayung bersambut bagi kedua negara. Bagi Indonesia, kunjungan itu sejalan dengan strategi Presiden Jokowi memperluas pasar perdagangan dan sumber investasi bagi Indonesia. Kunjungan itu sekaligus membuka jalan bagi Indonesia, sebagaimana diharapkan umat Islam di Indonesia, agar Indonesia dapat memainkan peran lebih besar di dunia Islam.

Mengingat jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi mendekati angka 500.000, tidak terhindarkan, isu perlindungan TKI di Saudi tetap menjadi salah satu isu penting dalam peningkatan hubungan bilateral ini. Namun, Presiden Jokowi dan Menlu Retno jelas ingin membawa hubungan kedua negara ke babak baru “beyond migrant workers issue“. Hubungan bilateral yang selama ini banyak “tersandera” oleh isu-isu perlindungan TKI, harus mulai merambah ke isu-isu lebih strategis seperti isu ekonomi, keamanan internasional, kerja sama pertahanan dan penguatan OKI.

Bagi Arab Saudi, tidak terelakkan, kunjungan Presiden Jokowi dan Menlu Retno pada 2015 mengirimkan pesan bahwa Indonesia adalah “friend indeed, friend in need (sahabat sejati yang hadir saat dibutuhkan)” bagi Arab Saudi. Sebagai respons atas kunjungan tersebut, jumlah pertukaran kunjungan tingkat tinggi di antara kedua negara dalam dua tahun terakhir mencapai intensitas tertinggi dalam beberapa dekade.

Faktor Raja Salman

Indonesia memiliki tempat khusus di hati Raja Salman. Saat menjadi Gubernur Riyadh selama 48 tahun, beliau selalu hadir dalam resepsi diplomatik dalam rangka HUT RI yang diselenggarakan oleh KBRI Riyadh. Hal ini selalu membuat negara lain “cemburu”. Dalam kehidupan dan tata krama diplomatik, kehadiran tingkat tinggi dalam resepsi diplomatik suatu negara adalah simbol pentingnya negara itu bagi pemerintah setempat.

Raja Salman, saat itu masih berstatus pangeran, adalah inisiator pembentukan rumah sosial khusus wanita di Riyadh untuk menampung dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi tenaga kerja wanita asing. Hal ini membuat penyelesaian masalah tenaga kerja wanita (TKW) di Riyadh dan sekitarnya jauh lebih mudah dibandingkan di wilayah Jeddah dan sekitarnya. Pada masa beliau menjadi menteri pertahanan tahun 2014, untuk kali pertama Indonesia-Arab Saudi menandatangani perjanjian kerja sama di bidang pertahanan.

Alasan Raja Salman memiliki perhatian khusus kepada Indonesia ini mendapatkan jawabannya saat beliau menerima Menlu Retno pada Mei 2015. Beliau memulai percakapannya dengan kalimat, “Bangsamu adalah bangsa orang-orang baik.” Beliau menceritakan pengalamanpengalaman pribadi beliau saat masih kecil. Pengalaman-pengalaman itu berbekas mendalam pada diri beliau.

Sejarah menunjukkan bahwa jauh sebelum Arab Saudi mengalami oil boom dan menjadikannya salah satu negara terkaya di dunia, bahkan jauh sebelum negara Arab Saudi terbentuk, masyarakat Indonesia sudah bermigrasi ke dua Tanah Suci, Mekkah dan Madinah. Mereka bermukim di kedua Tanah Suci sebagai santri, ulama, dan syeikh di berbagai madrasah di Tanah Suci. Mereka yang memakmurkan dan merawat kedua tempat suci saat Arab Saudi belum memiliki kemampuan merawatnya. Setidaknya tiga ulama Indonesia pernah menjadi imam Masjidil Haram, yaitu Syeikh Junaid al-Betawi, Syeikh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani, dan Syeikh Ahmad Khatib al-Minagkabawi. Bahkan, pendiri dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, belajar ilmu keislaman di Mekkah.

Dengan gambaran yang demikian, kunjungan fenomenal Raja Salman ke Indonesia bukanlah suatu kebetulan. Selain karena faktor Raja Salman pribadi, faktor politik internasional dan kepiawaian Presiden Jokowi memanfaatkan momentum ikut  melatarbelakanginya. Masalahnya kemudian, bagaimana kita bisa memanfaatkan kunjungan ini bagi keuntungan kedua negara.

Keberhasilan pelaksanaan kunjungan ini, termasuk kesepakatan-kesepakatan yang ditandatangani, adalah satu hal. Namun, ukuran yang lebih penting bagi keberhasilan kunjungan ini baru bisa dilihat jika terdapat peningkatan secara konsisten dalam beberapa tahun ke depan. Seberapa banyak saling kunjungan tingkat tinggi, seberapa banyak terjadi kenaikan volume perdagangan bilateral, seberapa banyak investasi Arab Saudi di Indonesia, seberapa banyak kedua negara bisa mengambil peran bersama di forum OKI, seberapa banyak kedua negara dapat mengambil inisiatif bersama untuk kebaikan dunia Islam, dan lain-lain.

Momentum sudah diciptakan. Saatnya semua komponen bangsa di kedua negara mengambil peran untuk mengisinya. Bukan hanya pemerintah (first tract diplomacy), melainkan juga masyarakat luas (second track diplomacy). Selamat datang Raja Salman!

Lalu Muhamad Iqbal Pengamat Isu-isu Strategis; Saat ini Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri RI ( Sumber : Harian Kompas, 1 Maret 2017)

Kerjasama Pertahanan RI-AUstralia, Jangan Pernah Terlena

Kerjasama Pertahanan RI-AUstralia, Jangan Pernah Terlena

Oleh harmen batubara

Indonesia – Australia adalah dua negara tetangga, dua negara yang selamanya tidak pernah mempunyai kesamaan pandangan yang memadai. Karena memang dua negara mempunyai latar belakang yang sangat berbeda dan punya kepentingan nasional yang jauh berbeda. Australia sangat menghargai dan menghormati “sekutu dan kepentingan negara-negara sekutunya” sementara Indonesia adalah negara non blok dengan politik bebas aktif. Jadi sebaik apapun hubungan bilateral itu, tetapi kalau sudah berhadapan dengan kepentingan nasional dan sekutunya, maka posisi persahabatan dengan Indonesia sama sekali tidak akan jadi bahan pertimbangan. Secara normative Australia akan tetap berusaha untuk menjadi negara tetangga yang baik, tetapi sejauh itu untuk kebaikan negaranya sendiri. Satu-satunya cara untuk membuat mereka “respek” kepada Indonesia adalah kalau Indonesia bisa menjadi negara yang maju, demokratis, transparan bebas korupsi dan kuat secara militer.

Cobalah kita perhatikan hubungan kedua negara, tidak pernah menyentuh “rasa persahabatan” dengan negara tetangga. Yang mengemuka adalah, kecurigaan ketidak harmonisan dan ketidak percayaan. Pertemanan hanya sebatas kalau tidak menyinggung kepentingan masing-masing pihak dan para sekutunya. Cobalah simak terkait hubungan kedua negara selama ini. Australia pernah menghentikan latihan dengan unit Kopassus Indonesia karena tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur pada 1999. Saat Amerika ingin agar Timor Leste di lepaskan, maka Australialah yang jadi ujung tombaknya.

Idak lama kemudian hubungan dipulihkan ketika kerjasama soal kontraterorisme menjadi sangat mendesak menyusul peristiwa Bom Bali tahun 2002 yang menewaskan 202 orang, termasuk 88 warga Australia. Hubungan  itu terus membaik beberapa tahun sesudahnya. Kemudian pada 2013, Indonesia menangguhkan latihan juga karena menuduh Australia melakukan pengintaian dan penyadapan telepon. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan orang-orang terdekatnya menjadi sasaran. Hubungan  itu kemudian pulih kembali pada 2014.

Setelah itu di ahir tahun 2016 TNI kemudian memberlakukan peundaan kerja sama militer itu kembali. Sejumlah laporan terkait alasan utama penundaan kerja sama militer Indonesia dan Australia bermunculan. Hingga saat ini, Kamis (5/1/2016), belum ada yang dikonfirmasi oleh militer kedua negara. Menurut Guardian Australia, isu ini berembus saat seorang anggota Kopassus di barak militer  Campbell di Perth, Australia barat, merasa ada materi yang melecehkan Indonesia. Menurut situs berita Australia, 9news, ada poster yang memuat Pancasila namun menyebutnya Pancagila.

Selain itu, ada materi yang menyebut soal okupasi militer di Papua Barat. Laporan menyebut pasukan keamanan Indonesia, termasuk Kopassus telah membunuh banyak orang di Papua Barat sejak 1969. Indonesia juga disebut melakukan pelanggaran HAM di Timor Timur. Sydney Morning Herald juga mengutip pernyataan Direktur Eksekutif Institute for Defence, Security and Peace Studies di Indonesia, Mufti Makarim pada Fairfax Media.

Mufti mengatakan ada pesan yang menyebar di aplikasi pesan Whatsapp yang menyebut permohonan penyelidikan kasus ini pada 9 Desember. Menurut pesan yang belum dikonfirmasi ini, anggota Kopassus menemukan materi ofensif di kelas pelatihan, termasuk tentang pemimpin militer Indonesia, Sarwo Edhie Wibowo yang disebut sebagai pembunuh massal. Juga soal anggota TNI yang membunuh temannya saat mabuk. "Setelah anggota ini pulang ke Indonesia, ia langsung melapor," kata pesan tersebut.

Juga masih ada satu peristiwa terbaru lagi terkait pengibaraan Bendera OPM di KJRI Melbourne. Pemerintah Indonesia mengecam keras aksi yang dilakukan oleh simpatisan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang melakukan penerobosan dan pengibaran bendera Bintang Kejora di gedung KJRI Melbourne. pada Jumat, 6 Januari 2016. Pemerintah melalui Kemlu telah menyampaikan protes kepada Australia mengenai insiden itu. Menlu Retno Marsudi sudah berkomunikasi dengan Menlu Julia Bishop dan menekankan agar Australia sesuai konvensi Wina agar melindungi perwakilan diplomatik dan konsuler. Dalam pembicaraan telepon, Bishop mengatakan prihatin atas kejadian itu. Dia juga menjanjikan peningkatan keamanan bagi perwakilan Indonesia di seluruh negara bagian Australia."Pemerintah Australia juga berkomitmen untuk menangkap pelakunya.

Indonesia Harus Jadi Negara Kuat

Ke depan Indonesia haruslah terus membangun negara ini agar jadi negara makmur sejahtera, negara demokrasi yang transparan dan bebas korupsi serta kuat secara militer. Indonesia meski secara perlahan harus terus berbenah membangun pertahanannya meski Pertahanan Udara di wilayah timur Indonesia saat ini masih jauh dari memadai, terlebih lagi untuk wilayah NTT.  Padahal wilayah ini berbatasan langsung dengan Timur Leste dan Australia. Saat ini Indonesia baru mempunyai Skuadron 11 Makassar dengan 16 unit pesawat tempur Su-27/30. Memang Timor Leste saat ini belum punya skuadron tempur, tetapi Australia?  Australia punya markas Angkatan Udara Australia RAAF Base di Darwin yang dilengkapi dengan puluhan pesawat tempur F/A-18 E/F Super Hornet dan E/A-18 Growler dan juga terdapat pangkalan Marinir Amerika Serikat. Masih ada lagi pangkalan Angkatan Udara di Tindall yang rencananya akan dilengkapi dengan 1 Skuadron pesawat tempur F-35 A.

Australia adalah tetangga dengan logika “barat” yang tidak punya “unggah-ungguh”, kecuali berkaca pada kepentingan nasional dan sekutu-sekutunya; prioritas mereka ada di sana. Masih ingat tahun 1999 lalu ketika terjadi peralihan kekuasaan di Timor Timur? Khususnya menjelang referendum kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. Hubungan Indonesia dan Australia sudah buntu dan tidak lagi logis, ketika itu hampir terjadi duel udara antara 2 unit Hawk-109/209 TNI AU dengan 2 unit F/A-18 Hornet Australia yang masuk ke wilayah udara Indonesia tanpa izin. Tepatnya tanggal 16 September 1999, dimana 2 unit F/A-18 Hornet Australia yang mencoba memasuki wilayah udara Indonesia di sekitar Nusa Tenggara Timur akhirnya berhasil di usir oleh 2 unit Hawk-109/209 milik TNI AU. Malam harinya setelah kejadian tersebut, Lanud El Tari Kupang kedatangan  8 unit F/A-18 Hornet Australia yang terbang diatas Lanud El Tari Kupang tanpa bisa dicegah TNI-AU. Memang 8 unit F/A-18 Hornet Australia ini hanya sekedar lewat atau fly pass tetapi sama sekali tanpa izin diatas pangkalan militer Indonesia. Suatu penghinaan yang amat keterlaluan.

Masih dalam memperkuat pertahanan. Mabes Angkatan Darat akan membangun 2 kompi kavaleri di wilayah Korem 161/Wirasakti (NTT) dalam rangka memperkuat sistem pertahanan keamanan di perbatasan Indonesia-Timor Leste dan Indonesia-Australia.”Ada dua lokasi yang nantinya dijadikan tempat untuk pembangunan kokav tersebut, yakni di Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Timor Leste dan satu lagi di Kabupaten Kupang, tepatnya di Naibonat,” kata Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang Brigjen TNI Heri Wiranto di Kupang, Jumat (27/5/2016).

Hal senada juga oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini juga sudah mulai membangun radar pertahanan udara di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD).Hal ini dilakukan pihak TNI-AU sebagai langkah menjaga pertahanan keamanan udara di Nusa Tenggara Timur (NTT).“Kami akan bangun satuan radar pertahanan udara di wilayah Kabupaten SBD, sebagai wujud pertahanan udara di wilayah selatan Indonesia, dan meningkatkan Paskhas Kompi C menjadi detasemen pertahanan udara di wilayah Kupang,” kata Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) El Tari Kupang, Kolonel Penerbang Jorry Koloay kepada wartawan, Sabtu, 9 April 2016. Sebagai pemerhati kita menyarankan agar pemerintah juga perlu menjadikan Lanud Eltari Kupang menjadi salah satu pangkalan Skuadron yang dilengkapi dengan pesawat tempur, minimal setara dengan Skuadron Makassar, hal yang sama kita harapkan dibangun juga di Pulau Biak. Semua itu masih jauh dari memadai. Tapi satu hal yang perlu terus di kobarkan adalah untuk tetap menjaga TNI sebagai militer professional, yang dipersenjatai dengan baik serta di gaji dengan baik pula. Semua itu baru bisa dilakukan, kalau Indonesia bisa menjadi negara yang kuat dan sejahtera.

Mensinergikan Peran Pemda dan TNI Untuk Kesejahteraan Rakyat

Oleh harmen batubara

Sebanyak 236 perwira siswa (pasis) peserta Pendidikan Reguler (Dikreg) LIV Seskoad TA 2016 mengikuti Seminar Nasional Studi Wilayah Pertahanan di Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Kamis 22 September 2016. Seminar tersebut mengusung tema “Membangun Sinergi TNI AD dengan Pemerintah Guna Mengakselerasi Pembangunan Daerah dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Nasional”. Selain pasis Dikreg, seminar tersebut dihadiri perwakilan dari sejumlah perguruan tinggi, serta tamu undangan. Beberapa pembicara yang menyampaikan materi di antaranya, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas Uke Muhammad Husen, Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri La Ode Ahmad, serta perwakilan Pasis Dikreg Wisnu Joko Saputro.

Ada kebutuhan untuk saling memperkuat peran antara Pemda dan TNI guna lebih mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan Rakyat.  Disadari para pihak bahwa “Terwujudnya sinergitas antara TNI AD dan pemerintah perlu diwujudkan.  Mengingat keberadaan satuan TNI AD yang berada di seluruh wilayah Indonesia, serta pemerintah yang melaksanakan program pembangunan di wilayah yang sama, perlu pengoptimalan pencapaian hasil, yang merata, dan khususnya dapat menyentuh langsung terhadap kesulitan masyarakat,” ujar Asisten Territorial Kasad, Mayor Jenderal TNI Komaruddin, dalam sambutan yang dibacakan Komandan Seskoad, Mayor Jenderal TNI Pratimun. Lebih lanjut Komaruddin menuturkan, keselarasan ini perlu dibangun, sebagai bentuk upaya menyikapi perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkup international, regional maupun nasional. Perkembangan yang dinamis itu berpotensi menimbulkan berbagai ancaman militer dan nirmiliter. Maka diperlukan keterpaduan pertahanan yang baik.

Sinergitas Pemda-TNI dan Sikap Teritorial

Selama ini TNI selalu berupaya menyatu dengan berbagai dinamika kehidupan warga di mana para prajurit TNI itu berada. Ada semacam upaya sungguh-sungguh agar kedekatan dengan rakyat itu tetap terjaga dengan baik. Hanya saja  adanya pembagian tugas yang jelas antara pertahanan dan keamanan, membuat pola pendekatannya disesuaikan dengan dinamika yang ada. TNI tetap bersama rakyat tetapi tidak lagi ikut “mengatur” dalam hal Kamtibmas (hal yang jadi ranah Kepolisian),melainkan bagaimana bisa bersinergi dalam hal saling tolong menolong dan bahu membahu agar  kehidupan warga di wilayah bersama bisa lebih baik dan sejahtera. Semua even-even yang memungkinkan adanya kerja sama seperti dalam memperingat hari hari keramat, hari hari kemerdekaan, hari hari keagamaan dll akan selalu dimanfaatkan demi terjadinya interaksi dalam kehidupan bersama. Pada masa lalu hal seperti ini disebut juga dengan Sikap Teritorial.

TNI Angkatan 1945 sangat konsern dan memberikan perhatian besar kepada Sikap Territorial. Hal itu terlihat dalam isi Sapta Marga.  Sikap Territorial dianggap penting dan menjadi salah satu hasil Perang Kemerdekaan, serta menguat setelah berbagai pengalaman TNI setelah 1950 serta memperhatikan pengalaman bangsa lain.Sikap Territorial adalah sikap yang berupa kedekatan tentara dengan Rakyat dan Masyarakat, terutama di daerah tentara itu berada. Kedekatan itu mengandung makna kedekatan fisik dan psikis serta berusaha memahami pikiran dan perasaan Rakyat.Seperti berbicara dengan Rakyat dalam bahasa daerahnya amat mendekatkan tentara kepada Rakyat. Lebih-lebih lagi sikap perbuatan yang mendekatkan kepada Rakyat. Dengan memahami dan menunjukkan perhatian kepada Rakyat, maka Rakyat pun merasa dekat dengan tentara dan cenderung mendukung apa yang dilakukan dan diperjuangkannya.

Menurut Sayidiman[1], pengalaman membuktikan bahwa hasil Sikap Territorial yang baik tidak kalah artinya bagi pencapaian tugas tentara dibandingkan dengan senjata serta peralatan yang dimiliki tentara. Bahkan kalau menghadapi kekuatan militer asing yang menyerang bangsa kita dan mempunyai keunggulan alutsista, Sikap Territorial dapat menetralisasi keunggulan musuh itu. Hal itu terbukti jelas dalam perjuangan kita melawan Belanda dalam Perang Kemerdekaan,juga dalam perlawanan bangsa Vietnam terhadap tentara AS dan belakangan ini dalam perlawanan orang Irak dan Afganistan terhadap AS dan sekutunya. Terbukti bahwa perlawanan non-fisik terhadap pihak yang memaksakan kehendaknya dengan kekerasan fisik dan senjata dapat berhasil efektif, sehingga pemaksaan kehendak dapat dipatahkan.

Sekarang ada kebutuhan nyata untuk meningkatkan peran serta TNI secara informal dalam berbagai program yang di gelar oleh Pemda sejauh itu diperbolehkan UU demi mengoptimalkan manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal itu sebenarnya sudah berjalan dan sebagian besar telah memberikan kontribusi nyata. Khususnya dalam hal penanggulangan bencana alam, dalam hal TNI membangun Desa, dalam hal TNI membangun Infrastruktur, dalam hal operasi Bhakti TNI dll.

[1] http://opinikompas.blogspot.co.id/2013/09/sikap-teritorial-tni.html

 Tulisan ini dikopi dari www.wilayahpertahanan.com atas seizin pemilik blog nya

Pengamanan Ekonomi Maritim Negara Kepulauan Nusantara

     

Olehharmen batubara

Seirama dengan potensi ekonomi maritime. Pemerintah juga di tuntut untuk membangun kemampuan TNI khususnya TNI AL yang jadi penangung jawab pengamanan Poros Maritim. Bisa dimaklumi. Membangun TNI AL yang kuat bukan berarti dengan membeli Alut Sista yang banyak, terlebih lagi orang sering menghitung kebutuhan itu atas dasar luasnya laut dan jumlah KRI. Para ahli menyebut Indonesia membutuhkan 500 KRI kalau ingin melihat negara kepulauan ini aman di laut. Suatu jumlah yang kadang tidak masuk akal.  Hal seperti itu bisa kita lihat dari Konsep Pengamanan Pangmabar dalam mengamankan wilayahnya.

Kita tahu bahwa wilayah Armabar meliputi Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Natuna, Selat Karimata dan Pantai Barat Sumatera. Secara fakta Kondisi kemampuan pertahanan AL di perairan kepulauan Natuna dan sekitarnya, masih sangat jauh dari yang sepantasnya. Wilayah ini masih bagian tanggung jawab Armada Barat, yang mempunyai Pangkalann utama di Tanjung Pinang dan Belawan. Ditambah dengan pangkalan pendukung Dumai, Batam, Natuna, Lhok Seumawe, Sabang, Padang, Mempawah serta diperkuat dengan 3 Brigade Marinir.  Jumlah KRI berkisar 80-85 KRI dari berbagai jenis (Fregat, Korvet, KCR, LPD, LST).  Dihadapkan dengan luasnya wilayah dan ketersediaan Alut Sista tentu hasilnya akan sangat tidak memadai. Tetapi ternyata wilayah ini masih tergolong aman dan kondisinya masih sangat kondusif untuk pembangunan ekonomi maritime.

Sebagai gambaran kita bisa lihat strategi yang dilakukan oleh Koarmabar untuk mengamankan wilayahnya. Salah satu yang dilakukan oleh Koarmabar dalam mengamankan laut di wilayahnya adalah dengan melaksanakan gelar kekuatan SISTEM SENJATA ARMADA TERPADU (SSAT) seperti Pangkalan TNI Angkatan Laut, KRI, Pesawat udara maritim dan Pasukan Marinir yang saling bersinergi dalam melaksanakan tugasnya. Untuk kegiatan operasionalnya Koarmabar juga mengelola Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) di setiap Lantamal yang dikenal cepat dalam menindak para pelaku kejahatan di wilayah penugasannya. Hasilnya sungguh nyata, minimal berita tentang prompakan di selat Malaka itu menghilang dengan sendirinya. Kita percaya Koarmatim juga sudah pasti punya strategi tertentu dalam mengamankan wilayahnya. Hal seperti itulah yang ingin kita apresiasi. Taktik dan Strategi atau sebaliknya, sering lebih hebat hasilnya dari pada hanya mengandalkan pada ketersediaan Alut Sista semata.

Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Nusantara

Untuk pengembangan potensi ekonomi maritime nusantara, pemerintah Jokowi membuat program Tol Laut atau sering juga disebut dengan ‘Pendulum Nusantara’. Konsep ini memungkinkan Kapal-kapal besar bolak-balik membawa logistik dari barat ke timur atau sebaliknya. Untuk itu pemerintah telah membangun 5 pelabuhan dengan kategori deep sea port di pelabuhan-pelabuhan sepanjang pendulum nusantara yakni :  Kuala Tanjung Medan;  Tanjung Priok Jakarta;  Tanjung Perak Surabaya;  Makassar;  dan  Sorong.

Progres pekerjaan pembangunan pelabuhan tersebut pada bulan Mei 2015, Presiden Joko Widodo telah meresmikan penyelesaian proyek revitalisasi alur pelayaran Barat dan pengembangan terminal Teluk Lamong di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pada bulan Juli 2015, progress pembangunan Kuala Tanjung (Sumut) sudah tercapai 7%. Pelabuhan Kuala Tanjung (2200ha) di Sumatera Utara diprediksi akan selesai pada akhir 2016  atau lebih cepat dibanding perencanaan awal yaitu kuartal I 2017. Pada bulan Mei 2015 Peresmian Proyek pembangunan Makassar New Port oleh Presiden Joko Widodo. Kondisi selama ini, pelabuhan Makassar hanya baru bisa menampung kapal-kapal yang berukuran tidak terlalu besar atau kapal kapasitas kecil. Proyek New Port Makassar akan dibangun diatas lahan 300 hektar. Pada tahap pertama, pelabuhan Makasar akan dibangun memiliki kedalaman hingga 14 meter, panjang 320 meter dengan luas mencapai 16 hektar akan dapat menampung kapal yang berukuran 10.000 Gross Ton (GT ) yang menngangkut 4.000 peti. Dengan perluasan pelabuhan ini, perseroan akan menggenjot kapasitas hingga 500 ribu TEUs per tahun.

Pemerintah juga membangun pelabuhan Terpadu raksasa di Sorong (Papua) diatas lahan 7.000 Ha.Konsep Pengembangan pelabuhan Sorong adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus berorientasi peti kemas yang akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Timur Indonesia. Pengembangan pelabuhan Sorong akan diikuti dengan pembangunan galangan kapal, pembangkit listrik, dan kawasan industri. Termasuk pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari di kawasan Raja Ampat. Pada Oktober 2015 telah direalisasikan pelabuhan New Mutiara Jati (Cirebon) dan ditargetkan selesai pada Agustus 2017. Pelabuhan New Mutiara Jati dipersiapkan menjadi alternatif selain pelabuhan Tanjung Priok ini merupakan pintu gerbang kegiatan usaha bagi hinterland yang luas yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pada bulan Mei 2015, Kapal ‘Tol Laut’ pertama di Indonesia yaitu Mutiara Persada (MP) III telah dioperasikan oleh PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP). Kapal Tol Laut ini memiliki panjang (Lenght of All/LOA) 151 meter dan berat 15.000 Gross Tonage (GT) akan beroperasi PP rute Lampung – Surabaya. Kapasitas kapal ini dapat memuat 600 orang penumpang, 150 unit truk, dan 50 kendaraan pribadi. Armada ini adalah kapal RoRo pertama yang melayani pelayaran logistik berjadwal dan tetap dari Dermaga Pelabuhan Panjang, Lampung ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pada kenyataanya kehadiran kapal tol laut ini dapat menurunkan biaya logistic hingga 30% dari beban jalur darat Pantura dan juga efisiensi waktu lama perjalan. Kalau menggunakan jalur darat dengan kendaraan truk, jarak tempuh antara Lampung ke Surabaya bisa memakan waktu antara 90 sampai 100 jam. Tapi bila menggunakan kapal, jarak tempuhnya hanya sekitar 39 jam

Pada bulan Juni 2015, Presiden Joko Widodo) meresmikan beroperasinya 3 buah kapal motor penyeberangan (KMP) dan Dermaga VI Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Ketiga kapal roll on roll off (roro) berbobot 5,000 GT yang diresmikan pengoperasiannya adalah seluruhnya merupakan hasil produksi galangan kapal nasional. Dengan dimensi panjang 109,40 meter, lebar 19,60 meter dan tinggi 5,60 meter, kapal roro ini mampu mengangkut 812 penumpang dan 142 unit kendaraan.Dengan tambahan 3 armada kapal roro dan satu dermaga baru yang semuanya dikerjakan anak bangsa sendiri ini, terbukti mampu mengatasi kemacetan dan antrean panjang di Pelabuhan Merak

Potensi Ekonomi Maritim

Karen Mingst (Mingst,199:120) mengatakan, realitas geografi bukan sekedar penghias peta, dan konfigurasi fisik bukan sekedar data. Memiliki letak geografi yang strategis tidak cukup menjadikan suatu negara berpengaruh, tapi yang lebih utama lagi adalah bagaimana negara itu memanfaatkan elemen geografic yang strategis ini secara efektif dalam mencapai kepentingan nasionalnya, adalah yang terpenting. Jika tidak, ini hanya akan menjadi sebatas fakta saja.

Indonesia sebagai negara kepulauan, Negara yang berada di pertemuan dua samudra (Hindia dan Fasifik) dan dua benua ( Asia dan Australia). Untuk mengamankan negara kepulauan ini; diperlukan strategi pertahanan NKRI minimal, harus mampu memperhatikan realita geografi; bahwa (i) wilayah negeri ini terdiri dari rangkaian pulau besar dan kecil, dengan luas perairan 5 juta km², termasuk ZEEI serta daratan 2 juta km² (ii) ada tiga perbatasan darat, da nada 10 perbatasan laut dengan negara tetangga; dengan seluruh rangkaian pulau dan kepulauan negeri yang terbuka dan berbatasan dengan sepuluh negara yang memiliki FIRE POWER yang berbeda beda, (iii) negeri dengan kewajiban menyiapkan 3 ALKI bagi dunia.

Untuk dapat memanfaatkan potensi maritime guna menggerakkan perekonomian nasional, agar dapat meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat perlu pembangunan infrastruktur pelabuhan dan konektivitasnya baik darat maupun udara di sepanjang Poros Maritim Nusantara. Pembangunan pertumbuhan ekonomi maritime akan selalu sejalan dengan peningkatan kekuatan Angkatan Lautnya. Sangatlah mustahil mengembangkan perekonomian maritim tanpa adanya kemampuan untuk mengamankan wilayah perairannya, jalur perdagangannya, rangkaian pelabuhannya serta semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Indonesia juga perlu mengawasi perairannya dan menyelesaikan berbagai persoalan penegasan perbatasannya.