Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Masihkah Relevan?

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Masihkah Relevan?

Oleh harmen batubara

Indonesia adalah negara kesatuan yang sejak dulu mengambil jalan non aliansi dengan mengambil jalan politik bebas aktif. Indonesia tidak punya kawan sehidup semati dalam pertahanan dan tidak punya teman yang bisa membantu meski suatu saat Indonesia membutuhkannya. Itulah Indonesia. Kita memilih sebagai Bangsa yang bebas aktif.Tetapi bila dilihat dari pertahanan kekuatan dan Komando yang dimiliknya. Sungguh sangat riskan melihat keberlangsungan kehidupan negara bangsa ini. Sejatinya, diatas kertas kekuatan pertahanan kita selalu mendapat pujian dari negara sahabat, mereka selalu menyebut kekuatan pertahanan kita tidak memerlukan Alutsista modern, karena menurut mereka, dengan bambu runcing sajapun para agresor akan berpikir puluhan kali. Sebagai anak bangsa, kita senang mendengarkan pujian seperti itu. Tetapi kalau kita peka, sesungguhnya bisa saja mereka hanya mengolok-olok kita.

Secara fakta, Indonesia sebenarnya sudah dikelilingi oleh kekuatan militer dengan aliansi yang mendunia. Pertama Indonesia dikeliling oleh negara-negara Five Power Defence Arrangements yang terdiri dari Australia, Selandia Baru, Malaysia, Singapura, dan Inggris yang sudah lama eksis dan itu sudah operasional takkala Indonesia melakukan ganyang Malaysia ditahun 60an dahulu. AS sejatinya adalah pemegang supremasi kekuatan militer di kawasan ini yang terus memelihara dan terus mempererat persekutuannya dengan Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Australia dan Singapura. Dalam rangka menjaga Sustaining US Global Leadership khususnya bagi sepeuluh tahun kedepan, AS sudah menempatkan sekitar 60 persen kekuatan armadanya di Asia Pasifik, termasuk di antaranya 2.500 marinir di Darwin, Australia, dan pangkalan sementara bagi Littoral Combat Ships Armada Ketujuhnya di Singapura.Tetapi dengan munculnya Tiongkok sebagai kekuatan baru di kawasan? Apakah Amerika dan sekutunya memerlukan penyesuaian? Meski secara teoritis kekuatan Tiongkok baru tidaklah ada apa-apanya bila di sandingkan dengan kekuatan AS apalagi ditambah sekutunya.

Ketegangan yang terjadi di Laut Tiongkok selatan, sesungguhnya dengan nyata memperlihatkan kepada kita bahwa aliansi kekuatan AS dan sekutunya berikut negara-negara Five Power Defence Arrangements berdiri di satu pihak, berhadapan dengan negeri Tiongkok dan sekutunya di sisi lain. Diatas kertas kita bisa mengatakan Amerika dan sekutunya tidak akan berbuat sebagaimana yang mereka lakukan di Timur Tengah, tidak ada imbalan yang pantas untuk melakukan konflik secara terbuka di kawasan ini. Imbalannya jauh dari memadai. Tetapi Amerika dipercaya tidak akan membiarkan kalau sekutunya diobok-obok oleh Tiongkok. Tiongkok sendiri sebenarnya sepanjang sejarahnya, justeru lebih banyak dijarah daripada dianggap sebagai negara yang kuat oleh negara Barat malah oleh Jepang sekalipun. Kalau saja kita misalkan Tiongkok berlaku nekat, maka saya juga percaya Amerika juga tidak akan berbuat sesuatu-dan kalaupun terpaksa hanya dalam skala terbatas.

Kogabwilhan dan Otoritas Pertahanan

Pertahanan merupakan kepentingan nasional yang vital karena menyangkut kedaulatan negara. Karena itu, pertahanan harus menjadi bagian utuh dari politik dan kebijakan negara. Seluruh strategi pertahanan harus mampu menggambarkan visi dan sikap negara, baik ke dalam maupun keluar. Pasal 30 UUD 1945 dan juga UU No 3/2002 menggariskan bahwa sistem pertahanan semesta merupakan kebijakan pertahanan negara. Selama ini kita menganut pola defensif aktif dengan cita-cita akan membangun kekuatan yang dapat menghancurkan musuh selagi masih berada di wilayahnya sendiri. Bahwa ternyata sistem pertahanan kita tidak atau belum mampu menjangkau kekuatan seperti itu, ya persoalannya lain lagi.

Mencermati peta kekuatan tersebut diatas, selayaknya strategi pertahanan Indonesia harus dirancang untuk mampu menghadapi berbagai perkembangan dan dinamika yang ada di kawasan. Menurut Achmad Soetjipto, mantan KSAL dan Ketua Persatuan Purnawirawan AL(Visi Baru Pertahanan Indonesia, Kompas.com Juni3,2014). “Kogabwilhan adalah salah satu langkah responsif sekaligus strategi memperkuat diplomasi terhadap negara sekawasan juga dengan Amerika, Tiongkok, India, dan Australia. Atas alasan ini pula Kogabwilhan menurut Menhan akan diposisikan di flashpoint seperti Aceh, Natuna, perbatasan Kalimantan berikut perairan Ambalat, Papua, dan Atambua”. Tetapi apakah pemikiran seperti itu masih valid?

Kogabwilhan yang seperti apa sesungguhnya yang akan dibangun itu? Memang belum ada bentuk yang sudah mengemuka, kecuali masih berupa sketsa-sketsa saja. Acmad Sutjipto misalnya juga masih dalam tahapan mempertanyakan apakah Kogabwilhan yang akan dikembangkan itu nantinya; berupa suatu komando gabungan dengan cakupan maksimalis, yaitu beberapa Kogabwilhan yang masing-masing membawahkan suatu theatre command? Menurutnya kalau membangun Kogabwilhan ya diharapkan ia harus punya kemampuan melancarkan pertempuran salvo pertama dibarengi gebrakan perang kilat tuntas (sharp shorten war) guna meraih kemenangan awal dan merebut posisi paling menguntungkan sampai hadirnya kekuatan penengah, keterlibatan pihak ketiga yang datang melerai.

Selanjutnya dan masih menurut achmad Soetjipto, untuk dapat berjalan efektif, pembentukan Kogabwilhan harus dilengkapi struktur komando yang efisien, responsif, dan cepat. Problema selama ini, kendala TNI melakukan respons cepat terhadap setiap gangguan di wilayah terluar adalah karena sistem birokrasi yang gemuk dan ribet. Sistem yang berlaku saat ini harus segera disudahi terutama menyangkut perangkat pemrosesan dan K3I untuk kecepatan pengambilan keputusan, kemandirian logistik untuk keunggulan manuver, serta bagaimana Kogabwilhan dapat melakukan gelar tempur pada medan tempur tertentu tanpa terkendala sistem komando birokratis. Tanpa dibekali kewenangan dan sarana mutakhir untuk melaksanakan, peran Kogabwilhan akan sama dengan operasi gabungan selama ini, yang berarti tak ada hal baru dari Kogabwilhan. Keberadaan Kogabwilhan malah akan memperpanjang mata rantai komando dan pemborosan anggaran.

Saya juga sempat juga melihat konsep Kogabwilhan dalam versi Luhut B Pandjaitan dalam tulisan beliau (TNI ”Baru” yang Disegani, Kompas, September4,2014). Sebagai suatu konsekuensi dari penegasan kembali Indonesia sebagai negara kepulauan adalah pentingnya reorganisasi Markas Besar TNI dengan dibentuknya Komando Gabungan Kewilayahan sebagai perpanjangan tangan Panglima TNI di wilayah-wilayah Nusantara. Sekarang ini, sejak Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan) dibubarkan tahun 1984, Panglima TNI adalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuatan militer dari Sabang hingga Merauke. Jelas ini rentang kendali yang terlalu panjang untuk dapat ditangani oleh satu orang panglima di Jakarta.

Seperti jumlah Kowilhan dahulu, Komando Gabungan Kewilayahan yang ideal jumlahnya juga empat, yang membagi habis wilayah Indonesia dalam format organisasi kerangka atau permanen, bergantung pada kesiapan SDM dan kemampuan anggaran nasional. Pengembangan kekuatan TNI tentu saja nantinya disesuaikan dengan jumlah komando itu. Umpamanya, Kostrad harus punya empat divisi infanteri, atau TNI AL punya empat armada bernomor. Begitu pula komando operasional TNI AU disesuaikan dengan kebutuhan untuk melaksanakan operasi militer di wilayah tanggung jawabnya. Diyakini bahwa membangun angkatan bersenjata memang investasi mahal jangka panjang tanpa boleh ada pertimbangan untung-rugi yang normal. Apabila kita percaya adagium si vis pacem para bellum (jika hendak damai, bersiaplah untuk perang), keuntungan yang diperoleh adalah keamanan dan keselamatan negara dan bangsa berikut segala isinya secara optimal sehingga kerugian dalam artian konsekuensi anggaran otomatis jadi marginal. Tetapi kalau negara untuk memberi makan penduduknya saja masih sulit. Apakah ada maknanya memikirkan Kogabwilhan?

Perang Marawi, Perang Saudara Bercorak Maute dan Separatisme

Perang Marawi Perang Saudara, Isis Maute dan Separatisme

Oleh harmen batubara

Gempuran terhadap kelompok militan Maute di Marawi terus dilancarkan Angkatan Bersenjata Filipina. Rentetan tembakan senapan mesin dari dua helikopter serbu, Kamis (6/7), menghujani lokasi persembunyian mereka. Warga berharap tekanan yang dilakukan tentara Filipina itu membuahkan hasil optimal. Bagaimanapun, mereka tidak lagi merasa nyaman di tempat pengungsian. Tidak banyak yang dapat dilakukan di tempat pengungsian. “para suami tidak lagi bisa bekerja, sedangkan keluarga membutuhkan uang untuk hidup sehari-hari,” kata Siti Noor, pengungsi yang ditemui di Balai Barangay (setara kelurahan) Bito Buadi Itowa, Kamis, seperti dilaporkan wartawan Kompas, B Josie Susilo Hardianto dan Harry Susilo, dari Marawi, Filipina.

Bantuan yang selama ini diterima dari Kementerian Sosial dan Pembangunan Filipina sangat terbatas, bahkan kurang. Menurut Kepala Barangay Solaiman, setidaknya 150 dari 300-an pengungsi tidak memiliki “kartu hijau”. Pengungsi harus memiliki kartu itu untuk dapat mengakses bantuan pemerintah.Bantuan itu antara lain berupa beras dan alas tidur. Untuk mengatasi persoalan itu, pengungsi sepakat membagi bantuan yang mereka peroleh.Namun, mereka mengatakan masih membutuhkan bantuan lain, seperti selimut, makanan untuk anak-anak dan anak balita, sabun, pakaian, serta barang kebutuhan anak-anak dan perempuan. Mereka memahami, pemerintah juga tengah kesulitan karena harus menghadapi kelompok Maute. Semua kini sudah jadi “bubur”, perang ini tidak beda dengan perang antar saudara; perang sebagai akibat “lemahnya” komunikasi dan tiadanya “Dialog” diantara sesama anak bangsa.

BACA JUGA : MENJAGA REMBESAN MARAWI

Pada Kamis petang, dua helikopter berputar-putar di atas Marawi. Helikopter itu memuntahkan rentetan tembakan dari senapan mesin. Kilatannya membelah langit Marawi yang sore itu tertutup mendung.Sejak pagi hari, serangan udara terus dilakukan helikopter Angkatan Bersenjata Filipina. Warga berharap tekanan itu dapat mengembalikan lagi kehidupan mereka seperti dulu.Tentara menjaga setiap jalan masuk ke Marawi. Untuk mencapai Marawi dari Iligan, kota terdekat yang berjarak sekitar 36 kilometer, dibutuhkan waktu setidaknya 1,5 jam. Selain karena jalannya berkelok-kelok dan mendaki, kendaraan juga kerap dihentikan pasukan keamanan di pos pemeriksaan. Di pos itu, kendaraan harus berhenti, membuka kaca, dan membiarkan tentara atau polisi memeriksa kendaraan dan penumpang di dalamnya. Mereka harus menunjukkan tanda pengenal, seperti kartu tanda penduduk dan paspor. Untuk masuk ke kawasan tertentu, seperti kota Marawi, harus ada izin khusus dari Angkatan Bersenjata Filipina.

BACA JUGA : PERAN TERITORIAL & KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pendekatan Dialog kultural

Dari berbagai pengalaman masa lalu, pendekatan militer yang dilakukan oleh pemerintah Filipina selama belasan tahun justru tidak bisa menyelesaikan masalah. Di Mindanao ada berbagai pihak yang selama ini tidak pernah didengarkan. Disana ada separatis Moro National Liberation Front (MNLF) yang nasionalis, Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang berbasis agama, dan National People Army (NPA) yang berhaluan komunis dan  kini ada Kelompok Maute yang ber affiliasi dengan ISIS. Tetapi semuanya itu bertitik tolak dari “rasa ketidak adilan” yang dialami oleh warga muslim. Pada tahun 2010, Presiden Gloria Macapagal-Arroyo menegaskan, Filipina tidak lagi melulu mengandalkan pendekatan militer dalam menghadapi kelompok separatis di Mindanao, Filipina Selatan. Pemerintahannya akan lebih mengedepankan UPAYA DIALOG sebagai kunci dari proses menuju perdamaian. Arroyo mengungkapkan hal itu saat membuka pertemuan para menteri luar negeri gerakan nonblok (NAM) untuk membangun dialog dan kerja sama untuk perdamaian dan pembangunan di Manila, Rabu (17/3/2010). Pertemuan diikuti 219 delegasi dari sekitar 105 negara anggota NAM, dari total 118 negara anggota.

Menurut Arroyo waktu itu, kunci dalam proses perdamaian serta demi terciptanya pembangunan, keamanan, dan kesejahteraan adalah dialog. Dalam konteks menghadapi separatis, pemerintah menyadari bahwa dialog harus dikedepankan daripada pendekatan militer. ”Kami telah mendekati komunitas sasaran untuk mengubah paradigma perdamaian,” katanya. Melalui dialog lintas agama, menghargai keberagaman budaya dan tradisi di Mindanao, pemerintah sudah bisa mulai membangun di wilayah itu. ”Kami bisa membangun jalan untuk membuka isolasi wilayah, dan dengan itu ekonomi bisa berjalan. Kami juga membuka jaringan irigasi,” katanya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, dan perubahan dalam pemerintahan. Nampaknya “POLA DIALOG” itu telah terlupakan begitu saja. Bisa dimaklumi, kalau kekerasan kembali mengemuka.

Perang Saudara Tidak akan Pernah Selesai

Indonesia dan Filipina sebenarnya punya pengalaman yang sama. Yakni sama-sama kesulitan dalam menghadapi “separatis” dari saudara sebangsa.  Ketika Indonesia melakukan “dialog” dengan “Aceh Merdeka”, Filipina juga mengirimkan pasukan penjaga perdamaiannya.  Begitu juga dengan Indonesia. Indonesia  juga mengirimkan misi militer untuk memantau proses perdamaian di Mindanao antara Pemerintah Filipina dan MILF yang berpusat di Cotabato, Mindanao. Jerson Liardo, rohaniwan asal Cotabato, mengatakan, keberadaan Indonesia dianggap sebagai kakak oleh warga Filipina dari berbagai komunitas, termasuk Kristiani dan Muslim. Misi yang disebut IMT tersebut terus berlanjut hingga kini. Saat ini Misi IMT dipimpin Kolonel (Pasukan) Deni Ramdani yang berkedudukan di kota General Santos, Mindanao, membawahi beberapa perwira TNI di sejumlah kota di Mindanao, termasuk Ilagan, dekat kota Marawi.

Seusai perundingan pengamanan Laut Sulu, akhir 2016, Kepala Badan Intelijen Strategis Nasional (Bainstranas) Kementerian Pertahanan Mayjen Paryanto mengatakan, Indonesia siap membantu Filipina membangun perdamaian di Filipina selatan, termasuk kerja sama ekonomi antara Mindanao dengan Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Kamar Dagang Davao pun diundang hadir ke Jakarta oleh Kemhan dan bertemu dengan mitra dari Sulut dan Kaltara. Semua upaya itu kini seolah tinggal kenangan.

Kini, situasi memanas dengan pertempuran di kota Marawi oleh faksi teroris Maute yang berafiliasi dengan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) di Timur Tengah. Sempat diwacanakan agar TNI terlibat dalam mengirimkan pasukan ke Marawi, membantu militer Filipina. Tetapi jelas upaya seperti itu, kedua negara pasti harus mengacu kepada UU Dasarnya masing-masing. Indonesia tidak akan mengirimkan militernya ke negara lain, kalau tidak ada izin dari DPR. Begitu juga dengan UU Dasar Filipina, mereka tidak mungkin bisa menerima kedatangan ‘militer” negara lain meski negara tetangga sekalipun harus terlebih dahulu ada izin dari DPR nya juga.

Suhardi, mantan dosen Mindanao State University di Marawi dan sekarang menjadi Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Bhayangkara, menjelaskan peliknya fragmentasi antar faksi di Filipina, termasuk di Mindanao. MNLF pimpinan Nur Misuari pecah dalam berbagai faksi, termasuk Abu Sayyaf Group. MILF pimpinan Haji Murad Ibrahim pun memiliki sempalan seperti BIFF yang dikhawatirkan beraliansi dengan Maute. Demikian pula faksi-faksi lain.

Kita harus mengingat kembali apa yang pernah dikatakan  Arroyo waktu itu, kunci dalam proses perdamaian serta demi terciptanya pembangunan, keamanan, dan kesejahteraan adalah DIALOG. Dalam konteks menghadapi separatis, pemerintah menyadari bahwa dialog harus dikedepankan daripada pendekatan militer. ”Kami telah mendekati komunitas sasaran untuk mengubah paradigma perdamaian,” katanya waktu itu. Melalui dialog lintas agama, menghargai keberagaman budaya dan tradisi di Mindanao, pemerintah meski masih terbatasan sudah bisa mulai membangun di wilayah itu. ”Kami bisa membangun jalan untuk membuka isolasi wilayah, dan dengan itu ekonomi bisa berjalan. Kami juga membuka jaringan irigasi,” katanya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, dan perubahan dalam pemerintahan. Nampaknya “pola dialog” itu telah terlupakan begitu saja. Bisa dimaklumi, kalau kekerasan kembali mengemuka. ( Sumber : Kompas.id, Dll)

Makna Dibalik Kunjungan Raja Salman ke Indonesia

Makna Dibalik Kunjungan Raja Salman ke Indonesia

Oleh  Lalu Muhamad Iqbal   

Kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017 menjadi topik tren (trending topic), baik di media arus utama maupun media sosial selama beberapa minggu terakhir. Ini adalah babak baru dalam hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi setelah kunjungan terakhir Raja Arab Saudi 47 tahun lalu.

Kunjungan ini memang fenomenal. Ini kunjungan kenegaraan oleh kepala negara sahabat yang terbesar sejak Indonesia merdeka. Jauh lebih besar daripada kunjungan Presiden Barack Obama pada 2010. Bagi Arab Saudi, kunjungan kenegaraan ke Indonesia kali ini juga kunjungan ke luar negeri terbesar dan terlama. Dengan jumlah anggota rombongan mencapai 1.500 orang, kunjungan ini jauh lebih besar daripada kunjungan ke Malaysia pada 26-28 Februari 2016 yang “hanya” diikuti sekitar 600 anggota rombongan. Kunjungan fenomenal ini bukanlah sebuah kebetulan. Konstelasi politik global dan regional di Timur Tengah (Timteng) serta faktor-faktor ideosinkretik ikut melatarbelakangi kunjungan ini.

Perubahan konstelasi regional

Perbaikan hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat pada umumnya dengan Iran seputar isu nuklir Iran mengubah total peta politik dan perimbangan kekuatan di Timteng. Puncaknya adalah ditandatanganinya Comprehensive Agreement on the Iranian Nuclear Program di Lausanne, 2 April 2015 oleh Iran dengan tujuh pihak (AS, Rusia, Perancis, Jerman, China, Inggris, dan Uni Eropa). Hubungan Arab Saudi (bersama lima negara Teluk lainnya) dengan  Iran dan AS (bersama negara Barat lainnya) adalah segitiga hubungan yang sangat unik. Segitiga hubungan ini menjadi pilar konstelasi politik dan perimbangan kekuasaan di Timteng.

Arab Saudi adalah negara terbesar di Timteng dan praktis menjadi sekutu utama AS di Timteng sejak Revolusi Iran 1979.  Intensitas saling ketergantungan kedua negara sangat tinggi. Bagi Saudi, AS adalah penyuplai senjata dan sistem pertahanan utama. Pada periode 2011-2015, Saudi adalah pembeli terbesar alutsista dari AS. Selain itu, AS adalah penyedia payung politik dan keamanan utama yang menjadikan Saudi negara teraman di Timteng selama ini.

Sementara itu, bagi AS, Saudi adalah penyuplai minyak utama dan salah satu dari pemegang terbesar surat utang Pemerintah AS. Menurut data resmi Pemerintah AS, Saudi memiliki surat utang Pemerintah AS senilai  116,8 miliar dollar AS dengan total kepemilikan dana dan aset di AS mencapai sekitar 750 miliar dollar AS. Diyakini bahwa langkah apa pun yang akan dilakukan Saudi untuk menggerakkan aset sebesar itu di AS, akan memiliki dampak luas terhadap perekonomian AS secara keseluruhan.

Sementara itu, AS dan Iran tak pernah memiliki hubungan diplomatik resmi sejak Revolusi Iran. Selama beberapa dekade AS melihat Iran sebagai salah satu ancaman utama. AS menganggap Iran, melalui proksi-proksinya,  sebagai sponsor utama terorisme di Timteng. Presiden Bush bahkan menyebut Iran bagian dari “persekutuan iblis” (axis of evil). Manifestasi paling nyata dari perseteruan AS-Iran adalah isu program nuklir Iran yang berangkat dari dugaan bahwa Iran memiliki aspirasi membangun persenjataan nuklir.

Di lain pihak, hubungan Saudi-Iran selalu kental dengan persaingan pengaruh di kawasan Timteng. Persaingan itu menjadi semakin kental karena bernuansa rasial (Arab-Persia) dan sektarian (Sunni-Syiah). Saudi menganggap Iran sebagai bahaya nyata, bahkan mungkin lebih nyata ketimbang Israel. Faktor keislaman (baca: Organisasi Kerja Sama Islam) faktanya adalah satu-satunya faktor yang menjadikan kedua negara tetap memiliki komunikasi resmi selama ini.

Dengan konstelasi yang demikian, perbaikan hubungan AS-Iran pasca April 2015 jelas seperti mimpi di siang bolong bagi Saudi. Ini menjadikan Saudi sadar bahwa mereka tidak dapat lagi bergantung sepenuhnya kepada sekutu Barat, khususnya AS. Ini menyadarkan Saudi untuk membangun kembali silaturahmi dan persekutuan dengan kekuatan-kekuatan dunia lainnya yang selama ini terabaikan. Dalam hal ini, negara-negara  besar di dunia Islam adalah pilihan paling realistis.

Arah baru ini terekam jelas saat Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan kunjungan kehormatan  pertama kali kepada Raja Salman di Jeddah, Mei 2015. Dalam pertemuan itu, Raja Salman menegaskan keinginannya memperkuat kembali hubungan bilateral dengan negara-negara Islam. “On the top of the list is Indonesia (nomor satu dalam daftar itu adalah Indonesia),” ucap Raja Salman ketika itu.

Babak baru hubungan bilateral

Melihat konstelasi politik yang berkembang di kawasan Timteng itu pastilah bukan suatu kebetulan jika Presiden Joko Widodo memerintahkan Menlu Retno Marsudi melakukan kunjungan ke Arab Saudi pada Mei 2015, hanya empat bulan sejak Raja Salman naik takhta. Dalam kunjungan tersebut, Menlu Retno diterima oleh Raja Salman dan menjadikannya pejabat tinggi perempuan pertama dari negara sahabat yang diterima langsung oleh Raja Salman.

Kunjungan Menlu Retno itu disusul dengan kunjungan yang lebih tinggi dengan kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi kepada Raja Salman pada September 2015. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi menjadi kepala negara pertama yang disambut langsung Raja Salman di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi dianugerahi penghargaan Star of the Order of King Abdulazis Al-Saud, penghargaan sama yang pernah diberikan Raja Arab Saudi kepada Presiden Obama sebelumnya.

Kunjungan yang merupakan babak baru dalam hubungan bilateral ini muncul seperti gayung bersambut bagi kedua negara. Bagi Indonesia, kunjungan itu sejalan dengan strategi Presiden Jokowi memperluas pasar perdagangan dan sumber investasi bagi Indonesia. Kunjungan itu sekaligus membuka jalan bagi Indonesia, sebagaimana diharapkan umat Islam di Indonesia, agar Indonesia dapat memainkan peran lebih besar di dunia Islam.

Mengingat jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi mendekati angka 500.000, tidak terhindarkan, isu perlindungan TKI di Saudi tetap menjadi salah satu isu penting dalam peningkatan hubungan bilateral ini. Namun, Presiden Jokowi dan Menlu Retno jelas ingin membawa hubungan kedua negara ke babak baru “beyond migrant workers issue“. Hubungan bilateral yang selama ini banyak “tersandera” oleh isu-isu perlindungan TKI, harus mulai merambah ke isu-isu lebih strategis seperti isu ekonomi, keamanan internasional, kerja sama pertahanan dan penguatan OKI.

Bagi Arab Saudi, tidak terelakkan, kunjungan Presiden Jokowi dan Menlu Retno pada 2015 mengirimkan pesan bahwa Indonesia adalah “friend indeed, friend in need (sahabat sejati yang hadir saat dibutuhkan)” bagi Arab Saudi. Sebagai respons atas kunjungan tersebut, jumlah pertukaran kunjungan tingkat tinggi di antara kedua negara dalam dua tahun terakhir mencapai intensitas tertinggi dalam beberapa dekade.

Faktor Raja Salman

Indonesia memiliki tempat khusus di hati Raja Salman. Saat menjadi Gubernur Riyadh selama 48 tahun, beliau selalu hadir dalam resepsi diplomatik dalam rangka HUT RI yang diselenggarakan oleh KBRI Riyadh. Hal ini selalu membuat negara lain “cemburu”. Dalam kehidupan dan tata krama diplomatik, kehadiran tingkat tinggi dalam resepsi diplomatik suatu negara adalah simbol pentingnya negara itu bagi pemerintah setempat.

Raja Salman, saat itu masih berstatus pangeran, adalah inisiator pembentukan rumah sosial khusus wanita di Riyadh untuk menampung dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi tenaga kerja wanita asing. Hal ini membuat penyelesaian masalah tenaga kerja wanita (TKW) di Riyadh dan sekitarnya jauh lebih mudah dibandingkan di wilayah Jeddah dan sekitarnya. Pada masa beliau menjadi menteri pertahanan tahun 2014, untuk kali pertama Indonesia-Arab Saudi menandatangani perjanjian kerja sama di bidang pertahanan.

Alasan Raja Salman memiliki perhatian khusus kepada Indonesia ini mendapatkan jawabannya saat beliau menerima Menlu Retno pada Mei 2015. Beliau memulai percakapannya dengan kalimat, “Bangsamu adalah bangsa orang-orang baik.” Beliau menceritakan pengalamanpengalaman pribadi beliau saat masih kecil. Pengalaman-pengalaman itu berbekas mendalam pada diri beliau.

Sejarah menunjukkan bahwa jauh sebelum Arab Saudi mengalami oil boom dan menjadikannya salah satu negara terkaya di dunia, bahkan jauh sebelum negara Arab Saudi terbentuk, masyarakat Indonesia sudah bermigrasi ke dua Tanah Suci, Mekkah dan Madinah. Mereka bermukim di kedua Tanah Suci sebagai santri, ulama, dan syeikh di berbagai madrasah di Tanah Suci. Mereka yang memakmurkan dan merawat kedua tempat suci saat Arab Saudi belum memiliki kemampuan merawatnya. Setidaknya tiga ulama Indonesia pernah menjadi imam Masjidil Haram, yaitu Syeikh Junaid al-Betawi, Syeikh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani, dan Syeikh Ahmad Khatib al-Minagkabawi. Bahkan, pendiri dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, belajar ilmu keislaman di Mekkah.

Dengan gambaran yang demikian, kunjungan fenomenal Raja Salman ke Indonesia bukanlah suatu kebetulan. Selain karena faktor Raja Salman pribadi, faktor politik internasional dan kepiawaian Presiden Jokowi memanfaatkan momentum ikut  melatarbelakanginya. Masalahnya kemudian, bagaimana kita bisa memanfaatkan kunjungan ini bagi keuntungan kedua negara.

Keberhasilan pelaksanaan kunjungan ini, termasuk kesepakatan-kesepakatan yang ditandatangani, adalah satu hal. Namun, ukuran yang lebih penting bagi keberhasilan kunjungan ini baru bisa dilihat jika terdapat peningkatan secara konsisten dalam beberapa tahun ke depan. Seberapa banyak saling kunjungan tingkat tinggi, seberapa banyak terjadi kenaikan volume perdagangan bilateral, seberapa banyak investasi Arab Saudi di Indonesia, seberapa banyak kedua negara bisa mengambil peran bersama di forum OKI, seberapa banyak kedua negara dapat mengambil inisiatif bersama untuk kebaikan dunia Islam, dan lain-lain.

Momentum sudah diciptakan. Saatnya semua komponen bangsa di kedua negara mengambil peran untuk mengisinya. Bukan hanya pemerintah (first tract diplomacy), melainkan juga masyarakat luas (second track diplomacy). Selamat datang Raja Salman!

Lalu Muhamad Iqbal Pengamat Isu-isu Strategis; Saat ini Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri RI ( Sumber : Harian Kompas, 1 Maret 2017)

Kerjasama Pertahanan RI-AUstralia, Jangan Pernah Terlena

Kerjasama Pertahanan RI-AUstralia, Jangan Pernah Terlena

Oleh harmen batubara

Indonesia – Australia adalah dua negara tetangga, dua negara yang selamanya tidak pernah mempunyai kesamaan pandangan yang memadai. Karena memang dua negara mempunyai latar belakang yang sangat berbeda dan punya kepentingan nasional yang jauh berbeda. Australia sangat menghargai dan menghormati “sekutu dan kepentingan negara-negara sekutunya” sementara Indonesia adalah negara non blok dengan politik bebas aktif. Jadi sebaik apapun hubungan bilateral itu, tetapi kalau sudah berhadapan dengan kepentingan nasional dan sekutunya, maka posisi persahabatan dengan Indonesia sama sekali tidak akan jadi bahan pertimbangan. Secara normative Australia akan tetap berusaha untuk menjadi negara tetangga yang baik, tetapi sejauh itu untuk kebaikan negaranya sendiri. Satu-satunya cara untuk membuat mereka “respek” kepada Indonesia adalah kalau Indonesia bisa menjadi negara yang maju, demokratis, transparan bebas korupsi dan kuat secara militer.

Cobalah kita perhatikan hubungan kedua negara, tidak pernah menyentuh “rasa persahabatan” dengan negara tetangga. Yang mengemuka adalah, kecurigaan ketidak harmonisan dan ketidak percayaan. Pertemanan hanya sebatas kalau tidak menyinggung kepentingan masing-masing pihak dan para sekutunya. Cobalah simak terkait hubungan kedua negara selama ini. Australia pernah menghentikan latihan dengan unit Kopassus Indonesia karena tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur pada 1999. Saat Amerika ingin agar Timor Leste di lepaskan, maka Australialah yang jadi ujung tombaknya.

Idak lama kemudian hubungan dipulihkan ketika kerjasama soal kontraterorisme menjadi sangat mendesak menyusul peristiwa Bom Bali tahun 2002 yang menewaskan 202 orang, termasuk 88 warga Australia. Hubungan  itu terus membaik beberapa tahun sesudahnya. Kemudian pada 2013, Indonesia menangguhkan latihan juga karena menuduh Australia melakukan pengintaian dan penyadapan telepon. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan orang-orang terdekatnya menjadi sasaran. Hubungan  itu kemudian pulih kembali pada 2014.

Setelah itu di ahir tahun 2016 TNI kemudian memberlakukan peundaan kerja sama militer itu kembali. Sejumlah laporan terkait alasan utama penundaan kerja sama militer Indonesia dan Australia bermunculan. Hingga saat ini, Kamis (5/1/2016), belum ada yang dikonfirmasi oleh militer kedua negara. Menurut Guardian Australia, isu ini berembus saat seorang anggota Kopassus di barak militer  Campbell di Perth, Australia barat, merasa ada materi yang melecehkan Indonesia. Menurut situs berita Australia, 9news, ada poster yang memuat Pancasila namun menyebutnya Pancagila.

Selain itu, ada materi yang menyebut soal okupasi militer di Papua Barat. Laporan menyebut pasukan keamanan Indonesia, termasuk Kopassus telah membunuh banyak orang di Papua Barat sejak 1969. Indonesia juga disebut melakukan pelanggaran HAM di Timor Timur. Sydney Morning Herald juga mengutip pernyataan Direktur Eksekutif Institute for Defence, Security and Peace Studies di Indonesia, Mufti Makarim pada Fairfax Media.

Mufti mengatakan ada pesan yang menyebar di aplikasi pesan Whatsapp yang menyebut permohonan penyelidikan kasus ini pada 9 Desember. Menurut pesan yang belum dikonfirmasi ini, anggota Kopassus menemukan materi ofensif di kelas pelatihan, termasuk tentang pemimpin militer Indonesia, Sarwo Edhie Wibowo yang disebut sebagai pembunuh massal. Juga soal anggota TNI yang membunuh temannya saat mabuk. "Setelah anggota ini pulang ke Indonesia, ia langsung melapor," kata pesan tersebut.

Juga masih ada satu peristiwa terbaru lagi terkait pengibaraan Bendera OPM di KJRI Melbourne. Pemerintah Indonesia mengecam keras aksi yang dilakukan oleh simpatisan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang melakukan penerobosan dan pengibaran bendera Bintang Kejora di gedung KJRI Melbourne. pada Jumat, 6 Januari 2016. Pemerintah melalui Kemlu telah menyampaikan protes kepada Australia mengenai insiden itu. Menlu Retno Marsudi sudah berkomunikasi dengan Menlu Julia Bishop dan menekankan agar Australia sesuai konvensi Wina agar melindungi perwakilan diplomatik dan konsuler. Dalam pembicaraan telepon, Bishop mengatakan prihatin atas kejadian itu. Dia juga menjanjikan peningkatan keamanan bagi perwakilan Indonesia di seluruh negara bagian Australia."Pemerintah Australia juga berkomitmen untuk menangkap pelakunya.

Indonesia Harus Jadi Negara Kuat

Ke depan Indonesia haruslah terus membangun negara ini agar jadi negara makmur sejahtera, negara demokrasi yang transparan dan bebas korupsi serta kuat secara militer. Indonesia meski secara perlahan harus terus berbenah membangun pertahanannya meski Pertahanan Udara di wilayah timur Indonesia saat ini masih jauh dari memadai, terlebih lagi untuk wilayah NTT.  Padahal wilayah ini berbatasan langsung dengan Timur Leste dan Australia. Saat ini Indonesia baru mempunyai Skuadron 11 Makassar dengan 16 unit pesawat tempur Su-27/30. Memang Timor Leste saat ini belum punya skuadron tempur, tetapi Australia?  Australia punya markas Angkatan Udara Australia RAAF Base di Darwin yang dilengkapi dengan puluhan pesawat tempur F/A-18 E/F Super Hornet dan E/A-18 Growler dan juga terdapat pangkalan Marinir Amerika Serikat. Masih ada lagi pangkalan Angkatan Udara di Tindall yang rencananya akan dilengkapi dengan 1 Skuadron pesawat tempur F-35 A.

Australia adalah tetangga dengan logika “barat” yang tidak punya “unggah-ungguh”, kecuali berkaca pada kepentingan nasional dan sekutu-sekutunya; prioritas mereka ada di sana. Masih ingat tahun 1999 lalu ketika terjadi peralihan kekuasaan di Timor Timur? Khususnya menjelang referendum kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. Hubungan Indonesia dan Australia sudah buntu dan tidak lagi logis, ketika itu hampir terjadi duel udara antara 2 unit Hawk-109/209 TNI AU dengan 2 unit F/A-18 Hornet Australia yang masuk ke wilayah udara Indonesia tanpa izin. Tepatnya tanggal 16 September 1999, dimana 2 unit F/A-18 Hornet Australia yang mencoba memasuki wilayah udara Indonesia di sekitar Nusa Tenggara Timur akhirnya berhasil di usir oleh 2 unit Hawk-109/209 milik TNI AU. Malam harinya setelah kejadian tersebut, Lanud El Tari Kupang kedatangan  8 unit F/A-18 Hornet Australia yang terbang diatas Lanud El Tari Kupang tanpa bisa dicegah TNI-AU. Memang 8 unit F/A-18 Hornet Australia ini hanya sekedar lewat atau fly pass tetapi sama sekali tanpa izin diatas pangkalan militer Indonesia. Suatu penghinaan yang amat keterlaluan.

Masih dalam memperkuat pertahanan. Mabes Angkatan Darat akan membangun 2 kompi kavaleri di wilayah Korem 161/Wirasakti (NTT) dalam rangka memperkuat sistem pertahanan keamanan di perbatasan Indonesia-Timor Leste dan Indonesia-Australia.”Ada dua lokasi yang nantinya dijadikan tempat untuk pembangunan kokav tersebut, yakni di Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Timor Leste dan satu lagi di Kabupaten Kupang, tepatnya di Naibonat,” kata Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang Brigjen TNI Heri Wiranto di Kupang, Jumat (27/5/2016).

Hal senada juga oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini juga sudah mulai membangun radar pertahanan udara di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD).Hal ini dilakukan pihak TNI-AU sebagai langkah menjaga pertahanan keamanan udara di Nusa Tenggara Timur (NTT).“Kami akan bangun satuan radar pertahanan udara di wilayah Kabupaten SBD, sebagai wujud pertahanan udara di wilayah selatan Indonesia, dan meningkatkan Paskhas Kompi C menjadi detasemen pertahanan udara di wilayah Kupang,” kata Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) El Tari Kupang, Kolonel Penerbang Jorry Koloay kepada wartawan, Sabtu, 9 April 2016. Sebagai pemerhati kita menyarankan agar pemerintah juga perlu menjadikan Lanud Eltari Kupang menjadi salah satu pangkalan Skuadron yang dilengkapi dengan pesawat tempur, minimal setara dengan Skuadron Makassar, hal yang sama kita harapkan dibangun juga di Pulau Biak. Semua itu masih jauh dari memadai. Tapi satu hal yang perlu terus di kobarkan adalah untuk tetap menjaga TNI sebagai militer professional, yang dipersenjatai dengan baik serta di gaji dengan baik pula. Semua itu baru bisa dilakukan, kalau Indonesia bisa menjadi negara yang kuat dan sejahtera.