Fenomena perjuangan Papua Merdeka

Oleh:PETRUS PIT SUPARDI
Hampir selama 32 tahun dalam era Orde Baru, Papua tetap menjadi pulau yang dilupakan. Papua dengan sumber daya alam yang melimpah hanya menjadi dapur bagi daerah lain di Republik ini. Segala kekayaan di perut bumi Papua, berupa minyak, emas, tembaga, dan lainnya serta keragaman hayati di permukaan bumi Papua, dikeruk dan dimanfaatkan untuk kepentingan kaum elite yang tinggal di pusat. Apa yang orang Papua dapatkan dari hasil kekayaan alamnya?

Orang Papua mengalami bahwa di satu sisi sumber daya alam habis dan serentak pula mobilisasi kaum imigran ke Pulau Papua kian tidak terbendung. Akibatnya, bukan hanya sumber daya alam yang habis, tetapi nilai-nilai budaya dan warisan leluhur pun ikut terkikis. Di sini muncul dilema, apa yang harus dilakukan agar orang Papua tetap eksis di atas tanahnya?

Untuk menebus dan mengembalikan citra orang Papua, maka berbagai upaya telah dan sedang dilakukan. Upaya yang sedang tenar dan menjadi wacana publik ialah dialog Papua-Jakarta.

LIPI menerbitkan hasil penelitian tentang Papua, Papua Roadmap, yang menampilkan sebagian wajah Papua. Demikian halnya buku Dialog Jakarta-Papua karya Neles Tebay yang memaparkan langkah-langkah dialog bagi Papua.

Persoalannya, belum adanya kemauan pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan orang Papua. Alasannya beragam, di antaranya intensitas konflik di Papua terbilang rendah. Pertanyaannya, apakah harus ada pertumpahan darah lebih dulu baru dilakukan dialog di Papua?

Sejarah Papua

Tak dapat disangkal, orang Papua memiliki sejarahnya sendiri sebelum diintegrasikan ke pangkuan NKRI. Orang Papua memiliki pengalaman, mereka pernah menjadi bangsa merdeka lengkap dengan atribut kebangsaan, bendera bintang kejora, lagu kebangsaan ”Hai Tanahku Papua”, dan lambang negara Burung Mambruk. Simbol kenegaraan ini pernah ada dan dikumandangkan di atas tanah Papua.

Identitas orang Papua ini diatur dalam UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Namun, ketika nilai dan warisan masa lalu ini hendak diangkat dan ditetapkan sebagai simbol kultural orang Papua, Pemerintah Indonesia mengeluarkan PP No 77/2007 yang mengatur lambang daerah dan tidak mengizinkan bendera bintang kejora dipakai sebagai simbol kultural orang Papua. Fakta ini menunjukkan, Pemerintah Indonesia belum memiliki niat dan komitmen menyelesaikan sejarah orang Papua secara tuntas.

Ingatan akan penderitaan (memoria passionis) mengantar orang Papua kembali ke masa lalu, masa mereka mengalami kemerdekaan. Di sinilah benih-benih pergerakan kemerdekaan kembali bergema. Penderitaan membangkitkan semangat untuk berjuang merebut kemerdekaan.

Peningkatan kesejahteraan

Filosofi yang dibangun oleh Indonesia dan para pejuang pembebasan Papua Barat adalah prinsip harga mati. Bagi Indonesia, NKRI harga mati. Demikian halnya Papua Merdeka adalah harga mati bagi pejuang pembebasan Papua. Setiap pihak bersikukuh dan mengklaim pihaknya di posisi paling benar. Dalam situasi ini perlu dicarikan alternatif, jalan tengah, guna meredam sekaligus mempertemukan pihak-pihak yang mengklaim sebagai yang paling berhak atas Papua.

Pembenahan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan orang Papua merupakan alternatif penting dalam membangun Papua yang adil dan jujur. Juga peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik harus segera dilaksanakan.

Mengherankan, otsus Papua sudah berjalan hampir delapan tahun. Pada saat bersamaan dana yang dialirkan sebanyak Rp 18 triliun lebih, tetapi tidak mampu memperbaiki nasib orang Papua yang hanya berjumlah 1,5 juta. Aneh tetapi nyata. Lalu, di mana letak kekeliruan pelaksanaan otsus bagi Papua?

Pemerintah Indonesia perlu membuka dialog bagi orang Papua. Segala kesepakatan yang terkait kehidupan dan masa depan orang Papua harus dilahirkan melalui dialog. Tanpa dialog, deklarasi Papua Tanah Damai yang dicanangkan para pemimpin agama di tanah Papua tidak akan terwujud. Karena itu, pemerintah pusat perlu mendengarkan suara orang Papua yang tiap hari berteriak meminta dialog yang adil dan jujur di Papua. Dialog merupakan solusi untuk berbagai persoalan di Papua.

Apakah perdamaian dan kesejahteraan akan lahir di atas tanah Papua yang hingga kini masih dilanda penderitaan karena ketidakadilan?

PETRUS PIT SUPARDI Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur Abepura, Papua Kompas,11 Agustus2009

Jangan Biarkan, Sabang Tinggal Kenangan

Jalan Perdagangan, Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam, awal Agustus. Jarum jam menunjuk pukul 20.00. Kendaraan dan pedagang berebut tempat di jalanan ini. Satu-dua toko masih membuka pintu, terhalangi pedagang kaki lima yang memenuhi separuh badan jalan dan trotoar. Malam itu, lagu Tak Gendong milik Mbah Surip yang sedang ngetop-ngetop-nya terdengar nyaring dari salah satu lapak penjual cakram padat. Di sini, sekeping cakram padat bajakan dihargai Rp 10.000, sedikit lebih mahal ketimbang seporsi sate gurita bersaus kacang lengkap dengan irisan lontong yang hanya Rp 7.000.
Jalan Perdagangan adalah jantung perekonomian Sabang. Beberapa gedung di jalan itu juga adalah kantor perdagangan asing pada awal tahun 1900-an. Bila kita berjalan sedikit ke arah barat, bisa ditemukan gudang tua yang sebagian besar tak terawat meski beberapa di antaranya masih digunakan.
Sabang dengan sisa keramaian di Jalan Perdagangan adalah nukilan masa lalu yang indah. Bagi Mustofa (60), Sabang kini sama sekali tidak ada apa-apanya. Yang tersisa di Sabang saat ini belum ”seujung kuku” kejayaan Sabang di masa lalu. Pada periode 1970-an, Sabang adalah kota pelabuhan yang ramai. Aktivitas perdagangan dihidupkan oleh kemudahan masuknya barang impor berharga murah.
Sejak akhir era 1970-an sampai menjelang era 1990-an sering kali Mustofa, yang pegawai di salah satu badan usaha milik negara (BUMN), kerap pergi-pulang Jakarta-Medan-Banda Aceh, termasuk ke wilayah yang dikenal dengan barang impor nan murah. Kala itu, ia mengibaratkan Sabang sebagai sebuah kota yang tidak pernah mati. Seringnya kapal dagang dari berbagai negara, seperti Malaysia dan Singapura, merapat di kota itu membuat Kota Sabang melek 24 jam. ”Kalau tak salah, Jalan Perdagangan adalah jalan yang paling ramai. Di sana pusat penjualan barang impor, murah. Hampir semua ada,” katanya.
Mustofa mengingat Jalan Perdagangan sebagai lokasi penjualan yang padat. Hanya pejalan kaki yang bisa lewat dengan santai di jalanan sepanjang hampir satu kilometer itu. Trotoar di kanan-kiri jalan serta sebagian badan jalan digunakan sebagai tempat berjualan. Barang pecah belah, mulai dari piring, gelas, mangkuk, hingga lampu kristal, berserakan di pinggiran jalan.
Mustofa menuturkan, bila ada kapal barang yang hendak merapat ke pelabuhan, jengek atau kuli barang pelabuhan berlomba mendekat dan membawa barang itu ke daratan. Tak jarang, jengek menaruh barang itu di balik bajunya. ”Sampai-sampai badannya kelihatan gemuk. Kempis lagi setelah barang itu diturunkan di sekitar Jalan Perdagangan,” kenang dia.
Bayangan Jalan Perdagangan sebagai pusat grosir barang impor masih membekas ketika kini jalan ini masih merupakan kawasan utama perdagangan di Pulau Weh atau Kota Sabang. Namun, barang yang dijualbelikan tidak seperti dulu. Meski masih banyak toko kelontong di sana, barang-barang sebagian besar dipasok dari kota-kota di Sumatera dan Pulau Jawa.
Lupakan juga soal mobil impor wah, namun berharga murah, yang dulu pernah jadi ikon Sabang. Tidak ada lagi surga mobil impor dari Singapura, Thailand, dan Malaysia. Mobil yang masuk mangkrak di gudang importir, tidak bisa keluar, karena polisi tidak bisa lagi menerbitkan surat.
Kemandekan Sabang berimbas pada kenaikan harga barang. Dullah, warga Sabang, menuturkan, harga barang bahkan lebih mahal dibandingkan dengan harga barang yang sama di Banda Aceh. Praktis di Sabang hanya gula impor yang masih murah. Satu zak ukuran 50 kilogram, gula impor hanya dihargai Rp 340.000, sementara harga gula lokal di Banda Aceh bisa mencapai Rp 420.000. Harga murah itu hanya bisa dinikmati warga Sabang karena gula impor terbatas bisa diedarkan di Kota Sabang.
Boleh juga mencoba membawanya sebagai oleh-oleh ke Banda Aceh. Namun, cerita ada seorang penduduk yang ditangkap karena membawa gula impor sebanyak tiga zak (saja!) sudah telanjur menyebar di kawasan Pelabuhan Sabang. ”Padahal, berapa sih orang Sabang menghabiskan gula? Gula kalau kelamaan basah, harganya turun,” kata Aching (60), pedagang gula di Jalan Perdagangan.
Kapan hidup lagi?
Sejak benar-benar terhenti pada awal era 1990-an, cahaya Sabang sebagai kawasan pelabuhan bebas redup. Namun, upaya untuk menghidupkan Sabang sebagai pelabuhan bebas kembali muncul awal 2000. Kemunculan itu sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. DPR mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang. Untuk melaksanakan isi UU itu, pemerintah membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang.
Namun, apa lacur. Sejak badan itu berdiri, sampai sekarang kondisi Sabang seperti mati suri. Dana ratusan miliar yang digelontorkan pemerintah untuk menghidupkan kembali kawasan Sabang belum terasa sampai sekarang. Bahkan, sebaliknya, konflik antara manajemen BPKS dan Dewan Kawasan Sabang lebih mengemuka dibandingkan dengan upaya pembangunan kembali kawasan ini. Di tingkat pusat, keinginan DPR mengubah status kawasan pelabuhan bebas Sabang menjadi status kawasan ekonomi khusus menenggelamkan upaya untuk menghidupkan kembali wilayah ini. Puncak konflik adalah permintaan penonaktifan kepala badan oleh Gubernur kepada DPR Aceh untuk kedua kalinya, awal September 2009.
Sekarang Sabang lebih dikenal sebagai salah satu tempat penyelaman yang menarik di Aceh. Kawasan Iboih, Gapang, dan Sumur Tiga menjadi salah satu daya tarik Sabang. Namun, kawasan Gapang mulai ditinggal turis karena lokasi itu tidak dikelola lagi oleh operator asing. Belum ada lagi operator baru untuk mengelola kawasan ini.
Tampaknya warga Sabang masih harus menunggu dalam waktu lama untuk bisa melihat kotanya menggeliat lagi. Konflik lebih mengemuka dibandingkan upaya pembangunan kembali. (Kompas,Mahdi Muhammad/Sidik Pramono)

Jangan Biarkan, Sabang Tinggal Kenangan

Jalan Perdagangan, Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam, awal Agustus. Jarum jam menunjuk pukul 20.00. Kendaraan dan pedagang berebut tempat di jalanan ini. Satu-dua toko masih membuka pintu, terhalangi pedagang kaki lima yang memenuhi separuh badan jalan dan trotoar. Malam itu, lagu Tak Gendong milik Mbah Surip yang sedang ngetop-ngetop-nya terdengar nyaring dari salah satu lapak penjual cakram padat. Di sini, sekeping cakram padat bajakan dihargai Rp 10.000, sedikit lebih mahal ketimbang seporsi sate gurita bersaus kacang lengkap dengan irisan lontong yang hanya Rp 7.000.
Jalan Perdagangan adalah jantung perekonomian Sabang. Beberapa gedung di jalan itu juga adalah kantor perdagangan asing pada awal tahun 1900-an. Bila kita berjalan sedikit ke arah barat, bisa ditemukan gudang tua yang sebagian besar tak terawat meski beberapa di antaranya masih digunakan.
Sabang dengan sisa keramaian di Jalan Perdagangan adalah nukilan masa lalu yang indah. Bagi Mustofa (60), Sabang kini sama sekali tidak ada apa-apanya. Yang tersisa di Sabang saat ini belum ”seujung kuku” kejayaan Sabang di masa lalu. Pada periode 1970-an, Sabang adalah kota pelabuhan yang ramai. Aktivitas perdagangan dihidupkan oleh kemudahan masuknya barang impor berharga murah.
Sejak akhir era 1970-an sampai menjelang era 1990-an sering kali Mustofa, yang pegawai di salah satu badan usaha milik negara (BUMN), kerap pergi-pulang Jakarta-Medan-Banda Aceh, termasuk ke wilayah yang dikenal dengan barang impor nan murah. Kala itu, ia mengibaratkan Sabang sebagai sebuah kota yang tidak pernah mati. Seringnya kapal dagang dari berbagai negara, seperti Malaysia dan Singapura, merapat di kota itu membuat Kota Sabang melek 24 jam. ”Kalau tak salah, Jalan Perdagangan adalah jalan yang paling ramai. Di sana pusat penjualan barang impor, murah. Hampir semua ada,” katanya.
Mustofa mengingat Jalan Perdagangan sebagai lokasi penjualan yang padat. Hanya pejalan kaki yang bisa lewat dengan santai di jalanan sepanjang hampir satu kilometer itu. Trotoar di kanan-kiri jalan serta sebagian badan jalan digunakan sebagai tempat berjualan. Barang pecah belah, mulai dari piring, gelas, mangkuk, hingga lampu kristal, berserakan di pinggiran jalan.
Mustofa menuturkan, bila ada kapal barang yang hendak merapat ke pelabuhan, jengek atau kuli barang pelabuhan berlomba mendekat dan membawa barang itu ke daratan. Tak jarang, jengek menaruh barang itu di balik bajunya. ”Sampai-sampai badannya kelihatan gemuk. Kempis lagi setelah barang itu diturunkan di sekitar Jalan Perdagangan,” kenang dia.
Bayangan Jalan Perdagangan sebagai pusat grosir barang impor masih membekas ketika kini jalan ini masih merupakan kawasan utama perdagangan di Pulau Weh atau Kota Sabang. Namun, barang yang dijualbelikan tidak seperti dulu. Meski masih banyak toko kelontong di sana, barang-barang sebagian besar dipasok dari kota-kota di Sumatera dan Pulau Jawa.
Lupakan juga soal mobil impor wah, namun berharga murah, yang dulu pernah jadi ikon Sabang. Tidak ada lagi surga mobil impor dari Singapura, Thailand, dan Malaysia. Mobil yang masuk mangkrak di gudang importir, tidak bisa keluar, karena polisi tidak bisa lagi menerbitkan surat.
Kemandekan Sabang berimbas pada kenaikan harga barang. Dullah, warga Sabang, menuturkan, harga barang bahkan lebih mahal dibandingkan dengan harga barang yang sama di Banda Aceh. Praktis di Sabang hanya gula impor yang masih murah. Satu zak ukuran 50 kilogram, gula impor hanya dihargai Rp 340.000, sementara harga gula lokal di Banda Aceh bisa mencapai Rp 420.000. Harga murah itu hanya bisa dinikmati warga Sabang karena gula impor terbatas bisa diedarkan di Kota Sabang.
Boleh juga mencoba membawanya sebagai oleh-oleh ke Banda Aceh. Namun, cerita ada seorang penduduk yang ditangkap karena membawa gula impor sebanyak tiga zak (saja!) sudah telanjur menyebar di kawasan Pelabuhan Sabang. ”Padahal, berapa sih orang Sabang menghabiskan gula? Gula kalau kelamaan basah, harganya turun,” kata Aching (60), pedagang gula di Jalan Perdagangan.
Kapan hidup lagi?
Sejak benar-benar terhenti pada awal era 1990-an, cahaya Sabang sebagai kawasan pelabuhan bebas redup. Namun, upaya untuk menghidupkan Sabang sebagai pelabuhan bebas kembali muncul awal 2000. Kemunculan itu sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. DPR mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang. Untuk melaksanakan isi UU itu, pemerintah membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang.
Namun, apa lacur. Sejak badan itu berdiri, sampai sekarang kondisi Sabang seperti mati suri. Dana ratusan miliar yang digelontorkan pemerintah untuk menghidupkan kembali kawasan Sabang belum terasa sampai sekarang. Bahkan, sebaliknya, konflik antara manajemen BPKS dan Dewan Kawasan Sabang lebih mengemuka dibandingkan dengan upaya pembangunan kembali kawasan ini. Di tingkat pusat, keinginan DPR mengubah status kawasan pelabuhan bebas Sabang menjadi status kawasan ekonomi khusus menenggelamkan upaya untuk menghidupkan kembali wilayah ini. Puncak konflik adalah permintaan penonaktifan kepala badan oleh Gubernur kepada DPR Aceh untuk kedua kalinya, awal September 2009.
Sekarang Sabang lebih dikenal sebagai salah satu tempat penyelaman yang menarik di Aceh. Kawasan Iboih, Gapang, dan Sumur Tiga menjadi salah satu daya tarik Sabang. Namun, kawasan Gapang mulai ditinggal turis karena lokasi itu tidak dikelola lagi oleh operator asing. Belum ada lagi operator baru untuk mengelola kawasan ini.
Tampaknya warga Sabang masih harus menunggu dalam waktu lama untuk bisa melihat kotanya menggeliat lagi. Konflik lebih mengemuka dibandingkan upaya pembangunan kembali. (Mahdi Muhammad/Sidik Pramono)

Thailand Selatan Rusuh Lagi, Korban sudah mencapai 3900 orang

Kerajaan Siam menganeksasi Kesultanan Pattani tahun 1902, Inggeris mengakui kedaulatan Siam atas Pattani tahun 1906, sebagai imbalannya Siam menyerahkan Kelantan, Perlis, Kedah dan Trengganu kepada Inggeris; dari saat itu wilayah tersebut seakan tak terperhatikan oleh pemerintah pusat di Thailand; karena ide dasarnya untuk menganeksasi kesultanan itu juga hanyalah sebagai daerah penyangga bagi Thailand, dari gempuran Inggeris yang pada saat itu telah menduduki Semenanjung Malaya. Wilayah itu kemudian berkembang jadi sarang penyamun, daerah tak bertuan, pusat peredaran narkoba dan tempat persembunyian para buronan. Para PNS dan militer yang ditugaskan ke wilayah itu, juga lebih merasakan sebagai hukuman daripada sebagai bertugas. Situasi politik di Thailand Selatan mulai bergolak setelah Perjanjian Kerajaan Siam-AS tahun 1904 dan 1909 yang mengakui kedaulatan Siam atas Pattani; sejak saat itu perlawanan seporadis sudah mulai tumbuh, utamanya dengan mempertentangkan nasionalisme Melayu lawan Kolonial Siam. Tetapi semua upaya perlawanan itu tak pernah berhasil (kompas,maruli tobing,9/5/2007)
Kini kerusuhan akibat ulah kelompok bersenjata kembali membara di Thailand selatan dalam tiga hari terakhir hingga Jumat (18/9). Empat orang tewas dalam peristiwa itu. Sejak kerusuhan bermotif agama ini muncul awal 2004, korban tewas telah mencapai sekitar 3.900 orang.

Polisi Thailand, Jumat (18/9), melaporkan kelompok separatis menembak mati empat orang, yakni dua polisi dan dua warga sipil, di Thailand selatan. Serangan terjadi di kawasan mayoritas berpenduduk Muslim di perbatasan dengan Malaysia itu.

Empat korban tewas itu ditembak di empat tempat berbeda. Seorang polisi yang sedang mengendarai sepeda motor untuk menjemput istrinya ditembak mati oleh kelompok bersenjata di Provinsi Pattani.

Di tempat lain di Pattani, regu polisi yang berpatroli diserang hingga menyebabkan seorang tewas dan dua lainnya luka-luka.

Masih di Pattani, kelompok bersenjata juga menembak seorang pria sipil di sebuah pasar penyedia bahan pokok. Pria yang menjabat wakil kepala desa itu akhirnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Warga sipil lain ditembak mati di toko grosir miliknya di Provinsi Narathiwat oleh dua orang yang menyamar sebagai pembeli.

Pada hari Jumat sekitar pukul 14.15, kelompok separatis juga meledakkan sebuah bom di pinggir jalan desa Jampun Ban di Tambon Thathong, Distrik Raman. Mereka hendak menyerang tujuh tentara dari satuan pengawal guru yang sedang mengendarai sepeda motor menuju Ban Jampun School.

Kantor dibakar

Sekelompok tentara yang akan mengawal guru-guru pulang dari sekolahnya itu dilempari sebuah bom rakitan lalu diikuti serangkaian tembakan. Sempat terjadi kontak senjata selama lima menit. Sekalipun berhasil memukul mundur kelompok separatis itu, tiga tentara terkena luka tembak, yaitu Sersan Arif Teng (26), Sersan Bunya Niloh (25), dan Sersan Jaturong Bungkaew (25).

Pada Jumat sore, sekelompok orang tidak dikenal juga membakar kantor Administrasi Tambon Yarang di Pattani. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Sebelumnya, beberapa warga desa setempat mendengar ada serentetan tembakan senjata api, diduga dari kelompok militan.(AFP/The Nation Online/CAL)